Demokrasi pancasila merupakan sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan diatur dalam UUD 1945. Demokrasi ini melibatkan rakyat dalam proses politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara langsung oleh rakyat.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
berikut adalah sejarah lahirnya pancasila di negara indonesia, dimulai dari negara indonesia belum merdeka. persiapan matang membuat pancasila dijadikan pondasi negara indonesia.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
berikut adalah sejarah lahirnya pancasila di negara indonesia, dimulai dari negara indonesia belum merdeka. persiapan matang membuat pancasila dijadikan pondasi negara indonesia.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Presentasikan dengan cara di slide ini http://www.slideshare.net/jessedee/you-suck-at-powerpoint?qid=08cf25be-5572-4ed2-aa05-bcedfbfc8db4&v=qf1&b=&from_search=1
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. Pengertian
demokrasi-demokrasi pancasila
DEMOKRASI BERASAL DARI DEMOS=RAKYAT
DAN CRATEIN= MEMERINTAH- Yunani.
PEMERINTAHAN RAKYAT = PEMERINTAHAN DARI
RAKYAT(from the people), UNTUK RAKYAT(for the
people) DAN OLEH RAKYAT (by the people)- Abraham
Lincoln.
UNTUK ITU : DEMOKRASI DAPAT DIMAKNAI
SEBAGAI SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG
HARUS MELIBATKAN RAKYAT.
3. lanjutan
DEMOKRASI PANCASILA : Adlh MERUPAKAN PAHAM
DEMOKRASI YANG BERSUMBER DARI KEPRIBADIAN
DAN FALSAFAH HIDUP BANGSA INDONESIA, YANG
PERWUJUDANNYA SEPERTI DALAM KETENTUAN
PEMBUKAAN UUD 1945-Prof.Darji Darmo Dihardjo.
DEMOKRASI PANCASILA : ADALAH KERAKYATAN
YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN YANG
BERKETUHANAN YANG MAHA ESA, YANG
BERKEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB, YANG
MEMPERSATUKAN INDONESIA, DAN BERKEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDDONESIA-
Prof.Notonegoro
4. lanjutan
• Secara ringkas menurut AGUSTAM dalam Jurnal TAPIs
VOL 7, 2011 (hlm 82), demokrasi Pancasila memiliki
beberapa pengertian sebagai berikut:
• 1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang
ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,
berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti
luhur, berkepribadian Indonesia dan
berkesinambungan.
• 2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem
pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri
atau dengan persetujuan rakyat.
5. lanjutan
• 3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan
individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
• 4. Dalam demokrasi Pancasila,
keuniversalan cita-cita demokrasi
dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa
Indonesia yang dijiwai oleh semangat
kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi
mayoritas atau minoritas
6. LANJUTAN
UNTUK ITU : DEMOKRASI PANCASILA DAPAT
DIMAKNAI SEBAGAI PAHAM DEMOKRASI
YANG DILIPUTI, DISEMANGATI DAN DIJIWAI
OLEH NILAI SILA-SILA PANCASILA DAN
DIATUR DALAM UUD 1945.
ASAS KERAKYATAN (KEDAULATAN RAKYAT)
YANG TERMUAT PADA SILA KEEMPAT
PANCASILA : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
DIJABARKAN DALAM PASAL 1(2) UUD 1945
7. PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945 (AMANDEMEN) :
“KEDAULATAN BERADA DITANGAN RAKYAT DAN
DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR” – SEBELUM AMANDEMEN :”KEDAULATAN
ADALAH DITANGAN RAKYAT, DAN DILAKUKAN
SEPENUHNYA OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
ASAS KERAKYATAN (KEDAULATAN RAKYAT ) SUDAH
MELIBATKAN RAKYAT DALAM PROSES POLITIK
SECARA LANGSUNG, SEHINGGA RAKYAT DIIKUTKAN
DALAM PROSES PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA TERUTAMA PRESIDEN/WAKIL PRESDIEN,
LEGISLATIF (DPR,DPD,MPR, DPRD DAN GUBERNUR,
WALIKOTA DAN BUPATI
8. LANJUTAN
MAKANYA
1. ADA PEMILIHAN UMUM YANG
DIATUR DALAM BAB VII B PASAL 22E-
REZIM PEMILU
2. ADANYA PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA DALAM BAB
VI PEMERINTAHAN DAERAH PASAL
18(4) – REZIM OTONOMI DAERAH
9. LANJUTAN
AYAT 1 PASAL 22E : PEMILIHAN UMUM
DILAKSANAK SECALA LANGSUNG, UMUM,
BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SETIAP
LIMA TAHUN SEKALI.
AYAT 2 PASAL 22E : PEMILIHAN UMUM
DISELENGGARAN UNTUK MEMILIH ANGGOTA
DPR,DPD. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DAN DPRD
AYAT 4 PASAL 18 : GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA MASING-MASING SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAH DAERAH DIPILIH SECARA
DEMOKRATIS
10. CIRI DEMOKRASI PANCASILA-IDRIS (2005)-PENDDIKAN
PEMBELAJARAN DAN PENYEBARAN KEWARGANEGARAAN
• KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT
• SELALU BERDASARKAN KEKELUARGAAN DAN
KEGOTONG ROYONGAN
• CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI
MASYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT
• TIDAK KENAL ADANYA PARTAI PEMERINTAH DAN
PARTAI OPOSISI
• DIAKUI ADANYA KESELARASAN ANTARA HAK DAN
KEWAJIBAN
• MENGHARGAI HAK ASASI MANUSIA
• TIDAK MENGANUT SISTEM MONOPARTAI
• PEMILU DILAKSANAKAN SECARA LUBER
• TIDAK KENAL ADANYA DIKTATOR MAYORITAS DAN
TIRANI MINORITAS
• MENDAHULUKAN KEPENTINGAN RAKYAT ATAU
KEPENTINGAN UMUM
11. UNTUK ITU
• DEMOKRASI PANCASILA BENTUKNYA
HENDAKNYA DIDASARKAN ATAS
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, DAN
ISINYA YAITU HASIL KEBIJAKSANAAN DAN
KEPUTUSAN YANG DIAMBIL HARUS
MENDAHULUKAN KEPENTINGAN RAKYAT
DAN TIDAK MEMIHAK KEPADA
KEPENTINGAN KELOMPOK, GOLONGAN
DAN PERORANGAN.
12. PENJABARAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM BATANG
TUBUH UUD 1945
• PASAL 1 AYAY(1) : KEDAULATAN BERADA DITANGAN RAKYAT
DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD
• PASAL 2 AYAT(1) : MPR TERDIRI ATAS ANGGOTA DPR DAN DPD
YANG DIPILIH MELALUI PEMILU DAN DIATUR LEBIH LANJUT
DENGAN UU
• PASAL 6A AYAT(1) : PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH
DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT
• PASAL 18 AYAT (3) : PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.
DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA MEMILIKI DPRD YANG
ANGGOTA-ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILU
13. LANJUTAN
• PASAL 19 AYAT (1) : ANGGOTA DPR DIPILIH MELALUI PEMILU
• PASAL 22C AYAT (1) : ANGGOTA DPD DIPILIH DARI SETIAP
PROVINSI MELALUI PEMILU
• PASAL 22E : PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK MEMILIH
ANGGOTA DPR,DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN
DPRD
• PASAL 28 : KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL,
MENGELUARKAN POKIRAN DENGAN LISAN DAN TULISAN
DAN SEBAGAINYA DITETPAK DENGAN UU
14. ELEMEN DEMOKRASI PANCASILA DALAM UUD 1945
1. NEGARA HUKUM (RECHTSSTAAT) : SUPREMASI
HUKUM ATAU MENTAATI SEMUA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN : PASAL 1 AYAT(3) :
NEGARA IN DONESIA ADALAH NEGARA HUKUM
2. RAKYAT BERDAULAT ( KEDAULATAN RAKYAT ) :
ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD 1945 DAN
PASAL 1 AYAT(2)
3. KEPENTINGAN UMUM (RESPUBLICA) :PASAL 1 AYAT
(1) NEGARA INDONESIA IALAH NEGARA YANG
BERBENTUK REPUBLIK
4. ADANYA LEMBAGA PERWAKILAN : MPR,DPR,DPD
DAN DPRD
5. MENGHARGAI HAK ASASI MANUSIA: Pasal 28 A s/d J
15. Politik Hukum=Per Per UU an
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ADALAH : PERATURAN TERTULIS YANG
MEMUAT NORMA HUKUM , YANG
MENGIKAT SECARA UMUM DAN DIBENTUK
ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA
NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG
MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ( UU 12/2011 PASAL 1 AYAT (2) )
16. HIRARKI PERATURAN PER UU AN- PASAL 7 UU
12/2011
• UUD 1945
• TAP MPR
• UNDANG-UNDANG
• PERATURAN PEMERINTAH PENGGATI UU
• PERATURAN PEMERINTAH
• PERATURAN PRESIDEN
• PERATURAN DAERAH : PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA
17. DEMOKRASI-KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMILU
• Unsur demokrasi yang dikemukakan oleh
para Ahli adalah sebagai berikut: - Agustam
(hlm 85 Jurnal TAPIs Vol 7,2011)
• 1) Menurut Sargen, Lyman Tower (1987),
yaitu keterlibatan rakyat dalam mengambil
keputusan politik, tingkat persamaan hak
antarmanusia, tingkat kebebasan dan
kemerdekaan yang dimiliki oleh warga
negara , sistim perwakilan dan sistim
pemilihan ketentuan manyoritas
18. lanjutan
• 2) Munurut Afan Gaffar (1999) ,Yaitu
akuntabilitas, rotasi kekuasaan
,rekruitmen politik yang terbuka,
pemilihan umum,dan hak-hak dasar.
• 3) Menurut Merriam Budiardjo (1977),
perlunya dibentuk lembaga-lembaga
demoktasi untuk melaksanakan nilai-
nilai demoktasi ,yaitu pemerintahan yang
bertanggung jawab,Dewan Perwakilan
Rakyat, organisasi politik, pers dan
media.
19. lanjutan
• 4) Menurut Frans Magnis Suseno
(1997). menyebutkan ada lima gugus
ciri hakiki Negara demokrasi. Kelima
gugus demokrasi tersebut adalah
Negara hukum, pemerintahan
dibawah control nyata masyarakat,
pemilihan umum yang bebas, prinsip
manyoritas dan adanya jaminan
terhadap hak-hak demokrasi.
20. TUJUAN PEMILU-HUNTINGTON(2001-18)
• Pemilu sebagai implementasi perwujudan
kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah
kedaulatan terletak di tangan rakyat.
• Pemilu sebagai sarana untuk membentuk
perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat
memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
• Pemilu sebagai sarana untuk melakukan
penggantian pemimpin secara konstitusional.
• Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik
untuk memperoleh legitimasi.
• Pemilu sebagai sarana partisipasi politik
masyarakat untuk turut serta menetapkan
kebijakan publik.
21. Lanjutan-
Tujuan Pemilu :Rose Dan Mossawir Dalam Muhadam
Labolo/T.Ilham(2015-53)
• MENENTUKAN PEMERINTAHAN SECARA
LANGSUNG MAUPUN TAK LANGSUNG
• SEBAGAI WAHANA UMPAN BALIK ANTARA
PEMILIK SUARA DAN PEMERINTAH
• BAROMETER DUKUNGAN RAKYAT
TERHADAP PENGUASA
• SARANA RAKRUTMEN POLITIK
• ALAT UNTUK MEMPERTAJAM KEPEKAAN
PEMERINTAH TERHADAP RAKYAT
22. Lanjutan-JIMLY ASSHIDDIQIE Dalam
Muhadam Labolo/T.Ilham(2015-56)
• Tujuan Penyelenggaraan Pemilu :
• Untuk memungkinkan terjadinya pergantian
kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan
damai
• Untuk memungkinkan terjadinya pergantian
pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di
lembaga perwakilan
• Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
dilembaga perwakilan
• Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi
warga negara
