Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum pers di Indonesia, termasuk definisi kebebasan pers, kontrol dan batasan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta perkembangan sistem pers di Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai reformasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang Dewan Pers dan peraturan kode etik jurnalistik.
Hi semua, terima kasih sudah berkunjung kesini 😆 Semua file yang diupload adalah materi perkuliahan. Nah... materi ini dari dosen yang dikhususkan untuk teman-teman kelas #manabeve 💚
Biar gampang diakses, yah masukin sini aja kan😆 Sekalian membantu kalian yang mungkin butuh beberapa konten dalam file-file ini.
Jangan lupa di like yah 💙 Kalau mau dishare atau didownload PLEASE MINTA IZIN dulu oke??
Biar ngga salah paham cuy😆
ASK FOR PERMISSION ▶ itsmeroses@mail.ru
Kalau kesulitan untuk mendownload FEEL FREE untuk email ke aku🔝🔝🔝🔝
[DISCLAIMER] Mohon banget kalau udah didownload. Kemuadian ingin dijadikan materi atau referensi. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Terima kasih atas pengertiannya💖
------------------------------------------------------------
Materi details :
Coming soon ")
------------------------------------------------------------
MEET CLASS FELLAS💚
Instagram ▶ https://www.instagram.com/manabeve
Blog ▶ https://manabeve.blogspot.com
Email ▶ manabeve@gmail.com
------------------------------------------------------------
LET'S BECOME FRIENDS WITH ME💜
Instagram ▶ https://www.instagram.com/ameldiana3
Twitter ▶ https://www.twitter.com/amlediana3
Hi semua, terima kasih sudah berkunjung kesini 😆 Semua file yang diupload adalah materi perkuliahan. Nah... materi ini dari dosen yang dikhususkan untuk teman-teman kelas #manabeve 💚
Biar gampang diakses, yah masukin sini aja kan😆 Sekalian membantu kalian yang mungkin butuh beberapa konten dalam file-file ini.
Jangan lupa di like yah 💙 Kalau mau dishare atau didownload PLEASE MINTA IZIN dulu oke??
Biar ngga salah paham cuy😆
ASK FOR PERMISSION ▶ itsmeroses@mail.ru
Kalau kesulitan untuk mendownload FEEL FREE untuk email ke aku🔝🔝🔝🔝
[DISCLAIMER] Mohon banget kalau udah didownload. Kemuadian ingin dijadikan materi atau referensi. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Terima kasih atas pengertiannya💖
------------------------------------------------------------
Materi details :
Coming soon ")
------------------------------------------------------------
MEET CLASS FELLAS💚
Instagram ▶ https://www.instagram.com/manabeve
Blog ▶ https://manabeve.blogspot.com
Email ▶ manabeve@gmail.com
------------------------------------------------------------
LET'S BECOME FRIENDS WITH ME💜
Instagram ▶ https://www.instagram.com/ameldiana3
Twitter ▶ https://www.twitter.com/amlediana3
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
A quick presentation made by Edexcel about the old-age practice of bloodletting, whereby blood was taken from patients then analysed to make a diagnosis/prognosis.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
4. IRREVERSIBILITY
• Law of COMMUNICATION
DO NOT WRITE wishes
DO NOT TALK wishes
WE CAN ensnare
There is a LIMITATION
5. MEDIA
• FINDING THE TRUTH
• WACTH DOG
• THE FOURTH PILAR
• PARTICIPATION
• SOCIAL CONTROL
• EDUCATE PEOPLE
• ENTERTAINMENT
6. BASED ON UU No 40
1999
verse 3
Media Education Control Entertainment Business Entity
7. Indonesia Pers System
1950-1956 Liberal
1956-1960 Otoriter Soekarno
1960-1965 Komunis
New Orde Otoriter Seharto
Reformasi Liberal
8. CONTROL
• FORMAL – UU, REGULATION
• UNFORMAL – VALUES OF SOCIETY,
RULE OF CONDUCT, SELF CONTROL,
PEOPLE FORCE GROUP, ETC
9. LIMITATION
• Penal Law / Criminal Law
• Press Law
• Broadcasting law
• Government Regulation
• Rule of Conduct
• Other Regulations
10. RULE OF CONDUCT
• NO SANCTIONS LAW
Issued BY ORGANIZATION
COMMUNITY COUNCIL PRESS (Dewan
Press)
• AJI, PWI
- ATVSI
- PPPI
- IJTI
11. KUHP
• STATE SECRET leaked - 7 YEARS
HEAD OF STATE insult (134) - 6 YEARS
Insult to the HEAD OF STATE FRIENDS
(142)-5 years
12. • Insult to the VICE FOREIGN COUNTRIES
(143) - 5 YEAR
Hostility, hatred, contempt GOVERNMENT
(154) -7 YEARS
13. • STATEMENT feelings of hostility, hatred or
contempt GROUP (156) -4 YEARS
VIOLATION ethics (282) -1 YEAR 6
MONTHS
14. • PENYERANGAN ATAU PENCEMARAN
KEHORMATAN ATAS NAMA BAIK
SESEORANG (310)-9 BULAN
15. • PENODAAN AGAMA (156) – 5 TAHUN
• PENGHASUTAN KEKERASAN – 6
TAHUN
16. UU PERS
• AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAK
JAWAB, HAK TOLAK, SERTA
MENGHORMATI NORMA-NORMA DI
MASYARAKAT 500 JT
• PASAL 5
17. • PASAL 4 AYAT 2 DAN 3
• TIDAK ADA PEMBREDELAN
• HAK MENCARI KEBEBASAN
INFORMASI
• ( PIDANA 2 TAHUN DENDA 500 JUTA)
• NILAI MAJALAH TEMPO MINTA MAAF
DI MEDIA NASIONAL MENCAPAI 20
MILYAR
18. DEWAN PERS
• DIBENTUK DALAM RANGKA
MENGEMBANGKAN KEMERDEKAAN
PERS DAN MENINGKATKAN
KEHIDUPAN PERS (UU PERS PASAL 15 )
19. FUNGSI DEWAN PERS
• melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
• melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
• menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
• memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian
pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan
dengan pemberitaan pers;
• mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan
pemerintah;
• memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas
profesi kewartawanan;
• mendata perusahaan pers;
20. UU PENYIARAN 2002
• PIDANA 5 TAHUN DAN DENDA 5 M
(RADIO), 10 M TV
• SIARAN BERISI FITNAH, HASUTAN,
SARA, DLL
21. UU PENYIARAN TAHUN 2002
• PEMBENTUKAN KPI
• P3 / SPS , PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDART PROGRAM
SIARAN
22. PPP DAN SPS
• PEDOMAN PERILAKU DUNIA
PENYIARAN RADIO & TV