SlideShare a Scribd company logo
Khalid Mustafa
• Anggota Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
• Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
Khalid
M
ustafa1. Latar Belakang
2. Hasil RapatTerbatas Kabinet
3. Pokok Perubahan
4. Hal-Hal Baru
5. Hal-HalYang Berubah
Hal-hal yang melandasi berubahnya Perpres
Khalid
M
ustafa1. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan
percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan
penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Keputusan Presiden No. 11Tahun 2016 tenytang Program
Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016,
mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan
pada tahun 2016
3. Tindak lanjut hasil RapatTerbatas Kabinet pada tanggal 29
Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi
Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa1. Tujuan Pengadaan
2. Agen Pengadaan
3. Konsolidasi Pengadaan
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Pengecualian
6. Layanan Penyelesaian Sengketa
7. Swakelola
8. E-marketplace Pemerintah
9. Repeat Order
10. E-Reverse Auction
11. PekerjaanTerintegrasi
Khalid
M
ustafa
Pasal 4
Khalid
M
ustafa
Pasal 14
Khalid
M
ustafa
Pasal 21
Khalid
M
ustafa
Pasal 62
Khalid
M
ustafa
Pasal 61
Khalid
M
ustafa
Pasal 85
Khalid
M
ustafa
Pasal 18, 23, 47
Khalid
M
ustafa
Pasal 70
Khalid
M
ustafa
Pasal 41
Khalid
M
ustafa
Pasal 50
Khalid
M
ustafa
Pasal 3
Khalid
M
ustafa1. Perubahan Istilah
2. Perubahan Definisi
3. Perubahan Pengaturan
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
Khalid
M
ustafa
www.khalidmustafa.info
HP/WA: 08170909035

More Related Content

What's hot

Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Khalid Mustafa
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Massaputro Delly TP
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Sujatmiko Wibowo
 
Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaan
Mikhail Rasyid
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
hoyin rizmu
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Atit Damay
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
TV Desa
 
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdfNOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
HaniVaroAssyaf
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Nurul Angreliany
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
NurwantiApriliaNingr1
 
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Amir Syafrudin
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
Formasi Org
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Dr. Zar Rdj
 

What's hot (20)

Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaan
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
 
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdfNOTULEN RAPAT) 2020.pdf
NOTULEN RAPAT) 2020.pdf
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
 
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptxPengadaan Barang & Jasa.pptx
Pengadaan Barang & Jasa.pptx
 
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
Ringkasan Perpres Nomor 38 Tahun 2015
 
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
Inventarisasi Aset Hasil Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasara...
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 

Similar to Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015
Denny Septiawan
 
Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...
Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...
Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...
Dr. Zar Rdj
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
Sigih Setiono
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
Ismed Nur
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus
 
Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".
Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".
Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".
Kanaidi ken
 

Similar to Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (6)

perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015perka lkpp nomor 1 tahun 2015
perka lkpp nomor 1 tahun 2015
 
Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...
Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...
Sosialiasi dan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 pengadaan barang dan jasa ...
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulp
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".
Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".
Aturan UMUM _"Pelatihan PTK-007- Revisi 04".
 

More from Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Khalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Khalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
Khalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Khalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Khalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Khalid Mustafa
 

More from Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 

Recently uploaded

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 

Recently uploaded (17)

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 

Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018