Upaya perlindungan HAM di Indonesia mencakup pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Kontras, dan LBH untuk membela hak-hak masyarakat. Pemerintah juga menerbitkan undang-undang terkait untuk menangani pelanggaran HAM, seperti UU Pengadilan HAM. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia.

1. PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA
KELOMPOK 5

2. KETUA :
JEREMI HAOLOAN
NARATOR:
SULTAN DWI ASTO
SEKRETARIS:
ALLYA QONITAH QURRATU’AIN
PENYAMPAI MATERI :
HAMZAH REZA UTAMA
INEZ ZHAFIRAH

3. Upaya
Kelembagaan
Perlindungan
HAM
Pelanggaran
HAM
Agar
tidtearkjadi
Pelanggaran
Berat
PelanggaranRINGAn
Partisipsi
masyarakat
bersumb
PETA
KONSEP
PANCASILA er

4. PERLINDUNGAN HAM
Perlindungan HAM adalah Upaya untuk memperkuat
sistem perlindungan hak asasi manusia pemerintah
mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan
perlindungan hak asasi manusia seperti, Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia, atau Komisi Ombudsman Nasional
yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan
perlindungan terhadap rakyat yang memperoleh perlakuan
yang tidak adil atau tidak semestinya dari Aparatur
pemerintah, dibuatnya UU tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia yang memberikan dasar hukum bagi dibentuknya
Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan mengadili
kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa
Orde Baru.

5. Dalam rangka untuk menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya yang
terjadi pada masa Orde Baru pemerintah
mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang
sebagian meniru model Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Afrika Selatan.

6. PELANGGARAN HAM
Menurut Pasal 1 Ayat 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud
dengan pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik
disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat
ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia
maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh
pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun
kelompok.

7. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang dapat
membahayakan nyawa manusia.
Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
1. Pembunuhan masal (genisida)
2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
b. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam
keselamatan jiwa manusia, tetapi akan berbahaya jika tidak segera
ditangani
Kasus pelanggaran HAM yang ringan, meliputi :
1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik
4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

8. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat
pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang
sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa
peristiiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat
perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti :
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang
berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga
terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia
akibat kekerasan dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya
Porong, Jatim (1994)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja
di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara
mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa
penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.

9. c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian
Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan
sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik
dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga
dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh
merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para
aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang
dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya
luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga
sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa
meninggal dan 217 orang luka-luka).

10. PERLINDUNGAN HAM YANG BERSUMBER
DARI PANCASILA
Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman pertama
pelaksanaan upaya penegakan HAM di Indonesia. Dalam
sila – sila Pancasila tercermin adanya penghargaan yang
sangat tinggi terhadap pelaksanaan dan penegakan HAM.
Dalam pelaksanaannya, sila – sila dalam Pancasila tidak
boleh dipisahkan. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM
dalam Pancasila didasari oleh sila kedua “kemanusiaan
yang adil dan beradab” dan dijiwai oleh sila – sila yang
lainnya.

11. PARTISIPASI MASYARAKAT
Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang
maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas
HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat lainnya.
Sebagai contoh, Komnas HAM telah bertekad untuk memaksimalkan pelayanan
kepada masyarakat dengan membuka kotak pengaduan dari masyarakat. Tekad dan
usaha ini tidak akan berhasil apabila masyarakat enggan atau memilih diam
terhadap berbagai praktik pelanggaran HAM. Oleh karena itu, partisipasi
masyarakat untuk bersamasama mengupayakan penegakan HAM sangat
dibutuhkan.
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui hal-hal berikut.
1. Menyampaikan laporan atau pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak
asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya.
2. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai
perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada
Komnas HAM atau lembaga terkait lainnya.
3. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk
meneliti, memberi pendidikan, dan meyebarluaskan informasi mengenai
HAM pada segenap lapisan masyarakat.

12. UPAYA KELEMBAGAAN DALAM
PERLINDUNGAN HAM
1. KOMNAS HAM (15 OKTOBER 1993)
Merupakan organisasi independen, tak berpihak, visioner,
serta memiliki misi membantu menyelesaikan kasus –
kasus pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia serta
melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan.
Tujuan komnas HAM adalah:
1) Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan HAM
2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuan partisipasi dalam berbagai bisang kehidupan.

13. 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat
dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat
Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam
rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat
independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana
serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi
Kepentingan Terbaik bagi Anak ”
nak.

14. Tujuan KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
(KPAI) :
1) Melakukan sosialisasi per-UUan yang berkaitan dengan
perlindungan anak
2) Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan
masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
3) Member laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada
presiden dalm rangka perlindungan anak.

15. 3. KOMNAS PEREMPUAN
Komnas Perempuan mempunyai tujuan terciptanya tatanan,
relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk
mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan
bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman dan diskriminasi
sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya
sebagai manusia.

16. Tujuan KOMNAS PEREMPUAN :
1) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan
terhadap perempuan
2) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan
kekerasan terhadap perempuan
3) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi
perempuan.

17. 4. Kontras (20 Maret 1998)
Mempunyai visi terwujudnya demokrasi yang berbasis
pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip
rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan
berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan
apapun, termasuk yang berbasis gender

18. 5. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
LBH didirikan oleh persatuan Advokat Indonesia
(Peradin) pada tahun 1971. Tahun 1980 menjadi Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang mempunyai tujuan
untuk membela kepentingan masyarakat tanpa memandang
latar belakang suku, keyakinan politik , ideologi, agama,
kekayaan, warna kulit, keturunan dan kelompok orang yang
dibelanya.

19. SAMPAI DI SINI PRESENTASI
DARI KAMI
ADA PERTANYAAN?