Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut merupakan resume tentang leasing yang mencakup pengertian, ciri-ciri, jenis, pihak yang terlibat, prosedur, keuntungan, dan dasar hukum leasing. Leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran.

1. 2011
TUGAS RESUME LEASING
Disusun Oleh :
1. HANA ROSMAWATI
2. IRMA IPATUL QODRI
3. LISNAWATI
4. M.IDHOM K.
5. M.ARIF
Tingkat II Akuntansi Reguler B 2011

2. 1.PENGERTIAN LEASING
Leasing atau sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang – barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu
tertentu. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan
sewa beli untuk dapat lansung digunakan berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan
atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.
Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk
digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini
mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui
leasing mereka bisa memperoleh dan untuk membiayai pembelian barang – barang modal dengan
jangka waktu pengembalian antara 3 -5 tahun atau lebih.
Pihak utama dalam leasing, menurut Ahmad Awari, ada beberapa pihak yang terlibat dala perjanjian
lease, yaitu sebagai berikut :
1. Pihak perusahaan sewa guna usaha (Lessor) adalah perusahan atau pihak yang memberikan jasa
pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal.
2. Perusahaan penyewa (Lesse) adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan
dalam bentuk barang modal dari lessor.
3. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual
kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
2.CIRI-CIRI LEASING
Ciri – ciri adalah sebagai berikut :
1. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda lease tersebut.
2. Hak milik benda lease ada pada leasor
3. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda – benda yang digunakan dalam suatu
perusahaan.
3.JENIS – JENIS LEASING
1. Finance Leasing (sewa guna usaha pembiayaan)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai
penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang
dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barng modal tersebut,
melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi
leasing.

3. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier dan kemudian
barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imblan atau jasa penggunaan barang tersebut
lesse akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang beruba uang rental untuk
jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
Jumlah rental ini secar keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor ditambah
fktor bunga serta keuntungan pihak lessor. Selanjutnya capital atau finance lease masih bias
dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. Direct finance lease
Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumny belum pernah memilike barang yang dijadikan objek lease.
Secara sederhana bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lesse dan
akan dipergunakan oleh lessee.
b. Sale and lease back
Dalam transaksi ini lesse menjual barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang
sama ini kemudian dilakukan uatu konrak leasing antara lesse dengan lessor. Dengan
memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan direct
finance lease. Di sini lesse memerlukan cash yng bisa dipergunakan untuk tambahan modal kerja
atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan sistem saale and lease back
memungkinkan lessor memberikan dana untuk keperluan pa saja kepada kliennya dan tentu saja
dana yang dibutuhkana sesuai dengan nilai objek barang lease.
2. Operating lease (sewa menyewa biasa)
Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya
disewagunakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh
pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini
disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang
modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.
Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya – biaya
pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang
bersangkutan.
3. Sales – Typed Lease (sewa guna usaha penjualan)
Suatu transaksi sewa guna usaha, dimana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai
perusahaan sewa guna usaha sehingga jumlah traksaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan
oleh produsen atau pabrikan.
4. Leveraged Lease
Suatu transaksi sewa guna usaha, selain melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan bank atau
kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi.
5. Cross Border Lease
Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas
suatu negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse yang dilakukan dengan melewati batas suatu
negara. Dengan demikian antara lessor dan lesse terletak pada dua negara berbeda.

4. 4.PENGGOLONGAN PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA (Leasing)
1. Independent Leasing Company
Perusahaan sewa guna usaha merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan
suatu produsen barang modal sehingga dalam pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh
independent leasing company ini dapat beragam ( tidak terfokus kepada satu merek barang modal,
tetapi dapat terdiri dari berbagai merek maupun jenisnya).
2. Non Independent Leasing Company
Perusahaan sewa guna usaha ini merupakan suatu perusahaan yang mempunyai hubungan
langsung dengan produsen barang modal, dimana pendirian perusahaan sewa guna usaha untuk
meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh produsen yang bersangkutan.
3. Captive lessor
Sering juga disebut two party lessor yang melibat dua pihak.
4. Lease broker atau packager
Berfungsi mempertemukan calon lesse dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal
dengan cara leasing tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani
transaksi leasing untuk atas namanya.
5.PROSEDUR MEKANISME LEASING
Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang
secara garis besar dapat diuraikan sebaga berikut :
1. Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga
dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan.
2. Setelah lesse mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai
dokumen lengkap.
3. Lessor mengevakuasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan
syarat dan kondisi yang disetujui lesse (lama kontrak pembayaran sew lease), setelah ini maka
kontrak lease dapat ditandatangani.
4. Pada yang sama, lesse dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease
dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease.
Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak pembelian
peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
5. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lesse. Untuk mempertahankan dan
memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual.
6. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier.
7. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lesse), bukti pemilikan dan pemindahan
pemilikan kepada supplier.
8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
9. Lesse membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah
dditentukan dalam kontrak lease.

5. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut lease agrement, dimana didalam
perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat
secara umum memuat antara lain:
1. Nama dan alamat lease
2. Jenis barang modal yang diinginkan
3. Jenis atau jumlah barang yang dileasekan
4. Syarat – syarat pembayaran
5. Syarat kepemilikan atau syarat lainnya
6. Biaya – biaya yang dikenakan
7. Sangsi – sangsi apabila lesse ingkar janji
Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon (Lessee) akan
dikenakan berbagai macam biaya yang dibebankan terhadap lesse tidaklah sama.
6.KEUNTUNGAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan
pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak
lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan – perusahaan,
maka leasing didukung oleh keuntungan – keuntungan sebagai berikut :
1. Fleksibel.
2. Tidak diperlukan jaminan.
3. Capital saving.
4. Cepat dalam pelayanan.
5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional.
6. Sebagai pelindung terhadap inflasi.
7. Adanya hak opsi bagi lesse pada akhir mas lease.
8. Adanya kepastian hukum.
9. Terkadang leasing merupakan satu – satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu
perusahaan.
7.DASAR HUKUM LEASING
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian
No. Kep. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang
“Perijinan Usaha leasing”.
Untuk mendukung perkembangan usaha ini Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK
No 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak paenjualan dan
besarnya bea meterai terhadap usaha leasing.
Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang
melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20, 1988 dengan Keputusan Menteri

6. Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dengan jumlah modal disetor atau
simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut:
1. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp. 3 milyar
2. Perusahaan patungan Indonesia- asing sebesar Rp. 10 milyar
3. Koperasi sebesar Rp. 3 milyar.
8.PERMODALAN LEASING
Sesuai dengan PMK No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2009 tentang Perusahaan
Pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian
perusahaan pembiayaan adalah:
1. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.100
milyar
2. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp.50 m ilyar
Perbandingan Leasing dengan Kredit Bank
Jika dibandingkan dengan kredit perbankan, pembiayaan leasing mempunyai beberapa
keunggulan secara ekonomi diantaranya:
a. Pembiayaan penuh 100% tanpa uang uka
b. Persyaratan relatif tidak ketat
c. Pembayaran angsuran relatif fleksibel
d. Tidak harus dicantumkan dalam neraca (off balance sheet)
e. Terlindung dari resiko keusangan
f. Tingkat keamanan pembiayaan terjamin
g. Tidak perlu menyediakan jaminan (collateral)
h. Asset yang diperoleh melalui leasing merupakan jaminan bagi lessor mengingat status
kepemilikan barang modal objek leasing berada pada lessor.
Contoh Kasus:
Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan
Kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi makro seperti naiknya harga BBM, tingginya harga bahan pokok, sehingga menurunnya daya
bayar konsumen, tetapi juga dipengaruhi oleh antara lain:

7. 1. Masyarakat (konsumen) belum memahami transaksi pembiayaan konsumen dengan benar.
2. Lemahnya penerapan prinsip mengenal nasabah.
Ketidakpahaman masyarakat dalam transaksi pembiayaan konsumen, sering kali
menyebabkan perusahaan pembiayaan terjebak oleh kredit macet. Seperti yang diberitakan oleh
Liputan6.com, Bekasi dan InfoBank No. 319 Oktober 2005, diperkirakan 2.000 nasabah Amanah
Motor, Bekasi, di antaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi dan pejabat
pemerintahan di kota Bekasi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pemimpin Amanah Motor,
Muhammad Wana.
Caranya, dengan memberikan tawaran yang menggiurkan cukup dengan membayar 50% dari
total harga, konsumen bisa langsung membawa kendaraan. Sedangkan, sisanya dibayarkan dua atau
tiga tahun kemudian. Nasabah juga tidak dikenakan bunga sama sekali.
Kenyataannya tidak demikian, uang muka tersebut digunakan untuk membayar DP (down
payment) kepada pihak perusahaan pembiayaan, itu pun diperkirakan hanya 10% dari uang muka
yang dibayar oleh nasabah. Nasabah baru menyadari tertipu setelah sepeda motor atau mobilnya
diambil paksa oleh perusahaan pembiayaan karena dianggap tidak lagi mengangsur.
Untung saja, Polres Bekasi cepat bertindak, pemimpin Amanah Motor pun ditangkap dan
ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja, bagi perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance
company) tidak semudah membalikkan tangan mengambil kendaraan di konsumen yang merasa
tertipu oleh Amanah motor (dealer).
Di zaman reformasi ini, yang sangat tidak dibenarkan melakukan tindakan represif dalam
menyelesaikan masalah dengan konsumen (debitur), yang berakibat kredit macet. Meskipun bagi
perusahaan pembiayaan kasus seperti ini bukan kasus yang baru, banyak kasus yang serupa tapi tak
sama, yang mengakibatkan kredit macet di perusahaan pembiayaan.
Sebenarnya pada transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (motor, mobil)
melibatkan tiga pihak, yaitu pihak kreditur/perseroan/ si berpiutang selaku badan usaha yang
melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen (motor mobil) dengan sistem
pembayaran atau angsuran atau berkala. Debitur/peminjam/nasabah si berutang selaku orang yang
menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Dealer/showroom
adalah perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor, mobil) dalam rangka
pembiayaan konsumen.
Pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat memperoleh nasabah dengan dua cara yaitu
cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tidak langsung adalah perusahaan pembiayaan
memperoleh nasabah dari pihak dealer. Ini biasanya, karena konsumen yang berkeinginan membeli

8. kendaraan secara kredit tidak langsung mengajukan permohonannya kepada pihak perusahaan,
melainkan melalui media dealer. Sedangkan cara langsung adalah pihak perusahaan memperoleh
nasabahnya tanpa media dealer. Namun, dari kedua cara tersebut di atas, pihak
perusahaan/perseroan memperoleh nasabah sangat bergantung kepada cara pertama.
Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak dealer.
Bahkan karena persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan pembiayaan konsumen, banyak
perusahaan pembiayaan yang mengadakan kerjasama dengan pihakpihak dealer, dengan
mengadakan program yang menarik, seperti pemberian insentif bahkan ada yang berani memberikan
insentif dimuka kepada pihak dealer dan lain-lain.
Sedangkan perusahaan memperoleh langsung nasabah tanpa media dealer jumlahnya
sangatlah relatif kecil. Biasanya konsumen yang mengajukan langsung kepada pihak perusahaan,
sudah menjadi nasabah sebelumnya. Dalam istilah di lingkungan perusahaan pembiayaan konsumen
disebutnya RO (repeat order). Cara tidak langsung inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh dealer
"nakal" untuk melakukan penipuan terhadap konsumen yang imbasnya kredit macet bagi perusahaan
pembiayaan konsumen.
Selain itu pihak konsumen kurang memahami bahwa hubungan antara dirinya dengan pihak
dealer hanyalah hubungan jual beli bersyarat, yaitu pihak dealer selaku penjual yang menjual
barangnya kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh
pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
Sedangkan hubungan pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan terjadi
dikarenakan adanya undang-undang yang dibuat oleh pihak perusahaan dan pihak konsumen yang
dituangkan dalam surat perjanjian utang-piutang, yakni perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara
penyerahan hak milik secara fiducia. Sementara hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan dan
dealer, tidak memiliki hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan konsumen
hanya sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam
perjanjian jual beli antara pihak dealer dan pihak konsumen. Ini penting diketahui oleh pihak konsumen,
sebab sering kali pada kasus seperti di atas, yang banyak dirugikan adalah pihak konsumen
(masyarakat) dan juga perusahaan pembiayaan konsumen.
Tidak dilakukan metode analisis yang komprehensif dalam pemberian kredit, penyebab kredit
macet di perusahaan pembiayaan. Standar yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen
dalam mengenal calon nasabahnya, tidak semendetail bank, kalaupun digunakan hanyalah metode
analisis 5 C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition. Itu pun minus C keempat yakni
collateral, karena perusahaan pembiayaan konsumen tidak berorientasi pada jaminan.

9. Sebenarnya hal ini bukan tidak disadari oleh para pelaku usaha di bidang ini, namun inilah
yang menjadi ciri khas dari perusahaan pembiayaan konsumen yakni kecepatan dalam pelayanan,
proses yang sederhana, mudah, dan cepat. Maka, tak heran ada perusahaan pembiayaan langsung
kirim barang ke konsumen, tanpa melalui survei, meskipun dengan risiko bisnis yang besar, yaitu kredit
macet.
Juga, kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen, karena adanya kecurangan orang
dalam (insider fraud). Kecurangannya, yaitu berkolusi dengan pihak dealer "nakal". Surveyor (account
officer) yang curang, tidak bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), antara lain: tidak
melakukan kunjungan ke tempat calon konsumen (plant visit), memanipulasi data calon konsumen,
tidak memastikan keberadaan debitur dengan baik, menirukan tanda tangan konsumen di akta
perjanjiaan.
Bahkan kecurangan yang dilakukan oleh surveyor bisa mengakibatkan perjanjian kredit antara
pihak perusahaan dan konsumen menjadi tidak sah, yang merugikan pihak perusahaan jika di
kemudian hari timbul suatu masalah (sengketa), karena hakim akan membatalkan atau menyatakan
perjanjian itu batal yang berakibat kredit macet. Begitupula, pada kasus Amanah Motor, Bekasi, tidak
terlepas dari kecurangan orang dalam, seperti dugaan yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian
Resort Metropolitan Bekasi akan keterlibatan karyawan perusahaan pembiayaan.
Prosedur Permohonan leasing
Setiap permohonanan yang ditunjukkan oleh pihak lease haruslah pada pihak lessor, baik
secara lisan maupun secara tertulis kemudian pada pihak lessor akan dipelajari secara seksama
sehingga pada akhirnya tidak akan merugikan pihak lessor akibat terjadi kesalahan analisis.
Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lesee kepada lesor secara umum adalah sebagai
berikut::
1. Pihak lesse mengajukan surat permohonan untuk memperoleh fasilitas barang modal baik lisan
maupun secara tertulis kepada pihak lessor
2. Pihak lesse akan menganalisis maksud dan tujuan permohonan lessee
Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan,jika masih ada dokumen atau
informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.
Kelengkapan dokumen tersebut antara lain :
a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing, yang berisi antara lain maksud
dan tujuan mengajukan leasing serta cara pembayaran.

10. b. Akte pendirian perusahaan jika lesse berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yayasan.
c. KTP dan kartu keluarga jika lessee berbentuk perseorangan
d. Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terahkir jika lessee berbentuk PT.
e. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lessee berbentuk perseorangan
f. NPWP (nomor pkok wajib pajak) baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan
3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang
persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan lessor, termasuk hak dan
kewajibannya masing – masing
4. Pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan
lessee dengan cara :
a. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lessee membayar kembali.
Penelitian ini dapat dilakukan dengan S,C yaitu : character, capacity, capital, condition,dan
collateral.
b. Meneliti langsung ke lokasi berada (on the spot)
c. Meneliti langsung di mana pihak lesse mempunyai hubungan
5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk
membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil
penelitian dapatlah ditarik kesimpulan yaitu :
a. Menolak permohonan lessee dengan alasan tertentu
b. Masih mempertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonana belum dapat diproses
sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan :
c. Menerima permohonan lessee karena telah sesuai dengan keinginan lessor.
6. Jika permohonan surat perjanjian serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh lesse
7. Pihak lesse membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lesse
dengan lessor
8. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada pihak supplier sesuai dengan barang yang diinginkan
lesse dan membayar sesuai dengan pihak supplier.
9. Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lessee
sebelummnya kepada pihak lessor
10. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang
telah dilakukan oleh lessor.
11. Pihak lessoor juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan oleh pihak lessor
atas nama lessee

11. Kesimpulan
Dewasa ini, instrument – instrument perusahaan banyak memberikan berbagai pelayanan
khususnya perusahaan yang bersifat multifinance, dimana saham dan kepemilikan perusahaan itu
telah go public. Perusahaan Multifinance merupakan salah satu wadah dimana instrument sewa guna
usaha (leasing) berkembang saat ini. Ini terlihat pada pangadaan kontrak perusahaan, dimana
perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam
pasar multifinance ini. Saat ini, leasing merupakan salah satu cara perusahaan mendapatkan asset
tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan Leasing
yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran
resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.

12. ______________________________________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad.Haris.2010.“Makalah Leasing Franchise”.http://harisahmad.blogspot.com.
Dahlan. 2004.Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Empat.Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Docstoc.____.“Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Consumer
Financing”.http://www.docstoc.com.
ekonomibisnis.“Ekonomi Bisnis”.http://ekonomibisnis.co.id.
kasmir. S.E.2008 Bank dan lembaga keuangan lainnya, PT.RAJAGRFINDO PERSADA.rajawali pers
:jakarta