Dokumen tersebut membahas tentang hukum pembiayaan khususnya sewa guna usaha (leasing). Ringkasannya adalah:
1) Leasing adalah salah satu bentuk pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal untuk dipakai selama periode tertentu dengan pembayaran berkala.
2) Terdapat beberapa pihak dalam leasing yaitu lessor, lessee, dan supplier. Kontrak leasing mengatur hubungan antara ketiga pihak tersebut.
3) Ada
tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris leasing, berasal dari kata dasar lease,
artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.1 Pasal 1 angka (5) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
Faiz Arif JAmil
Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Similar to MATERI HUKUM PEMBIAYAAN Fenti Anita Sari (20)
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
KRONOLOGI KASUS
Pada tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 18 Januari 2009 terjadi serangan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina.
Serangan tersebut diberi nama operasi Cast Lead. Dalam serangan tersebut, Israel memaksimalkan kekuatan militernya. Israel menyerang Palestina dari darat, udara dan laut.
Serangan tersebut terjadi setelahkadaluarsanya gencatan senjata yang sebelumnya terjadi pada bulan Juni 2008. Baik Israel ataupun Pihak Palestina
menganggap bahwa gencatan tersebut tidak efektif untuk tetap dipertahankan. Sebelumnya beberapa kali pihak Palestina, yang dalam hal ini diwakili oleh Hamas melakukan serangan-serangan roket, rudal atau bom bunuhdiri pada Israel.
Tindakan kekerasan Palestina tersebut menimbulkan dampak yang mengganggu keadaan dalam negeri Israel. Masyarakat Israel merasa tidak aman dan cemas karena sewaktu-waktu roket pejuang Hamas dapat menciderai mereka.
Serangan tersebut direspon oleh Israel, beberapa cara dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut. Pemerintah Israel beberapa kali memberikan peringatan pada Hamas, Pemerintah Israel membuat Iron Dome yaitu roket yang mampu menghalau serangan roketroket Hamas, dan Pemerintah Israel memberi ultimatum pada Hamas untuk segera menghentikan serangan tersebut.
Israel melancarkan serangan udara, disebut ,יצוקה עופרת מבצע : Operation Cast Lead (bahasa Ibrani Mivtza Oferet Yetzukah), terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Operasimiliter di jalur Gaza termasuk dua fase utama, fase udaradan fase udara-darat dan berakhir dari 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009.
Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.
9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Sebagai Negara hukum,maka aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.Dalam kajian Hukum Tata Negara,pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi disebut staatskunding decentralisatie (desentralisasi politik),di mana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya dalam batas wilayah masing-masing.
Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (diperbaharui UU No. 12 Tahun 2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat.
Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang0barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur.
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT )
Nomor : 078/HRD/PKWT/VIII/2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : Fenti Anita Sari
Jabatan : DIREKTUR
Instansi : PT. Cahaya Abadi
Alamat : Jalan Mugas No.56 semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Abadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Nama Lengkap : Putri Anisa
No. KTP/ SIM : 12345678911235
Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 07 April 1993
Alamat : Jalan Fatmawati
Telepon/HP : 089123456789
Email : putrianisa@yahoo.co.id
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pada hari ini, tanggal Satu, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-08-2018). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerja, dengan isi sebagai berikut:
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Carilah Jenis Asuransi menurut :
1. Jenis Asuransi :
a. Asuransi Jiwa
Asuransi yang memberikan pertanggungan atas kematian seseorang.
b. Asuransi Kesehatan
Asuransi yg memberikan pertanggungan untuk masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan
c. Asuransi pendidikan
Asuransi yang memberikan jaminan pendidikan
d. Asuransi bisnis
Asuransi yang memberikan jaminan kepada perusahaan apabila terjadi resiko yang menyebabkan kerugian
e. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung.
f. Asuransi kendaraan
g. Asuransi umum
Merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tangggung jawab hukum pada pihak ketiga
h. Asuransi kredit
Asuransi ini merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan dll.
i. Asuransi kelautan
Khusus pada bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo.
j. Asuransi perjalanan
Asuransi yang merupakan bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Untuk mengenal apa itu buah naga, kita harus mengetahui apa itu buah naga, buah naga adalah buah yang dihasilkan dari tanaman dari keluarga kaktus-kaktusan (Cactaceae) dan dari marga Hylocereus dan Selenicereus. tanaman buah naga mempunyai sifat merambat dan akan terus tumbuh memanjang jika tidak dilakukan pemangkasan.
Disebuah artikel penyebaran buah naga di mulai pada tahun 1870 di Vietman. pertama kali tanaman buah naga ditujukan sebagai tanaman hias yang dibawa oleh rombongan orang Francis dari negara Guyana. perkembangan waktu tanaman buah naga sudah mulai di Budidayakan di negara-negara asia tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina dan termasuk di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Buah_naga)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. MATERI HUKUM PEMBIAYAAN
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang
BAB I
PENGANTAR HUKUM PEMBIAYAAN
1. PENGERTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
2. a. Pengertian Hukum Pembiayaan
Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam
bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen.
b. Pengertian Lembaga Pembiayaan.
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan
bank yang khusus melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. BENTUK DAN MODEL LEMBAGA PEMBIAYAAN
Lembaga pembiayaan muncul karena adanya pemenuhan pembiayaan. Dikenal
sebagai pembiayaan karena menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberi
dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, dan sebagaiannya.
Dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 1251 / KMK.
013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diperincikan
bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi :
a. Sewa guna usaha
b. Model ventura
c. Perdagangan surat berharga
d. Anjak piutang
e. Usaha kartu kredit
f. Pembiayaan konsumen
Di samping itu ditentukan pula bahwa suatu perusahaan pembiayaan tidak
diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
a. Giro
b. Deposito
c. Tabungan
d. Surat sanggup bayar (promissorynotes), jika surat sanggup bayar tersebut hanya dipakai
sebagai jaminan hutang ke pada bank yang menjadi kreditnya.
3. DASAR PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
a. Dasar hukum substantive
Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “ kebebasan berkontrak”. Antara
perusahaan financial sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur.
Pasal 1338 (1) KUH Perdata
3. “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya.
b. Dasar hukum administrasi
Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988 tentang Ketentuan Dana dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan/diubah disempurnakan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995 (tentang perbankan tidak berlaku
bagi pembiayaan konsumen karena dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bukan bank.
BAB II
SEWA GUNA USAHA ( LEASING )
1. PENGERTIAN SEWA GUNA (LEASING)
Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti sewa-menyewa.
Karena memang dasarnya leasing adalah sewa-menyewa. Jadi leasing merupakan suatu
bentuk derivative dari sewa-menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah
sewa-menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang-kadang disebut
sebagai lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam
bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan ‘sewa guna usaha’.
Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Menteri Perindustrian dan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974,
No.30/Kpb/I/1974 tentang perizinan usaha leasing ditentukan bahwa yang dimaksud dengan
leasing adalah :
Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal
untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan
hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati
bersama.
Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa
guna usaha (leasing), yang dimaksud dengan leasing adalah :
Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal baik
secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak
4. opsi (operating lease) untuk diperguanakan oleh lease selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala.
2. UNSUR-UNSUR SEWA GUNA USAHA (LEASING)
a. Suatu pembiayaan perusahaan
Awal mulanya leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan
pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam
perkembangannya, bahkan leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan
peruntukan barang belum tentu untuk kegiatan usaha.
b. Penyediaan barang modal
Barang modal adalah setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang diatas
tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan(plant), dana tanah serta aktiva
dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan
ataupun memperlancar produksi barang atau jasa oleh lessee.
c. Keterbatasan waktu
Jangka waktu leasing ditetapkan dalam tiga kategori (Keputusan Menteri Keuangan No.
1169/KMK.01/1991) :
1) Jangka singkat : minimal 2 tahun, dan berlaku bagi barang modal golongan 1
2) Jangka menengah : minimal 3 tahun, dan berlaku bagi barang modal golongan golongan
II dan III
3) Jangka panjang : minimal 7 tahun, dan berlaku bagi golongan bangunan. Penggolongan
barang modal kepada golongan I, II, dan III tersebut sesuai penggolongan dalam
Undang-undang Pajak Penghasilan.
d. Pembayaran kembali secara berkala.
Karena lessor telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/supplier,
maka adalah kewajiban lessee kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga
5. barang modal kepada lessor. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan
yang telah dituangkan dalam kontrak leasing.
e. Hak opsi untuk membeli barang modal
Di ahkir masa leasing, diberikan hak (bukan kewajiban) kepada lessee untuk apakah
membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan
dalam kontrak leasing yang bersangkutan. Ataupun memperpanjang kontrak leasing yang
bersangkutan. Sungguhpun diakui pula bahwa tidak semua jenis leasing memberikan hak
opsi ini melainkan harus menyerahkan kembali barang modal tersebut kepada pihak
lessornya di ahkir masa leasing.
f. Nilai sisa (Residu)
Nilai sisa merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor
oleh lessee di ahkir masa berlakunya leasing atau pada saat lessee mempunyai hak opsi.
Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak leasing.
3. PIHAK-PIHAK DALAM SEWA GUNA USAHA (LEASING)
a. Lessor : pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang
membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang
bersifat ‘multi finance’ tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak dibidang
leasing.
b. Lessee : pihak yang memerlukan barang modal, barang modal dimana dibiayai oleh
lessor dan diperuntukkan kepada lessee.
c. Supplier : merupakan yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek leasing.
Barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapat
juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis leasing yang tidak
melibatkan supplier, melaikan hubungan bilateral antara pihak lessor dengan pihak
lessee. Misalnya dalam bentuk sale and lease back.
Tentang hukum yang mendasar antara Lessor, Lessee, dan Supplier dapat dilihat
dalam diagram berikut ini :
6. Hubungan Hukum yang Mendasar antara Lessor, lessee, dan supplier
1
LESSOR SUPPLIER
3 2
3
LESSEE
Keterangan :
1. = Pembayaran harga barang modal secara tunai.
2. = Penyerahan barang modal dari.
3. = Pembayaran kembali harga barang modal secara cicilan.
Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukumantara para
pihak terdapat berbagai alternatif sebagai berikut (Mahkamah Agung RI,1989:6) :
1. Lessor membeli barang atas permintaan lessee selanjutnya memberikan kepada lessee
secara leasing.
2. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan mengambil barang tersebut secara
leasing dari lessor.
3. Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen
dari lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.
7. 4. Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi,
sehingga lessor kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.
5. Setelah lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya
kepada lessor, dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing. Ini adalah contoh
sale and back.
6. Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan
subleasing, dan memberikan subleasing kepada lessee.
4. MACAM-MACAM SEWA GUNA USAHA (LEASING)
a. Operating lease / service lease
Merupakan suatu corak leasing dengan karakteristik sebagai berikut :
1) Jangka waktu berlakunya leasing relative singkat, dan lebih singkat dari usia ekonomis
dari barang tersebut.
2) Besarnya harga sewa lebih kecil ketimbang harga barang ditambah keuntungan yang
diharapkan lessor.
3) Tidak diberikan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang di ahkir masa leasing.
4) Biasanya operating lease dikhususkan untuk barang-barang yang mudah terjual setelah
pemakaian (yang laku di pasar barang bekas).
5) Operating lease biasanya diberikan oleh pabrik atau leveransi, karena umumnya mereka
mempunyai keahlian dalam seluk beluk tentang barang tersebut. Sebab dalam operating
lease, jasa pemeliharaan merupakan tanggung jawab lessor.
6) Biasanya harga sewa setiap bulannya dibayar dengan jumlah yang tetap.
7) Biasanya lessorlah yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan
asuransi.
8) Biasanya kontrak leasing dapat dibatalkan sepihak oleh lessee, dengan mengembalikan
barang yang bersangkutan kepada lessor.
b. Finance Lease / capital lease atau full-payuot lease.
Merupakan suatu corak leasing yang lebih sering ditetapkan, dengan cirri-ciri sebagai
berikut :
1) Jangka waktu berlakunya leasing relative panjang.
8. 2) Besarnya harga sewa plus hak opsi harus menutupi harga barang plus
3) Diberikan hak opsi untuk lessee untuk membeli barang di ahkir masa leasing.
4) Financial lease dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan.
5) Harga sewa yang dibayar per bulan oleh lessee dapat dengan jumlahnya yang tetap,
maupun dengan cara berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman.
6) Biasanya lessee yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi.
7) Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak.
Masih terdapat bentuk-bentuk variatif lainnya dari leasing, antara lain :
a. Sales and lease back
Merupakan suatu jenis pembiayaan dengan mana barang sebenarnya berasal dari lessee,
kemudian dibeli oleh lessor.
b. Direct lease
Merupakan leasing dimana barangnya tidak dibeli terlebih dahulu oleh lessor dari lessee
seperti pada sale and lease back, tetapi lessor membeli suatu barang dari pihak ketiga,
yakni kepada pihak lessee.
c. Leveraged lease
Merupakan suatu jenis financial leasing dengan mana pihak yang memberikan
pembiayaan disamping lessor juga pihak ketiga.
d. Cross border lease
Merupakan leasing dengan mana pihak lessor dan pihak lessee berada dalam dua negara
yang berbeda.
e. Net lease
Merupakan bentuk financial leasing dimana pihak lessee yang menanggung resiko dan
bertanggung jawab atas pemelihaan barang dan membayar pajak dan asuransinya.
f. Net-net lease
9. Merupakan bentuk financial leasing dimana pihak lessee tidak hanya menanggung resiko
dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak saja, bahkan
lessee harus juga mengembalikan barang kepada lessor dalam kondisi dan nilai seperti
pada saat mulainya perjanjian leasing.
g. Full service lease
Adalah leasing dengan mana pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang,
membayar asuransi dan pajak.
h. Big ticket lease
ini merupakan leasing untuk barang-barang mahal.
i. Capacitive leasing
j. Adalah leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah
terlebih dahulu ada hubungan dengan lessor.
k. Third party leasing
Leasing ini pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja.
l. Wrap lease
Merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mau mengambil resiko,
sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya.
m. Straight payable lease, seasonal lease return on investment lease
Straight payable lease adalah leasing yang cicilannya dibayar oleh lessee kepada lessor
tiap bulannya dan dengan jumlah cicilan yang selalu sama.
Seasonal lease adalah leasing yang metode pembayaran cicilannya oleh lessee kepada
lessor dilakukan setiap periode tertentu.
Return on investment lease adalah suatu jenis leasing dimana pembayaran cicilan oleh
lessee kepada lessor hanya terhadap angsuran bunganya saja.
5. PERBEDAAN LEASING DENGAN SEWA MENYEWA
Leasing merupakan bentuk stereotype dari sewa menyewa.
Beberapa perbedaan antara leasing dengan sewa menyewa biasa dapat disebut sebagai
berikut :
10. a. Salah satu perbedaan pokok antara sewa menyewa biasa dengan leasing adalah bahwa
dalam sewa menyewa biasa masalah jangka waktu sewa atau umur pemakaian barang
tidak menjadi focus utama. Tetapi tidak demikian halnya dalam leasing.
b. Disamping itu, leasing pada prinsipnya dianggap sebagai salah satu metode pembayaran
bisnis, dan tidak demikian halnya dengan perjanjian sewa menyewa biasa.
c. Objek dari perjanjian sewa menyewa berupa barang berwujud yang berupa apa saja,
sementara objek dari leasing umumnya adalah barang modal, alat produksi, atau
beberapa bentuk barang konsumsi.
d. Jika leasing menjadi suatu kegiatan bisnis, maka lessornya haruslah berbentuk
perusahaan pembiayaan, sedangkan lessor pada sewa menyewa biasa tidak pembatasan
khusus.
e. Pada leasing, lessor bekedudukan sebagai penyandang dana, baik tunggal atau bersama-
sama dengan penyandang dana lainnya, sementara barang objek leasing disediakan oleh
pihak ketiga atau lessee sendiri. Sebaiknya pada sewa-menyewa biasa, barang objek
sewa adalah memang miliknya lessor. Jadi kedudukan lessor adalah sebagai pihak yang
menyediakan barang objek sewa.
f. Jangka waktu dalam leasing adalah terbatas sementara jangka waktu pada sewa-
menyewa biasa bisa terbatas dan bisa tidak.
g. Dokumen-dokumen dalam perjanjian leasing jauh lebih complicated dibandingkan
dengan sewa-menyewa biasa.
h. Pada leasing biasanya masih dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu sedangkan pada sewa-
menyewa umumnya tidak ada jaminan tersebut. Jaminan tersebut umumnya berupa
personal guarantee, fidusia terhadap barang modal yang bersangkutan, kuasa menjual
barang, dan sebagainya.
6. PERBEDAAN LEASING DENGAN SEWA BELI
Antara leasing dengan sewa beli mirip-mirip, tetapi ada beberapa perbedaan diantara
keduanya, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :
11. a. Dalam sewa beli, lessee otomatis (“demi hukum”) jadi pemilik barang diahkir masa
sewa, sementara pada leasing, kepemilikan lessee tersebut hanya terjadi apabila hak
opsinya dilaksanakan oleh lessee.
b. Pihak lessor dalam leasing hanya bermaksud untuk membiayai perolehan barang modal
oleh lessee, dan barang tersebut tidak berasal dari pihak lessor, tetapi pada sewa beli,
pihak lessor bermaksud melakukan semacam investasi dengan barang yang disewakan
itu dengan uang sewa sebagai keuntungannya. Karena itu, biasanya barang tersebut
berasal dari milik pemberi sewa beli sendiri.
c. Leasing termasuk dalam salah satu metode pembiayaan yang diperkenalkan dilakukan
oleh perusahaan pembiayaan, sementara sewa beli tidak termasuk kegiatan lembaga
pembiayaan.
7. PUTUSNYA LEASING
a. Putusnya kontrak leasing karena konsensus.
Perjanjian leasing dapat Diputuskan kapan saja jika para pihak dalam perjanjian tersebut
saling sepakat untuk itu.
b. Putusnya kontrak karena wanprestasi
Wanprestasi merupakan salah satu sebab sehingga berjalannya kontrak menjadi terhenti.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak
melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak.
Khusus terhadap kontrak leasing, maka berbagai kemungkinan wanprestasi dapat terjadi
dengan konsekuensi yuridis yang berbeda pula. Kemungkinan wanprestasi tersebut
antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :
1) Wanprestasi yang didiamkan
Hukum kita tidak mengenal yang namanya doktrin Substanstial Performance.
Doktrin Substantial performance mengajarkan bahwa jika prestasi yang gagal
dilaksanakan tersebut tidak subtantial, misalnya hanya prestasi kecil saja, maka kontrak
belum bisa diputuskan oleh pihak lain. Bagi pihak yang dirugikan tidak tertutup
kemungkinan untuk meminta ganti rugi jika cukup alasan untuk itu.
Dalam sistem hukum kita, doktrin Substantial Performance tidak dikenal tetapi
konsekunsi dari doktrin subtantial performance tetap berlaku dalam hal :
1. Sistem pasif
Jika pihak lain yang tidak melaksankan perjanjian itu mendiamkan saja
wanprestasi tersebut, seolah-olah seperti tidak terjadi wanprestasi, maka pihak yang
12. dirugikan di akhir masa kontrak masih dapat menuntu ganti kerugian “demi hukum”.
Artinya tanpa perlu menyebutkan hal ini secara eksplisit dalam kontrak.
2. Sistem waiver
Untuk menghindari keragu-raguan dimana pelanggaran kontrak tersebut sudah
dimaafkan oleh pihak lain, sehingga pihal lain tersebut tidak dapat minta kerugian di
akhir masa kontrak, sering juga disebutkan secara eksplisit dalm kontrak leasing.
3. Sistem item
Apabila dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat memutuskan
kontrak leasing, dengan kewajiban pergantian kerugian atas pihak yang telah
menyebabkan kerugian.
2) Wanprestasi pemutus kontrak leasing
Karena alasan-alasan tertentu, salah satu pihak memutuskan kontrak leasing yang
bersangkutan. Alasan pemutusan kontrak karena pihak lain telah melakukan wanprestasi
terhadap salah satu atau lebih klausula dalam kontrak leasing.
Dalam suatu kontrak leasing, banyak item yang apabila dilanggar oleh lessee, maka
kontrak dianggap putus.
3) Wanprestasi karena barangnya cacat
Ada beberapa kemungkinan yuridis yaitu sebagai berikut :
1. Cacat tersembunyi
Dari ketentuan dalam Pasal 1491, yang bertanggung jawab terhadap cacatnya
barang yang tersembunyi adalah pihak penjual.
2. Cacat tidak tersembunyi
Jika terdapat cacat yang tidak tersembunyi, maka penyelesaiannya sama saja
dengan kasus-kasus wanprestasi terhadap kontrak leasing lainnya.
3. Barang rusak karena kesalahan lessee
Jika barang leasing rusak karena kesalahan lessee, biasanya kontrak langsung
dianggap putus, dengan berbagai konsekuensinya, antara lain lessee harus
mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh lessor plus bunga dan biaya-
biaya lainnya.
4. Barang rusak bukan karena kesalahan lessee
c. dianggap sama saja dengan seandainya barang rusak karena kesalahan lessee, dengan
berbagai konsekuensi yuridisnya. Model seperti itu sangat tidak adil dan sangat
memberatkan pihak lessee. (2) adalah model yang memasukkan rusaknya barang leasing
yang bukan kesalahan lesse ke dalam kategori force majeure. Ini tentu lebih adil.
c. Putusnya kontrak leasing karena Force Majeure
Sudah selayaknya beban resiko dari suatu leasing yang dalam keadaan force majeure
dibebankan kepada lessee. Dalam kontrak-kontrak leasing, lessor tidak ingin mengambil
resiko. Jadi pengaturan risiko pada transaksi leasing lebih condong ke resiko yang ada pada
transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa.
13. Pengaturan tentang resiko penting mengingat jika terjadi sesuatu dan lain hal yang
menyebabkan pihak asuransi tidak dapat/tidak mau membayar seluruhnya atau sebagian dari
ganti kerugian jika terjadi force majeure.
Karena itu pihak lessee lah yang akhirnya menjadi pihak yang harus menanggung
resiko.dalam praktek, hal ini diikuti sepenuhnya.