SlideShare a Scribd company logo
BAB I
                     PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

    Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa
mempertahankan dirinya masing – masing. Banyak cara yang
ditempuh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu
cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah
dengan menjalankan bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai
organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud
mendapatkan laba (keuntungan).

    Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun
menjadi semakin marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini,
kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik
oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang
tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan
usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya,
sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan
maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin
banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang
bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan
dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.
Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan
nonbank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank
adalah bank mengambil dana secara lansung dari masyarakat
sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara
langsung dari masyarakat.

    Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat
ini adalah sewa guna usaha atau biasa disebut juga dengan
Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan
memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses
yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan
leasing yang disediakan




                                                             1
oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu
langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari
oleh para usahawan yang ada.

       Bila dilihat dari propspek kebutuhan pembangunan, usaha
leasing jelas dapat berkembang pesat dan memainkan peranan
aktif sebagai lembaga keuangan baru, yang khusus bergerak
dalam penyediaan barang modal, sebagai alternative sumber
pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan
untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas.

       Potensi bisnis leasing di Indonesia sudah lama diamati oleh
para penanam modal. Sebelum tahun 1980, jumlah perusahaan
leasing yang beroperasi 5 buah. Kemudian melalui kampanye
penggalangan usaha di bidang leasing oleh pemerintah, animo
investor terus meningkat. Tahun 1988 di Jakarta saja sudah
tercatat 83 buah perusahaan leasing yang sudah menjalankan
operasinya, bahkan sudah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia
(ALI). Beberapa perusahaan besar juga bergabung dalam Asosiasi
Leasing Indonesia, seperti Adira Finance dan Adira Kredit.




1.2 Tujuan Penulisan

   Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta
memperkenalkan kepada pembaca sekalian salah satu lembaga
pebiayaan yaitu sewa guna usaha / leasing. Penulis juga membuat
makalah ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah
hukum bisnis.




                                                                2
BAB II
                   LANDASAN TEORI



2.1 Lembaga Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan


      Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tangga
20 Desember 1988, dan dijabarkan leih lanjut melalui Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan, Pasal 1, dijelaskan bahwa yang
dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan
usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik
dana secara langsung dari masyarakat.


2.1.2 Bidang usaha lembaga pembiayaan

     Adapun bidang – bidang usaha yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang – bidang seperti :


   •   Sewa guna usaha / leasing;
   •   Modal ventura/venture capital;


   Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
   bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang
   menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

   •   Perdagangan surat berharga/securities company;

   Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
   bentuk perdagangan surat berharga.

   •   Anjak piutang/factoring;


   Adalah badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam
   bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan
   piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari
   transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.




                                                               3
•   Usaha kartu kredit/credit card;

   Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk
   membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

   •   Pembiayaan konsumen/consumer finance;

   Adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan
   barang untuk kebutuhan konsumen dengan system
   pembayaran angsuran atau berkala.


2.2 Sewa Guna Usaha (Leasing)

2.2.1 Pengertian Leasing

       Kata leasing berasal dari kata to lease yang berarti
menyewakan. Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan
Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan
No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974, yang dimaksud
dengan sewa guna usaha atau leasing adalah setiap kegiatan
pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang –
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk
jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala
disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk
membeli barang – barang modal yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
telah disepakati bersama.


2.2.2 Teknik – teknik pembiayaan Leasing

       Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi
leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori
pembiayaan yaitu:

   1. Finance Lease

Finance lease merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara
kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi
kepada lessee pada akhir periode lease. Disamping itu, finance
lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai
berikut:

   1) Direct Financial Lease.

       Transaksi leasing dalam bentuk direct lease atau sering pula
       disebut true-lease atau disingkat direct lease saja
       merupakan suatu bentuk trnasaksi leasing di mana lessor
       membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan




                                                                 4
sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada
      lessee yang bersangkutan.

   2) Sale and Lease Back.

      Transaksi leasing jenis ini pada prinsipnya adalah pihak
      lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor
      untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas
      barang tersebut antara lessor dengan lessee yang dalam hal
      ini sebagai pihak yang menjual barnag untuk digunakan
      selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode
      leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana
      untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing disini bersifat
      refinancing.

   3) Leverage Lease.

      Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu
      teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan
      lessor.

   4) Syndicated Lease.

      Adalah pembiayaan leasing yang dilakukan lebih dari satu
      lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi
      apabila lessor karena alasan-alasan resiko tidak bersedia
      atau karena suatu alasan tidak memiliki kemampuan
      pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing
      yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee.

   5) Cross Border Lease.

      Adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar bataas suatu
      Negara yaitu Negara dimana lessor berkedudukan berbeda
      dengan Negara lessee.

   6) Vendor Program.

      Vendor program atau disebut juga dengan vendor lease
      adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh
      produsen atau dealer di mana perusahaan leasing
      memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada
      pembeli barang.

2. Operating Lease Leasing

   Dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan
   selanjutnya dilease-kan kepada lessee. Berbeda dengan
   finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh
   pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang
   dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut
   dengan bunganya.




                                                                5
2.2.3 Ciri – ciri Sewa Guna Usaha

Dilihat dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha
memiliki 4 (empat) ciri yaitu:

 a) Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee.

 b) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan
    hak penggunaan barang kepada pihak lessee.


 c) Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan
    barang (asset).

 d) Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada
    akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka
    waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut.


2.2.4 Pihak yang berkepentingan dalam Leasing

      Dalam usaha leasing, terdapat beberapa pihak yang
bersangkutan dalam perjanjian leasing, yaitu :

   1. Pihak yang disebut leasor, yaitu pihak yang menyewakan
      barang, dapat terdiri dari bebrapa perusahaan. Pihak
      penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity-holders,
      owner-participants atau trustters-owners.

   2. Pihak yang disebut lesse, yaitu pihak yang menikmati
      barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang
      mempunyai hak opsi.


   3. Pihak kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders
      atas loanparticipants dalam transaksi leasing. Mereka
      umumnya terdiri dari bank, insurance company, trust,
      yayasan.

   4. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang
      disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang
      berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat
      di luar negeri.




                                                                   6
2.2.5 Mekanisme Leasing

Secara garis besar mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai
berikut.

 (1) Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan
     penentuan jasa barang,. spesifikasi, harga, jangka waktu
     pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-
     lease.

 (2) Lesee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai
     kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini,
     lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat
     dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai
     syaratsyarat pokok pembiayaan leasing antara lain:
     keterangan barang, harga barang, cash security deposit,
     residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang
     sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.

 (3) Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter
     kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan
     lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan
     lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan
     dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee
     menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.

 (4) Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan
     dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-
     kurangnya mencakup hal-hal antara lain: piihak-pihak yang
     terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi
     lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek
     leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan
     sebagainya.

 (5) Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi
     pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan
     spesifikasi barang yang telah disetujui.

 (6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee
     sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat
     tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada
     supplier.

 (7) Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termaasuk
     faktur dan buktibukti kepemilikan barang lainnya.

 (8) Pembayaran oleh lessor kepada supplier.

 (9) Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh
     lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang
     seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai
     serta bunganya.




                                                             7
2.2.6 Manfaat dan Keunggulan Leasing

Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau industry sewa guna
usaha/leasing antara lain :

   1.Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu
     sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang
     modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar
     sewa.

   2.Usaha leasing/sewa guna usaha           dapat   memberikan
     pembiayaan dalam waktu yang cepat.

   3.Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu
     perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal
     pengeluaran dana tunai disbanding dengan membeli secara
     tunai.

   4.Mempunyai keunggulan – keunggulan sebagai alternative
     baru bagi pembiayaan di luar system perbankan, misalnya :

    •   Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat
        dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya
        sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi
        kelayakan yang memakan waktu lama.

    •   Pengadaan kebutuhan modal alat – alat berat dan mahal
        dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap
        kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran
        cicilan berjangka panjang.


    •   Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya –
        biaya modal menjadi lebih murah dan menarik.

    •   Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan
        sederhana.



2.2.7 Tiga Bentuk Ikatan dalam Hukum Perdata

       Dalam Hukum Perdata, ada tiga bentuk ikatan yang mirip
satu sama lainnya, namun berlainan dalam hukumnya yaitu antara
sewa guna usaha/leasing, sewa beli, dan jual beli secara angsuran.
Baik perjanjian sewa beli maupun jual beli dengan angsuran
ketentuannya belum diatur dalam KUHPerdata. Maka dengan
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80
tanggal 1 Februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa
Beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran (credit sale) dan
sewa (renting).




                                                                8
•   Sewa Beli (hire purchase)

Sewa beli merupakan jual beli barang di mana penjual
melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan
setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan
pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan
yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang
tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah
harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

   •   Jual beli secara angsuran (credit sale)

       Jual beli secara angsuran adalah jual beli di mana penjual
       melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima
       pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam
       bebrapa kali angsuran atas harga barang yang telah
       disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian,
       serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual
       kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh
       penjual kepada pembeli.

Persamaan antara perjanjian leasing dengan kedua perjanjian di
atas adalah bahwa pada perjanjian leasing, lesse membayar
imbalan jasa kepada lessor dalam waktu tertentu. Sedangkan pada
perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran, pembeli
membayar angsuran kepada penjual dalam waktu tertentu sesuai
dengan perjanjian.




                                                               9
Sedangkan perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

     Perjanjian Leasing        Perjanjian Leasing Perjanjian Sewa
                               Beli dan Jual Beli secara Angsuran

1. Lessor adalah pihak yang   1. Harga pembelian barang sebagian
menyediakan dana dan          kadang – kadang dibayar oleh pembeli.
membiayai seluruh             Jadi penjual tidak membiayai seluruh
pembelian barang tersebut.    harga beli barang yang
                              bersangkutan.
2. Masa leasing biasanya
ditetapkan sesuai dengan      2. Jangka waktu tidak memperhatikan
perkiraan umur kegunaan       baik pada perkiraan umur kegunaan
barang.                       barang maupun kemampuan pembeli
                              mengangsur harga barang.
3. Pada akhir masa leasing,   3. Pada akhir masa perjanjian, hak milik
lesse dapat menggunakan       atas barang dengan sendirinya beralih
hak opsinya untuk membeli     pada pembeli. Hak milik atas barang
barang yang bersangkutan,     beralih dari penjual pada pembeli pada
sehingga hak milik atas       saat barang diserahkan oleh penjual.
barang beralih pada lesse.




                      BAB III
                 OBJEK PENELITIAN
       Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah PT
Adira Finance yang bergerak dalam sewa guna usaha / leasing
dalam bidang kendaraan / transportasi. Dibangun dengan
kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan
terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, PT
Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau
“Perusahaan”) yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah
satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek
otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva
yang dikelola. Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan
penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75,0%
kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas
ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), salah satu
bank swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek
dari Singapura. Dengan dukungan dari Bank Danamon,
Perusahaan      terus    mengembangkan      usahanya     dengan
menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai
yang tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang saham.




                                                                    10
Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola
risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih berkonsentrasi
kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
Dengan dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta
profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, Perusahaan mampu
membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun
2006. Dari jumlah pembiayaan baru tersebut, 74,5% berasal dari
sektor pembiayaan sepeda motor dan 25,0% berasal dari sektor
pembiayaan mobil. Perusahaan membiayai sedikitnya 12,2% dari
seluruh penjualan sepeda motor baru dan 3,9% dari seluruh
penjualan mobil baru di Indonesia selama tahun 2006.

       Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh tantangan
sebagai akibat dari kondisi ekonomi makro yang kurang
menguntungkan. Namun demikian, Adira Finance mampu melewati
tahun sulit tersebut dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut
dapat terwujud berkat kerjasama yang baik antar karyawan dan
perhatian penuh Perusahaan terhadap pengembangan sumber
daya manusia. Untuk menghasilkan individu terbaik, Perusahaan
telah menerapkan budaya perusahaannya melalui program
pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan,
mitra usaha dan komunitas secara umum. Keseluruhan upaya ini
menghasilkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan.
Sementara itu, belajar dari pengalaman Perusahaan dalam
melewati tahun-tahun yang sulit, Adira Finance mulai melebarkan
sayapnya dan mengembangkan strategi yang tepat, yaitu mulai
bergerak melayani konsumen yang hendak mengajukan
pembiayaan atas kepemilikan sepeda motor atau mobil dan
memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang
membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif
seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif terutama
untuk sepeda motor, sehingga menjadikan Adira Finance sebagai
salah satu pemain terbesar di sektor pembiayaan konsumen
otomotif, tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif
tertentu. Didukung dengan lebih dari 12,500 karyawan dan 245
jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di Indonesia, Adira
Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu
perusahaan pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di
Indonesia.




                                                                11
BAB IV
                     PEMBAHASAN
      Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam
bidang sewa guna usaha otomotif, Adira Finance juga mengalami
banyak hambatan dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu
kendala yang dihadapi oleh Adira Finance dalam mengadapi bisnis
sewa guna usaha adalah masalah regulasi yang belum
mengakomodasi kepentingan bisnis. Belum ada kejelasan
ketentuan pajak yang mengatur mengenai transaki sale and lease
back. Akibatnya adalah, pajak berganda yang diterima oleh para
pelaku industry sewa guna usaha ini, termasuk Adira Finance.

     Sale and lease back merupakan salah satu mekanisme
pembiayaan yang dilakukan perusahaan sewa guna usaha di mana
nasabah membeli terlebih dahulu kebutuhan barangnya untuk
kemudian dibiayai melalui perusahaan pembiayaan.

       Para pengusaha di bidang pembiayaan ini, termasuk Adira
Finance, berharap amandemen Undang – Undang No. 18/2000
tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) oleh DPR dapat
menghilangkan pajak berganda yang menekan industry leasing.
Dalam Pasal IA UU tersebut yang juga merupakan amandemen
dari UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah itu, dinyatakan
yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak
adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu
perjanjian. Selain itu, disebutkan barang kena pajak lainnya ialah
pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa
beli dan perjanjian leasing, penyerahan barang kena pajak kepada
pedagang perantara atau melalui juru lelang, dan pemakaian
sendiri dan atau pemberian Cuma – Cuma atas barang kena pajak.

      Dirjen Pajak menegaskan bahwa UU tersebut akan
diamandemen kembali mengingat masih belum sempurnanya
regulasi bagi dunia leasing. Namun, dengan adanya amandemen
UU tersebut, para pelaku bisnis pembiayaan termasuk Adira
Finance mengalami sedikit kemudahan dalam menjalankan pajak
perusahaannya.

      Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh Adira Finance
selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan
konsumen bidang otomotif, adalah Adira Finance tidak bisa serta
merta menyita kendaraan dari orang yang tidak membayar cicilam
dengan alasan telah terjadi kontrak karena dalam hukum Indonesia
yang berhak menyita adalah pengadilan.

     Namun,     sebenarnya     Adira    Finance     dapat
mengatasnamakan kebebasan berkontrak yang ia buat dengan
konsumen sehingga Adira Finance berhak menyita kendaraan.




                                                               12
Namun, kontrak atau perjanjian tersebut rupanya dibatasi oleh 3
hal yaitu kebiasaan, ketertiban umum dan undang – undang.

       Artinya, perjanjian kontrak bisa batal demi hukum jika
melanggar undang – undang seperti adanya hak menyita barang
yang dikredit jika tidak membayar angsuran dalam jangka waktu
tertentu. Karena yang berhak menyita sesuai hukum Indonesia
adalah pengadilan.

       Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh hampir kebanyakan
perusahaan leasing kendaraan termasuk Adira Finance dengan
masyarakat yang mengkredit kendaraan menggunakan klausula
baku atau perjanjian kontrak yang tidak sesuai dengan UU
Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, dibentuklah Perwakilan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di tingkat
propinsi dan Badan Pegawasan Sengketa Konsumen (BPSK) di
tingkat kabupaten/kota.

         Namun, pada kenyataannya, ada perusahaan leasing
kendaraan lain yang tidak mematuhi BPKN dan BPSK tersebut.
Dengan alas an demi keamanan perusahaan dan perjanjian
kontrak, Adira Finance dapat melakukan penyitaan kendaraan yang
sudah tidak dicicil oleh konsumennya. Apabila konsumen tersebut
merasa keberatan, dapat mengajukan sengketa tersebut ke
pengadilan dengan menempuh jalur hukum.




                                                             13
BAB V
                        PENUTUP

5.1 Kesimpulan

      Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah :

  •   Dengan semakin berkembangya dunia bisnis, maka semakin
      banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan
      semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis,
      maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang
      harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut
      mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidang
      pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan.

  •   Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga
      pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga
      pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam
      melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
      dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara
      langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap
      kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan
      barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu
      perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan
      pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie)
      bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang
      modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka
      waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati
      bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis
      lembaga     pembiayaan      karena    leasing   membiayai
      perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal.


  •   Adira Finance merupakan salah satu perusahaan leasing
      yang bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif. Terdapat
      beberapa hambatan yang dihadapi oleh Adira Finance
      dalam berkecimpung di dunia leasing. Diantaranya, regulasi
      yang belum bisa mengakomodasi transaksi dalam kegiatan
      leasing yang      mengakibatkan pajak berganda (double
      taxation). Selain itu, masalah khusus yang dihadapi oleh
      pebisnis pembiayaan otomotif adalah bahwa perusahaan
      tidak bisa serta merta menyita    endaraan karena cicilan
      atau kredit yang macet dengan alasan para konsumen
      memiliki hak perlidungan konsumen yang mengatakan
      bahwa yang berhak menyita barang atau kendaraan adalah
      pengadilan.

  •   Perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya akan
      menjadi sector bisnis yang dapat membantu masyarakat




                                                                14
luas yang masih awam dalam sisi pendanaan yang nantinya
      akan banyak menarik para pengusaha untuk masuk ke
      dalam dunia bisnis.



5.2 Saran


   1. Hendaknya pemerintah dapat mengakomodasi regulasi
      untuk seluruh transaksi perusahaan leasing dengan cara
      membentuk UU khusus dan juga mengamandemen UU
      sesuai dengan perkembangan jaman.

   2. Para perusahaan yang bergerak sebagai lessor, hendaknya
      dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada
      konsumen sehingga tidak terjadi perselisihan antara
      konsumen dan juga pihak lessor.


   3. Lessor dan lesse saling menghargai hak masing – masing
      dan menjalankan kewajiban masing – masing sesuai dengan
      perjanjian kontrak yang sudah dibuat sehingga tidak ada
      perselisihan antara pihak lessor dan pihak lesse.




                                                          15
DAFTAR PUSTAKA
Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis.
Jakarta : Rineka Cipta.

Di Akses Dari : http:// www.adira.co.id
Di Akses Dari : ....................




                                                              16

More Related Content

What's hot

Dasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesiaDasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesiaeropisah
 
Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasing
Hikmah Siti Nazwah
 
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasingPengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
cekkembali dotcom
 
Leasing.
Leasing.Leasing.
Leasing.khallad
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
Taufik Rahman
 
Pengertian leasing
Pengertian leasingPengertian leasing
Pengertian leasingArif Mulyono
 
Leasing Syariah
Leasing SyariahLeasing Syariah
Leasing Syariah
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
iqbaleeeee
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasingAgunggung
 
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...
sucimeidianapratiwi
 
Leasing Syariah
Leasing SyariahLeasing Syariah
Leasing Syariah
Syafril Djaelani,SE, MM
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Rose Meea
 
Sistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariah
Sistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariahSistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariah
Sistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariahrimapratiwi
 
Presentasi Makalah Lembaga Pembiayaan
Presentasi Makalah Lembaga PembiayaanPresentasi Makalah Lembaga Pembiayaan
Presentasi Makalah Lembaga Pembiayaan
Rizki Ogawa
 
Leasing
LeasingLeasing
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
Miftah Iqtishoduna
 
Manajemen pembiayaan bank syariah
Manajemen pembiayaan bank syariahManajemen pembiayaan bank syariah
Manajemen pembiayaan bank syariah
KSEI Iqtishoduna Pekalongan
 
Sistem pembiayaan keuangan syariah
Sistem pembiayaan keuangan syariahSistem pembiayaan keuangan syariah
Sistem pembiayaan keuangan syariah
Akadusyifa .
 
PPT Manajemen Keuangan - Leasing
PPT Manajemen Keuangan - LeasingPPT Manajemen Keuangan - Leasing
PPT Manajemen Keuangan - Leasing
Doni Ramdhani
 

What's hot (20)

Dasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesiaDasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesia
 
Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasing
 
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasingPengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
Pengertian leasing, contoh dan kegiatan leasing
 
Leasing.
Leasing.Leasing.
Leasing.
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Pengertian leasing
Pengertian leasingPengertian leasing
Pengertian leasing
 
Leasing Syariah
Leasing SyariahLeasing Syariah
Leasing Syariah
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasing
 
Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasing
 
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...
HBL 4, SUCI MEIDIANA PRATIWI, HAPZI ALI, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PERAN KEGIATA...
 
Leasing Syariah
Leasing SyariahLeasing Syariah
Leasing Syariah
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
 
Sistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariah
Sistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariahSistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariah
Sistem, jenis dan mendapatkan pembiayaan bank syariah
 
Presentasi Makalah Lembaga Pembiayaan
Presentasi Makalah Lembaga PembiayaanPresentasi Makalah Lembaga Pembiayaan
Presentasi Makalah Lembaga Pembiayaan
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
 
Manajemen pembiayaan bank syariah
Manajemen pembiayaan bank syariahManajemen pembiayaan bank syariah
Manajemen pembiayaan bank syariah
 
Sistem pembiayaan keuangan syariah
Sistem pembiayaan keuangan syariahSistem pembiayaan keuangan syariah
Sistem pembiayaan keuangan syariah
 
PPT Manajemen Keuangan - Leasing
PPT Manajemen Keuangan - LeasingPPT Manajemen Keuangan - Leasing
PPT Manajemen Keuangan - Leasing
 

Viewers also liked (10)

Pemerintah kab ngawi
Pemerintah kab ngawiPemerintah kab ngawi
Pemerintah kab ngawi
 
Msdm bab x
Msdm bab xMsdm bab x
Msdm bab x
 
Manajerial bab iii
Manajerial bab iiiManajerial bab iii
Manajerial bab iii
 
Manajerial bab vii
Manajerial bab viiManajerial bab vii
Manajerial bab vii
 
Msdm bab xi
Msdm bab xiMsdm bab xi
Msdm bab xi
 
Manajerial bab xi
Manajerial bab xiManajerial bab xi
Manajerial bab xi
 
494ba9 tata cara potongan dan setoran pajak 2010 ok
494ba9 tata cara potongan dan setoran pajak 2010 ok494ba9 tata cara potongan dan setoran pajak 2010 ok
494ba9 tata cara potongan dan setoran pajak 2010 ok
 
Manajerial bab iv, v, vi
Manajerial bab iv, v, viManajerial bab iv, v, vi
Manajerial bab iv, v, vi
 
METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI/SOSIAL
METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI/SOSIALMETODOLOGI PENELITIAN EKONOMI/SOSIAL
METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI/SOSIAL
 
Manajerial bab xii
Manajerial bab xiiManajerial bab xii
Manajerial bab xii
 

Similar to Bab i

Hukum pembiayaan makalah leasing
Hukum pembiayaan makalah leasingHukum pembiayaan makalah leasing
Hukum pembiayaan makalah leasing
andimalikfatara malik_AVR
 
Multifinance
MultifinanceMultifinance
Multifinance
mlnsaeful
 
Leasing
Leasing Leasing
Leasing
Deandra Zahra
 
LEASING (SEWA GUNA USAHA)
LEASING (SEWA GUNA USAHA)LEASING (SEWA GUNA USAHA)
LEASING (SEWA GUNA USAHA)
reidjen raden
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana
fahrunrz
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasingAgunggung
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasingAgunggung
 
Manajemen keuangan bab 19
Manajemen keuangan bab 19Manajemen keuangan bab 19
Manajemen keuangan bab 19Lia Ivvana
 
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan BankLembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Erreina Saifa
 
Lembaga Keuanagan - Leasing
Lembaga Keuanagan - LeasingLembaga Keuanagan - Leasing
Lembaga Keuanagan - Leasing
Ade Ratna
 
Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...
Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...
Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...
Rinytrianas21
 
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan PembiayaanPerusahaan Pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan
Syafril Djaelani,SE, MM
 
TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK ...
TINJAUAN SYARIAH TENTANG  PENERAPAN  AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK  ...TINJAUAN SYARIAH TENTANG  PENERAPAN  AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK  ...
TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK ...
An Nisbah
 
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
WennaSustiany
 
Penjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & Jenisnya
Penjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & JenisnyaPenjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & Jenisnya
Penjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & JenisnyaLauMullins11
 
Manajemen Dana Usaha
Manajemen Dana UsahaManajemen Dana Usaha
Manajemen Dana Usaha
Muhammad Khoirul Fuddin
 
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
Maghfira Arsyfa Ganivy
 
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...
Jihan Nabilah
 

Similar to Bab i (20)

Hukum pembiayaan makalah leasing
Hukum pembiayaan makalah leasingHukum pembiayaan makalah leasing
Hukum pembiayaan makalah leasing
 
BLK.pptx
BLK.pptxBLK.pptx
BLK.pptx
 
Multifinance
MultifinanceMultifinance
Multifinance
 
Leasing
Leasing Leasing
Leasing
 
LEASING (SEWA GUNA USAHA)
LEASING (SEWA GUNA USAHA)LEASING (SEWA GUNA USAHA)
LEASING (SEWA GUNA USAHA)
 
LEASING
LEASINGLEASING
LEASING
 
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buanaHbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana
Hbl, fahrun rizaldi, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasing
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasing
 
Manajemen keuangan bab 19
Manajemen keuangan bab 19Manajemen keuangan bab 19
Manajemen keuangan bab 19
 
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan BankLembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank
 
Lembaga Keuanagan - Leasing
Lembaga Keuanagan - LeasingLembaga Keuanagan - Leasing
Lembaga Keuanagan - Leasing
 
Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...
Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...
Hbl 4, riny triana savitri, prof. hapzi ali, moratorium hutang ( pkpu ) dan b...
 
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan PembiayaanPerusahaan Pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan
 
TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK ...
TINJAUAN SYARIAH TENTANG  PENERAPAN  AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK  ...TINJAUAN SYARIAH TENTANG  PENERAPAN  AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK  ...
TINJAUAN SYARIAH TENTANG PENERAPAN AKAD IJARAH AL MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK ...
 
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
 
Penjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & Jenisnya
Penjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & JenisnyaPenjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & Jenisnya
Penjelasan Leasing, Ciri-Ciri, & Jenisnya
 
Manajemen Dana Usaha
Manajemen Dana UsahaManajemen Dana Usaha
Manajemen Dana Usaha
 
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
 
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.dr.Hapzi Ali, CMA , Aspek Hukum Lemba...
 

More from Mamank Berbudi Santoso (20)

Kriteria Metode Ilmiah
Kriteria Metode IlmiahKriteria Metode Ilmiah
Kriteria Metode Ilmiah
 
Mphpwrpoin
MphpwrpoinMphpwrpoin
Mphpwrpoin
 
Proposal buber
Proposal buberProposal buber
Proposal buber
 
Proposal pawai dadi
Proposal pawai dadiProposal pawai dadi
Proposal pawai dadi
 
Manajerial bab ix & x
Manajerial bab ix & xManajerial bab ix & x
Manajerial bab ix & x
 
AD / ART SEMA UNSOER
AD / ART SEMA UNSOERAD / ART SEMA UNSOER
AD / ART SEMA UNSOER
 
Daftar Honorer tahun 2005 Kab. Ngawi
Daftar Honorer tahun 2005 Kab. NgawiDaftar Honorer tahun 2005 Kab. Ngawi
Daftar Honorer tahun 2005 Kab. Ngawi
 
Tugas msdm
Tugas msdmTugas msdm
Tugas msdm
 
Msdm 5
Msdm 5Msdm 5
Msdm 5
 
Manajerial bab i
Manajerial bab iManajerial bab i
Manajerial bab i
 
Manajerial pendahuluan
Manajerial pendahuluanManajerial pendahuluan
Manajerial pendahuluan
 
Presentasi msdm (lanjutan) klmpk 3
Presentasi msdm (lanjutan) klmpk 3Presentasi msdm (lanjutan) klmpk 3
Presentasi msdm (lanjutan) klmpk 3
 
Human resource management (2)
Human resource management (2)Human resource management (2)
Human resource management (2)
 
Manajerial bab viii
Manajerial bab viiiManajerial bab viii
Manajerial bab viii
 
Msdm bab xiii
Msdm bab xiiiMsdm bab xiii
Msdm bab xiii
 
Rangkuman m. operasional
Rangkuman m. operasionalRangkuman m. operasional
Rangkuman m. operasional
 
Msdm bab xii
Msdm bab xiiMsdm bab xii
Msdm bab xii
 
Msdm bab v
Msdm bab vMsdm bab v
Msdm bab v
 
Msdm bab ix
Msdm bab ixMsdm bab ix
Msdm bab ix
 
Msdm bab iv
Msdm bab ivMsdm bab iv
Msdm bab iv
 

Bab i

  • 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti harus bisa mempertahankan dirinya masing – masing. Banyak cara yang ditempuh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mempertahankan hidupnya adalah dengan menjalankan bisnis. Bisnis bisa diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba (keuntungan). Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis pun menjadi semakin marak. Dengan berkembangnya dunia bisnis ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak orang yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan nonbank. Yang membedakan lembaga pembiayaan dengan bank adalah bank mengambil dana secara lansung dari masyarakat sedangkan lembaga pembiayaan tidak mengambil dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau biasa disebut juga dengan Leasing. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan 1
  • 2. oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada. Bila dilihat dari propspek kebutuhan pembangunan, usaha leasing jelas dapat berkembang pesat dan memainkan peranan aktif sebagai lembaga keuangan baru, yang khusus bergerak dalam penyediaan barang modal, sebagai alternative sumber pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas. Potensi bisnis leasing di Indonesia sudah lama diamati oleh para penanam modal. Sebelum tahun 1980, jumlah perusahaan leasing yang beroperasi 5 buah. Kemudian melalui kampanye penggalangan usaha di bidang leasing oleh pemerintah, animo investor terus meningkat. Tahun 1988 di Jakarta saja sudah tercatat 83 buah perusahaan leasing yang sudah menjalankan operasinya, bahkan sudah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI). Beberapa perusahaan besar juga bergabung dalam Asosiasi Leasing Indonesia, seperti Adira Finance dan Adira Kredit. 1.2 Tujuan Penulisan Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta memperkenalkan kepada pembaca sekalian salah satu lembaga pebiayaan yaitu sewa guna usaha / leasing. Penulis juga membuat makalah ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. 2
  • 3. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Lembaga Pembiayaan 2.1.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tangga 20 Desember 1988, dan dijabarkan leih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 2.1.2 Bidang usaha lembaga pembiayaan Adapun bidang – bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang – bidang seperti : • Sewa guna usaha / leasing; • Modal ventura/venture capital; Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. • Perdagangan surat berharga/securities company; Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. • Anjak piutang/factoring; Adalah badan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 3
  • 4. Usaha kartu kredit/credit card; Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. • Pembiayaan konsumen/consumer finance; Adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala. 2.2 Sewa Guna Usaha (Leasing) 2.2.1 Pengertian Leasing Kata leasing berasal dari kata to lease yang berarti menyewakan. Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974, yang dimaksud dengan sewa guna usaha atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. 2.2.2 Teknik – teknik pembiayaan Leasing Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu: 1. Finance Lease Finance lease merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease. Disamping itu, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut: 1) Direct Financial Lease. Transaksi leasing dalam bentuk direct lease atau sering pula disebut true-lease atau disingkat direct lease saja merupakan suatu bentuk trnasaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan 4
  • 5. sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan. 2) Sale and Lease Back. Transaksi leasing jenis ini pada prinsipnya adalah pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut antara lessor dengan lessee yang dalam hal ini sebagai pihak yang menjual barnag untuk digunakan selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing disini bersifat refinancing. 3) Leverage Lease. Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan lessor. 4) Syndicated Lease. Adalah pembiayaan leasing yang dilakukan lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan resiko tidak bersedia atau karena suatu alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. 5) Cross Border Lease. Adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar bataas suatu Negara yaitu Negara dimana lessor berkedudukan berbeda dengan Negara lessee. 6) Vendor Program. Vendor program atau disebut juga dengan vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. 2. Operating Lease Leasing Dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dilease-kan kepada lessee. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. 5
  • 6. 2.2.3 Ciri – ciri Sewa Guna Usaha Dilihat dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha memiliki 4 (empat) ciri yaitu: a) Perjanjian antara lessor dengan pihak lessee. b) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. c) Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang (asset). d) Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut. 2.2.4 Pihak yang berkepentingan dalam Leasing Dalam usaha leasing, terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian leasing, yaitu : 1. Pihak yang disebut leasor, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari bebrapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity-holders, owner-participants atau trustters-owners. 2. Pihak yang disebut lesse, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi. 3. Pihak kreditur atau lender atau disebut juga debt-holders atas loanparticipants dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, trust, yayasan. 4. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri. 6
  • 7. 2.2.5 Mekanisme Leasing Secara garis besar mekanisme leasing dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jasa barang,. spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di- lease. (2) Lesee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syaratsyarat pokok pembiayaan leasing antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya. (3) Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. (4) Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang- kurangnya mencakup hal-hal antara lain: piihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya. (5) Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. (6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier. (7) Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termaasuk faktur dan buktibukti kepemilikan barang lainnya. (8) Pembayaran oleh lessor kepada supplier. (9) Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. 7
  • 8. 2.2.6 Manfaat dan Keunggulan Leasing Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau industry sewa guna usaha/leasing antara lain : 1.Leasing/sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. 2.Usaha leasing/sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. 3.Dengan perjanjian leasing/sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai disbanding dengan membeli secara tunai. 4.Mempunyai keunggulan – keunggulan sebagai alternative baru bagi pembiayaan di luar system perbankan, misalnya : • Proses pengadaan peralatan modal relative lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama. • Pengadaan kebutuhan modal alat – alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan cash flow-nya mengingat system pembayaran cicilan berjangka panjang. • Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya – biaya modal menjadi lebih murah dan menarik. • Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana. 2.2.7 Tiga Bentuk Ikatan dalam Hukum Perdata Dalam Hukum Perdata, ada tiga bentuk ikatan yang mirip satu sama lainnya, namun berlainan dalam hukumnya yaitu antara sewa guna usaha/leasing, sewa beli, dan jual beli secara angsuran. Baik perjanjian sewa beli maupun jual beli dengan angsuran ketentuannya belum diatur dalam KUHPerdata. Maka dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran (credit sale) dan sewa (renting). 8
  • 9. Sewa Beli (hire purchase) Sewa beli merupakan jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. • Jual beli secara angsuran (credit sale) Jual beli secara angsuran adalah jual beli di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam bebrapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Persamaan antara perjanjian leasing dengan kedua perjanjian di atas adalah bahwa pada perjanjian leasing, lesse membayar imbalan jasa kepada lessor dalam waktu tertentu. Sedangkan pada perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran, pembeli membayar angsuran kepada penjual dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. 9
  • 10. Sedangkan perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut : Perjanjian Leasing Perjanjian Leasing Perjanjian Sewa Beli dan Jual Beli secara Angsuran 1. Lessor adalah pihak yang 1. Harga pembelian barang sebagian menyediakan dana dan kadang – kadang dibayar oleh pembeli. membiayai seluruh Jadi penjual tidak membiayai seluruh pembelian barang tersebut. harga beli barang yang bersangkutan. 2. Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan 2. Jangka waktu tidak memperhatikan perkiraan umur kegunaan baik pada perkiraan umur kegunaan barang. barang maupun kemampuan pembeli mengangsur harga barang. 3. Pada akhir masa leasing, 3. Pada akhir masa perjanjian, hak milik lesse dapat menggunakan atas barang dengan sendirinya beralih hak opsinya untuk membeli pada pembeli. Hak milik atas barang barang yang bersangkutan, beralih dari penjual pada pembeli pada sehingga hak milik atas saat barang diserahkan oleh penjual. barang beralih pada lesse. BAB III OBJEK PENELITIAN Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah PT Adira Finance yang bergerak dalam sewa guna usaha / leasing dalam bidang kendaraan / transportasi. Dibangun dengan kesungguhan tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Adira Finance” atau “Perusahaan”) yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75,0% kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), salah satu bank swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek dari Singapura. Dengan dukungan dari Bank Danamon, Perusahaan terus mengembangkan usahanya dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai yang tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang saham. 10
  • 11. Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih berkonsentrasi kepada pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan dedikasi yang tinggi, Perusahaan mampu membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun 2006. Dari jumlah pembiayaan baru tersebut, 74,5% berasal dari sektor pembiayaan sepeda motor dan 25,0% berasal dari sektor pembiayaan mobil. Perusahaan membiayai sedikitnya 12,2% dari seluruh penjualan sepeda motor baru dan 3,9% dari seluruh penjualan mobil baru di Indonesia selama tahun 2006. Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh tantangan sebagai akibat dari kondisi ekonomi makro yang kurang menguntungkan. Namun demikian, Adira Finance mampu melewati tahun sulit tersebut dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut dapat terwujud berkat kerjasama yang baik antar karyawan dan perhatian penuh Perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Untuk menghasilkan individu terbaik, Perusahaan telah menerapkan budaya perusahaannya melalui program pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan, mitra usaha dan komunitas secara umum. Keseluruhan upaya ini menghasilkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan. Sementara itu, belajar dari pengalaman Perusahaan dalam melewati tahun-tahun yang sulit, Adira Finance mulai melebarkan sayapnya dan mengembangkan strategi yang tepat, yaitu mulai bergerak melayani konsumen yang hendak mengajukan pembiayaan atas kepemilikan sepeda motor atau mobil dan memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif terutama untuk sepeda motor, sehingga menjadikan Adira Finance sebagai salah satu pemain terbesar di sektor pembiayaan konsumen otomotif, tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif tertentu. Didukung dengan lebih dari 12,500 karyawan dan 245 jaringan usaha yang tersebar di banyak kota di Indonesia, Adira Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di Indonesia. 11
  • 12. BAB IV PEMBAHASAN Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang sewa guna usaha otomotif, Adira Finance juga mengalami banyak hambatan dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Adira Finance dalam mengadapi bisnis sewa guna usaha adalah masalah regulasi yang belum mengakomodasi kepentingan bisnis. Belum ada kejelasan ketentuan pajak yang mengatur mengenai transaki sale and lease back. Akibatnya adalah, pajak berganda yang diterima oleh para pelaku industry sewa guna usaha ini, termasuk Adira Finance. Sale and lease back merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang dilakukan perusahaan sewa guna usaha di mana nasabah membeli terlebih dahulu kebutuhan barangnya untuk kemudian dibiayai melalui perusahaan pembiayaan. Para pengusaha di bidang pembiayaan ini, termasuk Adira Finance, berharap amandemen Undang – Undang No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) oleh DPR dapat menghilangkan pajak berganda yang menekan industry leasing. Dalam Pasal IA UU tersebut yang juga merupakan amandemen dari UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah itu, dinyatakan yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Selain itu, disebutkan barang kena pajak lainnya ialah pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, dan pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma – Cuma atas barang kena pajak. Dirjen Pajak menegaskan bahwa UU tersebut akan diamandemen kembali mengingat masih belum sempurnanya regulasi bagi dunia leasing. Namun, dengan adanya amandemen UU tersebut, para pelaku bisnis pembiayaan termasuk Adira Finance mengalami sedikit kemudahan dalam menjalankan pajak perusahaannya. Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh Adira Finance selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen bidang otomotif, adalah Adira Finance tidak bisa serta merta menyita kendaraan dari orang yang tidak membayar cicilam dengan alasan telah terjadi kontrak karena dalam hukum Indonesia yang berhak menyita adalah pengadilan. Namun, sebenarnya Adira Finance dapat mengatasnamakan kebebasan berkontrak yang ia buat dengan konsumen sehingga Adira Finance berhak menyita kendaraan. 12
  • 13. Namun, kontrak atau perjanjian tersebut rupanya dibatasi oleh 3 hal yaitu kebiasaan, ketertiban umum dan undang – undang. Artinya, perjanjian kontrak bisa batal demi hukum jika melanggar undang – undang seperti adanya hak menyita barang yang dikredit jika tidak membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Karena yang berhak menyita sesuai hukum Indonesia adalah pengadilan. Selain itu, perjanjian yang dibuat oleh hampir kebanyakan perusahaan leasing kendaraan termasuk Adira Finance dengan masyarakat yang mengkredit kendaraan menggunakan klausula baku atau perjanjian kontrak yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, dibentuklah Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di tingkat propinsi dan Badan Pegawasan Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota. Namun, pada kenyataannya, ada perusahaan leasing kendaraan lain yang tidak mematuhi BPKN dan BPSK tersebut. Dengan alas an demi keamanan perusahaan dan perjanjian kontrak, Adira Finance dapat melakukan penyitaan kendaraan yang sudah tidak dicicil oleh konsumennya. Apabila konsumen tersebut merasa keberatan, dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan dengan menempuh jalur hukum. 13
  • 14. BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah ini adalah : • Dengan semakin berkembangya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan. • Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang – barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. • Adira Finance merupakan salah satu perusahaan leasing yang bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Adira Finance dalam berkecimpung di dunia leasing. Diantaranya, regulasi yang belum bisa mengakomodasi transaksi dalam kegiatan leasing yang mengakibatkan pajak berganda (double taxation). Selain itu, masalah khusus yang dihadapi oleh pebisnis pembiayaan otomotif adalah bahwa perusahaan tidak bisa serta merta menyita endaraan karena cicilan atau kredit yang macet dengan alasan para konsumen memiliki hak perlidungan konsumen yang mengatakan bahwa yang berhak menyita barang atau kendaraan adalah pengadilan. • Perusahaan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya akan menjadi sector bisnis yang dapat membantu masyarakat 14
  • 15. luas yang masih awam dalam sisi pendanaan yang nantinya akan banyak menarik para pengusaha untuk masuk ke dalam dunia bisnis. 5.2 Saran 1. Hendaknya pemerintah dapat mengakomodasi regulasi untuk seluruh transaksi perusahaan leasing dengan cara membentuk UU khusus dan juga mengamandemen UU sesuai dengan perkembangan jaman. 2. Para perusahaan yang bergerak sebagai lessor, hendaknya dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen sehingga tidak terjadi perselisihan antara konsumen dan juga pihak lessor. 3. Lessor dan lesse saling menghargai hak masing – masing dan menjalankan kewajiban masing – masing sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah dibuat sehingga tidak ada perselisihan antara pihak lessor dan pihak lesse. 15
  • 16. DAFTAR PUSTAKA Simatupang, Richard Burton. 2003. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta : Rineka Cipta. Di Akses Dari : http:// www.adira.co.id Di Akses Dari : .................... 16