Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, dijamin oleh konstitusi namun juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang serta tidak melanggar hukum. Dokumen tersebut juga membahas standar upah minimum bagi wartawan.

1. Kemerdekaan Pers adalah
Fondasi Hak Asasi Manusia
Muhammad Ridlo Eisy
Anggota Dewan Pers
Bandung, 12 Juni 2012

2. Jika Tidak Ada Kemerdekaan Pers
• Orang korupsi, tidak pernah diberitakan
• Orang memperkosa, tidak diberitakan
• Orang menganiaya, tidak diberitakan
• Orang membunuh, tidak diberitakan
• Karena masyarakat tidak tahu, masyarakat
tidak bisa membela. Mungkin, masyarakat
ketakutan

3. Jaminan Konstitusi untuk
Kemerdekaan Pers
• Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia. (Pasal 28F)

4. Bagian UU Pers
• Kemerdekaan pers adalah salah satu
wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan
supremasi hukum (Pasal 2).
• Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak
asasi warga negara (Psl 4 – UU Pers)

5. Dampak Kemerdekaan Pers
1. KEBEBASAN YANG KEBABLASAN
2. PORNOGRAFI PENUMPANG GELAP KEMERDEKAAN
PERS.
3. HUKUM TAK LAGI DITAKUTI MEDIA
4. PERS SEBAGAI TIRANI BARU
5. DEWAN PERS BISAKAH DIHARAPKAN ?
6. AROGAN KARENA MEDIA PUNYA HAK MENUNTUT
7. SOLIDARITAS ……. MENUTUPI KELEMAHAN
8. MENCAMPURADUKKAN ANTARA FAKTA DGN OPINI
9. BERKEDOK FREEDOM OF EXPRESSION
• Irjen Pol Bashir Barmawi – Divisi Humas Polri

6. KEJ = Jangan Salah
• Apakah berita/tulisan sudah dibaca ulang dengan
bersuara?
• Apakah ada kesalahan fakta, 5W+1H, termasuk
dalam penulisan ejaannya?
• Apakah ada kesalahan dalam konteks pemberitaan?
• Apakah sudah berimbang? Apakah tidak salah dalam
memilih sumber yg bertentangan?
• Apakah kalau masuk pengadilan, berita itu tidak
disalahkan?

7. Hal-hal Penting dalam
Standar Perusahaan Pers
• Perusahaan pers harus berbadan hukum.
• Perusahaan pers memiliki Perjanjian Kerja
Bersama (PKB).
• Modal minimal Rp50.000.000,-
• Memberi upah minimal sebesar UMP kepada
wartawan & karyawannya, 13 kali setahun.
• Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan
hukum bagi karyawan & wartawannya.
• PHK wartawan & karyawan perusahaan pers
tidak boleh bertentangan dengan prinsip
kemerdekaan pers dan harus mengikuti UU
Ketenagakerjaan.

8. Masalah Gaji Wartawan
• Standar Perusahaan Pers: Perusahaan pers wajib
memberi upah kepada wartawan dan
karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan
upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
• UU Ketenagakerjaan: Pasal 91 (1) Pengaturan
pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah
dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Masalah Gaji Wartawan
• UU Ketenagakerjaan: Pasal 185 (1) Barang siapa
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat
(2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan
Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
• (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)merupakan tindak pidana kejahatan.

10. Peraturan Dewan Pers & Penjara
• KEJ: Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad
buruk.
• Penafsiran: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta
sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan
intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
• UU Pers: Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum
dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
• Pasal 4 (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,
pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin
kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari,memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

11. Pesan untuk Masyarakat
• Kalau pelajaran kepada wartawan adalah: jangan
percaya kepada sumber berita 100%, maka
pesan kepada masyarakat pun demikian: Jangan
percaya kepada pers 100%.
• Uji kembali informasi yang disiarkan pers:
Mungkin saja wartawannya salah menulis;
Mungkin saja wartawannya tidak faham masalah;
Mungkin saja pemilik media punya agenda
tertentu; Mungkin saja wartawan ditipu sumber
berita; Mungkin saja wartawan menulis karena
disuap.