2. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(Menindaklanjuti Pasal 91 Perpres 16 2018)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DASAR PELAKSANAAN
Keputusan Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi Dan Pengembangan Sistem
Informasi Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(Menindaklanjuti Pasal 30 Perlem 7 2018)
3. TUJUAN
Pasa
l 2
“Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapakan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat
menyusun Perencanaan Pengadaan yang berkualitas.”
Mewujudkan kesamaan pemahaman dalam Perencanaan
Pengadaan;
Menjadi acuan bagi Pelaku Pengadaan di
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam Pengadaan
Barang/ J
asa;
Mewujudkan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan barang/ jasa.
5. • menetapkan Perencanaan Pengadaan
• menetapkan dan mengumumkan RUP
• konsolidasi pengadaan
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan K/L/PD untuk tahun
anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan dan dalam
pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen
P
A
KP
A
Delegasi
tugas &
kewenangan
KPA melaksanakan tugas & kewenangan
sesuai pelimpahan PA
PARA PIHAK
Pasal 9
dan
Pasal
11
Pasal 4
dan
Pasal 5
6. KEGIATAN
PERENCANAAN
PENGADAAN K/L/PD
Pasal 6
ayat
(1), (2)
Perencanaan pengadaan DIMULAI DARI identifikasi kebutuhan
barang/jasa berdasarkan Renja K/L/PD
Untuk PENGADAAN STRATEGIS yang sudah
teridentifikasi dalam RENSTRA K/L/PD, identifikasi
kebutuhan dapat dilakukan SEBELUM penetapan Pagu
Indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS
Pasal 7
ayat
(3)
Perencanaan Pengadaan menjadi MASUKAN dalam penyusunan
RKA-K/L dan RKA Perangkat Daerah
7. dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L
setelah penetapan Pagu Indikatif.
Kementerian/
Lembaga
(Dana APBN)
Arah
Kebijakan dan
Prioritas
Pembanguna
n Nasional
Perencanaa
n
Pengadaan
Penyusunan
dan
Penetapan
Pagu Indikatif
Penyusuna
n Renja K/L
Penyusuna
n RKA K/L
Penetapan
Alokasi Anggaran
Pengumuman
RUP
Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan
JANUARI - MARET JULI - DESEMBER
APRIL - JUNI
KEGIATAN
PERENCANAAN
PENGADAAN K/L
Pasal 6
ayat
(3)
Pasal
18
ayat
(2)
Penyusunan
RKA-K/L
Bahan
masukan
8. KEGIATAN
PERENCANAAN
PENGADAAN PERANGKAT
DAERAH
Pasal 6
ayat
(4)
Pasal
18
ayat
(3)
Perangkat
Daerah
(Dana APBD)
RPJMD
Perencanaa
n
Pengadaan
RKPD KUA-PPAS
Penyusunan
RKA
Perangkat
Daerah
Persetujuan
Raperda tentang
APBD
Pengumuman
RUP
JANUARI - MEI AGUSTUS - DESEMBER
JUNI - JULI
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA
Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS)
Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan
Penyusunan
RKA-Perangkat
Daerah
Bahan
masuka
n
10. • Dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/PD
• Identifikasi kebutuhan T.A. berikutnya dilakukan pada T.A. berjalan
• Dilakukan dengan memperhatikan :
a) prinsip efisien dan efektif
b) aspek pengadaan berkelanjutan (contoh di Juknis)
c) penilaian prioritas kebutuhan
d) katalog elektronik
e) konsolidasi
f) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai
• Bertujuan untuk menunjang tusi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa
mempertimbangkan :
a) besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi
b) beban tugas serta tanggungjawabnya
c) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
Pasa
l 7
• database Barang
Milik
Negara/Daerah
(BMN/BMD);
dan/atau
• riwayat rencana
kebutuhan
barang/jasa dari
masing-masing
unit/satker K/L/PD.
11. IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
Barang Pekerjaan
Konstruksi
Jasa
Konsultansi
Jasa
Lainnya
Kemudahan untuk
memperoleh Barang di
pasaran.
Dapat dilakukan melalui
Survei pasar. Survei pasar
dapat dilakukan dengan
berbagai macam cara,
antara lain survei melalui
internet ataupun website
pelaku usaha, berdiskusi
dengan beberapa pelaku
usaha yang sudah
diketahui, atau melalui
data Spend Analysis.
Studi kelayakan
Pekerjaan Konstruksi.
Memastikan pelaksanaan
studi kelayakan Pekerjaan
Konstruksi dilakukan
sebelum pelaksanaan
desain untuk meyakinkan
bahwa Pekerjaan
Konstruksi yang diusulkan
layak untuk dilaksanakan,
dari aspek perencanaan
dan perancangan, ekonomi
(biaya dan sumber
pendanaan), maupun
lingkungannya.
Menentukan target yang
akan dicapai.
Penjabaran target harus
terukur dan dipastikan
dapat dicapai
berdasarkan sumber daya
yang dimiliki baik dari
alokasi waktu, anggaran
atau hal lainnya yang
mempengaruhi
pencapaian target.
Penetapan target dapat
dijadikan dasar dalam
menentukan pembayaran
hasil pekerjaan.
Jasa Lainnya yang
bersifat rutin.
Guna menunjang program
dan kegiatan yang bersifat
rutin pada setiap tahun
anggaran, maka dapat
ditetapkan sebagai
kebutuhan prioritas yang
harus diadakan pada
setiap tahun. Contohnya
kebutuhan rutin jasa
kebersihan dan keamanan
gedung.
12. IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
01
03
02
04
Formulir Pertanyaan
Identifikasi Kebutuhan
Tabel Identifikasi
Kebutuhan
Peta Identifikasi
Kebutuhan
Dokumen lain (Dokumen
SKB, RKBMN/D dll)
Apabila dibutuhkan analisis lebih detil
terhadap suatu kebutuhan barang/jasa,
maka PPK dapat menggunakan:
Keluaran dari proses Identifikasi Kebutuhan : Nama Barang/Jasa, Jenis Barang/Jasa, Kriteria Pelaku Usaha,
Uraian Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan
13. IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
Contoh Formulir
Pertanyaan Identifikasi
Kebutuhan
- 28 -
Contoh 1.1. Format Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan
Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah : ………………………………………
Satuan Kerja/SKPD : ………………………………………
Pejabat Pembuat Komitmen : ………………………………………
Program : ………………………………………
Kegiatan : ………………………………………
Output : ………………………………………
Jenis Kebutuhan : Barang
No Pertanyaan Jawaban
A. Identifikasi kebutuhan Barang
1. Nama/jenis Barang …………………………………
2. Fungsi/kegunaan …………………………………
3. Ukuran/kapasitas …………………………………
4. Jumlah Barang yang diperlukan …………………… unit
5. Waktu pemanfaatan Barang …………………………………
6.
Pihak yang akan
menggunakan/mengelola
Barang
…………………………………
7.
Total perkiraan waktu
pengadaan Barang (termasuk
waktu pengiriman barang
sampai tiba di lokasi)
…………………hari/minggu/bulan
8. Terdapat di e-Katalog LKPP Ya/Tidak
9.
Tingkat prioritas kebutuhan
Barang
Tinggi/Sedang/Kecil
10. Perkiraan biaya Rp. ……………………
B. Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi
11. Jumlah pegawai dalam unit kerja ………………… orang
12.
Tingkat beban tugas dan
tanggungjawab pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
unit kerja
Tinggi/Sedang/ Rendah
13.
Jumlah barang yang telah
tersedia/dimiliki/dikuasai dapat
memenuhi kebutuhan pada unit
kerja
Ya/Tidak
C. Identifikasi barang yang telah tersedia/ dimiliki/ dikuasai
14.
Jumlah barang sejenis yang
telah tersedia/dimiliki/dikuasasi
…………………… unit
- 29 -
15. Kondisi/kelayakan Barang
Layak pakai : … unit
Rusak/dalam perbaikan : … unit
Tidak dapat digunakan : … unit
(Lainnya ……..)
16. Lokasi/keberadaan Barang …………………………………
17.
Sumber dana pengadaan
barang yang telah tersedia/
dimiliki/dikuasasi
APBN : …… unit
APBD : …… unit
(Lainnya ………)
D. Identifikasi pasokan (supply) barang
18.
Kemudahan memperoleh
Barang di pasaran Indonesia
sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan
Ya/Tidak
19.
Terdapat produsen/pelaku
usaha yang dinilai mampu dan
memenuhi syarat
Banyak/Terbatas
20. Kriteria Barang
(dapat dicentang lebih dari satu)
Produk dalam negeri
Barang impor
Pabrikan
Produksi tangan/ manual
Produk kerajinan tangan
21.
Persyaratan Barang memiliki
nilai TKDN tertentu
Ya/Tidak
Paling sedikit TKDN: ……%
E. Persyaratan lain yang diperlukan
22. Cara pengiriman …………………………………
23. Cara pengangkutan …………………………………
24. Cara pemasangan …………………………………
25. Cara penimbunan/penyimpanan …………………………………
26.
Cara
pengoperasian/penggunaan
Otomatis/manual
27.
Kebutuhkan pelatihan untuk
pengoperasian/pemeliharaan
Barang
Ya/Tidak
28. Aspek pengadaan berkelanjutan …………………………………
F. Konsolidasi pengadaan barang
29.
Terdapat pengadaan barang
sejenis pada kegiatan lain
Ada/Tidak
30.
Indikasi konsolidasi atas
pengadaan Barang
Direkomendasikan/Tidak
direkomendasikan
Catatan:
Daftar pertanyaan tersebut dapat ditambah/dikurangi sesuai kebutuhan
14. IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN
Contoh Tabel Identifikasi
Kebutuhan
- 32 -
Contoh 1.3. Format Tabel Identifikasi Kebutuhan
Tabel Identifikasi Kebutuhan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah : …………………………………………
Satuan Kerja/SKPD : …………………………………………
Program : …………………………………………
Kegiatan : …………………………………………
Output : …………………………………………
Jenis Kebutuhan : Jasa Konsultansi
No
Nama
Barang/Jasa
Perorangan/Badan
Usaha
Target/Sasaran
Yang
Diharapkan
Manfaat Kuantitas Spesifikasi
Waktu
Penggunaan
Perkiraan
Biaya
Ketersediaan
Pelaku Usaha
(Banyak/Terbatas)
Catatan:
Daftar pertanyaan tersebut dapat ditambah/dikurangi sesuai kebutuhan
17. Identifikasi kebutuhan dituangkan ke dalam dokumen
penetapan barang/jasa dengan memperhatikan kodefikasi
pada :
- Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)
- Kodefikasi yang dikeluarkan Kementerian teknis terkait
Penetapan Jenis Pengadaan
Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa
Konsultansi
Jasa
Lainnya
Pekerjaan
Terintegrasi
PENETAPAN
BARANG/JASA
Pasal 14
dan
Pasal 15
Pasal 3
ayat
(1), (2)
19. PENETAPAN
BARANG/JASA
Contoh Jenis
Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Konstruksi umum meliputi:
• Bangunan Gedung
• Bangunan Sipil
Pekerjaan Konstruksi spesialis meliputi:
• Instalasi
• Konstruksi Khusus
• Konstruksi Prapabrikasi
• Penyelesaian Bangunan
• Penyewaan Peralatan
Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi umum meliputi:
• Pembangunan
• Pemeliharaan
• Pembongkaran
• Pembangunan Kembali
Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi spesialis meliputi
pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi
atau bentuk fisik lainnya
20. PENETAPAN
BARANG/JASA
Contoh Jenis Jasa
Konsultansi
• Jasa keahlian profesi, seperti:
Konsultan manajemen
Konsultan hukum
• Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli
Jasa Konsultansi nonkonstruksi meliputi namun
tidak terbatas pada:
• Jasa rekayasa (engineering)
• Jasa perencanaan, perancangan dan pengawasan selain Pekerjaan
Konstruksi, seperti:
Pengembangan usaha
Pengembangan SDM
Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang
meliputi:
• Pengkajian
• Perencanaan
• Perancangan
• Pengawasan
21. PENETAPAN
BARANG/JASA
Contoh Jenis Jasa
Lainnya
Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas
pada:
• Jasa boga (catering service)
• Jasa layanan kebersihan (cleaning service)
• Jasa penyedia tenaga kerja
• Jasa perbankan, asuransi dan keuangan
• Jasa layanan kesehatan
• Jasa pendidikan
• Jasa pengembangan sumber daya manusia
• Jasa publikasi
• Jasa pemasaran
• Jasa pengelolaan media
• Jasa iklan/reklame
• Jasa film
• Jasa pemotretan
• Jasa percetakan dan penjilidan
• Jasa pemeliharaan/perbaikan
• Jasa pembersihan
• Jasa pengendalian hama (pest control) dan fumigasi
• Jasa pengepakan
22. PENETAPAN
BARANG/JASA
Contoh Jenis Jasa
Lainnya
Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas
pada:
• Jasa pengangkutan
• Jasa pemindahan
• Jasa pengiriman barang
• Jasa penjahitan/konveksi
• Jasa impor/ekspor
• Jasa penulisan dan penerjemahan
• Jasa penyewaan
• Jasa penyelaman
• Jasa akomodasi
• Jasa angkutan penumpang
• Jasa pelaksanaan transaksi instrument keuangan
• Jasa penyelenggaraan acara (event organizer)
• Jasa pengamanan
• Jasa layanan kelistrikan
• Jasa layanan internet
• Jasa layanan data center
• Jasa layanan teknologi informasi
• Jasa pos dan telekomunikasi
• Jasa operator
• Jasa pengelolaan aset
• Jasa pekerjaan survei yang tidak
membutuhkan telaahan tenaga
ahli
27. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus,
penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan
Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau
sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha
Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif
dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan
festival, parade seni/budaya
KRITERIA
SWAKELOLA
Pasal
17 ayat
(1)
Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data,
perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium
dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau
standar mutu tertentu
Penyelenggaraan sayembara/Kontes
Contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana),
penanaman gebalan rumput pemeliharaan rambu suar,
Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar,
atau renovasi rumah tidak layak huni
Contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga
28. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan
partisipasi masyarakat
Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu
dilaksanakan oleh K/L/PD yang bersangkutan.
Contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan
sistem keamanan informasi.
Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum
dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha
Barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan,
kelompok masyarakat, atau masyarakat
KRITERIA
SWAKELOLA
Pasal
17 ayat
(1)
Contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok
Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang
disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk
warga binaan lembaga pemasyarakatan
Contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung,
pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi mikro/kecil,
pengelolaan sampah di pemukiman, atau
pembangunan/peremajaan kebun rakyat
29. Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola meliputi kegiatan :
a. Penetapan tipe Swakelola
b. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
c. Penyusunan perkiraan biaya/RAB
Dalam hal pada kegiatan
Swakelola memerlukan
Penyedia, pengadaannya
mengacu pada peraturan
tentang Swakelola
PERENCANAAN
PENGADAAN
MELALUI SWAKELOLA
Pasal
17 ayat
(2), (3)
Pasal
18
ayat
(5)
Proses Perencanaan Pengadaan swakelola diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Swakelola.
32. TAHAPAN UNTUK
NOTA KESEPAHAMAN
Pasal
19
NOTA KESEPAHAMAN
Antara PA/KPA dengan pelaksana Swakelola
Swakelola Tipe II
1. PA/KPA menyampaikan permohonan
kerjasama kepada K/L/P/D lain untuk
menyediakan barang/jasa yang
dibutuhkan T.A. berikutnya
2. penandatanganan Nota Kesepahaman
pelaksanaan Swakelola
Swakelola Tipe III
1. PA/KPA melakukan survei terhadap Ormas yang mampu dan terdekat dengan lokasi
pelaksanaan Swakelola
• bila hanya 1 (satu) Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPA
menyampaikan undangan kepada Ormas sebagai pelaksana Swakelola dan
Penanggungjawab Ormas menyampaikan surat pernyataan minat
• bila ada beberapa Ormas yang memenuhi syarat, maka PA/KPA melaksanakan
Sayembara
2. penandatanganan Nota Kesepahaman pelaksanaan Swakelola
Swakelola Tipe IV
1. PA/KPA menyampaikan
undangan kepada Pokmas
untuk melaksanakan Swakelola
2. penanggungjawab Pokmas
menyampaikan surat
pernyataan kesediaan
3. penandatanganan Nota
Kesepahaman pelaksanaan
Swakelola
4. dalam hal Swakelola
dilaksanakan berdasarkan
usulan Pokmas, PA/KPA
menandatangani nota
kesepahaman setelah
menerima usulan
33. TINDAKLANJUT SETELAH
NOTA KESEPAHAMAN
Pasal
20
Swakelola Tipe II
1. K/L/PD pelaksana Swakelola
menyampaikan proposal yang
memuat rencana kerja dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
Swakelola Tipe III
1. Penanggungjawab Ormas
menyampaikan proposal dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD
penanggungjawab anggaran
menyusun Perencanaan Pengadaan
sebagai dasar pengusulan dan
penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
Swakelola Tipe IV
1. Pokmas menyampaikan proposal
memuat rencana kerja dan RAB
kepada PA/KPA penanggungjawab
anggaran
2. PPK pada K/L/PD penanggungjawab
anggaran menyusun Perencanaan
Pengadaan sebagai dasar pengusulan
dan penyusunan RKA-K/L atau RKA
Perangkat Daerah
34. a. Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan Penyedia, maka
dilampirkan spesifikasi teknis/KAK Penyedia
b. Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan
Pekerjaan Konstruksi, dilampirkan gambar rencana kerja dan
spesifikasi teknis
c. Dalam hal pekerjaan Swakelola membutuhkan pengadaan Jasa
Konsultansi, dilampirkan KAK Jasa Konsultansi
SPESIFIKASI TEKNIS/KAK
SWAKELOLA
Pasal
21
35. Penentuan Cara
Pengadaan
Tipe Swakelola Penyelenggara
• Tipe I
• Tipe II
• Tipe III
• TipeIV
Tim yang menyelenggarakan
kegiatan secara Swakelola.
Kuantitas &
Satuan
Jumlah barang/jasa
yang diperlukan serta
satuannya
Spesifikasi
Dapat berbentuk
gambar,
rencana kerja dan
spesifikasi teknis
Nama Paket
Mengacu pada contoh
barang/jasa yang
dapat diadakan
melalui Swakelola
Swakelola
36. a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
b. Penyusunan perkiraan biaya/RAB
c. Pemaketan pengadaan
d. Konsolidasi pengadaan
e. Biaya pendukung
PERENCANAAN
PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA
Pasal
22
Pasal
18
ayat
(7)
37. Spesifikasi teknis/KAK disusun dengan memperhatikan :
a. Menggunakan produk dalam negeri, sepanjang tersedia dan mencukupi
b. Menggunakan produk bersertifikat SNI, sepanjang tersedia dan
mencukupi
c. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau
d. Aspek pengadaan berkelanjutan
e. Tidak mengarah pada merek/produk tertentu, kecuali :
• Pengadaan komponen barang/jasa
• Suku cadang
• Bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada
• Barang/jasa dalam katalog elektronik
• Barang/jasa melalui Tender Cepat
Spesifikasi teknis/KAK dibuat berdasarkan kebutuhan barang/jasa dari K/L/PD masing-
masing
SPESIFIKASI
TEKNIS/KAK
PENYEDIA
Pasal
23 ayat
(1), (4)
Pasal
19
38. SPESIFIKASI TEKNIS, paling sedikit berisi :
- Spesifikasi mutu/kualitas
- Spesifikasi jumlah
- Spesifikasi waktu
- Spesifikasi pelayanan
Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa Lainnya
KERANGKA ACUAN KERJA, paling sedikit berisi :
• Uraian pekerjaan
a. Latar belakang
b. Maksud dan tujuan
c. Lokasi pekerjaan
d. Produk yang dihasilkan (output)
• Waktu pelaksanaan yang diperlukan
• Spesifikasi teknis Jasa Konsultansi (kompetensi
tenaga ahli dan badan usaha)
• Sumber pendanaan dan total perkiraan biaya
pekerjaan
Jasa Konsultan
SPESIFIKASI
TEKNIS/KAK
PENYEDIA
Pasal 23
ayat (2),
(3), (5),
(6)
39. SPESIFIKASI TEKNIS, paling sedikit berisi :
- Spesifikasi mutu/kualitas
- Spesifikasi jumlah
- Spesifikasi waktu
- Spesifikasi pelayanan
SPESIFIKASI TEKNIS
Penyusunan spesifikasi mutu/kualitas dapat
dilakukan berdasarkan merek barang/jasa,
standarisasi, sampel, spesifikasi teknik, spesifikasi
komposisi serta spesifikasi fungsi dan kinerja.
Contoh spesifikasi mutu/kualitas berdasarkan standarisasi:
• Helm yang dibutuhkan memiliki standarisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1811:2007.
Contoh spesifikasi mutu/kualitas berdasarkan spesifikasi teknis:
• Laptop dengan spesifikasi monitor layar retina dengan lampu latar LED 12 inchi
(diagonal), prosesor Intel Core m3 dual‐core 1,1 GHz atau Intel Core m5 dual‐core 1,2
GHz dan SSD 512 GB.
Untuk menentukan spesifikasi jumlah dalam pengadaan barang/jasa, harus dipertimbangkan pola konsumsi/ penggunaan
barang/jasa di masa lalu dan memperkirakan kecenderungan kebutuhan barang/jasa tersebut di masa yang akan datang.
Antara lain
o Jadwal kedatangan barang/jasa.
o Waktu pelaksanaan pekerjaan.
o Kebutuhan waktu pelayanan.
o Lokasi kedatangan barang.
o Metode transportasi dan pengepakan.
Dicantumkan beberapa hal seperti:
➢ Petunjuk mengoperasikan barang/jasa.
➢ Pelatihan.
➢ Bantuan teknis.
40. Penyusunan Perkiraan
Biaya/Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
Dalam melakukan Perencanaan Pengadaan melalui penyedia, PPK menyusun perkiraan biaya/RAB
yang dapat diperoleh dari hasil Spend Analysis paket pengadaan periode sebelumnya, aturan yang
berlaku, data harga dari internet, informasi dari beberapa pemasok ataupun gabungan dari sumber-
sumber tersebut yang terperinci atau sumber-sumber lain.
Sumber Internal
Data dari sumber internal adalah data atau
informasi yang berasal dari dalam organisasi,
seperti informasi mengenai pembelanjaan periode
sebelumnya yang merupakan hasil dari Spend
Analysis. Selain itu, data internal juga bisa didapat
dari Satuan Kerja atau unit kerja lainnya yang
dapat digunakan sebagai pembanding terhadap
harga ataupun data harga penawaran pada
pengadaan periode sebelumnya.
Sumber Eksternal
Data dari sumber eksternal adalah data yang berasal
dari luar organisasi. Sumber eksternal diperlukan
untuk memverifikasi harga yang ada dalam anggaran
internal organisasi terhadap harga pasar. Informasi ini
bisa didapatkan dari internet, calon pemasok, asosiasi
/publikasi daftar harga. Selain itu, informasi eksternal
juga mencakup informasi mengenai hal yang
mempengaruhi perubahan dan pergerakan harga
seperti tingkat inflasi, pergerakan harga komoditas,
perubahan nilai tukar uang, dan lain-lain.
41. Penyusunan Perkiraan
Biaya/Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
Contoh.
Pekerjaan Instalasi dan Pemeliharaan Genset terbagi menjadi
2 fase pekerjaan yaitu Perencanaan dan Pelaksanaan.
Masing-masing fase pekerjaan ini mengandung beberapa
kegiatan dibawahnya. Untuk paket pekerjaan perencanaan,
dibutuhkan survei, penjadwalan, dan penentuan tenaga ahli.
Sedangkan dalam pelaksanaan, terdapat kegiatan
pengadaan genset, pemasangan, dan pemeliharaan. Setelah
mengetahui komponen-komponen pekerjaan, harga untuk
masing-masing komponen dapat diketahui. Sehingga dapat
diketahui biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh
suatu item barang/jasa.
No Uraian
Unit/
Satuan
Volume
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
I Pekerjaan Perencanaan
1 survei
2 penjadwalan
3 penentuan tenaga ahli
Jumlah
II Pekerjaan
1 pengadaan genset
2 pemasangan
3 pemeliharaan
Jumlah
TOTAL
PPn 10%
TOTAL Perkiraan Biaya
42. Dilakukan dengan berorientasi pada :
a. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;
b. Volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD;
c. Ketersediaan barang/jasa di pasar;
d. Kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan K/L/PD;
dan/atau
e. Ketersediaan anggaran pada K/L/PD.
PEMAKETAN
Pasal
24 ayat
(1)
Pasal
20
ayat
(1)
Pemaketan barang/jasa tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa didukung dengan
pengetahuan mengenai calon-calon penyedia barang/jasa. Secara umum, dalam proses pemaketan
barang/jasa harus memiliki pengetahuan mengenai kondisi pasar untuk barang ataupun jasa yang
dibutuhkan, yaitu pengetahuan mengenai penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa.
43. Jika pengetahuan pasar belum mencukupi, maka perlu dilakukan survei pasar.
Survei pasar dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain survei melalui internet
ataupun website pemasok, berdiskusi dengan beberapa calon penyedia yang sudah diketahui, atau
melalui data Spend Analysis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan survei:
a) Daftar penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa;
b) Jenis komoditas yang dapat disediakan oleh penyedia tersebut;
c) Kapasitas dan kualitas dari penyedia;
d) Lokasi pabrik/kantor/gudang dari penyedia;
e) Pengalaman dan reputasi dari penyedia-penyedia tersebut, termasuk kemampuan finansialnya;
dan
f) Jumlah penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan.
PEMAKETAN
44. a. Dilarang menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa
lokasi/daerah masing-masing. Contoh: Pengadaan gedung puskesmas di setiap kecamatan dengan jarak yang
cukup jauh pada suatu kabupaten seharusnya dipisahkan menurut lokasinya masing-masing karena
memerlukan mobilitas yang tidak efisien jika disatukan.
b. Dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk
mendapatkan penyedia yang sesuai. Contoh: Pengadaan belanja modal yang terdiri dari Komputer dan Air
Conditioner seharusnya dipisah menjadi dua paket.
c. Dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil. Contoh: Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi di kompleks perkantoran yang terdiri dari beberapa gedung dijadikan 1 paket sehingga
nilainya melebihi paket yang diperuntukan untuk usaha kecil, padahal masing-masing gedung bisa dilakukan
oleh pengusaha kecil dengan mempertimbangkan kemampuan teknis dan keuangan usaha kecil tersebut.
d. Dilarang memecah paket untuk menghindari Tender/Seleksi. Contoh: Paket pembangunan drainase senilai
Rp. 350.000.000 dijadikan 2 (dua) paket pekerjaan menjadi Rp. 200.000.000 dan Rp. 150.000.000, sehingga
tidak ditenderkan.
e. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil (s.d. Rp. 2,5 M) tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis, kecuali yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi Usaha Kecil
PEMAKETAN
Pasal 24
ayat (2),
(3)
Pasal
20
ayat
(2)
45. Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh :
PA
KPA
PPK
Paket antar KPA dan/atau antar PPK
Paket antar PPK
Paket di area kerjanya masing-masing
Konsolidasi dapat
dilakukan :
- Sebelum/sesudah
pengumuman RUP
- Pada kegiatan
pemaketan atau
perubahan RUP
- Dengan memperhatikan
kebijakan pemaketan
KONSOLIDASI
Pasal
25
Pasal
21
ayat
(2)
46. Konsolidasi akan memberikan keuntungan bagi organisasi dalam hal:
Pengadaan menjadi lebih kompetitif dikarenakan nilai pengadaan yang besar
merupakan daya tarik bagi para calon penyedia.
Pengurangan biaya meliputi biaya pengadaan (acquisition cost) dan biaya barang/jasa
karena dengan kuantitas yang lebih besar, para penyedia dapat mengurangi biaya
produksinya, seperti: biaya produksi langsung, biaya overhead, biaya pengiriman dan
biaya administrasi.
Manajemen kontrak yang lebih efisien dikarenakan penggabungan barang/jasa yang
tepat akan mengurangi jumlah kontrak yang harus diawasi dan dikendalikan.
KONSOLIDASI
47. Biaya pendukung dapat meliputi namun tidak terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing,
biaya administrasi dan/atau biaya lainnya.
Biaya pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pelatihan dalam rangka penggunaan
barang/jasa.
Biaya instalasi dan testing adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses pemasangan dan pengujian
barang/jasa dalam rangka untuk menjamin barang/jasa yang dibeli dapat digunakan dengan baik.
Biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai suatu proses produksi,
operasional dan layanan jasa.
Biaya lainnya adalah biaya yang harus dikeluarkan diluar dari biaya pelatihan, instalasi, testing dan
administrasi, yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap output, namun tetap perlu
dianggarkan.
BIAYA
PENDUKUNG
48. Penyedia
Nama Paket Spesifikasi
Kuantitas &
Satuan
Metode
Pemilihan
Mengacu pada kebijakan
pemaketan Pengadaan
Barang/Jasa
• Mutu/Kualitas
• Jumlah
• Waktu
• Pelayanan
Jumlah barang/jasa yang
diperlukan serta
satuannya
• E-purchasing
• Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
• Tender Cepat
• Tender/Seleksi
Penentuan Cara
Pengadaan
49. SWAKELOLA
PERSIAPAN
- Penetapan sasaran
- Penetapan penyelenggara
Swakelola
- Penetapan rencana kegiatan
- Penetapan spesifikasi teknis/KAK
- Penetapan RAB
- Finalisasi dan penandatanganan
kontrak Swakelola (kecuali Tipe I)
PELAKSANAAN
- Pelaksanaan Swakelola sesuai
rencana/kontrak
- Penyusunan laporan
- Penyerahan hasil kepada PPK
PENYEDIA
PERSIAPAN
- Persiapan
pengadaan oleh
PPK
- Persiapan
pemilihan oleh
Pokja Pemilihan
PELAKSANAAN
- Pelaksanaan
pemilihan Penyedia
- Pelaksanaan
kontrak
- Serah terima hasil
pekerjaan
Dalam menyusun
jadwal,
mempertimbangkan :
a. Jenis/karakteristik
barang/jasa
b. Metode dan waktu
pengiriman
c. Waktu pemanfaatan
barang/jasa
d. Metode pemilihan
e. Jangka waktu
proses pemilihan
Penyedia
f. Ketersediaan
barang/jasa di pasar
JADWAL
PENGADAAN
Pasal
26
50. Dalam menyusun jadwal, mempertimbangkan :
a. Jenis/karakteristik barang/jasa
Barang/jasa yang memiliki karakteristik sederhana biasanya tidak membutuhkan jadwal
pengadaan yang lama. Berbeda dengan Barang/jasa yang bersifat kompleks. Jadwal pengadaan
barang/jasa yang memiliki karakteristik kompleks umumnya membutuhkan waktu yang lama.
Metode dan waktu pengiriman.
b. Metode dan waktu pengiriman barang/jasa
Misalnya kebutuhan pengadaan obat untuk RSUD suatu daerah yang dibutuhkan segera maka
pengiriman melalui pesawat udara akan jauh lebih cepat dari pada menggunakan truk yang
melalui lewat darat.
c. Waktu pemanfaatan barang/jasa di masing–masing K/L/PD
Misalnya kebutuhan barang/jasa rutin yang dibutuhkan sejak awal tahun maka dapat diketahui
seharusnya kapan waktu persiapan pengadaannya.
JADWAL
PENGADAAN
51. Dalam menyusun jadwal, mempertimbangkan :
d. Metode pemilihan
Misalnya pengadaan jasa konsultan pengembangan sistem Perencanaan Pengadaan yang
menggunakan metode pemilihan seleksi, akan lebih lama dibandingkan dengan pengadaan alat
tulis kantor yang menggunakan metode pengadaan langsung.
e. Jangka waktu proses pemilihan Penyedia
Metode pascakualifikasi membutuhkan jadwal pengadaan yang lebih cepat dibandingkan dengan
metode prakualifikasi.
f. Ketersediaan barang/jasa di pasar
Misalnya kebutuhan suku cadang laptop yang memerlukan waktu pemesanan cukup lama (inden)
sampai dengan suku cadang laptop tersebut telah diterima.
JADWAL
PENGADAAN
52. Anggaran pengadaan merupakan SELURUH BIAYA yang dikeluarkan oleh K/L/PD untuk
memperoleh barang/jasa
BIAYA BARANG/JASA
a. Harga barang
b. Biaya pengiriman
c. Biaya suku cadang/purna
jual
d. Biaya personil
e. Biaya non personil
f. Biaya material/bahan
g. Biaya peralatan
h. Biaya pemasangan
i. Biaya sewa
BIAYA PENDUKUNG
a. Biaya pelatihan
b. Biaya instalasi/testing
c. Biaya administrasi (untuk
T.A. berjalan/T.A. yang akan
datang)
• Biaya pengumuman
• Biaya survei lapangan
• Biaya survei pasar
• Honorarium para pihak
• Penggandaan dokumen
d. Biaya lainnya
• Biaya pendapat ahli hukum
kontrak
• Biaya uji coba
• Biaya sewa
• Biaya rapat
• Biaya komunikasi
ANGGARAN
PENGADAAN
Pasal
27
53. ANGGARAN
PENGADAAN
APBN
APBD
1) Biaya barang
2) Biaya pengepakan
3) Biaya pengiriman
4) Biaya pemasangan
5) Biaya pengujian
6) Biaya pelatihan
7) Biaya pemeliharaan
Barang 1) Biaya perencanaan
2) Biaya pengawasan
3) Biaya konstruksi
4) Biaya pendukung
(biaya administrasi
dan biaya lainnya)
Pekerjaan
Konstruksi
1) Biaya langsung
personel
(Remuneration)
2) Biaya langsung non
personel (Direct
Reimbursable Cost)
3) Biaya pendukung
(biaya administrasi
dan biaya lainnya)
Jasa
Konsultansi
1) Biaya upah
2) Biaya bahan
3) Biaya peralatan
4) Biaya tarif layanan
5) Biaya pendukung
(biaya administrasi
dan biaya lainnya)
Jasa Lainnya
Komponen Biaya dalam
setiap Jenis Pengadaan
55. ANGGARAN PENGADAAN
Penetapan Perencanaan Pengadaan
Dalam menetapkan Perencanaan Pengadaan
PA/KPA dapat menggunakan Surat Penetapan atau
menggunakan dokumen lain, seperti Nota Dinas,
Surat Keluar, dan dokumen lainnya yang berkaitan
dengan penetapan Perencanaan Pengadaan
PA/KPA menetapkan Perencanaan Pengadaan yang
telah disusun oleh PPK
56. PPK menyusun RUP berdasarkan hasil Penetapan Perencanaan Pengadaan menggunakan aplikasi SiRUP
RUP Swakelola memuat paling sedikit :
a. Nama dan alamat PA/KPA
b. Nama paket Swakelola
c. Tipe Swakelola
d. Nama penyelenggara Swakelola
e. Uraian pekerjaan
f. Volume pekerjaan
g. Lokasi pekerjaan
h. Sumber dana
i. Total perkiraan biaya Swakelola
j. Perkiraan jadwal pengadaan barang/jasa
RUP Penyedia memuat paling sedikit :
a. Nama dan alamat PA/KPA
b. Nama paket Penyedia
c. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri
d. Peruntukan paket untuk Usaha Kecil/Non Kecil
e. Uraian pekerjaan
f. Volume pekerjaan
g. Lokasi pekerjaan
h. Sumber dana
i. Total perkiraan biaya pekerjaan
j. Spesifikasi teknis/KAK
k. Metode pemilihan
l. Perkiraan jadwal pengadaan barang/jasa
RENCANA UMUM
PENGADAAN
Pasal
28
Pasal
18
ayat
(8)
57. ANGGARAN PENGADAAN
Penetapan dan Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menetapkan
dan mengumumkan
RUP yang telah
disusun oleh PPK
melalui aplikasi
SiRUP
PA/KPA memeriksa
dan memastikan
kembali RUP yang
telah disusun
RUP yang
diumumkan
mencakup seluruh
belanja pengadaan
PA/KPA dapat
mengkonsolidasikan
paket antar PPK
sebelum penetapan
dan pengumuman
RUP melalui
aplikasi SiRUP
58. Pengumuman RUP dilakukan
setelah penetapan alokasi
anggaran
Kementerian/
Lembaga
Perangkat Daerah
Pengumuman RUP dilakukan
setelah Rancangan Perda tentang
APBD disetujui oleh Pemda dan
DPRD
RUP diumumkan kembali apabila
terdapat :
- Perubahan/revisi paket
- Perubahan/revisi DIPA/DPA
Tata cara penggunaan aplikasi SiRUP ditetapkan
dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Pasal
29
Pasal
22
* Dapat ditambahkan dalam situs web
K/L/PD, papan pengumuman resmi, surat
kabar, media lainnya
