Leasing di Indonesia adalah kegiatan penyediaan barang modal yang melibatkan lessor dan lessee, diatur oleh regulasi dari menteri keuangan. Proses leasing melibatkan berbagai pihak, termasuk supplier dan asuransi, dengan perjanjian yang menetapkan syarat-syarat dan kewajiban masing-masing. Adira Finance, sebagai contoh perusahaan leasing, menghadapi tantangan regulasi dan hak perlindungan konsumen dalam industri pembiayaan otomotif.

1. INSTITUT KOPERASI INDONESIA
LEMBAGA KEUANGAN

3. Pengertian Leasing
Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha
dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha
tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh
lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan
pembayaran secara berkala.

4. Ketentuan Leasing
Kegiatan Leasing secara remi diperbolehkan beroperasi di indonesia setelah keluar surat keputusan bersama
antara Menteri Keuangan,Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974,
Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing di
Indonesia.
Wewenang untuk memberikan usaha Leasing di keluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat keputusan
Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan
kegiatan usaha leasing di Indonesia.
Lembaga Pembiayaan Menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan
seperti :
1. Sewa guna usaha ( Leasing )
2. Modal ventura ( venture capital )
3. Anjak Piutang ( factoring )
4. Pembiayaan konsumen ( consumer finance )
5.Kartu Kredit ( credit card )
Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas, terlebih dulu harus memperoleh izin
dari Menteri Keuangan.

5. Pihak-pihak yang terlibat
1. Lessor
Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk
memperoleh barang- barang modal.
2. Lessee
Adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh
barang modal yang diinginkan.
3. Supplier
Yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian antara
lessor dan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.
4. Asuransi
Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor
dengan lessee.

6. Kegiatan Leasing
Kegiatan- kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dan
perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Dalam Surat Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991,
kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara:
• Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee (finance lease).
• Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsibagi lessee (opersting
lease).

7. Jenis-jenis Perusahaan Leasing
• Independent leasing.
Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier
atau membeli barang- barang modal dari supplier lain untuk dileasekan
• Captive lessor.
Perusahaan lease jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan
yang mereka leasekan adalah barang- barang milik mereka sendiri.
• Lease broker.
Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk
memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi dalam hal ini
lease broker hanya sebagai perantara antara pihak pihak lessor dan pihak lessee

8. Perjanjian leasing
Perjanjian yang dibuat oleh lessee dan lessor disebut “lease
agreement”, dimana di dalam perjanjian tersebut memuatkontrak kerja
bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat secara
umum memuat antara lain :
• Nama dan alamat lessee.
• Jenis barang modal yang diinginkan.
• Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan.
• Syarat- syarat pembayaran.
• Biaya- biaya yang dikenakan.
• Syarat- syarat kepemilikan atau syarat lainnya.
• Sangsi- sangsi apabila lessee ingkar janji.
• dan lain- lain

9. Biaya-biaya yang Dikeluarkan
•Biaya atministrasi yang besarnya dihitung per tahun.
•Biaya materai untuk perjanjian.
• Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan.
•Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi.

10. Lessor
SuplierLessee
1
6
9
8
7
524
3
Mekanisme Leasing

11. Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lessee kepada lessor secara umum
sebagai berikut :
• Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu
barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
• Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee. Penelitian
tersebut meliputi penelitian tentang kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan.
• Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan
informasi tentang persyaratan dan perjanjian kontrak antara lessee dengan
lessor, termasuk hak dan kewajibannya masing- masing.
• Pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan
data yang diberikan lessee.
• Penelitian dilakukan untuk mengukur kemapuan nasabah membayar dan
kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang
ada di lapangan.
Prosedur permohonan leasing

12. • Jika permohonan lessee sudah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan
pertemuan dengan pihak lessee, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain
penandatanganan surat perjanjian serta biaya- biaya yang harus dibayar oleh lessee.
• Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian
antara lessee dan lessor.
• Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang
diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier.
• Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor
lessee sebelumnya kepada pihak lessor.
• Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti
pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor.
• Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan oleh
pihak lessor atas nama lessee.

13. Sangsi- sangsi yang diberikan pihak lessor kepada pihak lessee apabila ingkar janji atau
tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah
disepakati adalah sebagai berikut :
1. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi.
2. Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis.
3. Dikenakan denda sesuai perjanjian.
4. Penyitaan barang yang dipegang oleh lessee
Sangsi- sangsi

14. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai
beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan
yang terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik
untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas.
Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Adira Finance dalam berkecimpung di dunia
leasing. Diantaranya, regulasi yang belum bisa mengakomodasitran saksi dalam kegiatan leasing yang
mengakibatkan pajak berganda (doubletaxation). Selain itu, masalah khusus yang dihadapi oleh
pebisnis pembiayaan otomotif adalah bahwa perusahaan tidak bisa serta merta menyita kendaraan
karena cicilan atau kredit yang macet dengan alasan para konsumen memiliki hak perlidungan
konsumen yang mengatakan bahwa yang berhak menyita barang atau kendaraan adalah pengadilan.
Keywords: adira finance, asuransi mobil, adira, adira kredit, mokas, Pembiayaan Mobil, adira motor,
adira dinamika multi finance, adira finance kredit motor, adira kredit motor
Contoh Perusahan Yang bergerak dalam Usaha LEASING:

15. • Suyatno ,Thomas,”Kelembagaan Perbangkan”.,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
• Kasmir,”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”,Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001.
• http://ekonomibisnis.co.id.
Daftar Pustaka

16. TERIMA KASIH