Makalah ini membahas tentang lembaga pembiayaan khususnya sewa guna usaha (leasing). Pertama, dijelaskan pengertian lembaga pembiayaan dan leasing serta manfaatnya bagi pengusaha. Kedua, dibahas mengenai landasan teori leasing meliputi pihak-pihak yang terlibat, mekanisme, dan manfaatnya. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memperkenalkan leasing dan memenuhi tugas mata kul
BAB I
PENGANTAR HUKUM PEMBIAYAAN
1. PENGERTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
a. Pengertian Hukum Pembiayaan
Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen.
b. Pengertian Lembaga Pembiayaan.
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
Tugas mata kuliah manajemen keuangan mengenai leasing, berisi tentang seluk beluk leasing mulai dari definisi dan sejarah leasing sampai proses perhitungan pada lembaga leasing
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang0barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur.
BAB I
PENGANTAR HUKUM PEMBIAYAAN
1. PENGERTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
a. Pengertian Hukum Pembiayaan
Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen.
b. Pengertian Lembaga Pembiayaan.
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
Tugas mata kuliah manajemen keuangan mengenai leasing, berisi tentang seluk beluk leasing mulai dari definisi dan sejarah leasing sampai proses perhitungan pada lembaga leasing
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang0barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur.
Sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris leasing, berasal dari kata dasar lease,
artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.1 Pasal 1 angka (5) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...sucimeidianapratiwi
SUCI MEIDIANA PRATIWI (43217010123) HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATAN BISNIS, UNIVERSITAS MERCU BUANA, 2018
Sewa guna usaha istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris leasing, berasal dari kata dasar lease,
artinya sewa menyewa. Dalam dunia bisnis leasing berkembang sebagai bentuk khusus sewa-menyewa, yaitu dalam bentuk pembiayaan perusahaan berupa penyediaan barang modal yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.1 Pasal 1 angka (5) Perpres No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...sucimeidianapratiwi
SUCI MEIDIANA PRATIWI (43217010123) HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATAN BISNIS, UNIVERSITAS MERCU BUANA, 2018
Faiz Arif JAmil
Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK ...An Nisbah
Abstract: Public need for their fnancing of capital goods in accordance with the principles of Islam, encourages businesses and governments to create the Islamic fnance company. Basic application of sharia leasing transactions between customers through Ijarah Al Muntahiyah bi Al Tamlik contract based on the Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 about ijarah fnancing and Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 about Ijarah Al Muntahiyah bi Al Tamlik fnancing. Implementation of sharia fnance leasing company to its customers are still not in accordance
with the provisions of DSN 27/DSN-MUI / III / 2002 and hadith.
Keywords : leasing fnance, ijarah al muntahiyah bi al tamlik
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
Manfaat lembaga pembiayaan :
Bagi masyarakat : manfaat lembaga pembiayaan yang paling utama ialah dapat membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
Bagi pembangunan infrastruktur : manfaat lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain.
1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa
mempertahankan dirinya masing – masing. Banyak cara yang
ditempuh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu
cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah
dengan menjalankan bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai
organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud
mendapatkan laba (keuntungan).
Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun
menjadi semakin marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini,
kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik
oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang
tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan
usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya,
sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan
maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin
banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang
bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan
dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.
Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan
nonbank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank
adalah bank mengambil dana secara lansung dari masyarakat
sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara
langsung dari masyarakat.
Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat
ini adalah sewa guna usaha atau biasa disebut juga dengan
Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan
memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses
yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan
leasing yang disediakan
1
2. oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu
langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari
oleh para usahawan yang ada.
Bila dilihat dari propspek kebutuhan pembangunan, usaha
leasing jelas dapat berkembang pesat dan memainkan peranan
aktif sebagai lembaga keuangan baru, yang khusus bergerak
dalam penyediaan barang modal, sebagai alternative sumber
pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan
untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas.
Potensi bisnis leasing di Indonesia sudah lama diamati oleh
para penanam modal. Sebelum tahun 1980, jumlah perusahaan
leasing yang beroperasi 5 buah. Kemudian melalui kampanye
penggalangan usaha di bidang leasing oleh pemerintah, animo
investor terus meningkat. Tahun 1988 di Jakarta saja sudah
tercatat 83 buah perusahaan leasing yang sudah menjalankan
operasinya, bahkan sudah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia
(ALI). Beberapa perusahaan besar juga bergabung dalam Asosiasi
Leasing Indonesia, seperti Adira Finance dan Adira Kredit.
1.2 Tujuan Penulisan
Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta
memperkenalkan kepada pembaca sekalian salah satu lembaga
pebiayaan yaitu sewa guna usaha / leasing. Penulis juga membuat
makalah ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah
hukum bisnis.
2
3. BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Lembaga Pembiayaan
2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan
Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tangga
20 Desember 1988, dan dijabarkan leih lanjut melalui Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan, Pasal 1, dijelaskan bahwa yang
dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan
usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik
dana secara langsung dari masyarakat.
2.1.2 Bidang usaha lembaga pembiayaan
Adapun bidang – bidang usaha yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang – bidang seperti :
• Sewa guna usaha / leasing;
• Modal ventura/venture capital;
Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.
• Perdagangan surat berharga/securities company;
Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
bentuk perdagangan surat berharga.
• Anjak piutang/factoring;
Adalah badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam
bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan
piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
3
4. • Usaha kartu kredit/credit card;
Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk
membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
• Pembiayaan konsumen/consumer finance;
Adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan
barang untuk kebutuhan konsumen dengan system
pembayaran angsuran atau berkala.
2.2 Sewa Guna Usaha (Leasing)
2.2.1 Pengertian Leasing
Kata leasing berasal dari kata to lease yang berarti
menyewakan. Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan
Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan
No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974, yang dimaksud
dengan sewa guna usaha atau leasing adalah setiap kegiatan
pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang –
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk
jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala
disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk
membeli barang – barang modal yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
telah disepakati bersama.
2.2.2 Teknik – teknik pembiayaan Leasing
Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi
leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori
pembiayaan yaitu:
1. Finance Lease
Finance lease merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara
kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi
kepada lessee pada akhir periode lease. Disamping itu, finance
lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai
berikut:
1) Direct Financial Lease.
Transaksi leasing dalam bentuk direct lease atau sering pula
disebut true-lease atau disingkat direct lease saja
merupakan suatu bentuk trnasaksi leasing di mana lessor
membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan
4
5. sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada
lessee yang bersangkutan.
2) Sale and Lease Back.
Transaksi leasing jenis ini pada prinsipnya adalah pihak
lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor
untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas
barang tersebut antara lessor dengan lessee yang dalam hal
ini sebagai pihak yang menjual barnag untuk digunakan
selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode
leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana
untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing disini bersifat
refinancing.
3) Leverage Lease.
Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu
teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan
lessor.
4) Syndicated Lease.
Adalah pembiayaan leasing yang dilakukan lebih dari satu
lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi
apabila lessor karena alasan-alasan resiko tidak bersedia
atau karena suatu alasan tidak memiliki kemampuan
pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing
yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee.
5) Cross Border Lease.
Adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar bataas suatu
Negara yaitu Negara dimana lessor berkedudukan berbeda
dengan Negara lessee.
6) Vendor Program.
Vendor program atau disebut juga dengan vendor lease
adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh
produsen atau dealer di mana perusahaan leasing
memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada
pembeli barang.
2. Operating Lease Leasing
Dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan
selanjutnya dilease-kan kepada lessee. Berbeda dengan
finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh
pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut
dengan bunganya.
5
6. 2.2.3 Ciri – ciri Sewa Guna Usaha
Dilihat dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha
memiliki 4 (empat) ciri yaitu:
a) Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee.
b) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan
hak penggunaan barang kepada pihak lessee.
c) Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan
barang (asset).
d) Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada
akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka
waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.
2.2.4 Pihak yang berkepentingan dalam Leasing
Dalam usaha leasing, terdapat beberapa pihak yang
bersangkutan dalam perjanjian leasing, yaitu :
1. Pihak yang disebut leasor, yaitu pihak yang menyewakan
barang, dapat terdiri dari bebrapa perusahaan. Pihak
penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity-holders,
owner-participants atau trustters-owners.
2. Pihak yang disebut lesse, yaitu pihak yang menikmati
barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang
mempunyai hak opsi.
3. Pihak kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders
atas loanparticipants dalam transaksi leasing. Mereka
umumnya terdiri dari bank, insurance company, trust,
yayasan.
4. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang
disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang
berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat
di luar negeri.
6
7. 2.2.5 Mekanisme Leasing
Secara garis besar mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai
berikut.
(1) Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan
penentuan jasa barang,. spesifikasi, harga, jangka waktu
pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-
lease.
(2) Lesee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai
kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini,
lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat
dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai
syaratsyarat pokok pembiayaan leasing antara lain:
keterangan barang, harga barang, cash security deposit,
residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang
sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.
(3) Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter
kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan
lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan
lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan
dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee
menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
(4) Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan
dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-
kurangnya mencakup hal-hal antara lain: piihak-pihak yang
terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi
lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek
leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan
sebagainya.
(5) Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi
pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan
spesifikasi barang yang telah disetujui.
(6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee
sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat
tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada
supplier.
(7) Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termaasuk
faktur dan buktibukti kepemilikan barang lainnya.
(8) Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
(9) Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh
lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang
seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai
serta bunganya.
7
8. 2.2.6 Manfaat dan Keunggulan Leasing
Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau industry sewa guna
usaha/leasing antara lain :
1.Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu
sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang
modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar
sewa.
2.Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan
pembiayaan dalam waktu yang cepat.
3.Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu
perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal
pengeluaran dana tunai disbanding dengan membeli secara
tunai.
4.Mempunyai keunggulan – keunggulan sebagai alternative
baru bagi pembiayaan di luar system perbankan, misalnya :
• Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat
dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya
sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi
kelayakan yang memakan waktu lama.
• Pengadaan kebutuhan modal alat – alat berat dan mahal
dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap
kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran
cicilan berjangka panjang.
• Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya –
biaya modal menjadi lebih murah dan menarik.
• Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan
sederhana.
2.2.7 Tiga Bentuk Ikatan dalam Hukum Perdata
Dalam Hukum Perdata, ada tiga bentuk ikatan yang mirip
satu sama lainnya, namun berlainan dalam hukumnya yaitu antara
sewa guna usaha/leasing, sewa beli, dan jual beli secara angsuran.
Baik perjanjian sewa beli maupun jual beli dengan angsuran
ketentuannya belum diatur dalam KUHPerdata. Maka dengan
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80
tanggal 1 Februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa
Beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran (credit sale) dan
sewa (renting).
8
9. • Sewa Beli (hire purchase)
Sewa beli merupakan jual beli barang di mana penjual
melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan
setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan
pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan
yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang
tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah
harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
• Jual beli secara angsuran (credit sale)
Jual beli secara angsuran adalah jual beli di mana penjual
melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima
pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam
bebrapa kali angsuran atas harga barang yang telah
disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian,
serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual
kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh
penjual kepada pembeli.
Persamaan antara perjanjian leasing dengan kedua perjanjian di
atas adalah bahwa pada perjanjian leasing, lesse membayar
imbalan jasa kepada lessor dalam waktu tertentu. Sedangkan pada
perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran, pembeli
membayar angsuran kepada penjual dalam waktu tertentu sesuai
dengan perjanjian.
9
10. Sedangkan perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut :
Perjanjian Leasing Perjanjian Leasing Perjanjian Sewa
Beli dan Jual Beli secara Angsuran
1. Lessor adalah pihak yang 1. Harga pembelian barang sebagian
menyediakan dana dan kadang – kadang dibayar oleh pembeli.
membiayai seluruh Jadi penjual tidak membiayai seluruh
pembelian barang tersebut. harga beli barang yang
bersangkutan.
2. Masa leasing biasanya
ditetapkan sesuai dengan 2. Jangka waktu tidak memperhatikan
perkiraan umur kegunaan baik pada perkiraan umur kegunaan
barang. barang maupun kemampuan pembeli
mengangsur harga barang.
3. Pada akhir masa leasing, 3. Pada akhir masa perjanjian, hak milik
lesse dapat menggunakan atas barang dengan sendirinya beralih
hak opsinya untuk membeli pada pembeli. Hak milik atas barang
barang yang bersangkutan, beralih dari penjual pada pembeli pada
sehingga hak milik atas saat barang diserahkan oleh penjual.
barang beralih pada lesse.
BAB III
OBJEK PENELITIAN
Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah PT
Adira Finance yang bergerak dalam sewa guna usaha / leasing
dalam bidang kendaraan / transportasi. Dibangun dengan
kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan
terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, PT
Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau
“Perusahaan”) yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah
satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek
otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva
yang dikelola. Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan
penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75,0%
kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas
ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), salah satu
bank swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek
dari Singapura. Dengan dukungan dari Bank Danamon,
Perusahaan terus mengembangkan usahanya dengan
menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai
yang tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang saham.
10
11. Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola
risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih berkonsentrasi
kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
Dengan dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta
profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, Perusahaan mampu
membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun
2006. Dari jumlah pembiayaan baru tersebut, 74,5% berasal dari
sektor pembiayaan sepeda motor dan 25,0% berasal dari sektor
pembiayaan mobil. Perusahaan membiayai sedikitnya 12,2% dari
seluruh penjualan sepeda motor baru dan 3,9% dari seluruh
penjualan mobil baru di Indonesia selama tahun 2006.
Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh tantangan
sebagai akibat dari kondisi ekonomi makro yang kurang
menguntungkan. Namun demikian, Adira Finance mampu melewati
tahun sulit tersebut dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut
dapat terwujud berkat kerjasama yang baik antar karyawan dan
perhatian penuh Perusahaan terhadap pengembangan sumber
daya manusia. Untuk menghasilkan individu terbaik, Perusahaan
telah menerapkan budaya perusahaannya melalui program
pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan,
mitra usaha dan komunitas secara umum. Keseluruhan upaya ini
menghasilkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan.
Sementara itu, belajar dari pengalaman Perusahaan dalam
melewati tahun-tahun yang sulit, Adira Finance mulai melebarkan
sayapnya dan mengembangkan strategi yang tepat, yaitu mulai
bergerak melayani konsumen yang hendak mengajukan
pembiayaan atas kepemilikan sepeda motor atau mobil dan
memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang
membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif
seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif terutama
untuk sepeda motor, sehingga menjadikan Adira Finance sebagai
salah satu pemain terbesar di sektor pembiayaan konsumen
otomotif, tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif
tertentu. Didukung dengan lebih dari 12,500 karyawan dan 245
jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di Indonesia, Adira
Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu
perusahaan pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di
Indonesia.
11
12. BAB IV
PEMBAHASAN
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam
bidang sewa guna usaha otomotif, Adira Finance juga mengalami
banyak hambatan dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu
kendala yang dihadapi oleh Adira Finance dalam mengadapi bisnis
sewa guna usaha adalah masalah regulasi yang belum
mengakomodasi kepentingan bisnis. Belum ada kejelasan
ketentuan pajak yang mengatur mengenai transaki sale and lease
back. Akibatnya adalah, pajak berganda yang diterima oleh para
pelaku industry sewa guna usaha ini, termasuk Adira Finance.
Sale and lease back merupakan salah satu mekanisme
pembiayaan yang dilakukan perusahaan sewa guna usaha di mana
nasabah membeli terlebih dahulu kebutuhan barangnya untuk
kemudian dibiayai melalui perusahaan pembiayaan.
Para pengusaha di bidang pembiayaan ini, termasuk Adira
Finance, berharap amandemen Undang – Undang No. 18/2000
tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) oleh DPR dapat
menghilangkan pajak berganda yang menekan industry leasing.
Dalam Pasal IA UU tersebut yang juga merupakan amandemen
dari UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah itu, dinyatakan
yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak
adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu
perjanjian. Selain itu, disebutkan barang kena pajak lainnya ialah
pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa
beli dan perjanjian leasing, penyerahan barang kena pajak kepada
pedagang perantara atau melalui juru lelang, dan pemakaian
sendiri dan atau pemberian Cuma – Cuma atas barang kena pajak.
Dirjen Pajak menegaskan bahwa UU tersebut akan
diamandemen kembali mengingat masih belum sempurnanya
regulasi bagi dunia leasing. Namun, dengan adanya amandemen
UU tersebut, para pelaku bisnis pembiayaan termasuk Adira
Finance mengalami sedikit kemudahan dalam menjalankan pajak
perusahaannya.
Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh Adira Finance
selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan
konsumen bidang otomotif, adalah Adira Finance tidak bisa serta
merta menyita kendaraan dari orang yang tidak membayar cicilam
dengan alasan telah terjadi kontrak karena dalam hukum Indonesia
yang berhak menyita adalah pengadilan.
Namun, sebenarnya Adira Finance dapat
mengatasnamakan kebebasan berkontrak yang ia buat dengan
konsumen sehingga Adira Finance berhak menyita kendaraan.
12
13. Namun, kontrak atau perjanjian tersebut rupanya dibatasi oleh 3
hal yaitu kebiasaan, ketertiban umum dan undang – undang.
Artinya, perjanjian kontrak bisa batal demi hukum jika
melanggar undang – undang seperti adanya hak menyita barang
yang dikredit jika tidak membayar angsuran dalam jangka waktu
tertentu. Karena yang berhak menyita sesuai hukum Indonesia
adalah pengadilan.
Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh hampir kebanyakan
perusahaan leasing kendaraan termasuk Adira Finance dengan
masyarakat yang mengkredit kendaraan menggunakan klausula
baku atau perjanjian kontrak yang tidak sesuai dengan UU
Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, dibentuklah Perwakilan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di tingkat
propinsi dan Badan Pegawasan Sengketa Konsumen (BPSK) di
tingkat kabupaten/kota.
Namun, pada kenyataannya, ada perusahaan leasing
kendaraan lain yang tidak mematuhi BPKN dan BPSK tersebut.
Dengan alas an demi keamanan perusahaan dan perjanjian
kontrak, Adira Finance dapat melakukan penyitaan kendaraan yang
sudah tidak dicicil oleh konsumennya. Apabila konsumen tersebut
merasa keberatan, dapat mengajukan sengketa tersebut ke
pengadilan dengan menempuh jalur hukum.
13
14. BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah :
• Dengan semakin berkembangya dunia bisnis, maka semakin
banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan
semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis,
maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang
harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut
mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidang
pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan.
• Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga
pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga
pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara
langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap
kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan
barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu
perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan
pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie)
bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka
waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati
bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis
lembaga pembiayaan karena leasing membiayai
perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal.
• Adira Finance merupakan salah satu perusahaan leasing
yang bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif. Terdapat
beberapa hambatan yang dihadapi oleh Adira Finance
dalam berkecimpung di dunia leasing. Diantaranya, regulasi
yang belum bisa mengakomodasi transaksi dalam kegiatan
leasing yang mengakibatkan pajak berganda (double
taxation). Selain itu, masalah khusus yang dihadapi oleh
pebisnis pembiayaan otomotif adalah bahwa perusahaan
tidak bisa serta merta menyita endaraan karena cicilan
atau kredit yang macet dengan alasan para konsumen
memiliki hak perlidungan konsumen yang mengatakan
bahwa yang berhak menyita barang atau kendaraan adalah
pengadilan.
• Perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya akan
menjadi sector bisnis yang dapat membantu masyarakat
14
15. luas yang masih awam dalam sisi pendanaan yang nantinya
akan banyak menarik para pengusaha untuk masuk ke
dalam dunia bisnis.
5.2 Saran
1. Hendaknya pemerintah dapat mengakomodasi regulasi
untuk seluruh transaksi perusahaan leasing dengan cara
membentuk UU khusus dan juga mengamandemen UU
sesuai dengan perkembangan jaman.
2. Para perusahaan yang bergerak sebagai lessor, hendaknya
dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada
konsumen sehingga tidak terjadi perselisihan antara
konsumen dan juga pihak lessor.
3. Lessor dan lesse saling menghargai hak masing – masing
dan menjalankan kewajiban masing – masing sesuai dengan
perjanjian kontrak yang sudah dibuat sehingga tidak ada
perselisihan antara pihak lessor dan pihak lesse.
15
16. DAFTAR PUSTAKA
Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis.
Jakarta : Rineka Cipta.
Di Akses Dari : http:// www.adira.co.id
Di Akses Dari : ....................
16