B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk pengampunan dan pemulihan hak yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi menghapus hukuman pidana, amnesti menghapus kesalahan, abolisi menghentikan proses hukum, dan rehabilitasi memulihkan hak orang yang diadili.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan di Indonesia yang mencakup pengertian bank dan perbankan, asas-asas perbankan, sumber hukum perbankan, jenis-jenis bank serta kegiatan usaha bank umum dan BPR."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi dan polis asuransi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung akan mengganti kerugian tertanggung, polis asuransi adalah bukti tertulis perjanjian asuransi, dan polis memiliki berbagai unsur dan jenis seperti polis ditaksir dan tidak ditaksir.
Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk pengampunan dan pemulihan hak yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi menghapus hukuman pidana, amnesti menghapus kesalahan, abolisi menghentikan proses hukum, dan rehabilitasi memulihkan hak orang yang diadili.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan di Indonesia yang mencakup pengertian bank dan perbankan, asas-asas perbankan, sumber hukum perbankan, jenis-jenis bank serta kegiatan usaha bank umum dan BPR."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi dan polis asuransi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung akan mengganti kerugian tertanggung, polis asuransi adalah bukti tertulis perjanjian asuransi, dan polis memiliki berbagai unsur dan jenis seperti polis ditaksir dan tidak ditaksir.
Makalah ini membahas tentang pengertian asuransi, prinsip dasar, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung. Prinsip dasar asuransi meliputi insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi asuransi menurut KUHD dan UU Asuransi, tujuan asuransi seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian, unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi seperti subyek hukum, persetujuan, dan premi, serta jenis-jenis asuransi seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dok
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perjanjian dan asuransi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian perjanjian dan unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan asuransi, serta prinsip dasar asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut merupakan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit oleh Rachardy Andriyanto. Dokumen tersebut membahas tentang istilah-istilah dalam kredit perbankan seperti jaminan dan hukum jaminan, serta jenis-jenis jaminan seperti fidusia, hipotik, dan hak tanggungan.
Dokumen tersebut membahas mengenai aspek hukum di bidang asuransi, meliputi pengaturan hukum asuransi di Indonesia, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, jenis polis, kewajiban pemberitahuan tertanggung, eksonerasi tanggung jawab penanggung, jenis asuransi dan usaha penunjang asuransi, bentuk hukum usaha asuransi, perijinan dan pengawasan usaha
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Tugas 3. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, unive...Hayyu Safitri
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.
Dokumen tersebut merangkum definisi, jenis, prinsip, dan regulasi asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung dengan menerima premi. Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis risiko, prinsip-prinsip asuransi seperti utmost good faith, indemnity, dan kontribusi, serta regulasi yang mengatur industri asuransi.
Similar to Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi (20)
Surat tuntutan pidana ini membahas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Andre Abrianto. Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas tuduhan memberikan pelolosan pajak kepada PT Artha Grafika sehingga merugikan negara dan menerima hadiah dari pihak perusahaan tersebut. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk
Serangan Israel terhadap Palestina pada 2008-2009 melanggar hukum kemanusiaan internasional. Serangan selama 22 hari menewaskan 1443 orang sipil Palestina dan melukai 5000 orang lainnya. Meskipun ada mekanisme untuk mengadili pelanggaran hukum kemanusiaan, Israel belum meratifikasi konvensi yang relevan dan kemungkinan besar tidak akan mengadili warganya sendiri. Masyarakat internasional perlu terus mendesak Dewan Keamanan P
Dokumen tersebut membahas upaya pencapaian keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat, yang meliputi pendekatan retributif dan restoratif. Pendekatan retributif bertujuan mempertanggungjawabkan pelaku secara hukum, sedangkan pendekatan restoratif fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan korban. Kedua pendekatan tersebut dianggap perlu dilakukan untuk mencegah impunitas dan memajukan hak asasi manus
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban UAS mata kuliah Cyber Law yang membahas tentang pengertian Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law dan hubungannya. Juga menjelaskan undang-undang dan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia serta alat bukti menurut UU ITE.
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.
9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Sebagai Negara hukum,maka aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.Dalam kajian Hukum Tata Negara,pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi disebut staatskunding decentralisatie (desentralisasi politik),di mana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya dalam batas wilayah masing-masing.
Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (diperbaharui UU No. 12 Tahun 2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat.
Makalah ini membahas tentang sewa guna usaha (leasing) yang meliputi pengertian, pihak-pihak yang terlibat, jenis perusahaan leasing, jenis pembiayaan leasing, dan contoh kasus. Leasing merupakan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Pihak-pihak terlibat antara lain lessor, lessee, dan supplier.
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ini mengatur hubungan kerja antara PT. Cahaya Abadi (pihak pertama) dengan Putri Anisa (pihak kedua). Pihak kedua ditunjuk sebagai karyawan senior sales & marketing selama satu tahun sejak 2 Agustus 2018 sampai 1 Agustus 2019. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak serta sanksi pelanggaran, dan akan diselesaikan secara musyawarah bila terjadi
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, bisnis, properti, kendaraan, umum, kredit, dan kelautan. Juga membahas polis asuransi, tujuan penggunaan dana asuransi, perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah, serta pengelolaan asuransi.
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Proposal ini mengajukan program kreativitas mahasiswa berupa usaha kerupuk buah naga dengan tujuan menciptakan inovasi baru, mengenalkan potensi buah naga, dan memberikan pengalaman kewirausahaan kepada mahasiswa. Program ini diharapkan dapat menghasilkan produk siap jual dan memberikan manfaat penambahan pengetahuan serta pendapatan."
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi
1. MATERI HUKUM ASURANSI
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang
2. A. Perjanjian Asuransi
Dalam pasal 246 KUHD yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa
perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama,
penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan
kewajiban yang seimbang
Asuransi sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah
disyaratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1320
yaang berbunyi sebagai berikut:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”.
5. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut
subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan syarat
keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian.
“sepakat meraka yang mengikatkan dirinya”, diperjelas oleh Pasal 1321 KUHD Perdata,
yang menetapkan:
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
3. Selain itu juga harus tetap memenuhi beberapa pasal lainnya yang melindungi Pasal 1320,
antara lain pasal-pasal:
1. 1323 yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan.
2. 1328 yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan, dan sebagainya.
Selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi juga harus
memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD
adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.
Berikut adalah syarat-syarat sahnya asuransi menurut KUH Perdata dan KUHD:
Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan
tersebut pada pokoknya meliputi:
1. Benda yang menjadi objek asuransi;
2. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
3. Evenemen dan ganti kerugian;
4. Syarat-syarat khusus asuransi;
5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak
mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung
artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa pertantara.
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada
di bawah pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat
menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan (authority)
Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berbuat tersebut ada yang
bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah
pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship) atau
pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan
4. yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya
sendiri.
Objek tertentu (fixed object)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa
kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa
manusia. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tertentu itu harus
jelas dan pasti.
Tertanggung sebagai pihak yang mengasuransikan objek asuransi harus mempunyai
hubungan langsung dan tidak langsung dengan objek asuransi tertentu. Mempunyai hubungan
langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan atau jiwa yang menjadi objek
asuransi. Sedangkan mempunyai hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya
mempunyai kepentingan atas benda objek asuransi. tertanggung harus dapat membuktikan
bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan terhadap benda objek
asuransi.
Menurut ketentuan Pasal 299 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang
yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal
yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi
tersebut batal.
Kausa yang halal (legal cause)
Kausa yang halal adalah dalam melakukan perjanjian asuransi, isi dari perjanjian tersebut
tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan.
5. B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang
disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk
membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu
setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan
atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung
kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD
memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai
kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung
dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti
tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara
perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus
yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah
dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung
seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban
penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
C. Berakhirnya Asuransi
Ada empat hal yang menyebabkan Perjanjian asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut:
1. Karena Terjadi Evenemen
2. Karena Jangka Waktu Berakhir
3. Karena Asuransi Gugur
4. Karena Asuransi Dibatalkan
1. Karena Terjadi Evenemen
Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah
meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara
tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi
peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang
santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak
penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa
berakhir.
6. Apa sebabnya asuransi jiwa berakhir sejak pelunasan uang santunan, bukan sejak
meninggalnya tertanggung (terjadi evenemen). Menurut hukum perjanjian, suatu perjanjian
yang dibuat oleh pihak-pihak berakhir apabila prestasi masing-masing pihak telah dipenuhi.
Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung
melunasi uang santunan sebagai akibat dan meninggalnya tertanggung. Dengan kata lain,
asuransi jiwa berakhir sejak terjadi evenemen yang diikuti dengan pelunasan klaim.
2. Karena Jangka Waktu Berakhir
Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi
bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi
jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi,
dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumtah uang kepada
tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata
lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan
pengembalan sejumlah uang kepada tertanggung.
3. Karena Asuransi Gugur
4. Karena Asuransi Dibatalkan
Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan
tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan
perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat
terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka
waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi,
apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara
bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya
bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.
D. Sifat Perjanjian Asuransi
Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu di antaranya:
1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (Wederkerige overeenkomst). Hal
itu disebabkan, dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan
kewajiban yang saling berhadapan.
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (voorwaardelike overeenkomst),
karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa
dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika
peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung
juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
7. 3. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko. Mengenai hal
ini, telah dijelaskan di muka.
4. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUHD). Yang
dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terbentuk
dengan adanya kata sepakat di antara para pihak. Perjanjian demikian, oleh Wery
(1984:8)
disebutkan sebagai perjanjian tanpa bentuk (zonder vorm).
5. Asuransi pada dasarnya hanya merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (Emmy
Pangaribuan Simanjuntak, 1980:22; Wery, 1984:27). Hal ini berarti bahwa penanggung
mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang
dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan (prinsip indemnitas). Prinsip ini
hanya berlaku untuk asuransi jumlah.
6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Saling percaya-memercayai di
antara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut.
Hal demikian seperti diungkapkan oleh Wery (1984:8):
"Verzekering heeft een bijzonder vertrouwens karakter, het onderling vertrouwen tussen de
partijen speed een grote rol. "
7. Karena di dalam asuransi terdapat unsur "peristiwa yang belum pasti terjadi" (onzeker
voorval), oleh Pasal 1774 KUHPerdata, asuransi dikelompokkan sebagai perjanjian
untung-untungan (kansovereen-komst).
Pada umumnya, para sarjana berpendapat bahwa ditempatkannya asuransi dalam perjanjian
untung-untungan Pasal I774 KUHPerdata (yang sama dengan Pasal 1811 BW Nederland)
adalah tidak tepat (Wery, 1984:5; Burg, 1973:6 Dorhout Mess, 1980:1 10; Emmy
Pangaribuan Simanjuntak, 1980:7).