HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sesuai dengan kodratnya. Dokumen ini membahas definisi HAM menurut beberapa pandangan dan perkembangannya. Juga dibahas mengenai pelanggaran HAM dan pengaturannya dalam perundang-undangan Indonesia.

1. Oleh_Kelompok IV

2. HAM adalah hak-hak dasar yang dimilik oleh
manusia sesuai dengan kodratnya
 Menurut pendapat Jan Materson ( dari komisi
HAM PBB ) dalam teaching human right, united
nasion sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa
menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

3. 
John Locke menyatakan bahwa HAM
adalah hak-hak yang diberikan langsung
oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai
hak yang kodrati.
 Dalam pasal 1 UU no 39 tahun 1999
tentang HAM disebutkan bahwa HAM
adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakekat adab keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan yang maha esa
dan merupakan anugrahnya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara hukum, pemerintah dan setiap
orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat
manusia.

4. Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas dapat disimpulkan
tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu :
 HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah
bagian dari manusia secara otomatis
 HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin,
ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan
bangsa.
 HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap
mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang
tidak melindugi atau melanggar HAM.

5. .
Perkembangan Pemikiran HAM
Perkembangan pemikiran HAM didunia bermula dari :
 Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat
bahwa lahirnya HAM dikawasan Eropa dimulai dengan
lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat
pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki
kekuasaan absoult ( raja yang mencipakan hukum,
tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang
dibuatnya ), menjadi dibatasi kekuasaanya dan dapat
diminta pertanggungjawaban dimuka hukum

7. The French Declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The fench Declaration
(deklarasi perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci
lagi sebagaimana dimuat dalam the rule of law yang antara lain
berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah.
Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumtion of innocent,
artinya orang-orang yang diangkap, kemudian ditahan dan
dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada
keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
menyatakan ia bersalah.

8. The Four Freedom
Ada 4 hak kebebasan, yaitu hak berbicara
dan menyatakan pendapat, hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah sesuai
dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak
kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian
setiap bangsa berusaha mencapai tingkat
kehidupan yang damai dan sejahtera bagi
penduduknya, hak kebebasan dari
ketakutan, yang meliputi
usaha, persenjataan, sehingga tidak satupun
bangsa berada dalam posisi berkeinginan
untuk melakukan serangan terhadap negara
lain.

9. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia
Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling
menonjol pada indische partij adalah hak untuk mendapatkan
kemerdekaan serta mendapat perlakuan yang sama hak
kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di
Indonesia telah berlaku tiga UUD dalam 4 perode yaitu :
 Periode 18 agustus 1945 - 27 desenber 1949 berlaku
UUD 1945
Periode 27 desember 1949 - 17 agustus 1950 berlaku
konstitusi Republik Indonesia Serikat
Periode 17 agustus – 5 juli 1959 belaku UUD 1950
Peride 5 juli 1959 - sekarang berlaku kembali UUD 1945

10. Dalam perundang-undangan RI paling
terdapat bentuk hukum tertulis yang
memuat aturan tentang HAM. Pertama,
dalam konstitusi ( UUD negara ) kedua,
dalam ketetapan MPR ( TAP MPR ), ketiga,
dalam undang-undang, keempat, dalam
peraturan pelaksaan perundang-undangan
seperti peraturan pemerintah, keputusan
presiden dan peraturan pelaksana lainnya

11. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara baik disengaja ataupun tidak disengaja
atau kelalaian yang secara hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang berlaku ( UU no
26/2000 tentang pengadilan HAM )

12. Pelanggaran tentang HAM dapat dilakukan baik oleh
aparatur negara maupun bukan aparatur negara ( UU no
26/2000 tentang pengadilan HAM ). Oleh karena itu,
penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh
hanya ditujukan pada aparatur negara, tetapi juga
pelanggaran yang dilakukan oleh bukan aparatur negara.
Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari
penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap
pelanggaran yang terjadi harus bersifat mendiskriminasi
dan berkeadilan

13. Contoh kasus pelanggaran HAM
 Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN
oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang
menyebabkan meninggalnya, klip Muntu pada
tahun 2003
 Dosen yang malas masuk kelas atau malas
memberikan penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa merupakan
pelanggaran HAM ringan kepada setiap
mahasiswa

14. Para pedagang yang berjualan ditrotoar merupakan
pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga
menyebabkan para pejalan kaki berjalan dipinggir jalan
sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
 Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar
anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam
kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak,
sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang
sesuai dengan minat dan bakatnya

15. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAMnya
terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah
melanggar atau menindas hak orang lain.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi perundang-
undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang
dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan
suatu negara akan di adili dalam pelaksanaan peradilan HAM.

17. TERIMA KASIH