SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
DI SUSUN DALAM RANGKA
BINTEK ORIENTASI TATA KERJA APARATUR
     PEMERINTAHAN DESA T.A 2012



      OLEH : Drs. IWAN RIDWAN, M.Si




                                       1
2
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan
   kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan
   teknissumber daya manusia serta sesuai dengan tugas
   pokok K/L/D/I;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya
   memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi
   atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia
   Barang/Jasa;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/
   ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila
   dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
   menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;


                                                              3
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
   lokakarya atau penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan
   survei yang bersifat khusus untuk pengembangan
   teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan
   oleh Penyedia Barang/Jasa;
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan
   pemerintah, pengujian di laboratorium dan
   pengembangan sistem tertentu;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
   bersangkutan;




                                                            4
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam
   negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
   alutsista dan industri almatsus dalam negeri.




                                                           5
Prosedur Swakelola meliputi kegiatan
1. perencanaan,
2. pelaksanaan,
3. pengawasan,
4. penyerahan,
5. pelaporan dan
6. Pertanggungjawaban pekerjaan.




                                       6
a.   K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;

b.   Instansi Pemerintah lain Pelaksana
     Swakelola; dan/atau

c.   Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.




                                                7
8
a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung
   Jawab Anggaran; dan
b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi
   Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.




                                                      9
a.   direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh
     Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

b.   sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung
     Jawab Anggaran; dan

c.   pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan
     kepada pihak lain (subkontrak).



                                                   10
a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal
   pelaksanaan;
b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan
   waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang
   tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan
   peralatan yang sesuai;
d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
   secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan,
   rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana
   biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak
   melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam
   dokumen anggaran.

                                                                11
a.   K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan
     dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari
     Kelompok Masyarakat.
b.   pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat
     yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis.
c.   PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat,
     termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
d.   pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi,
     renovasi dan konstruksi sederhana antara lain: pengecatan,
     pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.
e.   Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh
     K/L/D/I untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat
     sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f.   PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan
     penanggungjawab Kelompok Masyarakat.                                 12
1) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok
   Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.

2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
   a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab
       dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja
       dan/atau spesifikasi teknis;
   b)   Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab
        dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan,
        membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan
        pelaksanaan pekerjaan; dan
   c)   Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab
        dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan
        pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan
        Swakelola.




                                                                    13
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar
   belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber
   pendanaan;
2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
   dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang
   dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja
   mingguan, dan rencana kerja harian;
4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya
   bulanan dan biaya mingguan;
5) produk yang dihasilkan; dan
6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila
   diperlukan).


                                                                 14
1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
   berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
   termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/ suku
   cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan
    pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan
   mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian
   pekerjaan.




                                                                      15
1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor
   Tim Swakelola;

2) pengadaan bahan;

3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan

4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang
   dibutuhkan.



                                                                16
1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan
   memanjang dan potongan melintang.

2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar
   yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan
   pekerjaan.




                                                          17
1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
   dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa
   tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan
   sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden.

2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan
   memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya
   anggaran.
3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan
   metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
   Pengadaan.
4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana
   pelaksanaan pekerjaan.

                                                                         18
1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok
   Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
   dalam pelaksanaan Swakelola.

2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.




                                                                      19
a.   Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan
     pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu :
     1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan
        gambar rencana kerja;
     2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan
        bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli
        perseorangan;
     3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
        dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok
        Masyarakat untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan;
     4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk
        melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
     5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa
        Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan
     6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).


                                                                                   20
b.   Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau
     Tenaga Ahli Perseorangan
     1)   Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
          ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan
          menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
     2)   Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan,
          sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.




                                                                                 21
c. Pembayaran
  1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara
     harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
     borong.
  2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan)
     dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda
     bukti pembayaran.
  3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
     berdasarkan kontrak pengadaan barang.
  4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara
     bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
     a) diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
        apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola;
     b) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
        apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
     c) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
        apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
                                                                            22
d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
  1)   Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
       dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK secara berkala.
  2)   Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK
       kepada PA/KPA setiap bulan.
  3)   Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu
       serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang
       dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
  4)   Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
  5)   Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
       tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
  6)   Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
  7)   Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan
       pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum,
       sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.


                                                                               23
e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan
  Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat dan
  dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain :
  1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian
     tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta
     pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan;
  2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar
     pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan,
     Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli
     perseorangan;
  3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal
     pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan
     pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai
     dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan
     foto-foto dokumentasi; dan
  4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
     tenaga ahli perseorangan.
                                                                           24
f. Penyerahan Hasil Pekerjaan
  1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir
     pekerjaan telah tercapai), Penanggungjawab Kelompok Masyarakat
     menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
  2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada
     PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
     penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




                                                                           25
a. Pengawasan
   Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk
   mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan
   pekerjaan Swakelola meliputi :
   1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi
      pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
   2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
      mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:
      a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan
          sisa bahan;
      b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
          menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan
      c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar
          pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
   3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta
      efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
   4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus
      segera mengambil tindakan.
                                                                        26
b. Evaluasi
  1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap
     pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
       a) pengadaan dan penggunaan material/bahan;
       b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
       c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
       d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
       e) pelaksanaan fisik; dan
       f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
  2)   Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan
       dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan
       pekerjaan Swakelola selanjutnya.


                                                                          27
28

More Related Content

What's hot

Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
dhoan Evridho
 
Pengadaan barang dan jasa tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa tingkat desaPengadaan barang dan jasa tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa tingkat desa
Heru Suprapto
 
15082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 070201215082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 0702012
Nilawati179
 

What's hot (20)

Flow satker
Flow satkerFlow satker
Flow satker
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
 
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMateri 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 
perpres 70 tahun 2012 1
perpres 70 tahun 2012 1perpres 70 tahun 2012 1
perpres 70 tahun 2012 1
 
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaPeraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
 
Pengadaan barang dan jasa tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa tingkat desaPengadaan barang dan jasa tingkat desa
Pengadaan barang dan jasa tingkat desa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
15082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 070201215082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 0702012
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Hasil Ujian Peserta 1
Hasil Ujian Peserta 1Hasil Ujian Peserta 1
Hasil Ujian Peserta 1
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 

Similar to Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja aparatur pemdes)

KAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdf
KAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdfKAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdf
KAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdf
irsanto2
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
KHRISTIAN MAUKO
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
DALVY DALVY
 

Similar to Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja aparatur pemdes) (20)

15082012115920 bab viii swakelola
15082012115920 bab viii swakelola15082012115920 bab viii swakelola
15082012115920 bab viii swakelola
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
2.persiapan pengadaan
2.persiapan pengadaan2.persiapan pengadaan
2.persiapan pengadaan
 
dokumen swakelola kebijakan idustri nasinal
dokumen swakelola kebijakan idustri nasinaldokumen swakelola kebijakan idustri nasinal
dokumen swakelola kebijakan idustri nasinal
 
KAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdf
KAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdfKAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdf
KAK KONSULTAN PERENCANAAN DISPORA 2022 FINAL.pdf
 
Swakelola 29 okt 2013
Swakelola 29 okt 2013Swakelola 29 okt 2013
Swakelola 29 okt 2013
 
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
 
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastrukturPetunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
Petunjuk teknis perencanaan_kegiatan_infrastruktur
 
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
Kak pagar kantor tahun anggaran 2014
 
Contoh_Format_KAK.doc
Contoh_Format_KAK.docContoh_Format_KAK.doc
Contoh_Format_KAK.doc
 
Pelaksana pekerjaan gedung jenjang /level
Pelaksana pekerjaan gedung jenjang /levelPelaksana pekerjaan gedung jenjang /level
Pelaksana pekerjaan gedung jenjang /level
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxPelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
 
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-ProcurementSwakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
 
metoda jbtn plat besi
metoda  jbtn plat besimetoda  jbtn plat besi
metoda jbtn plat besi
 
Kak irigasi dempar
Kak irigasi demparKak irigasi dempar
Kak irigasi dempar
 
Metode jbt. gantung
Metode jbt. gantungMetode jbt. gantung
Metode jbt. gantung
 
fdokumen.com_metoda-pelaksanaan-jalan-raya.pptx
fdokumen.com_metoda-pelaksanaan-jalan-raya.pptxfdokumen.com_metoda-pelaksanaan-jalan-raya.pptx
fdokumen.com_metoda-pelaksanaan-jalan-raya.pptx
 
Manajemen proyek
Manajemen proyekManajemen proyek
Manajemen proyek
 

More from Yudhi Aldriand

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 

Recently uploaded

KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
LeoRahmanBoyanese
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdfAksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Isu Perundungan di Satuan Pendidikan.pdf
 
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptxPerspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
Perspektif Global PDGK 4403, Modul 4.pptx
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdfLaporan observasi sri handayani lubis.pdf
Laporan observasi sri handayani lubis.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 

Swakelola menurut perpres 54 tahun 2010 (materi bintek orientasi tata kerja aparatur pemdes)

  • 1. DI SUSUN DALAM RANGKA BINTEK ORIENTASI TATA KERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA T.A 2012 OLEH : Drs. IWAN RIDWAN, M.Si 1
  • 2. 2
  • 3. a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknissumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 3
  • 4. e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; 4
  • 5. i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. 5
  • 6. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan 1. perencanaan, 2. pelaksanaan, 3. pengawasan, 4. penyerahan, 5. pelaporan dan 6. Pertanggungjawaban pekerjaan. 6
  • 7. a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 7
  • 8. 8
  • 9. a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. 9
  • 10. a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 10
  • 11. a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. 11
  • 12. a. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat. b. pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain: pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggungjawab Kelompok Masyarakat. 12
  • 13. 1) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. 2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. 13
  • 14. 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). 14
  • 15. 1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/ suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. 15
  • 16. 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. 16
  • 17. 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. 2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 17
  • 18. 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden. 2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. 18
  • 19. 1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. 2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. 19
  • 20. a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). 20
  • 21. b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan 1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. 21
  • 22. c. Pembayaran 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. 2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran. 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang. 4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola; b) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan c) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). 22
  • 23. d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai. 4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. 23
  • 24. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. 24
  • 25. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Penanggungjawab Kelompok Masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 25
  • 26. a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi: a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. 26
  • 27. b. Evaluasi 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan material/bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. 27
  • 28. 28