Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi Pelatihan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Materi disusun oleh Khalid Mustafa (www.khalidmustafa.info)
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi Pelatihan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Materi disusun oleh Khalid Mustafa (www.khalidmustafa.info)
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. APLIKASI SIKAP DAN SPSE VERSI 4.3
Husen . S
Admin LPSE Provinsi Jawa Timur
Blitar, 21 November 2018
Disampaikan dalam rangka acara Sosialisasi SPSE versi. 4.3 dan Aplikasi
SiKAP untuk Pelaku Usaha/ Penyedia Barang/Jasa dan PA/KPA
2. DASAR HUKUM
• Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah1
• Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2
• Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
pengadaan barang/jasa melalui Penyedia3
• Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi SPSE4
• Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPSE5
3. Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PA memiliki tugas dan kewenangan:
menetapkan perencanaan
pengadaan
Pasal 9
huruf c
• PPK memiliki tugas: menyusun
perencanaan pengadaan
• PPK dapat dibantu oleh
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.
Pasal 11
ayat 1 & 3
PERPRES 16 TAHUN 2018
4. PA KPA PPK ADMIN
RUP
• Konsolidasi
paket lintas
satker
• Mengumumka
n paket
konsolidasi
lintas satker
• Menetapkan dan
mengumumkan RUP
• Upload RKA (K/L)
• Delegasi paket kepada PPK
• Upload file tugas pembantuan
• Upload file dana dekonsentrasi
• Update struktur anggaran
• Revisi paket
• Membuat akun
admin RUP
• Delegasi paket
kepada admin RUP
• Atau membuat
paket RUP sendiri
• Menetapkan final
draft RUP
• Inisiasi revisi paket
• Melengkapi
hasil upload
RKA setelah
mendapatkan
delegasi
ADMIN PPE
• Membuat
user
PA/KPA
• Kelola
Satker/ OPD
• Upload
RKAD
(Pemda)
PENGGUNA SIRUP (PERPRES 16/18)
5. • PA/KPA membuat Program dan Kegiatan atau sampai Rinci Objek Akun
secara manual
• PA/KPA mendelegasikan per kegiatan atau sampai per Rinci Objek Akun
kepada PPK
• PA/KPA mengumumkan final draft RUP dari PPK
• PA/KPA dapat merevisi dan mengumumkan kembali RUP
PA
/KPA
PPK
• PPK mendapatkan delegasi per kegiatan atau sampai per Rinci Objek Akun
dari PA/KPA
• PPK dapat meng identifikasi hasil upload RKAD sendiri atau di bantu oleh
admin RUP
• PPK dapat melengkapi draft RUP hasil dari upload RKAD sendiri atau di bantu
oleh admin RUP
• PPK menetapkan final draft setelah formulir draft paket di lengkapi oleh PPK
sendiri ataupun setelah dilengkapi oleh admin RUP
• Jika ingin di bantu admin RUP maka PPK harus mendelegasikan per kegiatan
atau sampai per Rinci Objek Akun kepada admin RUP
Tatacara Penetapan Paket Sesuai PERPRES 16/18
7. 1. Perubahan istilah
2. Persiapan Pengadaan oleh PPK
3. Penambahan peran (role) Pengelola Pengadaan (diperankan oleh
Kepala ULP) untuk menetapkan Pokja Pemilihan
4. Perubahan metode Tender (lihat matriks)
5. Reverse Auction (E-Auction)
6. Pencataan
7. Java Installation Manager (JAIM)
Fitur Baru SPSE 4.3
10. Admin PPE
Admin Agency
PPK
Kepala UPPBJ
Anggota Pokja
Pemilihan
Pejabat
Pengadaan
Verifikator Helpdesk Auditor/APH
MANAJEMEN USER PADA SPSE 4.3
11. Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
• Pencatatan Non Tender
• Pengadaan Langsung
Penunjukan Langsung
• Tender Internasional
• Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan
• Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
• Pencatatan Swakelola
PENCATATAN NON TENDER/SWAKELOLA
12. PERANGKAT HARDWARE & SOFTWARE
• RAM Server Minimal 16 Gb
• HDD minimal berkapasitas 7 Tera
• OS Centos 7 / Debian 9
• Data Base Postgres 10
• Apache 2.4
Sosialisasi Peningkatan SDM
• PPK
• Pokja Pemilihan
• Pejabat Pengadaan
• Penyedia
KEBUTUHAN INSTALASI SPSE V. 4.3
14. Pelaksanaan Tender Cepat
Peserta sudah terkualifikasi dalam SIKaP
Peserta hanya memasukan penawaran harga
Penawaran Menggunakan e-reverse auction
Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh
aplikasi
Penetapan pemenang berdasarkan harga
penawaran terendah
Perpres 16/28
Pasal 50 ayat 4 & 11
15. Tender Cepat dilakukan untuk Metode pemilihan
Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya
Menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Barang/Jasa (SIKaP)
Tidak memerlukan :
o penilaian kualifikasi,
o evaluasi penawaran administrasi,
o evaluasi penawaran teknis,
o sanggah dan sanggah banding.
Pelaksanaan Tender Cepat
PERLEM No 9/3.2.1b
16. Tahapan Tender Cepat
• Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat
diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari
kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat
3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian
penawaran pada hari dan jam kerja.
• Tahapan Tender Cepat meliputi :
– Undangan;
– Penyampaian dokumen penawaran;
– Pembukaan dokumen penawaran;
– Pengumuman hasil pembukaan penawaran;
– Verifikasi; dan
– Pengumuman pemenang. PERLEM No 9 /3.9.1.b
17. Tahapan Waktu
a. Undangan Tender -
b. penyampaian Dokumen Penawaran
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
undangan Tender
c. pembukaan Dokumen Penawaran
Setelah masa penyampaian Dokumen
Penawaran berakhir
d. pengumuman hasil pembukaan
Dokumen Penawaran
Setelah pembukaan Dokumen
Penawaran
e. klarifikasi kualifikasi kepada calon
Pemenang
disesuaikan dengan kebutuhan
f. penetapan pemenang dan
pengumuman
1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi
kualifikasi
Jadwal Tender Cepat PERLEM No 9 /3.9.3.C
18. Workflow Tender Cepat
TUGAS POKJA PEMILIHAN :
1. Melengkapi Data Tender
2. Menginput Jadwal Tender
3. Melengkapi Dokumen Pemilihan
4. Setting Kriteria
5. Mencetak SDP
6. Melakukan Persetujuan
7. Pengumuman Tender
KUPPBJ
Memilih
Pokja Pemilihan
9. Pembukaan Dokumen
Penawaran
10.Mengirim Undangan Verifikasi
11.Verifikasi Data Penyedia
12.Membuat Berita Acara
13.Penetapan Pemenang
penawaran harga secara berulang/
e-reverse auction
“Perlu Penjelasan Tender?”
8. Penjelasan Tender
Ya
Tidak
PENGUMUMAN PEMENANG
AKTIVITAS PENYEDIA :
1. Mengisi Data Kualifikasi di SIKaP
2. Mendapatkan Undangan Tender
3. Mendaftar Tender
4. Mengikuti Pemberian Penjelasan
19. Perbandingan dengan Proses Tender
*Waktu proses: minimal 3 hari
*Waktu proses: minimal 14 hari
Tender Cepat dengan SIKaPTender
1 • Pengumuman Pascakualifikasi
2 • Download Dokumen Pengadaan
3 • Pemberian Penjelasan
4 • Upload Dokumen Penawaran
5 • Evaluasi Administrasi
6 • Evaluasi Teknis
7 • Evaluasi Harga
8 • Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
9 • Penetapan Pemenang
10 • Pengumuman Pemenang
11 • Sanggahan
12 • Sanggahan Banding
13 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak
1
• Undangan
2
• Upload Penawaran Harga (e-Reverse Auction)
3
• Evaluasi Harga Otomatis oleh Sistem
4
• Verifikasi SIKaP
5
• Pengumuman Pemenang
6
• SPPBJ dan Penandatangan Kontrak
21. 1. Mengisi Data Kualifikasi sikap
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau
Vendor Mangement System adalah aplikasi yang
memuat data atau informasi kinerja penyedia
barang/jasa.
22. Fungsi
Memusatkan data penyedia seluruh indonesia, untuk mendapatkan
penyedia yang benar kualified berdasarkan jenis atau kompetensi
usaha yang dimilikinya
Memudahkan segala proses penghitungan jumlah penyedia
Memudahkan proses pengolahan data penyedia
25. Halaman Beranda dan Akses
https://sikap.lkpp.go.id
Download klasifikasi SBU
Download klasifikasi KBLI 2009
Download tabel kesesuaian KBLI
2009
Download Buku petunjuk aplikasi
Download Video Tutorial
Publikasi
26. Halaman user id Penyedia ? ?
User ID Penyedia yang dapat digunakan untuk login ke SIKaP
adalah:User ID Penyedia yang diterbitkan oleh LPSE. Cek
dengan cara login ke LPSE tempat Anda mendaftar.
DAN
User ID Penyedia yang sudah diaktivasi ADP (Single Sign On).
Cek dengan cara login ke LPSE lain (bukan LPSE tempat Anda
mendaftar).
User ID Tenaga Ahli bisa didapat dengan cara mendaftar di
SIKaP terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar silahkan login.