This is description about Human rights and the rule of law in Indonesia

1. HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
DANDAN RULE OF LAWRULE OF LAW
Dosen PembimbingDosen Pembimbing
UMMI KALSUM, S.H.,M,H.UMMI KALSUM, S.H.,M,H.

2. Kelompok VIKelompok VI
 Anjas YowandaAnjas Yowanda (160140056)(160140056)
 Davaa Juan Felix Silalahi (160140038)Davaa Juan Felix Silalahi (160140038)
 Fadillah UlfaFadillah Ulfa (160140032)(160140032)
 GuntoroGuntoro (160140042)(160140042)
 NurfazliahNurfazliah (160140050)(160140050)
 Rina AfrianiRina Afriani (160140047)(160140047)
 Risna SimahateRisna Simahate (160140045)(160140045)
 Surya DarmaSurya Darma (160140043)(160140043)

3. HAM Rule of
Law
Pengertian
Sejarah
Konsep Awal
Awal HAM di Indonesia
Pengertian Ciri-Ciri

4. HAK ASASIHAK ASASI
MANUSIAMANUSIA

5. 10 DESEMBER 194810 DESEMBER 1948
Kapan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ?????Kapan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ?????

6. Definisi Hak Asasi ManusiaDefinisi Hak Asasi Manusia
 Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia adalah hak-hak yangadalah hak-hak yang
telah dipunyai seseorang sejak ia dalamtelah dipunyai seseorang sejak ia dalam
kandungan. HAM berlaku secarakandungan. HAM berlaku secara
universal. Dasar-dasar HAM di Indonesiauniversal. Dasar-dasar HAM di Indonesia
tertuang dalam UUD 1945 Republiktertuang dalam UUD 1945 Republik
Indonesia, seperti pada pasal 27 ayatIndonesia, seperti pada pasal 27 ayat
1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat
1, dan pasal 31 ayat 1.1, dan pasal 31 ayat 1.

7. HAMHAM
 ““Human rights could generally beHuman rights could generally be
defined as those rights which aredefined as those rights which are
inherent in our nature and withoutinherent in our nature and without
which we cannot live as humanwhich we cannot live as human
beings”beings”
 Common standard of achievement forCommon standard of achievement for
all people and all nationsall people and all nations

8. Pasal 1 butir 1 UU no. 39/1999Pasal 1 butir 1 UU no. 39/1999
 Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia adalahadalah
seperangkat hak yang melekat padaseperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusiahakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Mahasebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-NyaEsa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggiyang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukumdan dilindungi oleh negara, hukum
dan Pemerintah, dan setiap orangdan Pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungandemi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.harkat dan martabat manusia.

9. Pengertian HAM Menurut AhliPengertian HAM Menurut Ahli
 John LockeJohn Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsungHAM adalah hak-hak yang diberikan langsung
oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodratioleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati
 Jack DonnelyJack Donnely, hak asasi manusia adalah hak-hak yang, hak asasi manusia adalah hak-hak yang
dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umatdimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat
manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya olehmanusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkanmasyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan
semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
 Meriam BudiardjoMeriam Budiardjo , berpendapat bahwa hak asasi manusia, berpendapat bahwa hak asasi manusia
adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh danadalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalamdibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam
kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itukehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu
dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama,dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama,
kelamin dan karena itu bersifat universalkelamin dan karena itu bersifat universal
 Koentjoro PoerbapranotoKoentjoro Poerbapranoto ( 1976 ), Hak Asasi adalah hak-( 1976 ), Hak Asasi adalah hak-
hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidakhak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak
dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

10. Ruang Lingkup HAMRuang Lingkup HAM
 Hak PribadiHak Pribadi
 Hak Milik Pribadi dan KelompokHak Milik Pribadi dan Kelompok
 Kebebasan Sipil dan PolitikKebebasan Sipil dan Politik
 Hak yang Mengenai Masalah EkonomiHak yang Mengenai Masalah Ekonomi
dan Sosialdan Sosial

11. Sisi Pokok Hakikat HAMSisi Pokok Hakikat HAM
 HAM tidak perlu diberikan,dibeli atauHAM tidak perlu diberikan,dibeli atau
diwarisidiwarisi
 HAM berlaku untuk semua orangHAM berlaku untuk semua orang
 HAM tidak bisa dilanggarHAM tidak bisa dilanggar

12. Pengertian HAM Menurut KamiPengertian HAM Menurut Kami
 HAM adalah hak yang dimiliki manusiaHAM adalah hak yang dimiliki manusia
yang berasal dari dirinya sendiri bukanyang berasal dari dirinya sendiri bukan
dari pemerintah ataupun UU yangdari pemerintah ataupun UU yang
sifatnya permanen dan tidak dapatsifatnya permanen dan tidak dapat
diganggu gugat oleh siapapundiganggu gugat oleh siapapun

13. SejarahSejarah Singkat Perkembangan HAM DiSingkat Perkembangan HAM Di
DuniaDunia
 Magna ChartaMagna Charta (Piagam Agung) tahun 1215(Piagam Agung) tahun 1215
 Petition of RightsPetition of Rights (hak-hak Petisi) tahun(hak-hak Petisi) tahun
16281628
 Bill of RightBill of Right (Undang-Undang Hak) tahun(Undang-Undang Hak) tahun
16891689
 Declaration des Droits de I’Homme et duDeclaration des Droits de I’Homme et du
CitoyenCitoyen (Pernyataan Hak-hak Asasi(Pernyataan Hak-hak Asasi
Manusia dan Warga Negara) tahun 1789Manusia dan Warga Negara) tahun 1789
 Bill of RightBill of Right (undang-undang Hak ) tahun(undang-undang Hak ) tahun
17691769

14. SejarahSejarah Singkat Perkembangan HAM Di DuniaSingkat Perkembangan HAM Di Dunia
 The Four FreedomsThe Four Freedoms (Empat Kebebasan)(Empat Kebebasan)
 Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights
(1948 )(1948 )
 Convenants of Human RightsConvenants of Human Rights (1966)(1966)

15. Konsep Awal HAMKonsep Awal HAM
 Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangkaHak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka
konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalamkonseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam
‘‘Universal Declaration of Human RightUniversal Declaration of Human Right’ 10 Desember 1948, namun’ 10 Desember 1948, namun
melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradabanmelalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban
manusia. Dan perspektif sejarah dekiarasi yang ditandatangani olehmanusia. Dan perspektif sejarah dekiarasi yang ditandatangani oleh
Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formalMajelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal
dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umatdan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat
manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalammanusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam
Perserikatan Bangsa-BangsaPerserikatan Bangsa-Bangsa
 Pada zamanPada zaman Yunani KunoYunani Kuno Plato telah memaklumkan kepada wargaPlato telah memaklumkan kepada warga
polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakalapolisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala
setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun pengakuan sertamasing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun pengakuan serta
penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang,penghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang,
misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi ‘misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi ‘Hak PepeHak Pepe’,’,
yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa,yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa,
seperti mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebutseperti mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut
bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut & Beny, 1988: 3).bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut & Beny, 1988: 3).

16.  Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusiaPuncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia
tersebut yaitu ketika ‘tersebut yaitu ketika ‘Human RightHuman Right itu untuk pertama kalinyaitu untuk pertama kalinya
dirumuskan secara resmi dalamdirumuskan secara resmi dalam ‘Declaration of‘Declaration of
Independence’Independence’ Amerika Serikat pada tahun 1776. DalamAmerika Serikat pada tahun 1776. Dalam
dek1arasi Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776 tersebutdek1arasi Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776 tersebut
dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai olehdinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh
Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekatTuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat
padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmipadanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi
kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Negara Amerikakemudian menjadi dasar pokok konstitusi Negara Amerika
Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 Maret I789.Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 Maret I789.
(Hardjowirogo, 1977: 43).(Hardjowirogo, 1977: 43).

17. Konsep Dasar HAM Menurut FranzKonsep Dasar HAM Menurut Franz
Magnis-SusenoMagnis-Suseno
 Dimensi Universalitas , adalahDimensi Universalitas , adalah
substansi hak-hak asasi manusia itusubstansi hak-hak asasi manusia itu
yang pada hakikat bersifat umumyang pada hakikat bersifat umum
 Dimensi Kontekstualitas , adalahDimensi Kontekstualitas , adalah
penerapan hak asasi manusia bilapenerapan hak asasi manusia bila
ditinjau dari tempat berlakunya hakditinjau dari tempat berlakunya hak
asasi tersebut.asasi tersebut.

18. Konsep HAM dalam Konteks ModernKonsep HAM dalam Konteks Modern
 ““Human rights could generally beHuman rights could generally be
defined as those rights which aredefined as those rights which are
inherent in our nature and withoutinherent in our nature and without
which we cannot live as humanwhich we cannot live as human
beings”beings”

19. Sejarah Singkat Perkembangan HAM di IndonesiaSejarah Singkat Perkembangan HAM di Indonesia
Periode setelah kemerdekaanPeriode setelah kemerdekaan
Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaanPerdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan
Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAMIndonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM
Indonesia kontemporer (pasca orde baru).Indonesia kontemporer (pasca orde baru).
1.1. Periode 1945-1950Periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankanPemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan
pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melaluipada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan,serta hak kebebasan untuk menyampaikanorganisasi politik yang didirikan,serta hak kebebasan untuk menyampaikan
pendapat terutama di parlemen.pendapat terutama di parlemen.
2.2. Periode 1950-1959Periode 1950-1959
Periode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer. Sejarah pemikiranPeriode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer. Sejarah pemikiran
HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarahHAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah
perjalanan HAM di Indonesia.perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal diSejalan dengan prinsip demokrasi liberal di
masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politikmasa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik
nasional.nasional.

20. Sejarah Singkat Perkembangan HAM di IndonesiaSejarah Singkat Perkembangan HAM di Indonesia
3.3. Periode 1959-1966Periode 1959-1966
Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi LiberaPeriode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberall, digantikan oleh sistem, digantikan oleh sistem
Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno.Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. DemokrasiDemokrasi
Terpimpin (Terpimpin (Guided DemocraryGuided Democrary) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden
Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilainya sebagai produkSoekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilainya sebagai produk
barat.barat. Menurut SoekarnoMenurut Soekarno,, Demokrasi Parementer tidak sesuai dengan karakterDemokrasi Parementer tidak sesuai dengan karakter
bangsa Indonesia yangbangsa Indonesia yang ttelah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupanelah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.bermasyarakat dan bernegara.
4. Periode 1966-19984. Periode 1966-1998
Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah OrdeSetelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde
Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang diBaru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang di
anggapnya sebagai produk barat.anggapnya sebagai produk barat. Sikap anti HAM Orde Baru sesungguhnya tidakSikap anti HAM Orde Baru sesungguhnya tidak
berbeda dengan argumen yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno ketikaberbeda dengan argumen yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno ketika
menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis denganmenolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan
cara mempertentangkan demokrasi dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengancara mempertentangkan demokrasi dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengan
budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde Lama,budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandangOrde Baru memandang
HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentanganHAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan
dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

21. Sejarah Singkat Perkembangan HAM di IndonesiaSejarah Singkat Perkembangan HAM di Indonesia
5. Periode pasca Orde Baru5. Periode pasca Orde Baru
Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di indonesia.Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di indonesia.
Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnyaLengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya
rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM,rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM,
setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter.setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. PadaPada
tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itutahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu
menjabat sebagai Wakil presiden RI.menjabat sebagai Wakil presiden RI. 6.TAHUN 19996.TAHUN 1999
Pada tahun inilah Indonesia memiliki sistem hukum yang rigid dan jelasPada tahun inilah Indonesia memiliki sistem hukum yang rigid dan jelas
yang ditandai dengan diberlakukannya UU No.39 tahun 1999 tentang Hakyang ditandai dengan diberlakukannya UU No.39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia semenjak KOMNAS HAM didirikan setelahAsasi Manusia semenjak KOMNAS HAM didirikan setelah
diselenggarakannya Lokakarya Nasional HAM tahun 1991diselenggarakannya Lokakarya Nasional HAM tahun 1991

22. Garis Besar HAM di IndonesiaGaris Besar HAM di Indonesia
 Personal RightsPersonal Rights
 Property RightsProperty Rights
 Political RightsPolitical Rights
 Rights of Legal EqualityRights of Legal Equality
 Social and Culture RightsSocial and Culture Rights
 Procedural RightsProcedural Rights

23. Konsep Dasar HAM dalam UUD 1945Konsep Dasar HAM dalam UUD 1945
 DalamDalam ppembukaan alinea Iembukaan alinea I
 PPembukaan UUD 1945 dinyatakanembukaan UUD 1945 dinyatakan
dalam alinea IVdalam alinea IV
 UUD 1945UUD 1945 BAB XABAB XA HAK ASASIHAK ASASI
MANUSIA (pasal 28 A – Pasal 28 J)MANUSIA (pasal 28 A – Pasal 28 J)
 Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 ttgKetetapan MPR No XVII/MPR/1998 ttg
HAMHAM
 UU No 39 Tahun 1999 ttg HAMUU No 39 Tahun 1999 ttg HAM

24.  HAM Di Indonesia bermuara padaHAM Di Indonesia bermuara pada
PancasilaPancasila
 Menurut pandangan filsafat bangsaMenurut pandangan filsafat bangsa
Indonesia yaitu Pancasila ,HakikatIndonesia yaitu Pancasila ,Hakikat
Manusia adalah “Manusia adalah “MonopluralisMonopluralis””

25. RULE OF LAWRULE OF LAW

32. SEKIAN DAN TERIMASEKIAN DAN TERIMA
KASIHKASIH