Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupkan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bersifat kausalitas atau sebab dan akibat. Menurut perspektif Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia memiliki 3 nilai, diantaranya: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
Similar to Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013 (20)
ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Presentasi oleh: Dr. ...ELSAM
Gambaran Presentasi:
- Tentang Komite Hak Ekosob
- Tanggungjawab Komite Hak Ekosob
- Prosedur Pelaporan berkala ICESCR
- Argumen yang mendukung Protokol Opsional ICESCR
Presentasi oleh Mas Achmad Santosa, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, SPKS, dan PILNET di Jakarta, 29 Mei 2013.
Rilis hasil survey kebebasan berekspresi ELSAM 2013
Presentasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia - ELSAM 2013
1. Perlindungan dan
Penegakan HAM di
Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Disampaikan pada Acara Kunjungan Mahasiswa Universitas
Pasundan, Mei 2012
www.elsam.or.id
@elsamnews, @ElsamLibrary
2. Jaminan Perlindungan HAM
• Sejak Reformasi 1998 telah banyak instrumen/peraturan yang
memberikan perlindungan dan jaminan HAM
• Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional
• Reformasi Institusi/lembaga-lembaga Negara juga didorong untuk
mampu menegakkan berbagai hak asasi manusia yang dijamin.
• Hak asasi Manusia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia.
• Secara Umum, pada satu sisi perlindungan dan penegakan HAM
mengalami kemajuan, namun disisi lain masih perlu ada berbagai
perbaikan baik dari sisi regulasi maupun implementasinya.
3. Ketetapan MPR No. XVII tentang Hak asasi
Manusia Tahun 1998
• Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh
Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada
seluruh masyarakat.
• Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
• Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh
masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar
kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
• Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan
mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional
hak asasi manusia yang ditetapkan dengan Undang-undang.
4. Ketetapan MPR No. XVII tentang Hak asasi
Manusia Tahun 1998
• Adanya Hak Asasi Manusia disusun yang berisi pandangan dan sikap bangsa
Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM.
• Ketetapan MPR menguraikan bahwa pandangan dan sikap mengenai hak asasi
manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai
luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang- Undang
Dasar 1945.
• Selain itu, adanya pengakuan bahwa Indonesia sebagai anggota Peserikatan
Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan
berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.
• Sementara Piagam HAM berisi tentang serangkaian hak-hak yang dijamin dan
dilindungi, termasuk penegasan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
Pemerintah
5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
• UU ini memberikan pengaturan dan jaminan hak-hak asasi, kewajiban
negara dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM serta
mengatur tentang pembentukan Komnas HAM.
• Pembentukan UU ini, selain merupakan mandat dari Ketetapan MPR No.
XVII tentang Hak asasi Manusia, merupakan kebijakan yang secara
mendetail menjabarkan serangkaian hak-hak asasi manusia yang akan
dijamin dan dilindungi, serta adanya pengakuan bahwa hukum
internasional yang telah diterima oleh Indonesia menyangkut HAM
menjadi hukum nasional.
• UU ini juga memberikan penguatan kelembagaan Komnas HAM karena
memberikan pengaturan tentang mandat dan kewenangan yang lebih
jelas dan dibentuk berdasarkan regulasi setingkat UU.
6. Amandemen Kedua UUD 1945 (2000)
• Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak konstitusional warga negara
karena adanya ketentuan hak-hak yang dinyatakan secara jelas dalam
UUD 1945.
• Amendeman kedua UUD 1945, ditambahkan Bab baru, khusus tentang
HAM, yang mengatur hak-hak asasi manusia, tanggung jawab negara, dan
pembatasannya.
• Hak-hak yang dijamin ini sebagian besar merupakan hak-hak asasi
manusia yang juga dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional.
• Penambahan Bab khusus tentang HAM, ini menambah penguatan hak-hak
konstitusional warga negara terkait dengan HAM dalam berbagai pasal
lainnya; misal jaminan tentang kemandirian pengadilan yang berdampak
pada adanya jaminan peradilan hak adil dan tidak memihak (fair trial),
hak untuk berpolitik baik dalam pendirian partai politik, memilih dan
dipilih.
7. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
Sejumlah Instrumen HAM yang telah diratifikasi, diantaranya :
• International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination/CERD 1965
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
1979
• International Covenant on Economic,. Social and Cultural Rights/ICESCR 1966,
• International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1996, Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment/CAT 1984
• Convention on the Rights of the Child/CRC 1989
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD 2006
• Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families 1990
• Dll.
8. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM)
• Dalam kebijakan yang lebih operasional, sejak tahun 1998
Pemerintah juga menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM).
• RANHAM pertama kalinya dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden No 129 tahun 1998, yang memuat serangkaian langkah
untuk peningkatan dan pemajuan HAM selama periode 1998
sampai dengan 2003.
• RANHAM merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan
memberikan arah dalam upaya untuk pemajuan dan perlindungan
HAM baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya.
• Pembentukan RANHAM terus berlanjut hingga kini, yakni RANHAM
Kedua untuk periode 2004-2009 dan Ranham Ketiga untuk Periode
2011-2014.
9. Penegakan HAM
• Negara, utamannya pemerintah dan lembaga-lembaga negara
terus berupaya untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan
menegakkan HAM.
• Dalam setiap bentuk pelanggaran HAM telah ada mekanisme
pertanggungjawaban, meski belum sepenuhnya sempurna.
• Terbentuk berbagai lembaga-lembaga yang secara khusus
memastikan berjalannya penegakan HAM, dan lembaga-lembaga
lainnya yang mendukung penegakan HAM.
• Negara, utamanya pemerintah masih perlu melakukan langkah-
langkah legislatif, administratif dan yudikatif untuk memastikan
tercapainya penegakan HAM.
10. Penegakan HAM
• Perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan HAM utamanya
dilakukan oleh Pemerintah.
• Pemerintah menyusun RANHAM untuk rencana pelaksanaan HAM 5 tahun
sekali.
• Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan
hak baik hak-hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi sosial dan
budaya.
• Pemerintan membentuk berbagai regulasi yang memastikan
perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM.
• Pemerintah daerah juga mempunyai fungsi (dengan kewenangan yang
berbeda) yang sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan
perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM.
11. Penegakan HAM
• Komnas HAM merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus untuk
memastikan adanya perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan
HAM.
• Komnas HAM kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi hak asasi manusia, dan penyelidikan (perkara pelanggaran HAM yang
berat).
• Komnas HAM menerima pengaduan atas terjadinya dugaan pelanggaran HAM.
• Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomenasi kepada
pemerintan dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk memastikan
perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM.
• Komnas HAM mempunyai kewenangan tambahan; sebagai lembaga yang
melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan
Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan)
• Komnas HAM juga mempunyai kewenangan tambahan untuk mengawasi
implementasi UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
12. Penegakan HAM
• Lembaga-lembaga peradilan juga mempunyai kewenangan untuk
memastikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan
HAM melalui mekanisme hukum.
• Setiap bentuk pelanggaran, atau pelanggaran hukum,
pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
• Mekanisme pengadilan, dengan berbagai bentuknya, dapat berfungsi
sebagai sarana untuk penegakan HAM baik hak-hak sipil dan politik,
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.
• Para korban pelanggaran HAM dapat mengajukan gugatan, tuntutan,
ataupun permohonan melalui sarana pengadilan.
• Pengadilan juga dapat menjadi saran untuk menilai suatu kebijakan
atau regulasi bertentangan dengan HAM atau tidak; 1) Mahkamah
Konstitusi merupakan lembaga untuk menguji UU apakah bertentangan
dengan UUD 1945, 2) MA lembaga untuk menguji regulasi atau kebijakan
dibawah UU.
13. Penegakan HAM
• Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk, mengubah,
memperbaiki kebijakan atau regulasi setingkat UU (yang terkait
dengan HAM).
• DPR melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan
lembaga-lembaga negara dan tindakan lainnya untuk memastikan
adanya perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan
HAM (rapat kerja, rekomendasi, anggaran, pemilihan anggota-
anggota lembaga tertentu, penyelidikan kasus-kasus tertentu, dll).
• DPR dapat menerima pengaduan adanya pelanggaran HAM, dan
memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga-
lembaga negara lainnya.
14. Lembaga-lembaga Negara Lainnya
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Lembaga yang
mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan
korban, dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban.
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia : Menangani masalah hak-hak anak.
• Komnas Perempuan : Menangani masalah diskriminasi terhadap
perempuan dalam level kebijakan atau tindakan lain untuk memastikan
adanya perlindungan hak-hak perempuan.
• Ombudsman Republik Indonesia; Lembaga yang mempunyai kewenangan
untuk menangani masalah maladminstrasi terkait dengan pelayanan
publik.
• Komisi Informasi: mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa
informasi.
• Dll.
15. Praktik Penegakan HAM
• Masih banyak terjadi berbagai pelanggaran HAM dalam berbagai bidang
(kebebasan berekspresi, kebebasan beragama/berkeyakinan, pelanggaran HAM
masa lalu, penyiksaan, pekerjaan, pendidikan, hak atas lahan, dll).
• Masih banyak berbagai regulasi yang bertentangan dengan HAM, dan regulasi
yang diskriminatif.
• Lembaga-lembaga negara belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya untuk
perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM.
• Institusi pengadilan masih belum sepenuhnya mandiri yang akan berdampak
pada pertanggungjawaban pelanggaran HAM.
• Masih ada masalah dengan korupsi yang mengakibatkan atau berdampak pada
terjadinya pelanggaran HAM (misalnya korupsi di berbagai lembaga peradilan,
berdampak pada pemenuhan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak
memihak).
16. Peran Masyarakat
• Melaporkan atau melakukan pengaduan tentang adanya
pelanggaran HAM.
• Melakukan gugatan hukum atas terjadinya pelanggaran HAM.
• Mendorong adanya tindakan-tindakan untuk menghormati HAM
(kepatuhan pada hukum, toleransi, mencegah terjadinya konflik
sosial, dll).
17. Informasi Lanjutan
• Web : www.elsam.or.id
• Twitter : @elsamnews,@ElsamLibrary
• Facebook : lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Perkumpulan
Elsam
• Perpustakaan Elsam : http://perpustakaan.elsam.or.id/
• Koleksi Khusus Dokumentasi ELSAM :
http://perpustakaan.elsam.or.id/
• Web Dokumentasi ELSAM : http://dokumentasi.elsam.or.id/
• Seri Advokasi ELSAM : http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/
