Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

1. LKPP
lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN
NO 12 TAHUN 2021
Tentang PerubahanAtas Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PIP OK Profesional, Menjaga lntegritas, Patuh pada
Peraturan, Berorientasi pada Stakeholder, KerjaTim.

2. Peraturan Presiden
No 16 Tahun 2018
Aturan Pelaksana
Peraturan Presiden
No 12 Tahun 2021
Aturan Pelaksana
•
•
13 Peraturan LKPP
Standar Dokumen Pemilihan
• 10 Peraturan LKPP
yang didalamnya juga mengatur
Model Dokumen Pemilihan
""C
""C
- -
~ ...
..
"Cl
::cl
~
··c,;;::~
"""~!
~~~
Cl) "
,.C
,.l,"
p
":"
i
-
co
~a;
::g;;
::
~~
=~
c
"':":"
:'-·
c::
:
~
~~
§a5
~
~
...
c:::
:;;;!
"""l
l
=
e;
~~;
=,
,..
= :pE;
~~
::g
;:::
Sil
~"'I
"Cl ~
~
~
i
~
:
..:
.g
.
.
::
g
...
..
~
..
...
...
..
~
~
...
..
I'.:!
...
..
c::
o
c::
o
c::
o
Maret 2018 Februari 2021

3. LATAR BELAKANG PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PRESIDEN NO 16 TAHUN
2018 TENTANG PENGADAAN
PEMERINTAH
BARANG/JASA
Think Different, Be Different

4. LATAR BELAKANG PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM PERATURAN PRESIDEN NO 12
TAHUN 2021
1.PENYEDERHANAA
N PERIZINAN
BERUSAHA
PERSYARATAN
INVESTASI KETENAGAKERJAAN
11 Klaster
UU Cipta
Kerja.
KEMUDAHAN DAN
PERLINDUNGAN UMK
KEMUDAHAN BERUSAHA
DUKUNGAN RISET
DAN INOVASI
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
PENGENAAN
SANKSI
INVESTASI DAN
PROYEK
PEMERINTAH
PENGADAAN LAHAN KAWASAN EKONOMI

5. 5
• Penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil
serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri
pada penyusunan Spesifikasi T
eknis/KAK
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai
anggaran belanja barang/jasa
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
Nilai Paket pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu
anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000
diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan
untuk paket pekerjaan yang menuntut
kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh usaha kecil dan koperasi.
Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah
Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan
koperasi dengan mencantumkan barang/jasa
produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.
Usaha Mikro Kecil •
dan Koperasi
•
•
•
Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam
bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang
bersangkutan (Pasal 65 ayat (7) Perpres 12 T
ahun 2021).

6. Pemerintah
PEMBERIAN KESEMPATAN BERUSAHA BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL YANG BARU BERDIRI
Note : Lampiran I dan II Peraturan LKPP No 12 T
ahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

7. SEGMENTASI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI
USAHA LAMA
Note : *) Baru berdiri kurang dari 3 tahun, boleh blm memiliki pengalaman (Peraturan LKPP No 12 T
ahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia)
JENIS
PENGADAAN
NILAI PAKET
USAHA KECIL
USAHA
MENENGAH
USAHA
BESAR
PELAKU USAHA
BARU*)
PELAKU
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
Rp 1 sd Rp 2,5 M Ö Ö
Di atas Rp 2,5 M
sd Rp 15 M Ö
Di atas Rp 15 M sd
Rp 50 M Ö
Di atas Rp 50 M Ö
JASA
KONSULTANSI
KONSTRUKSI
Rp 1 sd Rp 1 M Ö Ö
Di atas Rp 1 M sd
Rp 2,5 M Ö
Di atas Rp 2,5 Ö

8. Besaran Uang Muka
Kontrak
Uang Muka
untuk Usaha Mikro
Kecil dan Koperasi
paling rendah 30% *)
Miliar
20% (Psl. 29 P16/2018)
Note *) : Diatur dalam Lampiran I dan II Peraturan LKPP No 12 T
ahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia
Nilai Pagu Anggaran/
Rp 50 Juta – Rp 200 Juta paling rendah 50% *)
Lebih dari Rp 200 Juta – Rp 2,5
Lebih dari Rp 2,5 Miliar – Rp 15 Usaha Kecil, paling tinggi 30%
Miliar (Psl. 29 P16/2018)
Lebih dari Rp 15 Miliar
Usaha Nonkecil, paling tinggi

9. • Kewajiban penggunaan produk dalam
negeri dilakukan apabila terdapat
produk dalam negeri yang memiliki
penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai
BMP paling sedikit 40%
Kewajiban tersebut dilakukan pada
tahap Perencanaan Pengadaan,
Persiapan Pengadaan, atau
Pemilihan Penyedia dan dicantumkan
dalam RUP
, spesifikasi teknis/KAK,
dan Dokumen Pemilihan.
Penggunaan
Produk Dalam Negeri.
•
D11 LKPP
9

10. PA KPA PPK
Pengguna
Anggaran
Kuasa
Pengguna
Anggaran
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pelaku
Pengadaan
Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa
terdiri atas
PEJABAT
PENGADAAN
POKJA
PEMILIHAN
AGEN
PENGADAAN
Kelompok Kerja
Pemilihan
Pejabat
Pengadaan
Agen
Pengadaan
PENYELENG
GARA
SWAKELOLA
PjPHP/
PPHP
PENYEDIA
Penyelenggara
Swakelola
Penyedia Pejabat/ Panitia
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan*)
Tugas PjPHP/PPHP dilaksanakan secara ex officio oleh unit
kerja yang menanganani BMN/BMD
*) Perubahan Dalam Perpres 12/21

11. s e b e l u m
PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf h
p e r u b a h a n
1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf h
f1. menetapkan pengenaan
Sanksi Daftar Hitam;
Pelaku Pengadaan
Kewenangan PA.
p a s a l 9 a y a t 1
1.
Peraturan
Presiden
No
12
Tahun
2021

12. LKP
-
P
#1
Penegasan Pengaturan
Organisasi Pengadaan
Barang/Jasa pada APBD
Siapa yang dapat melaksanakan
tugas Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dalam APBD?
#
1
Personelyang
ditetapkan
sebagai PPK
oleh PA
Sumber : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP No. 027/2929/SJ dan No. 1 T
ahun 2021
3
tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

13. LKP
-
P
Persyaratan yang Memilik
i
Sertifikat
Kompetensi?
harus
untuk
tugas
dipenuhi
melaksanakan
PPK
Personel
ditetapkan:
#
1
Ya
sebagai PF!
K
#2 Ya
PPTK
Dalam hal belum
memiliki sertifikat
Kompetensi. wajib
memiliki sertifikat
Pengadaan Barang/Jasa
tingkat dasar/level-1
#3 Tida
k
KPA
#4 Tida
k
PA
Sumber : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP No. 027/2929/SJ dan No. 1 T
ahun 2021
4
tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

14. PERATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Think Different, Be Different

15. Pemerintah
1.
2.
3.
Peraturan LKPP No. 3 T
ahun 2021 T
entang Pedoman Swakelola
Peraturan LKPP No. 4 T
ahun 2021 T
entang Pembinaan Pelaku Usaha PBJ
Peraturan LKPP No. 5 T
ahun 2021 T
entang Pedoman Barang/Jasa Yang
Dikecualikan Pada PBJ Pemerintah
Peraturan LKPP No. 6 T
ahun 2021 T
entang Pedoman Penyusunan Rencana
Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ
Peraturan LKPP No. 7 T
ahun 2021 T
entang Sumber Daya Manusia PBJ
Peraturan LKPP No. 9 T
ahun 2021 T
entang T
oko Daring Dan Katalog
Elektronik Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan LKPP No. 10 T
ahun 2021 T
entang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa
Peraturan LKPP No. 11 T
ahun 2021 T
entang Pedoman Perencanaan
Pengadaan
Peraturan LKPP No 12 T
ahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (termasuk pekerjaan
konstruksi, jasa konsultan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun)
Rancangan
Peraturan
LKPP
Aturan Pelaksanaan
Perpres No 12 Tahun 2021
4.
5.
6.
7.
8.
9.

16. 1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki
sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya dilaksanakan paling
lambat 31 Desember 2023.
2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja
terpisah berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan
Konstruksi T
erintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:
Ketentuan
Peralihan. Tidak berlaku lagi
setelah Peraturan
LKPP No 12 T
ahun
2021 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Melalui
Penyedia,
diundangkan pada
tanggal 2 Juni 2021
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 T
ahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 T
ahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi T
erintegrasi Rancang Bangun Melalui
Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 T
ahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1 T
ahun 2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi T
erintegrasi Rancang
Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,
p a s a l II
b.
sampai diterbitkannya Peraturan LKPP mengenai Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
T
erintegrasi.
Peraturan
Presiden
No
12
Tahun
2021

17. CARA DAN TAHAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Think Different, Be Different

18. 02.
Melalui Penyedia
Melalui Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa Berdasarkan kontrak
Cara
Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan dengan cara
01.
Melalui Swakelola
Cara memperoleh barang/Jasa yang
dikerjakan sendiri oleh K/L/PD,
K/L/PD lain, Ormas atau Kelompok
Masyarakat

19. Cara Pengadaan - Melalui Swakelola
Swakelola
TIPE I
Direncanakan, dilaksanakan
dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN
Direncanakan dan diawasi oleh
Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah penanggung
jawab anggaran dan
dilaksanakan oleh K/L/PD
PELAKSANA SWAKELOLA
Direncanakan dan diawasi
oleh Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah
penanggungjawab anggaran
dan dilaksanakan oleh
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Direncanakan oleh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daerah penanggungjawab
anggaran dan/atau berdasarkan
usulan KELOMPOK
MASYARAKAT dan dilaksanakan
serta diawasi oleh KELOMPOK
MASYARAKAT
Tipe Swakelola
Swakelola
TIPE III
Swakelola
TIPE II
Swakelola
TIPE IV

20. Jenis Pengadaan
LAMPIRAN I LAMPIRAN III
LAMPIRAN II
T
erintegrasi Rancang
Konstruksi
Sumber : Lampiran I, II, dan III Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
Jasa Konsultansi
Non Konstruksi
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya
Pekerjaan Konstruksi
Bangun
Pekerjaan
Konstruksi
Barang
Cara Pengadaan – Melalui Penyedia

21. TAHAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Perencanaan
Pengadaan
Persiapan
Pemilihan
Pelaksanaan
Kontrak
01 06
Persiapan
Pengadaan
Pemilihan
Penyedia
Serah
Terima
Pokja Pemilihan/
Pejabat Pengadaan
PA/KPA PPK PPK
PA/KPA/PPK PA/KPA
02 03 04 05

22. Sistem
Informasi
Rencana
Umum
Pengadaan
Hasil perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa
dimuat Dalam Sistem
Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP)
Catt: Pendetailan diatur dalam Peraturan LKPP No. 11 T
ahun 2021 T
entang Pedoman Perencanaan Pengadaan
sirup.lkpp.go.id

23. untuk yang sudah tercantum dalam katalog elektronik
atau toko daring
E-PURCHASING
PENGADAAN
LANGSUNG
bernilai paling banyak Rp200.000.000
a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional;
barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara
Satu kesatuan sistem konstruksi
hanya dapat disediakan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
pengadaan dan penyaluran benih unggul untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan;
rasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
hak paten; atau
tender ulang mengalami kegagalan.
dalam hal terjadi pemutusan kontrak
Metode
Pemilihan
Penyedia
b.
c.
d.
e.
PENUNJUKAN
LANGSUNG f.
g.
h.
i.
Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan dan
spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentukan secara rinci.
TENDER CEPAT
TENDER tidak dapat menggunakan metode lainnya
BARANG/
PEKERJAAN
KONSTRUKSI/
JASALAINNY
A

24. E-Marketplace
Pengadaan Barang/Jasa
adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah
·
·
·
NASIONAL
SEKTORAL
LOKAL E-purchasing
berupa
KATALOG
ELETRONIK
TOKO DARING
PEMILIHAN PENYEDIA
· Tender · Seleksi · Tender Cepat ·
· Pengadaan Langsung ·
· Penunjukan Langsung ·

25. 1.
2.
3.
4.
Pembelian Langsung;
Negosiasi Harga;
Permintaan Penawaran; dan/atau
Metode lainnya sesuai dengan
yang terdapat pada PPMSE.
proses bisnis
Sumber : Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E-PURCHASING MELALUI TOKO DARING

26. 1. Negosiasi Harga
Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan
mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya
instalasi, atau ketersediaan produk. PPK/Pejabat Pengadaan dapat
memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang
dlpercaya lainnya sebagai referensiuntuk negosiasidengan Penyedia
Mini-Kompetisi
Metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia
yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis
yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan
mendapatkan harga terbaik
2.
3. Competitive Catalogue
Metode Competitive Catalogue dilakukan terhadap Penyedia dalam
lingkup pekerjaan konstruksi yang memuat data dan informasi yang
ditawarkan berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian
dikompetisikan melalui sistem
Sumber : Lampiran Keputusan Deputi Monev dan PSI No. 11 T
ahun 2021 tentang T
ata Cara Penyelenggaraan Katalog
E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

27. Tender Cepat.
s e b e l u m p e r u b a h a n
pasal 19
2. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
2. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
a.
b.
c.
d.
komponen barang/jasa;
suku cadang;
bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
barang/jasa dalam katalog elektronik atau T
oko Daring.
a.
b.
c.
d.
e.
komponen barang/jasa;
suku cadang;
bagian dari satu sistem yang sudah ada;
barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
barang/jasa pada T
ender Cepat.
pasal 38
6. T
ender Cepat dilaksanakan dalam hal:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya
sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam
Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
6. T
ender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah
terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk
pengadaan yang:
a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentukan secara rinci; atau
b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.
11.Tindak lanjut dari T
ender Cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan reviu
penyebab kegagalan T
ender Cepat dan melakukan T
ender Cepat kembali
atau mengganti metode pemilihan lain.
pasal 51
Peraturan
Presiden
No
12
Tahun
2021

28. Penawaran Berulang
(E-reverse auction),
kecuali pekerjaan
konstruksi
Penyedia yang
diundang adalah
penyedia yang
terkualifikasi
Jadwal E-reverse
auction minimal 60
menit
Penawaran
dibawah 80%
HPS diklarifikasi
untuk menilai
kewajaran harga
Berlaku untuk
Barang/
Pekeraan
Konstruksi/
Jasa Lainnya
TENDER CEPAT

29. SELEKSI bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000
Metode
Pemilihan
Penyedia
PENGADAAN
LANGSUNG
bernilai paling banyak Rp100.000.000
a.
b.
c.
hanya dapat dilakukan oleh 1 Pelaku Usaha yang mampu;
hanya dapat dilakukan oleh 1 pemegang hak cipta;
Jasa Konsultansi di bidang hukum yang tidak direncanakan
sebelumnya;
Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa
Konsultansi yang sama;
Seleksi Ulang gagal;
Dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
Jasa Konsultansi bersifat rahasia; atau
Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
PENUNJUKAN
LANGSUNG
d.
e.
f.
g.
h.
JASAKONSULTANSI

30. Metode Evaluasi.
p a s a l 39 a y a t 3
s e b e l u m
Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur
Ekonomis digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai
sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
3.
p e r u b a h a n
Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur
Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang
yang memperhitungkan faktor umur ekonomis,
harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan,
dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi
tertentu.
3.
Peraturan
Presiden
No
12
Tahun
2021

31. p e r u b a h a n
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
Lumsum;
Harga Satuan;
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
Kontrak Payung; dan
Biaya Plus Imbalan.
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
Lumsum;
Harga Satuan;
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
1. Jenis
a.
b.
c.
d.
e.
Jenis
a.
b.
c.
d.
e.
Jenis
a.
b.
c.
Jenis
a.
b.
Jenis Kontrak.
p a s a l 27
s e b e l u m
Jenis Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya terdiri atas:
1.
2.
a.
b.
c.
Lumsum;
Harga Satuan;
Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan;
T
erima Jadi (Turnkey); dan
Kontrak Payung.
Putar Kunci; dan
Biaya Plus Imbalan.
Turnkey Contract
Cost Plus Fee
d.
e.
3. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
Lumsum;
Waktu Penugasan; dan
Kontrak Payung.
Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
Lumsum; dan
Waktu Penugasan.
2. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa
Konsultansi terdiri atas: 4.
a.
b.
c.
Lumsum;
Waktu Penugasan; dan
Kontrak Payung.
Kontrak Biaya Plus Imbalan merupakan jenis kontrak yang
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah
imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan
dengan jumlah tetap.
Kontrak Putar Kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan
suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut
secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua
perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
Peraturan
Presiden
No
12
Tahun
2021

32. Pendaftaran dan
Unduh Dokumen
Pemilihan
Pengumuman Pemberian Penjelasan
Tahapan
Pemilihan
Penyedia
Contoh : T
ender
Penetapan dan
Pengumuman
Pemenang
Evaluasi Dokumen
Penawaran
Unggah Dokumen
Penawaran
T
andatang-tangan
Kontrak
Sanggah Penunjukan Penyedia
Penjadwalan proses T
ender/Seleksi menggunakan hari kalender (Lampiran I, II, dan III Peraturan LKPP No 12 T
ahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia)

33. SDM DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Think Different, Be Different

34. Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa.
Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa terdiri atas:
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan
barang/jasa di lingkungan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah
sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan
kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa
a. Sumber Daya Pengelola Fungsi
Pengadaan Barang/Jasa;
b. Sumber Daya Perancang Kebijakan
dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
dan
Sumber Daya Pendukung Ekosistem
Pengadaan Barang/Jasa.
sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian
tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
c.
34

35. Pengelola PBJ
Pengelola Fungsi PBJ
SUMBER
D
S
A
D
YA
M
PBJ
MANUSIA
PBJ
Pasal 74 (1)
Ekosistem PBJ
Pasal 74 (4) 35
Anggota Polri
Prajurit TNI
(PNS &PPPK)
(JFPPBJ)
Pasal 74A (2), (3)
Pasal 74 (1)
Pasal 74A (4), (5)
Sumber Daya
Pasal 74 (2)
Personel Lainnya
(Non-JFPPBJ)
ASN
(PNS
Sumber Daya Perancang
Kebijakan dan Sistem PBJ
Pasal 74 (3)
Sumber Daya Pendukung
Pasal 1 Angka 18b
Sesuai Peraturan
Perundang-undangan
(Pasal 74 (5))
Sampai terpenuhinya kewajiban JFFPBJ
sesuai Rencana aksi masing-masing K/L/PD,
maka pelaksanaan pengelolaan PBJ dilakukan
sebagai berikut :
1. Dalam hal belum mencukupi :
JFPPBJ dibantu oleh PNS bersertifikat
(Pasal 74B (2))
2. Dalam hal belum memiliki :
PNS dan/atauAgen Pengadaan
(Pasal 74B (3))

36. .
Kelembagaan
Pengadaan Barang/Jasa.
3a. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi
jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.
Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang
tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.
UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui
model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak
memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ dan
pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui
model kematangan UKPBJ diatur dalam Peraturan LKPP
5.
6.
7.
36

37. PENGECUALIAN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
Think Different, Be Different

38. Pengecualian.
pasal 61
s e b e l u m
Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini adalah:
p e r u b a h a n
Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
1. 1.
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan
Layanan Umum Daerah;
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif
yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan
praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.
a.
a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum;
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara
luas kepada masyarakat;
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
sesuai dengan praktik bisnis yang sudah
mapan; dan/atau
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
b.
b.
c.
c.
d.
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan
Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan
pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
2a. Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum
Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa
tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah
berpedoman pada Peraturan Presiden ini.
2.
d.
2. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum diatur tersendiri dengan peraturan
pimpinan Badan Layanan Umum.
Peraturan
Presiden
No
12
Tahun
2021

39. LKP
P
Pengad
aan Kredib
el
Sejah
ter
akan Bangsa
Terima
@) www.lkpp.go.id
Kasih
(Q)
lkpp_ri
,.
~
021-
29935577
144
~ lkpp_n
@ Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jln.Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kuningan, Jakarta Selatan
12940.