Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti korupsi, ancaman terhadap persatuan bangsa, serta harapan revolusi yang belum terwujud. Secara ekonomi, produksi pangan meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk me
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti korupsi, ancaman terhadap persatuan bangsa, serta harapan revolusi yang belum terwujud. Secara ekonomi, produksi pangan meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk me
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998) dicirikan oleh konsentrasi kekuasaan di bawah presiden Soeharto. Meskipun diselenggarakan pemilu secara teratur, prosesnya tidak kompetitif dan sering terjadi kecurangan. Hak-hak dasar warga seperti kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi oleh pemerintah.
Sistem ekonomi masa Orde Baru di Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pelaksanaan rencana pembangunan jangka pendek (Repelita). Namun, kebijakan ini juga meninggalkan beban berupa kerusakan lingkungan dan ketergantungan pada utang luar negeri.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
PPT KELAS 12 (PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN INTEGRASI BANG...MuhammadJuari
Dokumen tersebut membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara, meliputi kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan dan tindakan-tindakan heroik. Kebijakan pemerintah mencakup bidang politik, ekonomi, dan militer, sedangkan tindakan heroik meliputi perjuangan bersenjata, masa diplomasi, menghadapi agresi Belanda, dan pembentukan negara kesatuan Republ
Sistem Ekonomi Terpimpin adalah sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama yang mengandung unsur kapitalisme dan sosialisme dengan pemerintah mengendalikan alat produksi dan sumber daya serta mengatur kebijakan ekonomi."
Slide Tentang Orde Baru Dan Reformasi Yang Dibuat Oleh : Hardy, Stefanus, William Dan Rio. Pelajar Sekolah Kristen Ketapang 1. Semoga Slide Bermanfaat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Sistem politik Orde Baru di Indonesia didominasi oleh pemerintahan otoriter Soeharto yang memerintah selama 32 tahun. Ia membubarkan PKI dan mengkonsolidasikan kekuasaan melalui partai tunggal Golkar serta menekan oposisi. Meski ekonomi tumbuh pesat, rezim ini menghambat demokrasi dan kebebasan rakyat.
Reformasi dimulai pada 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial selama masa Orde Baru. Reformasi memberikan dampak positif dengan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia namun juga dampak negatif seperti meningkatnya kerusuhan dan pengangguran.
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang penyebab buruknya perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Beberapa penyebab utama adalah kas negara yang kosong, inflasi tinggi akibat banyaknya mata uang yang beredar, serta blokade ekonomi dari Belanda. Upaya yang dilakukan antara lain program pinjaman nasional, konferensi ekonomi, dan pembentukan badan perencana
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Ainun Nida
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai penggolongan hukum berdasarkan berbagai aspek seperti wujud, ruang berlaku, waktu berlaku, pribadi, isi, dan fungsi. Terdapat penjelasan mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum lokal, nasional, internasional, hukum yang berlaku saat ini dan masa depan, hukum satu golongan dan semua golongan, hukum publik dan privat,
Tiga lembaga negara utama menurut UUD 1945 yaitu Presiden, DPR, dan MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, DPR memegang kekuasaan legislasi, dan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden.
Ppt pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1965-1998PT.Ajor Makmur
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998) dicirikan oleh konsentrasi kekuasaan di bawah presiden Soeharto. Meskipun diselenggarakan pemilu secara teratur, prosesnya tidak kompetitif dan sering terjadi kecurangan. Hak-hak dasar warga seperti kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi oleh pemerintah.
Sistem ekonomi masa Orde Baru di Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pelaksanaan rencana pembangunan jangka pendek (Repelita). Namun, kebijakan ini juga meninggalkan beban berupa kerusakan lingkungan dan ketergantungan pada utang luar negeri.
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
PPT KELAS 12 (PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN INTEGRASI BANG...MuhammadJuari
Dokumen tersebut membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi dan kedaulatan negara, meliputi kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan dan tindakan-tindakan heroik. Kebijakan pemerintah mencakup bidang politik, ekonomi, dan militer, sedangkan tindakan heroik meliputi perjuangan bersenjata, masa diplomasi, menghadapi agresi Belanda, dan pembentukan negara kesatuan Republ
Sistem Ekonomi Terpimpin adalah sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama yang mengandung unsur kapitalisme dan sosialisme dengan pemerintah mengendalikan alat produksi dan sumber daya serta mengatur kebijakan ekonomi."
Slide Tentang Orde Baru Dan Reformasi Yang Dibuat Oleh : Hardy, Stefanus, William Dan Rio. Pelajar Sekolah Kristen Ketapang 1. Semoga Slide Bermanfaat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Sistem politik Orde Baru di Indonesia didominasi oleh pemerintahan otoriter Soeharto yang memerintah selama 32 tahun. Ia membubarkan PKI dan mengkonsolidasikan kekuasaan melalui partai tunggal Golkar serta menekan oposisi. Meski ekonomi tumbuh pesat, rezim ini menghambat demokrasi dan kebebasan rakyat.
Reformasi dimulai pada 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial selama masa Orde Baru. Reformasi memberikan dampak positif dengan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia namun juga dampak negatif seperti meningkatnya kerusuhan dan pengangguran.
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang penyebab buruknya perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Beberapa penyebab utama adalah kas negara yang kosong, inflasi tinggi akibat banyaknya mata uang yang beredar, serta blokade ekonomi dari Belanda. Upaya yang dilakukan antara lain program pinjaman nasional, konferensi ekonomi, dan pembentukan badan perencana
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Ainun Nida
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai penggolongan hukum berdasarkan berbagai aspek seperti wujud, ruang berlaku, waktu berlaku, pribadi, isi, dan fungsi. Terdapat penjelasan mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum lokal, nasional, internasional, hukum yang berlaku saat ini dan masa depan, hukum satu golongan dan semua golongan, hukum publik dan privat,
Tiga lembaga negara utama menurut UUD 1945 yaitu Presiden, DPR, dan MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, DPR memegang kekuasaan legislasi, dan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden.
Tugas ini membahas tahap perkembangan Orde Baru di Indonesia, mulai dari latar belakang lahirnya Orde Baru setelah Gerakan 30 September, perkembangan kekuasaan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia melalui program-program pembangunan lima tahun.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, mulai dari latar belakang, pelaksanaan, kebijakan, dan kelemahan dan kelebihan sistem tersebut. Orde Baru berlangsung dari 1968 hingga 1998 dengan kekuasaan yang dikonsolidasikan di bawah Soeharto meski demokrasi hanya sebatas konsep.
Orde Baru adalah masa pemerintahan Soeharto dari 1966-1998. Ia mempertahankan kekuasaannya dengan represi politik, klientelisme ekonomi, dan wacana partikularistik serta korporatisme negara. Soeharto juga menganeksasi Timor Timur pada 1976 meskipun hal itu menimbulkan ketidakstabilan. Sistem ini membawa pertumbuhan ekonomi namun juga korupsi dan pelanggaran HAM.
PPT Kewirausahaan seleksi Pramuka Penegak Garuda Kabupaten Malang - NamaFauzanHabibAlHadad
Pada masa Orde Lama, Indonesia menerapkan berbagai sistem pemerintahan seperti presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Orde Baru membawa perubahan sistem demokrasi menjadi demokrasi Pancasila. Masa Reformasi berupaya mewujudkan demokrasi yang lebih terbuka dengan memberlakukan otonomi daerah dan menghapus pembatasan kebebasan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Orde Baru yang mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, termasuk partai politik. Kebijakan ini ditetapkan melalui berbagai peraturan seperti UU No. 3 tahun 1985 dan UU No. 8 tahun 1985 yang mewajibkan organisasi masyarakat menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas mereka. Kebijakan ini mendapat pen
Politik Indonesia dari masa Orde Baru sampai SekarangLana Karyatna
Menjelaskan tentang politik indonesia dari masa orde baru sampai reformasi, ppt ini ineraktif dan menarik. mengikuti perkembangan zaman dengan design minimalis khas windows 10
Analisis mengenai perkembangan indonesia melalui pendekatan historical guna m...Latief Ahyaluddin
Teks tersebut membahas sejarah Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pertama, membahas masa Orde Lama (1945-1965) dimana nasionalisme berkembang kuat di bawah kepemimpinan Soekarno. Kedua, masa Orde Baru (1966-1998) dimana Soeharto memodernisasi ekonomi namun otoriter dan korup. Ketiga, masa Reformasi (1998-sekarang) dimana demokrasi dipulihkan namun tantangan masih berlan
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
Dokumen tersebut membandingkan demokrasi pada era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru, sistem politik didominasi militer meskipun tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Akan tetapi, terjadi pelanggaran HAM dan korupsi. Pada era Reformasi, diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum.
Teks tersebut membahas dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa. Mulai dari masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi, teks juga menjelaskan tentang hakekat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu mengikuti perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan perjalanan penerapan Pancasila sejak masa kemerdekaan hingga reformasi serta pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat mengikuti perkembangan zaman."
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 MYABES HULU
Dokumen tersebut menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan badan untuk perusahaan dengan peredaran bruto di atas Rp.50 miliar. Tergantung besarnya peredaran bruto tahun sebelumnya, perhitungannya mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah tertentu dengan tarif berbeda.
Dokumen tersebut memberikan contoh perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk perusahaan dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar untuk tahun pajak 2015. Jika peredaran bruto tahun sebelumnya sampai Rp4,8 miliar, pajak dihitung 1% per bulan dari penjualan bruto bulanan. Jika melebihi Rp4,8 miliar, mengikuti peraturan umum dengan tarif 50% dari tarif pajak badan.
Aplikasi e-SPT PPh 21 2014 merupakan aplikasi pengisian SPT PPh pasal 21 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Aplikasi ini memungkinkan penginputan data pegawai, perhitungan pajak, dan pembuatan laporan secara elektronik untuk setiap masa pajak.
Dokumen tersebut membahas konsep dan tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan oleh auditor, termasuk jenis-jenis berkas yang digunakan, kriteria pembuatan kertas kerja yang baik, serta penyimpanan dan kepemilikan kertas kerja. Kertas kerja digunakan sebagai bukti pemeriksaan auditor dan pendukung opini audit.
Dokumen tersebut merupakan laporan keuangan PT Larosa pada tanggal 31 Desember 2010 yang meliputi laporan kas kecil, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi bank, dan faktor-faktor penyebab perbedaan saldo bank dan perusahaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan komponen-komponen pengendalian intern serta hubungannya dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor.
2. Terdapat lima komponen pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
3. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan terbat
Dokumen tersebut membahas tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan untuk menggambarkan kinerjanya. Jurnal penutup ditulis untuk menutup saldo akun nominal di akhir periode. Jurnal pembalik dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu di awal periode berikutnya.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai penagihan pajak (STP) meliputi pengertian STP, penyebab diterbitkannya STP, fungsi STP, tata cara pembayaran, kewajiban wajib pajak, sanksi perpajakan dan contoh kasus pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang perpajakan.
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
Masa Order Baru
1. ERA ORDER BARU
KELOMPOK 5 :
Della Yasinta Wira Putri Ana (1406043053)
Komang Sri Meiningsih (1406043065)
Sherly (1406043066)
Imanuel Efa Yabes Hulu (1406043068)
Made Desi Sukmayanti (1406043073)
Ni Luh Nyoman Ayu Mas Trisna Sari (1406043080)
I Gusti Bagus Aditya Wira P. (1406043081)
2. 1. Bidang Politik
Menata kehidupan politik berbangsa dan bernegara
- tanggal 20 Juni 1966 MPRS sidang umum menghasilkan ketetapan MPRS
- tanggal 7-12 Maret 1967 mPRS sidang Istimewa dan menghasilkan 4
ketetapan Pemerintah Orde Baru juga menetapkan Penataran P-4 bagi warga negara
.
2. Politik Luar Negeri
Indonesia kembali menjadi anggota PBB
Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
1. JELASKAN PROGRAM PEMERINTAH SOEHARTO DI SEGALA
BIDANG, CARI KEUNGGULAN DAN KELEMAHANNYA.
3. 3. Politik Dalam Negeri : kebijakan penyederhanaan jumlah
partai politik melahirkan 3 partai besar :
-Partai Demokrasi Indonesia (Partai Khatolik, Murba, Pni,
Parkindo,IPKI
-Partai persatuan pembangunan (NU, PSII, Perti, Parmusi
- Partai golkar ( dari berbagai organisasi profesi)
4. 2. Bidang Ekonomi
-11 Agustus 1966 dibentuk Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional
-1 April 1969 dimulai Repelita
-Sasaran pembangunan menurut Repelita : Sandang, pangan,perbaikan prasarana,
perumahan rakyat, lapangan kerja, kesejahteraan rohani
-Bertumpu pada trilogi pembangunan
-Asas pembangunan Orde baru
-Modal Dasar pembangunan nasional
-Faktor dominan yang menggerakkan Modal Dasar
Pembangunan nasional : pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum
pembangunan jangka panjang (kurun 25-30 tahun).Selain itu disusun pula pola umum
jangka Pendek yaitu 5 tahun terpusat pada pertanian.
5. Bidang Sosial Budaya
-Meningkatnya pelayanan kesehatan
-Fasilitas pendidikan dasar sudah semakin merata Pemerataan
pendidikan.
Bidang kesehatan
Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto
memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap
pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk
menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan
berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan
lingkungan hidup.
6. Bidang pendidikan
Dalam bidang Pendidikan Soeharto mempelopori proyek
Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan
sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan
murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan
Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat
bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9
tahun.
7. Kekurangan Orde Baru
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius”
Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin)
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
K E K U R A N G A N DA N K E L E B I H A N S I S T E M
P O L I T I K O R D E B A R U
8. Kelebihan Orde Baru
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai
AS$1.565
Sukses transmigrasi
Sukses KB
Sukses memerangi butahuruf
Sukses swasembada pangan
Pengangguran minimum
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Sukses Gerakan Wajib Belajar
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
Sukses keamanan dalam negeri
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
9. Konsep Trias Politica Montesquieu
Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis
mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya
yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan
alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke
2. JELASKAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA PADA MASA ORDER BARU
DAN KAITKAN PADA TEORI TRIAS POLITIKA MONTESQUIEU
10. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu
diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:
a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
c) Kekuasaaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas
undang-undang).
11. Orde Baru pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari upaya Presiden Soeharto
untuk melakukan koreksi terhadap era orde lama. Koreksi yang dimaksud adalah
mengembalikan kekultusan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan
negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang justru menjadi pembenaran penguasa. Kondisi lembaga
eksekutif di era Orde Baru cenderung mengikuti pendahulunya, meskipun dengan
beberapa modifikasi. Meskipun diadakan pemilu dan ragam pola demokratisasi yang
sebenarnya hanya rekayasa belaka, tidak membuat Soeharto turun dari tahta
penguasa, hal ini menandai tidak adanya rotasi eksekutif di era Orde Baru.
Era Orde Baru tahun 1966 – 1998
12. Rekayasa politik atau seringnya pemerintah mengemas kepemimpinan
otoriter ke dalam ruang demokratisasi tampaknya berjalan mulus.
Hanya ada 3 partai yang mengikuti pemilu dengan kontrol penuh dari
Soeharto bersama ABRI.
ABRI layaknya menjadi alat utama lembaga eksekutif saat itu dalam
menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan dan pertahanan
negara, baik yang bersifat internal negara maupun eksternal negara.
Kekuasaan eksekutif menjadi absolut seiring dengan pasifnya
legislatif.
13. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan
umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
tahun
-1971
-1977
-1982
-1987
-1992
-1997
3. Jalannya Pemilu Pada Masa Order Baru dan Parpol Pada Masa itu
14. Lembaga eksekutif di era kepemimpinan Soeharto memiliki peran yang
strategis. Hal ini sebagai salah satu upaya Soeharto menjaga stabilitas politik. Selama
tiga puluh dua tahun lembaga legislatif mem-backup dan memberi ruang gerak
seluas-luasnya kepada Soeharto. Komposisi lembaga legislatif saat itu agak berbeda
bahkan cenderung aneh, hal ini terbukti dengan diakomodirnya ABRI dalam
komposisi parlemen, dimana ABRI diberikan jatah satu fraksi. Golkar sebagai salah
satu motor penggerak Soeharto beserta ABRI didalamnya menjadi settingan terkuat
Soeharto selama beliau memimpin. Tak heran jika beliau dapat bertahan lama di
kursi penguasa.
15. PARPOL PADA MASA ITU
PEMILU PADA TAHUN 1971 DI IUKUT OLEH 10
ORGANISASI :
Golkar ( 236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai
Muslimin (24kursi), Partai nasional indonesia (20 kursi), Partai
Kristen Indonesia ( 7 kursi ), Partai Katolik (3kursi ), partai
islam perti (2kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satupun
kursi).
16. PENYEDERHANAAN PARTOL
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan
berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah
partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi
atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-
politik, yaitu :
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan
Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik
Islam)
Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai
Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
Golongan Karya (Golkar)
17. Penyimpangan Penerapan Pancasila oleh Pemerintahan
Pada Masa Orde Baru, walaupun Pancasila begitu diagung-agungan namun banyak terjadi
pelanggaran dalam pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Pancasila dibuat kaku oleh
Pemerintah sehingga dalam penerapannya lebih kepada disatutafsirkan pemikiran
masyarakat oleh Pemerintah. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat
dengan negara, dalam prakteknya dilakukan dikriminalisasi. Masyarakat yang tidak
sependapat ataupun tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah tidak boleh
mengemukakan pendapatnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat
pemerintah ataupun negara.
4. JELASKAN TENTANG IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA PADA MASA
ITU TERJADI PENGUATAN ATAU PELEMAHAN ?
18. Beberapa penyimpangan konstitusi pada Masa Orde Baru yaitu:
Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang
Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh Presiden.
MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup
Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri
Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
Pimpinan MA diberi status menteri
Peyimpangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang
Dengan demikian, Presiden melampaui kewenangannya yang seharusnya undang-undang dibuat bersama dengan DPR.
Pembentukkan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi
Presiden membubarkan DPR
Menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.
19. Ketuhana Yang Maha Esa
Pada Masa Orde Baru, Agama Khonghucu tidak diakui di Indonesia. Segala bentuk aktivitas yg
berbau kebudayaan dan tradisi Thionghoa dilarang di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemeluk
kepercayaan Thionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk dari 5 agama yang diakui di
Indonesia. Etnis Thionghoa ataupun pemeluk agama Khonghucu dianggap komunis dan atheis
sehingga dilarang keberadaannya. Untuk pemeluk agama Khonghucu diwajibkan untuk memeluk
agama dianatar 5 agama yang diakui. Mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen dan Buddha.
Klenteng yang menjadi tempat peribadatan pemeluk Khonghucu juga terpaksa mengubah nama
dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat peribadatan orang Buddha.
Penyimpangan Pancasila yang terjadi bila dibandingan dengan masing-masing sila
dan butir-butir Pancasila, yaitu:
20. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Pada butir ke 4 disebutkan “Tidak Semena-mena terhadap Orang Lain”. Butir tersebut
sangat bertentangan dengan penerapannya oleh Pemerintah. Pemerintah yang sewenang-
wenang terhadap rakyat yang mempunyai pandangan lain tentang kebijakan Pemerintah.
Banyak terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut. Tidak ada penerapan bagi
Demokrasi Pancasila oleh masyarakat. Keputusan lebih cenderung hanya dipegang oleh
Pemerintah tanpa adanya peran masyarakat. Badan Legislatif Negara dan Mahkamah pun
dijadikan sebagai menteri yang berarti berada dibawah Pemerintah padahal seharusnya
Legislatif atau Mahkamah berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan Pemerintah.
21. Persatuan Indonesia
Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi merupakan butir pertama dari sila ketiga. Hal tersebut sangat bertentangan
dengan sifat Pemerintahan pada Masa Orde Baru yang penuh dengan korupsi. Korupsi yang
sangat merajalela pada masa itu karena tidak adanya badan pengawasan atas Pemerintah.
Kesejahteraan Rakyat yang semu membuat kekacauan tersendiri. Korupsi yang merajalela
dilakukan oleh semua lapisan Pemerintahan. Uang yang seharusnya menjadi kepentingan rakyat
dan negara digunakan oleh Pemerintahan yang juga menjadikan kedok hutang Internasional
sebagai hutang negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Yang jelas terlihat adalah
nepotisme yang jelas ditunjukkan oleh Presiden pada masa itu. Pimpinan dari organisasi-
organisasi besar negara dipimpin oleh anggota-anggota keluarga Presiden.
22. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Pemerintah pada Masa Orde Baru yang terlalu otoriter dapat menjadi penyimpangan pada sila ke 4
ini. Seharusnya Pemerintah menerapkan sistem yang sesuai dengan undang-undang dan tidak
menjadikan sistema pemerintahan yang berlebihan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan
kehendak Pemerintah saja.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada Masa Orde Baru, pelaksanaan P4 membuat kehidupan sosial rakyat Indonesia menjadi lebih
berpancasila. Suasana gotong royong dan kekeluargaan sangat kental menjadi sikap umum
masyarakat. Namun bagi pelaksanaannya terhadap sikap keluarga Presiden pada masa itu yang
boros, berhidup mewah, dan banyak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain.
23. KESIMPULAN
Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi
yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat
G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk
memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.
Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai
politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik
luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian,
pembangunan ini rastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan
Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi
kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin meningkatnya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar
9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk
menuju masyarakat yang adil dan makmur.