2. • Memahami tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PBJ melalui
swakelola
• Memahami Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
• Memahami Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam
pelaksanaan swakelola
• Memahami Pengawasan dan Pertanggungjawaban pada
pelaksanaan swakelola
Tujuan Pelatihan
2
Tujuan Umum
Tujuan Khusus
Memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa
melalui swakelola
3. 3
⃝ Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PBJ melalui
swakelola
⃝ Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
⃝ Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam pelaksanaan
swakelola
⃝ Pengawasan dan Pertanggungjawaban pada pelaksanaan
swakelola
4. Kegiatan Swakelola
4
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Pengawasan
& Pelaporan
Pertanggung
jawaban
• Penetapan
tipe
• Penyusunan
Spek/KAK
• Penyusunan
RAB
•Penetapan
sasaran
•Penyelenggar-
aan swakelola
•Rencana
Kegiatan
•Jadwal
Pelaksanaan
•RAB
•Pelaksanaan
Rencana Kerja
•Pengadaan
Bahan,
Peralatan,Jasa
Lainnya,
Tenaga Ahli,dll
•Pembayaran
• Pegawasan &
Pengendalian
• Pelaporan
Kemajuan
• Pelaporan
Realisasi
Pekerjaan
• Penyera-
han hasil
peker-
jaan
T a h a p a n S w a k e l o l a
5. 5
⃝ Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PBJ melalui swakelola
⃝ Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
⃝ Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam pelaksanaan
swakelola
⃝ Pengawasan dan Pertanggungjawaban pada pelaksanaan
swakelola
6. Pelaksanaan Swakelola
Berdasarkan Tipe Swakelola
6
Tipe I
Direncanakan,
dilaksanakan
dan diawasi
oleh K/L/PD
Penanggung
Jawab
Anggaran
Tipe II
Direncanakan
dan diawasi
oleh K/L
Penanggung
Jawab
Anggaran dan
dilaksanakan
oleh K/L/PD
Pelaksana
Swakelola
Tipe III
Direncanakan
dan diawasi
oleh K/L/PD
Penanggung
Jawab
Anggaran dan
dilaksanakan
oleh
Organisasi
Kemasyara-
katan
Tipe IV
Direncanakan
sendiri oleh K/L/PD
Penanggung Jawab
dan/atau
berdasarkan
usulan Kelompok
Masyarakat dan
dilaksanakan serta
diawasi oleh
Kelompok
Masyarakat
Pasal 47 ayat 1 - 4
7. Penetapan Penyelenggara Swakelola
7
Tipe
Swakelola
Penetapan
Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana
Tipe I PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran
Tipe II
PA/KPA
Penanggung Jawab Anggaran
Pimpinan K/L/PD
Pelaksana Swakelola
Tipe III
Penanggung Jawab
Organisasi Masyarakat
Tipe IV Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat
Pasal 23 ayat 3
8. Pelaksanaan Swakelola Tipe I
8
a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana
c. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres
Pasal 47 ayat 1
PA/KPA
UKPBJ/PP
PENYELENGGARA
SWAKELOLA :
- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana
- Tim Pengawas
PPK
Ditetapkan oleh
PA/KPA
9. Pelaksanaan Swakelola Tipe II
9
Pasal 47 ayat 2
Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia,
pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres
PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran
PENYELENGGARA
SWAKELOLA :
- Tim Persiapan
- Tim Pengawas
Ditetapkan oleh
PA/KPA
K/L/PD
Pelaksana Swakelola
TIM
PELAKSANA
KONTRAK
SWAKELOLA
KESEPAKATAN
KERJASAMA
UKPBJ/
PP
PPK
10. Pelaksanaan Swakelola Tipe III
10
Pasal 47 ayat 3
Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui
Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran
PENYELENGGARA
SWAKELOLA :
- Tim Persiapan
- Tim Pengawas
Ditetapkan oleh
PA/KPA
Ormas Pelaksana
Swakelola
TIM PELAKSANA
PPK
KONTRAK
SWAKELOLA
11. Pelaksanaan Swakelola Tipe IV
11
Pasal 47 ayat 4
Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui
Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran
PPK Pimpinan Pokmas
TIM
PELAKSANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PERSIAPAN
KONTRAK
SWAKELOLA
12. Pelaksanaan Swakelola
12
Pasal 47 ayat 5
Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II, tipe III
dan tipe IV nilai pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan
barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
13. 13
⃝ Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PBJ melalui swakelola
⃝ Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
⃝ Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam
pelaksanaan swakelola
⃝ Pengawasan dan Pertanggungjawaban pada pelaksanaan
swakelola
14. Pembayaran Pelaksanaan Swakelola
Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
14
Pembayaran
Tenaga Kerja
Pembayaran
Tenaga Ahli
Pengadaan
Peralatan/
Suku
Cadang
Pengadaan
Bahan/
Material
Pasal 48
15. 15
⃝ Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan PBJ melalui swakelola
⃝ Pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola
⃝ Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana dalam pelaksanaan
swakelola
⃝ Pengawasan dan Pertanggungjawaban pada
pelaksanaan swakelola
16. Pengawasan
16
• Mengecek dan mengukur kemajuan
pelaksanaan swakelola
• Menganalisa status perkembangan swakelola
• Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian,
isu-isu dan kesempatan dalam
menyelesaikan swakelola
17. Pertanggungjawaban (1)
17
• Pelaporan secara berkala dibutuhkan
terutama terhadap kemajuan pelaksanaan
pekerjaan dan penggunaan keuangan
• Pelaporan dari pekerjaan dan biaya yang
direncanakan terhadap aktual realisasi fisik,
waktu dan penggunaan keuangan swakelola
Lanjutan … >>
18. Pertanggungjawaban (2)
18
• Penyerahan hasil pekerjaan dapat
dilaksanakan setelah seluruh
pekerjaan dalam kontrak telah selesai
dilakukan 100%.
• Tim Pelaksana menyerahkan hasil
pekerjaan Swakelola kepada PPK
dengan Berita Acara Serah Terima.
19. Skema Pengawasan dan
Pertanggungjawaban
19
Kemajuan Pelaksanaan & Penggunaan Keuangan
Hasil Pekerjaan Swakelola
PPK
Tim
Pelaksana
Tim
Pelaksana
PPK
BAST
Laporan
Berkala
Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala
Pasal 49
Catatan untuk pengajar :
Slide ini adalah Reviu untuk tahapan swakelola secara keseluruhan
Pada tahap perencanaan dapat dibuat MoU untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran
Catatan :
PA menetapkan Penyelenggara Swakelola
dalam hal PPK/UKBPJ/PP tidak mampu maka dapat dibantu oleh Agen Pengadaan
Untuk UKPBJ di pemerintah daerah terpisah menjadi unit tersendiri dibawah Pemerintah Daerah
Contoh : Swakelola Tipe I
LKPP –Direktorat Pelatihan melakukan pengadaan untuk pembuatan Modul Bahan Ajar tentang Pengadaan Barang/Jasa tingkat Dasar. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui swakelola dengan menggunakan Tipe I. Dalam hal ini, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim LKPP – Direktorat Pelatihan. Jasa Konsultan direkrut dari eksternal dengan jumlah tidak melebihi dari 50%.
Catatan :
- PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan K/L/PD pelaksana Swakelola; dan
PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
dalam hal PPK/UKBPJ/PP tidak mampu maka dapat dibantu oleh Agen Pengadaan
Untuk UKPBJ di pemerintah daerah terpisah menjadi unit tersendiri dibawah Pemerintah Daerah
kontrak pada pelaksana swakelola dan kontrak dengan penyedia ada penegasan bahwa kontrak dgn pelaksana swakelola adalah Kontrak Kerjasama bukan Kontrak Kerja selayaknya dgn penyedia
Contoh :
LKPP –Direktorat Pelatihan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) membuat suatu kajian tentang pembentukan Pusdiklat Pengadan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui swakelola dengan menggunakan Tipe II. Dalam hal ini, Perencanaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim LKPP – Direktorat Pelatihan. Sedangkan Pelaksanaan dilakukan oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) .
Catatan :
Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan Pimpinan Ormas
Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang dimaksud ketentuan ialah Perpres 16/18 dan Peraturan Lembaga Swakelola
Contoh :
Kementrian PUPERA-Cipta Karya Melakukan Swakelola Pengerjaan Jalan di Lingkungan Ormas seperti NU/Muhamdiyah. Dalam hal ini perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh tim dari PU. Sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh Ormas yang terkait.
Dalam melakukan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, organisasi pengadaan seharusnya bersikap lebih teliti dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
Persyaratan Ormas
Apakah Ormas yang akan diajak bekerjasama telah melengkapi semua persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Berbadan hukum
Apakah Ormas yang akan diajak bekerjasama telah memiliki badan hukum.
Pelaksanaan di lapangan
Pelaksanaan swakelola harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpang
Catatan :
dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat.
Catatan :
Untuk kebutuhan barang/jasa yang tidak kompeten dilaksanakan oleh Ormas atau Pokmas maka pengadaan barang/jasa dilakukan oleh K/L/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran
Catatan :
pembayaran atas komponen kegiatan swakelola mengikuti ketentuan yang berlaku bagi APBN/APBD.
Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
