KEADILAN,
KETERTIBAN DAN
KESEJAHTERAAN
PENGERTIAN KEADILAN
• Menurut kamus bahasa Indonesia, keadilan
  berarti perilaku atau perbuatan yang dalam
  pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain
  sesuatu yang semestinya harus diterima oleh
  pihak lain.
• Frans Magnis Suseno (Etika Politik; 2001)
  mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan
  dimana semua orang dalam situasi yang sama
  diperlakukan dengan cara yang sama.
PENGERTIAN
• Keadilan merupakan hal penting dalam
  kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam
  tujuan suatu negara; menyangkut; keamanan,
  ketertiban, kesejahteraan umum, kebebasan,
  dan sebagainya.
• Dalam hal ini, maka tujuan negara Indonesia
  adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh
  rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang
  dalam Pembukaan UUD 1945 dan Panca Sila.
Menurut      saudara  bagaimana
kondisi      keadilan  berkaitan
dengan:
• keamanan,
• ketertiban,
• kesejahteraan umum,
• kebebasan,
PENGERTIAN
• Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) misalnya,
  mengatakan bahwa segala warga negara
  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
  pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
• Kemudian Sila ke-5 Panca Sila mengandung
  makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan
  hidup masyarakat. Dalam pengertian ini, hasil
  pembangunan dan kekayaan bangsa dapat
  dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan
  masyarakat.
PENGERTIAN
• Sesuai dengan Sila ke-5 Panca Sila, maka
  keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan
  berbangsa adalah:
  – Negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk
    kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan
    hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban.
  – Warganegara wajib menaati peraturan perundangan
    yang berlaku.
  – Hubungan yang adil dan sama antar warga negara
    secara timbal balik.
FUNGSI HUKUM DALAM
        MASYARAKAT
Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat:
• Sebagai alat pengatur tertib Hubungan
  masyarakat.
• Sebagai sarana mewujudkan keadilan
  sosial.
• Sebagai penggerak pembangunan
• Sebagai fungsi kritis.
Hukum Sebagai alat pengatur tertib
     Hubungan masyarakat
• Sebagai suatu norma, hukum memberi petunjuk
  tentang apa yang harus diperbuat dan apa yang
  tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat
  berjalan dengan tertib dan teratur.
• Hal ini dapat terjadi karena hukum mempunyai
  sifat mengatur tingkah laku manusia serta
  mempunyai ciri memerintah, melarang, dan
  bersifat memaksa agar hukum ditaati oleh
  masyarakat.
Hukum Sebagai sarana
    mewujudkan keadilan sosial
• Karena hukum memiliki kekuatan
  mengikat, maka hukum dapat memberi
  keadilan, yaitu menentukan siapa yang
  benar dan siapa yang salah.
• Hukum dapat memaksa agar peraturan
  ditaati dan memberikan sanksi pada
  pelanggarnya.
Hukum Sebagai penggerak
         pembangunan
• Daya mengikat dan memaksa dari hukum
  dapat digunakan untuk menggerakkan
  pembangunan.
• Hukum dijadikan alat untuk membawa
  masyarakat ke arah yang lebih maju dan
  sejahtera.
Hukum Sebagai fungsi kritis
• Daya kerja hukum tidak semata-mata
  melakukan pengawasan kepada aparatur
  petugas saja, tetapi aparatur penegak
  hukum juga termasuk di dalamnya.
TUJUAN HUKUM
• Secara umum, hukum bertujuan untuk menjamin
  kepastian hukum bersendikan pada rasa
  keadilan dalam masyarakat.
• Menurut teori etis (etika), hukum bertujuan
  untuk mencapai keadilan, memberikan kepada
  setiap orang apa yang menjadi haknya.
• Menurut teori utilities, hukum bertujuan untuk
  memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya
  orang dalam masyarakat.
Bagaimana agar masyarakat
        mematuhi hukum?
Menurut Prof.Dr.Soerjono Soekamto, ada beberapa
   faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum,
   yaitu:
2. Kepentingan masyarakat terlindungi oleh hukum.
3. Hukum dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan.
4. Adanya keinginan untuk memelihara hubungan yang
   sebaik-baiknya dengan angota masyarakat lain.
5. Kaidah hukum sesuai dengan nilai-nilai yang
   menjadi pegangan sebagian besar anggota
   masyarakat.
DISKUSI
• Fungsi hukum dalam kehidupan
masyarakat.
• Faktor- faktor sosial budaya
dalam pembangunan.

Keadilan dan ketertiban

  • 1.
  • 2.
    PENGERTIAN KEADILAN • Menurutkamus bahasa Indonesia, keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. • Frans Magnis Suseno (Etika Politik; 2001) mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan dimana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang sama.
  • 3.
    PENGERTIAN • Keadilan merupakanhal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. • Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara; menyangkut; keamanan, ketertiban, kesejahteraan umum, kebebasan, dan sebagainya. • Dalam hal ini, maka tujuan negara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Panca Sila.
  • 4.
    Menurut saudara bagaimana kondisi keadilan berkaitan dengan: • keamanan, • ketertiban, • kesejahteraan umum, • kebebasan,
  • 5.
    PENGERTIAN • Pasal 27UUD 1945 ayat (1) misalnya, mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. • Kemudian Sila ke-5 Panca Sila mengandung makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam pengertian ini, hasil pembangunan dan kekayaan bangsa dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
  • 6.
    PENGERTIAN • Sesuai denganSila ke-5 Panca Sila, maka keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan berbangsa adalah: – Negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. – Warganegara wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku. – Hubungan yang adil dan sama antar warga negara secara timbal balik.
  • 7.
    FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat: • Sebagai alat pengatur tertib Hubungan masyarakat. • Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. • Sebagai penggerak pembangunan • Sebagai fungsi kritis.
  • 8.
    Hukum Sebagai alatpengatur tertib Hubungan masyarakat • Sebagai suatu norma, hukum memberi petunjuk tentang apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. • Hal ini dapat terjadi karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah, melarang, dan bersifat memaksa agar hukum ditaati oleh masyarakat.
  • 9.
    Hukum Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial • Karena hukum memiliki kekuatan mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan, yaitu menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. • Hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan memberikan sanksi pada pelanggarnya.
  • 10.
    Hukum Sebagai penggerak pembangunan • Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. • Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera.
  • 11.
    Hukum Sebagai fungsikritis • Daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur petugas saja, tetapi aparatur penegak hukum juga termasuk di dalamnya.
  • 12.
    TUJUAN HUKUM • Secaraumum, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bersendikan pada rasa keadilan dalam masyarakat. • Menurut teori etis (etika), hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. • Menurut teori utilities, hukum bertujuan untuk memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat.
  • 13.
    Bagaimana agar masyarakat mematuhi hukum? Menurut Prof.Dr.Soerjono Soekamto, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, yaitu: 2. Kepentingan masyarakat terlindungi oleh hukum. 3. Hukum dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan. 4. Adanya keinginan untuk memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dengan angota masyarakat lain. 5. Kaidah hukum sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian besar anggota masyarakat.
  • 14.
    DISKUSI • Fungsi hukumdalam kehidupan masyarakat. • Faktor- faktor sosial budaya dalam pembangunan.