SlideShare a Scribd company logo
MATERI HUKUM ASURANSI
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang
A. Perjanjian Asuransi
Dalam pasal 246 KUHD yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa
perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama,
penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan
kewajiban yang seimbang
Asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah
disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1320
yaang berbunyi sebagai berikut:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”.
5. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut
subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan syarat
keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian.
“sepakat meraka yang mengikatkan dirinya”, diperjelas oleh Pasal 1321 KUHD Perdata,
yang menetapkan:
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Selain itu juga harus tetap memenuhi beberapa pasal lainnya yang melindungi Pasal 1320,
antara lain pasal-pasal:
1. 1323 yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan.
2. 1328 yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan, dan sebagainya.
Selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi juga harus
memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD
adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.
Berikut adalah syarat-syarat sahnya asuransi menurut KUH Perdata dan KUHD:
 Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan
tersebut pada pokoknya meliputi:
1. Benda yang menjadi objek asuransi;
2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
3. Evenemen dan ganti kerugian;
4. Syarat-syarat khusus asuransi;
5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak
mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung
artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa pertantara.
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada
di bawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat
menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
 Kewenangan (authority)
Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berbuat tersebut ada yang
bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah
pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship) atau
pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan
yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya
sendiri.
 Objek tertentu (fixed object)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa
kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa
manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tertentu itu harus
jelas dan pasti.
Tertanggung sebagai pihak yang mengasuransikan objek asuransi harus mempunyai
hubungan langsung dan tidak langsung dengan objek asuransi tertentu. Mempunyai hubungan
langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan atau jiwa yang menjadi objek
asuransi. Sedangkan mempunyai hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya
mempunyai kepentingan atas benda objek asuransi. tertanggung harus dapat membuktikan
bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan terhadap benda objek
asuransi.
Menurut ketentuan Pasal 299 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang
yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal
yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi
tersebut batal.
 Kausa yang halal (legal cause)
Kausa yang halal adalah dalam melakukan perjanjian asuransi, isi dari perjanjian tersebut
tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan.
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang
disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk
membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu
setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan
atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung
kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD
memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai
kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung
dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti
tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara
perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus
yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah
dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung
seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban
penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
C. Berakhirnya Asuransi
Ada empat hal yang menyebabkan Perjanjian asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut:
1. Karena Terjadi Evenemen
2. Karena Jangka Waktu Berakhir
3. Karena Asuransi Gugur
4. Karena Asuransi Dibatalkan
1. Karena Terjadi Evenemen
Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah
meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara
tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi
peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang
santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak
penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa
berakhir.
Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak
meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen). Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian
yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi.
Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung
melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain,
asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.
2. Karena Jangka Waktu Berakhir
Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi
bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi
jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi,
dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumtah uang kepada
tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata
lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan
pengembalan sejumlah uang kepada tertanggung.
3. Karena Asuransi Gugur
4. Karena Asuransi Dibatalkan
Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan
tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan
perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat
terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka
waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi,
apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara
bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya
bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.
D. Sifat Perjanjian Asuransi
Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu di antaranya:
1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (Wederkerige overeenkomst). Hal
itu disebabkan, dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan
kewajiban yang saling berhadapan.
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (voorwaardelike overeenkomst),
karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa
dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika
peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung
juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko. Mengenai hal
ini, telah dijelaskan di muka.
4. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUHD). Yang
dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk
dengan adanya kata sepakat di antara para pihak. Perjanjian demikian, oleh Wery
(1984:8)
disebutkan sebagai perjanjian tanpa bentuk (zonder vorm).
5. Asuransi pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (Emmy
Pangaribuan Simanjuntak, 1980:22; Wery, 1984:27). Hal ini berarti bahwa penanggung
mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang
dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (prinsip indemnitas). Prinsip ini
hanya berlaku untuk asuransi jumlah.
6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percaya-memercayai di
antara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut.
Hal demikian seperti diungkapkan oleh Wery (1984:8):
"Verzekering heeft een bijzonder vertrouwens karakter, het onderling vertrouwen tussen de
partijen speed een grote rol. "
7. Karena di dalam asuransi terdapat unsur "peristiwa yang belum pasti terjadi" (onzeker
voorval), oleh Pasal 1774 KUHPerdata, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian
untung-untungan (kansovereen-komst).
Pada umumnya, para sarjana berpendapat bahwa ditempatkannya asuransi dalam perjanjian
untung-untungan Pasal I774 KUHPerdata (yang sama dengan Pasal 1811 BW Nederland)
adalah tidak tepat (Wery, 1984:5; Burg, 1973:6 Dorhout Mess, 1980:1 10; Emmy
Pangaribuan Simanjuntak, 1980:7).

More Related Content

What's hot

Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
University of North Sumatera
 
Hukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajakHukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajak
Zaka Firma Aditya
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Idik Saeful Bahri
 
P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..
yudikrismen1
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
noviyulia2
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Lestari Moerdijat
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3Adi Nugraha
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
sherlcoklekipiouw
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Evi Rohmatul Aini
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
Tri Widodo W. UTOMO
 
2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid
Ronalto_Tan
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
Nakano
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
Muhammad Qoyim
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
Rizki Gumilar
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
DIAN EKA PERMATASARI
 

What's hot (20)

Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Hukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajakHukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajak
 
Tanggung renteng
Tanggung rentengTanggung renteng
Tanggung renteng
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..P. 2 sejarah viktimologi..
P. 2 sejarah viktimologi..
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
 
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiMemahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Asas hukum perbankan
Asas hukum perbankanAsas hukum perbankan
Asas hukum perbankan
 

Similar to Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

Asuransi n polis
Asuransi n polisAsuransi n polis
Asuransi n polis
russyhanna
 
Asuransi kesehatan - copy
Asuransi kesehatan - copyAsuransi kesehatan - copy
Asuransi kesehatan - copyMan Marlboro
 
MAKALAH ASURANSI.docx
MAKALAH ASURANSI.docxMAKALAH ASURANSI.docx
MAKALAH ASURANSI.docx
Pajawansatu
 
Hukum Asuransi
Hukum AsuransiHukum Asuransi
Hukum Asuransi
Brawijaya University
 
Dasar Dasar Hukum Asuransi.pdf
Dasar Dasar Hukum Asuransi.pdfDasar Dasar Hukum Asuransi.pdf
Dasar Dasar Hukum Asuransi.pdf
GBHS1
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
QoirulBagas1
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
Brawijaya University
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
hylmihalim
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
Rachardy Andriyanto
 
Aspek Hukum Bidang Asuransi
Aspek Hukum Bidang AsuransiAspek Hukum Bidang Asuransi
Aspek Hukum Bidang Asuransi
putra985708
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
Silvia Sari
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
panggih basuki
 
Prinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransiPrinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransi
Quinta Nursabrina
 
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...
Hayyu Safitri
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aprinsya Panjaitan
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
Ari Raharjo
 

Similar to Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi (20)

Asuransi n polis
Asuransi n polisAsuransi n polis
Asuransi n polis
 
Asuransi kesehatan - copy
Asuransi kesehatan - copyAsuransi kesehatan - copy
Asuransi kesehatan - copy
 
MAKALAH ASURANSI.docx
MAKALAH ASURANSI.docxMAKALAH ASURANSI.docx
MAKALAH ASURANSI.docx
 
Hukum Asuransi
Hukum AsuransiHukum Asuransi
Hukum Asuransi
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Dasar Dasar Hukum Asuransi.pdf
Dasar Dasar Hukum Asuransi.pdfDasar Dasar Hukum Asuransi.pdf
Dasar Dasar Hukum Asuransi.pdf
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDITJAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
JAWABAN SOAL UAS TAKE HOME HUKUM PERJANJIAN KREDIT
 
Aspek Hukum Bidang Asuransi
Aspek Hukum Bidang AsuransiAspek Hukum Bidang Asuransi
Aspek Hukum Bidang Asuransi
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Prinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransiPrinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransi
 
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 

More from Fenti Anita Sari

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
Fenti Anita Sari
 
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Fenti Anita Sari
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
Fenti Anita Sari
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
Fenti Anita Sari
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
Fenti Anita Sari
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
Fenti Anita Sari
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Fenti Anita Sari
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
Fenti Anita Sari
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Fenti Anita Sari
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Fenti Anita Sari
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
Fenti Anita Sari
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Fenti Anita Sari
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
Fenti Anita Sari
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Fenti Anita Sari
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Fenti Anita Sari
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
Fenti Anita Sari
 

More from Fenti Anita Sari (20)

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
 

Recently uploaded

PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
muhamadsufii48
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
DrEngMahmudKoriEffen
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
abdinahyan
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PikeKusumaSantoso
 

Recently uploaded (20)

PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
 

Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi

  • 1. MATERI HUKUM ASURANSI Disusun oleh Fenti Anita Sari NIM : 17.02.51.0039 Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang
  • 2. A. Perjanjian Asuransi Dalam pasal 246 KUHD yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang Asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1320 yaang berbunyi sebagai berikut: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal”. 5. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. “sepakat meraka yang mengikatkan dirinya”, diperjelas oleh Pasal 1321 KUHD Perdata, yang menetapkan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
  • 3. Selain itu juga harus tetap memenuhi beberapa pasal lainnya yang melindungi Pasal 1320, antara lain pasal-pasal: 1. 1323 yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan. 2. 1328 yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan, dan sebagainya. Selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD. Berikut adalah syarat-syarat sahnya asuransi menurut KUH Perdata dan KUHD:  Kesepakatan (consensus) Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi: 1. Benda yang menjadi objek asuransi; 2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi; 3. Evenemen dan ganti kerugian; 4. Syarat-syarat khusus asuransi; 5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis. Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa pertantara. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kewenangan (authority) Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan
  • 4. yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.  Objek tertentu (fixed object) Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tertentu itu harus jelas dan pasti. Tertanggung sebagai pihak yang mengasuransikan objek asuransi harus mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan objek asuransi tertentu. Mempunyai hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan atau jiwa yang menjadi objek asuransi. Sedangkan mempunyai hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas benda objek asuransi. tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan terhadap benda objek asuransi. Menurut ketentuan Pasal 299 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.  Kausa yang halal (legal cause) Kausa yang halal adalah dalam melakukan perjanjian asuransi, isi dari perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
  • 5. B. Pengertian Polis Asuransi Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu. C. Berakhirnya Asuransi Ada empat hal yang menyebabkan Perjanjian asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut: 1. Karena Terjadi Evenemen 2. Karena Jangka Waktu Berakhir 3. Karena Asuransi Gugur 4. Karena Asuransi Dibatalkan 1. Karena Terjadi Evenemen Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.
  • 6. Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen). Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim. 2. Karena Jangka Waktu Berakhir Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumtah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalan sejumlah uang kepada tertanggung. 3. Karena Asuransi Gugur 4. Karena Asuransi Dibatalkan Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis. D. Sifat Perjanjian Asuransi Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu di antaranya: 1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (Wederkerige overeenkomst). Hal itu disebabkan, dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan. 2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (voorwaardelike overeenkomst), karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
  • 7. 3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko. Mengenai hal ini, telah dijelaskan di muka. 4. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUHD). Yang dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat di antara para pihak. Perjanjian demikian, oleh Wery (1984:8) disebutkan sebagai perjanjian tanpa bentuk (zonder vorm). 5. Asuransi pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980:22; Wery, 1984:27). Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (prinsip indemnitas). Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi jumlah. 6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percaya-memercayai di antara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut. Hal demikian seperti diungkapkan oleh Wery (1984:8): "Verzekering heeft een bijzonder vertrouwens karakter, het onderling vertrouwen tussen de partijen speed een grote rol. " 7. Karena di dalam asuransi terdapat unsur "peristiwa yang belum pasti terjadi" (onzeker voorval), oleh Pasal 1774 KUHPerdata, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian untung-untungan (kansovereen-komst). Pada umumnya, para sarjana berpendapat bahwa ditempatkannya asuransi dalam perjanjian untung-untungan Pasal I774 KUHPerdata (yang sama dengan Pasal 1811 BW Nederland) adalah tidak tepat (Wery, 1984:5; Burg, 1973:6 Dorhout Mess, 1980:1 10; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980:7).