Kasus Marsinah membahas tentang kematian seorang buruh wanita bernama Marsinah pada tahun 1993 di Surabaya. Marsinah menjadi korban kekerasan aparat militer dan kematiannya menjadi contoh pelanggaran HAM berat di Indonesia.

2. Kasus Marsinah
PERTANYAAN ATAS KASUS MARSINAH JAWABAN
1. Apa yang menjadi penyebab kematian
Marsinah?
Kalau menurut hasil otopsi yang dilakukan
RSUD DR.SOETOMO,Surabaya. Penyebab
kematiannya ialah akibat dari
penganiayaan beras terhadap dirinya.
2. Kapan jenazah Marsinah berhasil
ditemukan?
Pada tanggal 09 Mei 1993
3. Dimana tempat Marsinah bekerja pada
tahun 1990?
Di PT Catur Putra Surya (CPS)
Rungkut,Surabaya

3. 4. Siapakah sebenarnya sosok Marsinah
itu?
sosok Marsinah adalah ikon buruh
wanita yang menjadi korban kekerasan
aparat militer dalam catatan sejarah
perburuhan di Indonesia.
5. Mengapa kasus Marsinah termasuk ke
dalam ketegori pelanggaran HAM berat?
Karena didalam perincian mengenai
posisi kasus Marsinah terhadap salah
satu unsur yang memuat mengenai
unsur unsur pelanggaran HAM berat,
yakni pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000
(unsur kejahatan kemanusiaan) , dan
juga mengandung unsur pelanggaran
HAM mengenai hak hidup sebagaimana
yang tercantumkan dalam ICCPR.

4. Pemajuan Dan Perlindungan HAM Di Indonesia
Pemajuan dan perlindungan HAM telah menjadi salah satu
program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan
pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung.
Bangsa Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil
suatu sikap yang lebih tegas dalam rangka pemajuan dan
perlindungan HAM dengan mengesahkan ketetapan
No.XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang memuat Piagam HAM,
diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan
pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan
dan perlindungan HAM. Untuk lebih melindungi clan memajukan
HAM, Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang HAM No.39
tahun 1999 dan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.

5. Contoh Perlindunganan Dan Pemajuan HAM Di
Indonesia
1. Pembentukan komisi nasional hak asasi manusia (Komnas
HAM)
2. Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai HAM
3. Pembentukan pengadilan HAM
4. Menetapkan peraturan dan sanksi bagi pelanggar HAM
5. Pembentukan instrumen HAM

6. 1. Periode Tahun 1945-1950
Periode 1945-1950 , pemikiran HAM pada periode awal
kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebesan untuk
berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak
kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen .
Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 dan pasal 28 I ayat 1 UUD 1945.
Memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai
politik.

7. 2. Periode Tahun 1950-1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal
dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada
periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan,
karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal
atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit
politik. Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 (lima)
aspek.
1. Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam
ideologinya masing-masing.

8. 2. Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul
menikmati kebebasannya.
3. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus
berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis.
4. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari
kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil
rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap
eksekutif.
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang
kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan
ruang kebebasan.

9. 3. Periode Tahun 1959-1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah
sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno
terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (demokrasi
terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden.
Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi
manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata
lain, telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh
kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.

10. 4. Periode Tahun 1966-1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke
Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal
periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah
satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang
merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM
untuk wilayah Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan
Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak
uji materiil (judicial review) guna melindungi HAM. Hak uji materiil
tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS
No. XIV/MPRS/1966.

11. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode
akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran,
karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.
Pemikiran penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap
penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan
individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang
dianut bangsa Indonesia.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-
an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena
terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke
strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan
penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap
tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

12. 5. Periode Tahun 1998- sekarang
Pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah
pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan
perlindungan HAM. Selanjutnya, dilakukan penyusunan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan
kemasyarakatan di Indonesia. Demikian pula pengkajian dan
ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional semakin
ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan
banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya
yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum
dan instrumen internasional dalam bidang HAM.

14. PERTANYAAN
1. Pada tahun 1966-1998 telah terjadi kemunduran
HAM. Jelaskan dan berikan contoh kasusnya!
2. Sebutkan cara menerapkan HAM di Indonesia
sebagai pelajar!
3. Sebutkan hambatan dalam penegakkan HAM di
Indonesia!
4. Apa yang dimaksud dengan ICCPR? Dan
kepanjangannya apa?
5. Apakah upaya yang dilakukan dalam penegakkan
HAM di Indonesia?

15. JAWABAN
1. Kemunduran HAM di Indonesia karena HAM tidak lagi di hormati, di lindungi,
dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap
penolakannya terhadap HAM. Contoh kasus: kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.
Krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti dimana 4 mahasiswa
ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998
2. Saling menghormati dan menghargai teman, menaati peraturan sekolah,
berperilaku baik, berani menyampaikan pendapat.
3. Kebanyakan masyarakat Indonesia belum sadar akan pentingnya HAM,
masyarakat sudah kurang mempercayai pemerintah sehingga bertindak semena-mena
bahkan melanggar HAM, kurangnya pendidikan moral dan agama.
4. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) adalah konvenan
internasional tentang hak-hak sipil dan politik. ICCPR merupakan perjanjian
internasional yang teksnya dihasilkan oleh PBB tahun 1966. ICC mulai berlaku
tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi.
5. Meningkatkan moral bangsa dan melakukan seminar tentang HAM,
memperdalam ilmu agama.