1. MEMORANDUM
Kepada : HALIMIN
Dari : TRI FEBRIANTORO
Perihal : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN
KREDITUR PERJANJIAN MEMBUKA KREDIT
TERHADAP PT BANK BCA CABANG LAMPUNG
DALAM HAL MENGAMBIL-ALIH JAMINAN
PERJANJIAN KREDITUR SECARA SEPIHAK
Tanggal : 12 OKTOBER 2009

2. PARA PIHAK
Pihak Pertama
Nama : Halimin
Kedudukan : Debitur
Pihak Kedua
Nama : Bank BCA Cabang Lampung
Kedudukan : Kreditur
Pihak Ketiga
Nama : Bank BCA Pusat Jakarta
Kedudukan : Kantor Pusat Bank BCA Cabang Lampung

3. KASUS POSISI ( BRIEF CASE )
Halimin pada tahun 2009 mendapat kredit Rp 250 juta dari Bank BCA Cabang
Lampung berdasarkan Perjanjian Membuka Kreadit (PMK) No.5596/BL untuk jangka
waktu 12 bulan. Sebagai jaminan hutangnya,Halimin mengagunkan ruko yang terletak
di.Jl.Baru Blok B7 Metro Lampung. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
PMK dan perjanjian jaminan,Halimin juga telah menandatangani Surat kuasa di hadapan
notaries yang isinya memberi kuasa kepada Bank BCA Cabang Lampung untuk
mengoperkan,mengalihkan, menjual ruko tersebut kepada siapapun, termasuk menjual
kepada diri sendiri, jika Halimin ingkar janji membayar hutangnya.
Ternyata pada tanggal jatuh tempo, Halimin gagal bayar, baik hutang pokok
maupun bunganya, sekalipun sudah diperingati berkali-kali oleh Bank BCA Cabang
Lampung tersebut. Walapun tanpa mendapat mandate khusus dari Kantor Pusat Bank
BCA si Jakarta,kepala Bank BCA Cabang Lampung mengirimkan karyawannya yang
didampingi dua anggota brimop bersenjata, mendatangi Halimin, untuk mengambil alih
ruko milik Halimin yang menjadi jaminan tersebut. Halimin disuruh segera
mengkosongkan dan menyerahkan kunci ruko tersebut kepada Bank BCA Cabang
lampung. Halimin telah brusaha mempertahankan rukonya dan meminta agar masalah ini
diselesaikam sesuai mekanisme hikim yang berlaku. Tapi kedua anggota Brimop ini
menyatakan masalah ini adalah hak Bank BCA. Halimin juga tidak kuat menghadapi
intimidasi dari karyawan yang dikawal brimop tersebut dan akhirnya menyerahkan kunci
rukonya itu. Belakangan diketahui Halimin bahwa rukonya dijadikan kantor Cabang
Pembantu oleh Bank BCA Cabang Lampung.
Halimin merasa dirugikan karena dia menganggap tindakan penyitaan PT Bank
Cabang Lampung tidak diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.Untuk itu
Halimin kemudian meminta pendapat hokum kepada saya untuk memberikan solusi bagi
masalah tersebut diatas.

4. MASALAH HUKUM (LEGAL ISSUES)
1. Apakah Pimpinan PT Bank BCA Cabang Lampung merupakan legitima persona
standi in judicio sehingga dapat mengesekusi jaminan tanpa harus mendapat surat
kuasa khusus dari Direktur Utama PT Bank BCA Pusat ?
2. Apakah sah secara hukum tindakan Bank BCA Lampung yang mengambil-alih
ruko tersebut untuk dimiliki sendiri ?
3. Apakah kreditur dibolehkan memperjanjikan untuk menjadikan milik sendiri
barang jaminan (agunan) dalam suatu PMK ?
RINGKASAN JAWABAN ( SHORT ANSWER )
1. Iya karena dia pihak dari perjanjian,dan punya wewenang membela haknya
2. Tidak sah,karena ada prosedur hukum yang seharusnya
3. Tidak boleh,karena bertentangan dengan Undang-Undang

5. AUDIT HUKUM ( LEGAL AUDIT )
1. Apakah Pimpinan PT Bank BCA Cabang Lampung merupakan legitima
persona standi in judicio sehingga dapat mengesekusi jaminan tanpa harus
mendapat surat kuasa khusus dari Direktur Utama PT Bank BCA Pusat ?
A.Hukum Acara Perdata
Legitima persona standi in judicio
Pada asasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau
ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik
selaku penggugat maupun selaku tergugat.
Pengertian asas diatas dipergunakan untuk dapat megkulifikasikan,apakah PT Bank BCA
Cabang Lampung merupakan Legitima persona standi in judicio atau tidak.
B.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
1.Pasal 1320
“ Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)
3. suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)
4. suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)”
Pasal ini relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum bahwa PT Bank BCA Cabang Lampung
merupakan pihak yang sah atau tidak, yang dapat menilai bahwa PT Bank BCA Cabang
Lampung merupakan Legitima persona standi in judicio atau bukan.

6. 2.Pasal 1338
“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang
ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Pasal ini relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum bahwa PT Bank BCA Cabang
Lampung punya wewenang atau tidak sebagai pihak dalam perjanjian.
2. Apakah sah secara hukum tindakan Bank BCA Lampung yang mengambil-
alih ruko tersebut untuk dimiliki sendiri ?
A.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 HAK
TANGGUNGAN
1.Pasal 6
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Ketentuan dalam pasal ini dapat menjelaskan dan dasar hukum sah atau tidaknya
tindakan PT Bank BCA Cabang Lampung dalam mengambil-alih ruko Halimin.
2.Pasal 20
“ (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan
umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak

7. mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.
(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak
Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/
atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan
keberatan.
(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang
bertentangan dengan ketentuan
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin
dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.”
Pasal ini relevan untuk dipergunakan sebagai dasar hukum sah atau tidaknya secara
hukum cara tindakan PT Bank BCA Cabang Lampung yang mengambil-alih ruko
Halimin.
3.Pasal 21
“ Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan
tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-
Undang ini.”
Pasal ini relevan untuk dipergunakan sebagai dasar hukum untuk memperkuat sah atau
tidaknya secara hukum tindakan PT Bank BCA Cabang Lampung yang mengambil-alih
ruko Halimin

8. 3. Apakah kreditur dibolehkan memperjanjikan untuk menjadikan milik
sendiri barang jaminan (agunan) dalam suatu PMK ?
A.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 HAK
TANGGUNGAN
1.Pasal 12
“ Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk
memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”
Pasal ini relevan sebagai dasar hukum diperbolehkannya atau tidak memperjanjikan
untuk menjadikan milik sendiri barang jaminan.
PENDAPAT HUKUM ( LEGAL OPINION )
1. Apakah Pimpinan PT Bank BCA Cabang Lampung merupakan legitima
persona standi in judicio sehingga dapat mengesekusi jaminan tanpa harus
mendapat surat kuasa khusus dari Direktur Utama PT Bank BCA Pusat ?
Untuk memberikan jawaban atas permasalahan ini,terlebih dahulu harus
memahami apa yang dimaksud legitima persona standi in judicio. Berdasarkan dari HIR,
legitima persona standi in judicio merupakan suatu asas di dalam HIR,yang mempunyai
arti sebagai berikut :
setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin
mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik
selaku penggugat maupun selaku tergugat.
Dari pengertian asas itu,dapat dipaham bagaimana kualifikasi yang merupakan
legitima persona standi in judicio. Dan dilihat dari perjanjian antara PT Bank BCA
Cabang Lampung dengan Halimin, yang telah sah dari persyaratan yang ada di pasal
1320 KUHPer,yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi memang PT Bank

9. BCA Cabang lampung,mempunyai hak untuk menuntut haknya,dan dia berwenang untuk
bertindak selaku pihak, karena PT Bank BCA Cabang Lampung merupakan pihak yang
sah dalam perjanjian tersebut.Dan kenapa dia bertindak tanpa surat kuasa khusus dari
Direktur utama,karena berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda,yang artinya perjanjian
yang sudah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
yang menyelenggarakan,yang didasari hukum dari pasal 1338 KUHper. Jadi berdasarkan
asas itu,PT Bank BCA Cabang Lampung memang bisa bertindak sendiri tanpa surat
kuasa khusus,karena dia pihak yang menjadikan Undang-Undang dari perjanjian
tersebut,walau hanya kantor cabang,tetapi permasalah dari perjanjian tersebut memang
wewenang PT Bank BCA Cabang Lampung.
Jadi berdasarkan uraian diatas, menjelaskan bahwa PT Bank BCA Cabang
Lampung merupakan legitima persona standi in judicio,dan dapat dibenarkan bahwa
dapat mengeksekusi jaminan tanpa harus mendapat surat kuasa khusus dari Direktur
Utama PT Bank BCA Pusat.
2. Apakah sah secara hukum tindakan Bank BCA Lampung yang mengambil-
alih ruko tersebut untuk dimiliki sendiri ?
Dalam hal ini diuraikan terlebih dahulu bagaimana aturan-aturan dari jaminan yang
akan diambil-alih,dalam permasalan ini jaminan merupakan hak tanggungan,yang
memiliki defenisi hak tanggungan adalah pada penguasaan hak atas tanah. Berbicara mengenai
hak tanggungan ada beberapa asas dari hak tanggungan yang perlu dipahami, dimana asas
tersebut yang membedakan hak tanggungan dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang yang
lain.
Asas jaminan-jaminan tersebut adalah : Hak tanggungan memberikan kedudukan yang
diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan; Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi;
Hak tanggungan hanya dapat dibedakan pada hak atas tanah yang telah ada; Hak tanggungan
dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah
tersebut; Hak tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah
yang baru akan ada di kemudian hari; Hak tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang
baru akan ada; Hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang; Hak tanggungan wajib

10. didaftarkan. Jadi Penguasaan hak atas tanah merupakan wewenang untuk menguasai hak atas
tanah. Setiap hak atas tanah pada dasarnya tidak dapat dijadikan jaminan utang, tetapi hak atas
tanah yang dapat dijadikan jaminan utang harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : Dapat
dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang; Termasuk hak yang didaftar dalam
daftar umum, karena harus memenuhi syarat publisitas; Mempunyai sifat yang dapat dipindah
tangankan, karena apabila debitur cedera janji benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual di
muka umum; Memerlukan penunjukan dengan undang-undang.
Dan berdasarkan pasal 6 dan pasal 20 UU No 4 Tahun 1996,yang berisi ketentuan
dan prosedur eksekusi jaminan hak tanggungan, selanjutnya mengatur bahwa apabila
debitur wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dengan prosedur
m Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum yang tetap.
b Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani
dengan Hak tanggungan.
d Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang
hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah
tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dan
semua beban, kepada pembeli lelang.
Jadi berdasarkan uraian bagaimana jaminannya dan ketentuan hukumnya, tidaklah sah
secara hukum tindakan Bank BCA Lampung yang mengambil-alih ruko tersebut untuk
dimiliki sendiri,karena tidak sesuainya tindakan dari PT BCA Cabang lampung yang
mengambil-alih dengan tindakan sendiri dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
prosedur hukum seharusnya,sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 20 UU No
4 Tahun 1996.

11. 3. Apakah kreditur dibolehkan memperjanjikan untuk menjadikan milik
sendiri barang jaminan (agunan) dalam suatu PMK ?
Dalam menjawab permasalahan ini mendasar pada aturan hukumnya. Dapat dilihat
dari dasar hukum yang ada pada UU No 4 Tahun 1996,yang terdapat di pasal 12 yang
berbunyi sebagai berikut yaitu:
“ Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk
memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”
Jadi berdasarkan pasal itu yang sudah jelas mengacu bahwa kreditur tidak
diperbolehkan memperjanjikan untuk menjadikan milik sendiri barang jaminan (agunan)
dalam suatu PMK,karena dapat membuat perjanjian batal demi hukum.

12. KESIMPULAN
1. Pimpinan PT Bank BCA Cabang Lampung memang merupakan legitima
persona standi in judicio sehingga dapat mengesekusi jaminan tanpa harus
mendapat surat kuasa khusus dari Direktur Utama PT Bank BCA Pusat, karena
dia telah sah dari persyaratan yang ada di pasal 1320 KUHPer,yang merupakan
syarat sahnya suatu perjanjian,dengan sah sebagai pihak dia punya wewenag
bertindak selaku pihak dan juga berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, jadi
berdasarkan asas itu,PT Bank BCA Cabang Lampung memang bisa bertindak
sendiri tanpa surat kuasa khusus,karena dia pihak yang menjadikan Undang-
Undang dari perjanjian tersebut.
2. Tindakan Bank BCA Lampung yang mengambil-alih ruko tersebut untuk dimiliki
sendiri tidak sah secara hukum, karena tidak sesuainya tindakan dari PT BCA
Cabang lampung yang mengambil-alih dengan tindakan sendiri dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan prosedur hukum seharusnya,sebagaimana yang diatur
dalam pasal 6 dan pasal 20 UU No 4 Tahun 1996.
3. Tidak diperbolehkannya kreditur memperjanjikan untuk menjadikan milik
sendiri barang jaminan (agunan) dalam suatu PMK,karena bertentangan dengan
pasal 12 UU No 4 Tahun 1996,yang mengatur kreditur tidak diperbolehkan
memperjanjikan untuk menjadikan milik sendiri barang jaminan (agunan) dalam
suatu PMK,karena dapat membuat perjanjian batal demi hukum.

13. SARAN-SARAN/REKOMENDASI
LITIGASI
-Perdata
. Dalam kasus ini dapat dislesaikan melalui pengadilan perdata,karena perkara atau
sengketa, pertentangan dan perbedaan yang timbul dalam hubungan dengan
perjanjian membuka kredit dan perbuatan hukum yang harus diselesaikan didepan
pengadilan.
-keuntungan dapat memdapatkan hak atas pelanggaran dari perjanjian,atas tindakan
melanggar perjanjian
-Kerugian penyelesaian suatu perkara demikian sulit, rumit dan berbelit-belit,menghabiskan
biaya dan bisa kalah dalam kasus dan kehilangan semua hak
-Pidana
Dalam kasus ini dapat dislesaikan melalui pengadilan pidana,karena perkara atau
sengketa perbuatan tidak menyenangkan, pertentangan dan perbedaan yang
timbul dalam hubungan dengan perjanjian membuka kredit dan perbuatan hukum
yang harus diselesaikan didepan pengadilan
-Keuntungan membela hak atas perbuatan tidak menyenangkan dan membuat mereka
jera.
-Kerugian bisa saja tuntutan tidak diterima dan mereka terbebas begitu saja
NON LITIGASI
-Arbritrase
Kasus ini dapat Penyelesaian diluar pengadilan adalah setiap perkara atau
sengketa, pertentangan dan perbedaan yang timbul dalam hubungan dengan
kegiatan bisnis dan perbuatan hukum yang harus diselesaikan didepan lembaga
hukum diluar pengadilan seperti

14. –DI Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Panitia Ad Hoc Arbitrase;
-Mediasi
Dalam kasus ini dapan juga Penyelesaian diluar pengadilan adalah setiap perkara atau
sengketa, pertentangan dan perbedaan yang timbul dalam hubungan dengan
kegiatan bisnis dan perbuatan hukum yang harus diselesaikan didepan lembaga
hukum diluar pengadilan yaitu; Mediasi/Negosiasi melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa( perdamaian )
-Keuntungannya
-Mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara
yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding,
sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara,dan dengan itu
penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat.
-Kerugiannya
Apa bila tidak mencapai titik sepakat untuk perdamaian,maka masalah tidak
terselesaikan.

15. TAKE HOME
PLKH-LEGAL DRAFTING
DI BUAT OLEH :
TRI FEBRIANTORO
2007-050-112
SEKSI B