Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai konsep demokrasi, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, pendidikan demokrasi, makna dan pandangan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, hak dan kewajiban WNI, serta konsep rule of law.
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA
1. DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN
RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA
O Disusun oleh:
O Dinda Eka Pratiwi
O Fauzan Fikri
O Hidayat
O Misbah Silfia
O Kelas: 2A-RTU
2. MASYARAKAT MADANI
Karakteristik :
1) Demokrasi
2) Adanya kepastian hukum
3) Penghargaan tinggi terhadap human dignity
4) Egalitarian
5) Kemajemukan dalam satu kesatuan
6) Religius
3. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa
Indonesia
Pengertian pokok (grondbigensel):
Secara harfiah (etimologi) demokrasi berasal
dari bahasa yunani, demos (rakyat) kratos,
kratein(kekuasaan pemerintahan).
Secara maknawi (terminologi) bentuk sistem
pemerintahan suatu Negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat atas
kekuasaan Negara untuk dijlankan oleh
pemerintah Negara tersebut
Asas pokok (grondbigensel):
Demokrasi yang di jiwai oleh pandangan
hidup bangsa yang bersangkutan
6. Secara konsep dasar atau pengertian pokok
O Kedaulatan rakyat
O Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang dipimpin
O Kekuasaan mayoritas
O Hak-hak minoritas
O Jaminan hak asasi manusia
O Pemilihan yang bebas dan jujur
O Persamaan didepan hukum
O Proses hukum yang wajar
O Pembatasan pemerintah secara konstitusional
O Plurarisme social, ekonomi dan politik
O Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat
8. Pilar-pilar demokrasi yang di letakan pada Uud
1945
O Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha
esa
O Demokrasi dengan kecerdasan
O Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
O Demokrasi dengan rule of law
O Demokrasi dengan pembagian kekuasan Negara
O Demokrasi dengan HAM
O Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
O Demokrasi dengan otonomi daerah
O Demokrasi dengan kemakmuran
O Demokrasi yang berkeadilan sosial
9. SISTEM DEMOKRASI
1. Periode Demokrasi Liberal (1945-1959)
O UUD 1945 (17 Agust 1945-27 Des 1949)
O Konstitusi RIS (27 Des 1949-17 Agust
1950)
O UUD(Sementara) 1950 (17 Agust 1950-5
Jul 1959)
10. 2. Periode Demokrasi
Terpimpin
(1959-1965)
O Masa Orde Lama
O Penyelewengan UUD 1945, keluar TAP
MPRS No.I/MPRS/1960 yang
menetapkan pidato Presiden 17 Agustus
1959”Penemuan Kembai Revolusi Kita”
11. 3. Periode Demokrasi Orde
Baru (1966-1998)
O Soeharto mengemban Surat Perintah
Sebelas Maret 1966 dari Presiden
Soekarno
O Dilaksanakan pemilu pada 5 Juli 1971,
diikuti 10 peserta
12. • Tahun 1973 dilakukan fusi parpol
1. Partai Persatuan Pembangunan (Partai
Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam
Indonesia, Partai Islam PERTI, Partai NU)
2. Partai Demokrasi Indonesia (Partai
Nasional Indonesia, Partai MURBA,
Partai IPKI, Partai Katolik Indonesia,
Partai Kristen Indonesia)
3. Golongan Karya
• 21 Mei 1998 Soeharto berhenti menjadi
Presiden RI
13. 4. Era Reformasi (1998-
sekarang)
O BJ Habibie sebagai Presiden RI
O Referendum, melepas provinsi Timor
Timur dari NKRI
O Tahun 1999 di selenggarakan pemilu
O Pasca amandemen UUD 1945 terjadi
pergeseran kewenangan
O Tahun 2004 , pemilihan presiden secara
langsung
15. 5.3. Hak Asasi Manusia
dalam Kehidupan
Berbangsa dan
Bernegara
16. 5.3.1. Makna HAM dalam
Kehidupan Manusia
O John Locke:
O HAM ialah hak-hak yang langsung
diberikan Tuhan yang esa kepada
manusia sebagai hak yang kodrati.
17. O Hak-hak asasi manusia dapat dibagi
menjadi:
O a) Personal rights
O b) Property rights
O c) Rights of legal equality
O d) Political rights
O e) Procedural rights
18. 5.3.2 Pandangan dan Sikap
Bangsa Indonesia Terhadap
HAM
O Pendekatan dan substansi HAM bagi
bangsa Indonesia:
O 1. HAM adalah hak dasar yang melekat
pada diri manusia
O 2. Masyarakat Indonesia merupakan
masyarakat kekeluargaan
O 3. Bangsa Indonesia menyadari setiap
individu adalah bagian dari masyarakat
dan sebaliknya.
19. O Tonggak tonggak semangat menuntut dihormatinya
HAM:
O 1. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
O 2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
O 3. Proklamasi (17 Agustus 1945)
O 4. UUD RIS (1949) dan UUDS (1950)
O 5. Sidang Umum MPRS (1966)
O 6. Pembentukan Komnas HAM (1993)
O 7. GBHN (1998)
O 8. Sidang Istimewa MPR-RI (1998)
O 9. UU-RI (1999)
O 10. Amandemen UUD 1945 (18 Agustus 2000)
20. 5.3.3. Hak dan Kewajiban WNI
O Hak dasar sebagai WNI:
O 1. Hak untuk hidup
O 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
O 3. Hak mengembangkan diri
O 4. Hak memperoleh keadilan
O 5. Hak atas kebebasan pribadi
O 6. Hak atas rasa aman
O 7. Hak atas kesejahteraan
O 8. Hak turut serta dalam pemerintahan
O 9. Hak wanita
O 10. Hak anak
21. Rule Of Law
Rule of law adalah suatu konsep yang berkaitan
dengan idenegara hukum (rechstaat), juga
berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ (nomos:
norma, cratos: kekuasaan). Dikembangkan di
Inggris oleh A. V. Dicey, juga berkembang di
Amerika dengan jargon “the Rule of Law, and not
of man”.
22. Rechsstaat menurut Julius
Stahl
O Perlindungan hak asasi manusia
O Pembagian kekuasaan
O Pemerintahan berdasarkan undang-
undang
O Peradilan tata usaha negara
23. The Rule of Law menurut A. V.
Dicey
O Supremacy of law
O Equality before the law
O Due process of law
24. Ciri penting menurut “The
Intrnational Commission of
Jurist”
O Negara harus tunduk pada hukum
O Pemerintah menghormati hak-hak individu
O Peradilan yang bebas dan tidak memihak
25. 12 prinsip pokok negara
hukum (rechsstaat)
1. Supremasi hukum (supremacy of law)
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of law)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ esekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negaratyg
8. Peradilan tata negara (constitutional court)
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis (democratische rechsstaat)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
(welfare rechsstaat)
12. Transparansi dan kontrol sosial