SMA NEGERI 1 RAHA

1. MAKALAH PKN
“KASUS ABEPURA”
DI SUSUN OLEH:
1. Eka Novianti
2. Umul Amalia Ramdani
3. Siti Hendrayani
4. Mira Lesmana
5. Sri Ariani
SMA NEGERI 1 RAHA
2014/2015

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah HAM di Indonesia adalah sesuatu hal yang sering kali di bicarakan dan di bahas
terutama dalam era reformasi. Selama era reformasi berlangsung kondisi HAM tidak
menjadi lebih baik di bandingkan ketika rezim Soeharto berkuasa. Aksi-aksi kekerasan
dan bentuk pelanggaran HAM terus berlangsung sampai sekarang. Banyak pelanggaran
HAM yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran HAM yang berat maupun ringan.
Misalnnya saja, kasus Abepura merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang
terjadi setelah di undangkannya UU No. 26 Tahun 2000, yang melatar belakangi kasus
tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Negara terhadap Papua, di mana kebijakan
Negara tersebut tertuang dalam rencana Operasi pengkondisian wilayah dan
pengenbangan jaringan komunikasi dalam menyikapi arah politik Irian Jaya (Papua)
untuk merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI.
B. Rumusan Masalah
1. Pengertian Pelanggaran HAM?
2. Contoh Pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan pengadilan yang berwenang
mengadalinnya?

3. C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah :
1. Untuk mengetahui pengertian dari Pelanggaran HAM
2. Untuk mengetahui contoh dari pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan
pengadilan yang berwenang mengadalinnya.

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM adalah perbuatan setiap individu atau kelompok orang baik secara
sengaja atau tidak sengaja yang secara melawan hukum membatasi, menghalangi, dan
atau mencabut Hak Asasi Manusia yang di jamin oleh Undang-undang. Dalam UU No. 39
tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk Aparat Negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak mendapat atau
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
B. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan Pengadilan yang Berwenang
Mengadalinnya
KASUS ABEPURA
Kasus Abepura merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi
setelah Undang-undang No. 26 tahun 2000. Sedangkan perkara pelanggaran HAM yang
berat terjadi di Tim-Tim pada pra dan pasca jejak pendapat 1999 merupakan peristiwa
pelanggaran HAM yang berat yang di adili oleh pengadilan HAM Tanjung Priok yang
akan di periksa dan di adili oleh pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta pusat pada pertengahan
Agustus.

5. Peristiwa Abepura berawal pada tanggal 7 Desember 2000 di mana terjadi
penyerangan yang di lakukan oleh massa yang tidak di kenal terhadap Mapolsek Abepura
yang mengakibatkan satu orang polisi meninggal dan 3 orang lainnya luka-luka. Setelah
terjadi peristiwa penyerangan tersebut, Kapolsek Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing
dengan di bantu oleh Komandan satuan tugas Brimop Polda Irian jaya Kombes pol Drs.
Johny Wainal Usman, melakukan pengejaran dan penahanan terhadap yang di duga
sebagai penyerangan tersebut. Pengejaran tersebut di lakukan antara lain terhadap Asrama
Mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, Asrama
Mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat Suku Lani, Suku Yali, Suku Anggruk
dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga. Dalam pengejaran dan penahan terhadap
kelompok – kelompok tersebut telah terjadi pelanggaran sebagaimana di atur dalam
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan No. 26 tahun 2000, seperti penyiksaan,
pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik secara
sewenang-wenang, pelangggaran atas hak milik. Tanpa melalui prosedur hukum misalnya
penyelidikan dan mencari tersangka pelaku utama, jajaran kepolisian dalam hal ini
BRIMOP langsung mengadakan penyisiran, pengangkapan sewenag-wenang, penyiksaan,
pembunuhan kilat, penahanan tanpa melalui prosedur hukum dan kematian dalam tahanan
perbuatan aparat Kepolisian tersebut menimbulkan korban sebanyak 105 orang dari
jumlah tersebut 3 orang meninggal dunia akibat penyiksaan dan satu orang penembakan
kilat pada waktu penyisiran. Sesuai dengan UU No. 26 2000 tentang pengadilan HAM,
maka kasus Abepura masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM, dan telah di sidang di
Makassar pada Tahun 2005 dengan dua terdakwa: Komisaris Polisi Daud Sihombing dan
Kepala Brimop Papua Johny Wainal Usman.

6. Namun proses pengadilan kasus pelanggaran HAM Abepura hanyalah sandiwara
politik hukum saja karena ternyata hukum takk mampu menjerat kedua tersangka utama
tersebut bahkan dengan hukuman ringan sekalipun. Yang terjadi adalh membebasan
kedua tersangka dala keputusan sidang tanggal 8-9 november 2005. Para pelalaku
kejahatan kemanusiaan tersebut bebas melenggang keluar dari pengadilan dan mendapat
promosi ke jabatan yang lebih tinggi di jajaran polisi.
Para korban Kasus Abepura justru tidak diakui sebagai korban serta sampai
sekarang negara tidak memberikan pemulihan nama baik terhadap korban dan tidak
memberikan reparasi bagi korban. Dari proses hukum tersebut ada indikasi stigmatisasi
terhadap masyarakat tertentu untuk melegalkan kekerasan apparatus Negara terhadap
warga sipil. Kemudian indikasi kedua adalah bahwa Kasus Abepura yang di mulai dengan
proses penyerangan terhadap Polsek Abepura sebenarnnya adalah sandiwara aparat
keamanan yang mengarah pada bisnis militer dengan tujuan memperbesar operasional
aparat kemanan.

7. BAB III
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Pelanggaran HAM adalah perbuatan individu atau kelompok orang baik secara sengaja
atau tidak sengaja yang secara melawan hukum membatasi,menghalang, dan atau
mencabut Hak Asasi Manusia yang di jamin oleh Undang-undang. Kasus abepura
merupakan salah satu pelanggaran HAM yang berat terjadi setelah UU No. 26 Tahun
2000, dimana kasus tersebut mengakibatkan satu orang polisi meninggal dan tiga orang
lainnya luka-luka. Akan tetapi pelakunnya tidak di jerat hukum.
B. Saran
Penulis merasa masih kurang dalam menyelesaikan tugas ini, oleh karena itu dibutuhkan
kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna kesempurnaan berikutnya.