Downloaded 221 times
Uploaded byWenny Safitri
Kewarganegaraan, demokrasi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, konsep demokrasi menurut beberapa tokoh, prinsip-prinsip demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, macam-macam demokrasi, kriteria negara demokrasi, pilar demokrasi Indonesia, hambatan demokrasi, pendidikan demokrasi, dan proses demokratisasi.
More Related Content
Kewarganegaraan, demokrasi
- 1.
- 2. Kelompok 5 • Deshinta Juniati Iswari () • Ilman Bany Adi() • Taufikkur Rahman() • Wenny safitri (5215116384)
- 3. Pengertian Demokrasi • MenurutKranenburg demokrasi terbentuk dari dua suku kata yaitu demos dan kratos (cratein). Demos berarti rakyat kratos (cratein) yang berarti pemerintahan. Berarti demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat dimana pemerintahan rakyat sangat menetukan.
- 4. Pengertian demokrasi • Menurutmiriam budiarjo yakni sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpegaruh • Menurut Hoogerwarf yakni cara pembentukan kebijakan dengan melibatkan anggota kelompok sebanyak mungkin • Menurut hans kelsen yakni pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat • Dll..
- 5. Konsep Abraham Lincoln •Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah the government for, by and from people. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dengan rakyat yang yang menentukan. Kekuasaan tertingginya ditangan rakyat hal tersebutlah yang dikatakan kedaulatan rakyat.
- 6. Prinsip-prinsip demokrasi 1. Pembagiankekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), 2. Pemilu yang bebas 3. Management yang terbuka 4. Kebebasan individu 5. Peradilan yang bebas 6. Pengakuan hak minoritas 7. Pemerintah yang berdasarkan atas hukum
- 7. 8. Pers yangbebas 9. Parpol 10. Konsensus 11. Persetujuan 12. Pemerintah yang konstitusional 13. Pengawasan thdp adm neg, 14. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian 15. Perlindungan Hak Asasi
- 8. 16. Pemeritahan yangmayoritas 17. Persaingan keahlian 18. Mekanisme politik 19. Kebebasan kebijaksanaan negara 20. Pemerintah yang mengutamakan musyawarah
- 9. Perkembangan demokrasi di Indonesia • 1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk, sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS Liberal. • 1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal. • 1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit Presiden 5 Juli 59.
- 10. 1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,Demokrasi terpimpin (-). 1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang, Demokrasi Ps (-). 1998 – sekarang Reformasi, Presiden tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,Demokrasi Ps (+).
- 11. Macam-Macam Demokrasi Menurut carapenyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas : • Demokrasi Langsung • Demokrasi Tidak Langsung Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas : • Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal) • Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
- 12. Menurut dasar yangmenjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas : • Demokrasi Formal • Demokrasi Material • Demokrasi Campuran Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan atas : • Demokrasi Sistem Parlementer • Demokrasi Sistem Presidensial
- 13. • Menurut Sklarbentuk demokrasi moder ada lima 1. Demokrasi liberal 2. Demokrasi terpimpin 3. Demokrasi sosial 4. Demokrasi partisipasi 5. Demokrasi konstitusi
- 14. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) • Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) • Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) • Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) • Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) • Civic education (Pendidikan kewarganegaraan) 14
- 15. Demokrasi dlm PiagamMadinah (Sukidi dalam Tilaar:1999) • Kebebasan beragama • Persaudaraan seagama • Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama • Saling membantu • Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara • Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara 15
- 16. Demokrasi dlm PiagamMadinah (Lanjutan) • Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu • Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian • Pengakuan hak atas setiap orang atau individu 16
- 17. PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) • DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA • DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN • DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT • DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW • DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA • DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA • DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA • DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH • DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN • DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL 17
- 18. Hambatan-hambatan atas kelangsungan demokrasi 1. Pemerintah yang tidak efektif 2. Frekmentasi sosial dan keagamaan 3. Kegagalan ekonomi 4. Erosi etos demokrasi 5. Krisis konstitusional 6. Penyakit sosial 7. Kurangnya rasa percaya diri di masa mendatang
- 19. Pendidikan demokrasi • Pendidikandemokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat ( winataputra, 2006 : 12)
- 20. Demokratisasi • Demokratisasi adalahpenerapan kaedah- kaedah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya yaitu agar terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi
- 21. PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UNTUKBERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB • (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)
- 22. Proses-proses Demokratisasi • Pergantianpenguasa non demokratis ke penguasa demokratis. • Pembentukan lembaga-lembaga dan tertip politik demokrasi • Konsolidasi demokrasi • Praktek demokrasi sebagai budaya politik negara