Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja negara seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara. Juga dijelaskan proses alur pelaksanaan APBN, jenis-jenis pengujian tagihan, perbedaan pengujian yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM, serta pengujian yang dilakukan bendahara terhadap berbagai jenis belanja seperti barang dan jasa,

1. SYARAT-SYARAT
KELENGKAPAN
TAGIHAN/LPJ
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN YOGYAKARTA

2. Tugas dan Wewenang KPA, PPK, dan PPSPM
KPA PPK PPSPM
o menyusun DIPA;
o menetapkan PPK dan PPSPM;
menetapkan panitia/pejabat yang
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
anggaran; menetapkan rencana
pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;
o melakukan tlndakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran
Belanja Negara; melakukan pengujian
tagihan dan perintah pembayaran atas
beban anggaran negara;
o memberikan supervisi, konsultasi, dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan dan
anggaran;
o mengawasi penatausahaan dokumen
dan transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
menyusun laporan keuangan dan
kinerja sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
o menguji kebenaran SPP atau
dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPP beserta dokumen
pendukung;
o menolak dan mengembalikan SPP,
apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan; membebankan
tagihan pada mata anggaran yang
telah dlsediakan; menerbitkan SPM
atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPM;
o menyimpan dan menjaga keutuhan
seluruh dokumen hak tagih;
melaporkan pelaksanaan pengujian
dan perintah pembayaran kepada
KPA; dan
o melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran.
o menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana
pencairan dana;
o menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
o membuat, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
o melaksanakan Kegiatan swakelola;
o memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian
yang dilakukannya; mengendalikan pelaksanaan
perikatan;
o menguji dan menandatangani surat bukti mengenai
hak tagih kepada negara; membuat dan
menandatangani SPP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPP;
o melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan
kepada KPA; menyerahkan hasil pekerjaan
pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Serita
Acara Penyerahan; menyimpan dan menjaga
keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan;
dan
o melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran Belanja Negara.

3. Tugas dan Wewenang Bendahara
Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
o menerima dan menyimpan
uang Pendapatan Negara;
menyetorkan uang Pendapatan
Negara ke rekening Kas Negara
secara periodik sesuai
ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
o menatausahakan transaksi
uang Pendapatan Negara di
lingkungan
Kementerian/Lembaga/ Satuan
Kerja;
o menyelenggarakan pembukuan
transaksi uang Pendapatan
Negara; mengelola rekening
tempat penyimpanan uang
Pendapatan Negara; dan
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
bendahara kepada Sadan
Pemeriksa Keuangan dan Kuasa
BUN.
o menerima dan menyimpan uang persediaan;
o melakukan pengujian tagihan yang akan
dibayarkan melalui uang persediaan;
o melakukan pembayaran yang dananya berasal
dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
o menolak perintah pembayaran apabila tagihan
tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
o melakukan pemotongan/pemungutan dari
pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban
kepada Negara;
o menyetorkan pemotongan/pemungutan
kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum
Negara;
o menatausahakan transaksi uang persediaan;
o menyelenggarakan pembukuan transaksi uang
persediaan;
o mengelola rekening tempat penyimpanan uang
persediaan;
o menyampaikan laporan pertanggungjawaban
bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
dan Kuasa BUN; dan
o menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
o menerima dan menyimpan UP;
o melakukan pengujian dan pembayaran atas
tagihan yang dananya bersumber dari UP;
o melakukan pembayaran yang dananya bersumber
dari UP berdasarkan perintah PPK;
o menolak perintah pembayaran apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
o melakukan pemotongan/ pemungutan dari
pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban
kepada negara;
o menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban
kepada negara ke kas negara;
o menatausahakan transaksi UP;
o menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
o mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

5. Alur Pelaksanaan APBN
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
KUASA BENDAHARA
UMUM NEGARA
SPP
Pengujian
SPM
Pengujian
SPM
SP2D
BANK
Rekening
Bendahara
Rekening
Pihak ke-3
KOMITMEN

6. Jenis-Jenis Pengujian
Pengujian secara Wetmatigheid
• Pengujian wetmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah tagihan atas beban
anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dan apakah dana
yang digunakan untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA atau tidak
Pengujian secara Rechmatigheid
• Pengujian rechmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah para pihak yang
mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara ltu secara formal adalah sah. Untuk keperluan pengujian
rechmatigheid ini, maka kepada para pihak penagih diminta untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga
tagihan dapat dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti ini antara lain meliputi Surat Perintah Kerja, Surat
Perjanjian/Kontrak, Kuitansi, BeritaAcara Penyelesaian Pekerjaan dan lain sebagainya
Pengujian secara Doelmatigheid
• Pengujian Doelmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah maksud/tujuan
(output) dari suatu pekerjaan sebagai pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan itu sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan
indikator keluaran Sub Kegiatan yang tertuang dalam DIPA atau tidak. Sebagai contoh, apabila ada pekerjaan pengadaan
barang/jasa, maka hasil pengadaan berupa sejumlah (satuan) barang/jasa memang nyata-nyata ada sesuai dengan
spesifikasi yang diminta dalam SPK/Kontrak.Termasukjuga pengujian adanya pemborosan atau tidak, sebagai contoh
untuk perjalanan dinas yang tidak terlalu prioritas, dan atau pembelian/penggantian ban kendaraan yang masih baru/layak
digunakan.

7. Perbedaan Pengujian
PPK menguji : PPSPM menguji : Bendahara Pengeluaran
o Kelengkapan DokumenTagihan;
o Kebenaran PerhitunganTagihan;
o Kebenaran Data Pihak Yang Berhak
Menerima Pembayaran Atas Beban
APBN;
o Kesesuaian Spesifikasi Teknis Dan
Volume Barang/Jasa Sebagaimana Yang
Tercantum Dalam
Perjanjian/Kontrakdengan Barang/Jasa
Yang Diserahkan Oleh Penyedia
Barang/Jasa;
o Kesesuaian Spesifikasi Teknis Dan
Volume Barang/Jasa Sebagaimana
Yang Tercantum Pada Dokumen Serah
Terima Barang/Jasa Dengan
Dokumen Perjanjian/Kontrak;
o Kebenaran, Keabsahan Serta Akibat
Yang Timbul Dari Penggunaan Surat
Bukti Mengenai Hak Tagih Kepada
Negara; Dan
o Ketepatan Jangka Waktu Penyelesaian
Pekerjaan Sebagaimana Yang Tercantum
Pada Ookumen Serah Teri ma
Barang/Jasa Dengan Dokumen
o Kelengkapan Dokumen Pendukung SPP;
o Kesesuaian Penanda Tangan SPP Dengan Spesimen
TandaTangan PPK;
o Kebenaran Pengisian Format SPP;
o Kesesuaian Kode BAS Pada SPP Dengan
DIPA/POK/Rencana KerjaAnggaran Satker;
o Ketersediaan Pagu Sesuai BAS Pada SPP Dengan
DIPA/POK/Rencana KerjaAnggaran Satker;
o Kebenaran Formal Dokumen/Surat Keputusan Yang Menjadi
Persyaratan/Kelengkapan Pembayaran Belanja Pegawai;
o Kebenaran Formal Dokumen/Surat Bukti Yang Menjadi
Persyaratan/Kelengkapan Sehubungan Dengan Pengadaan
Barang/Jasa;
o Kebenaran Pihak Yang Berhak Menerima Pembayaran Pada
SPP Sehubungan Dengan Perjanjian/Kontrak/Surat Keputusan;
o Kebenaran Perhitungan Tagihan Serta Kewajiban Di
Bidang Perpajakan Dari PihakYang Mempunyai HakTagih;
o Kepastian Telah Terpenuhinya Kewajiban Pembayaran
Kepada Negara Oleh Pihak Yang Mempunyai Hak Tagih Kepada
Negara; Dan
o Kesesuaian Prestasi Pekerjaan Dengan Ketentuan
Pembayaran Oalam Perjanjian/Kontrak.
Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan
wewenang untuk melakukan pengujian
tagihan yang akan dibayarkan melalui uang
persediaan meliputi:
o Meneliti Kelengkapan Perintah
Pembayaran Yang Diterbitkan Oleh PPK;
o Pemeriksaan Kebenaran Atas Hak Tagih,
Meliputi:
• Pihak Yang Ditunjuk Untuk
Menerima Pembayaran;
• Nilai Tagihan Yang Harus Dibayar;
• JadwalWaktu Pembayaran; Dan
• Menguji Ketersediaan Dana Yang
Bersangkutan.
o Pemeriksaan Kesesuaian Pencapaian
Keluaran Antara Spesifikasi Teknis Yang
Disebutkan Oalam Penerimaan Barang/Jasa
Dan Spesifikasi Teknis Yang Disebutkan
Dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak; Dan
o Pemeriksaan Dan Pengujian Ketepatan
Penggunaan Kade Mata Anggaran
Pengeluaran (Akun 6 Digit).

8. Pengujian Bendahara Terhadap Belanja Non Pegawai
▪ Belanja Barang & Jasa
– Keperluan kantor sehari-hari
– ATK
– Langganan daya & jasa
– Pekerjaan non fisik yg langsung menunjang tupoksi
▪ Belanja Pemeliharaan
– Untuk mempertahankan asset tetap/asset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal
▪ Belanja Perjalanan Dinas
– Untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan
▪ Belanja Modal
– Pengeluaran untuk Perolehan Asset tetap yaitu: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan ,irigasi dan jaringan,
fisik lainnya
– Pengeluaran yg setelah perolehan asset mengakibatkan bertambahnya :
▪ Masa Manfaat
▪ Kapasitas
▪ Kualitas &Volume
– Pengeluaran untuk Asset yg tidak ditujukan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat
– Biaya pendukung dalam perolehan asset
– Pengeluaran untuk belanja perjalanan & jasa yg terkait dengan perolehan asset tetap / asset lainnya (konsultan pengawas,
konsultan perencana dll)

9. Pengujian terhadap Pembayaran Belanja Barang kepada
Badan Hukum/rekanan/Pihak Ketiga
Pengujian yang dilakukan terkait pembayaran belanja barang kepada badan
hukum/rekanan/pihak ketiga pada prinsipnya meliputi:
 Mekanisme Pembayaran untuk memastikan apakah belanja tersebut dapat dibayar
dengan mekanisme Uang Persediaan
 Kebenaran Pembebanan pada akun yang tepat
 Kelengkapan dokumen-dokumen atau bukti perikatan/bukti pembelian. dengan
dokumen yaitu:
• Surat Perintah Bayar (SPBy);
• Kuitansi/tanda bukti pembelian;
• SSP yang telah dilegalisir KPA/Pejabat yg ditunjuk

10. Pengujian Bendahara atas Surat Perintah Bayar (SPBy)
 SPBy Dilampiri Dengan Bukti Pengeluaran:
• Kuitansi/Bukti PembelianYangTelah Disahkan PPK Beserta Faktur Pajak Dan SSP; Dan
• Nota/Bukti Penerimaan Barang/Jasa Atau Dokumen Pendukung Lainnya Yang Diperlukan Dan Telah Disahkan
Oleh PPK.
 Berdasarkan SPBy, Bendahara Pengeluaran/BPP Wajib Melakukan Pengujian Atas:
1. Kelengkapan Perintah PembayaranYang Diterbitkan Oleh PPK;
2. Kebenaran Atas HakTagih, Meliputi:
• PihakYang Ditunjuk Untuk Menerima Pembayaran;
• NilaiTagihanYang Harus Dibayar;
• Jadwal Waktu Pembayaran; Dan
3. Ketersediaan DanaYang Bersangkutan.
4. Kesesuaian Pencapaian Keluaran Antara Spesifikasi Teknis Yang Disebutkan Dalam Penenmaan Barang/Jasa Dan
SpesifikasiTeknisYang Disebutkan Dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak; Dan
5. Ketepatan Penggunaan Kode Mata Anggaran Pengeluaran (Akun 6 Digit)
 Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi
persyaratan pengujian.
 Dalam hal pengujian perintah bayar tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara
Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan kepadanya.

11. Pembayaran uang muka kerja
▪ Dalam hal SPBy digunakan untuk pembayaran uang muka kerja, selain dilampiri
dengan bukti pengeluaran, SP By dimaksud harus dilampiri:
– rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
– rencana kebutuhan dana; dan
– batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja.
▪ Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran dan rencana kebutuhan
dana tersebut, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian ketersediaan
dananya.
▪ Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan uang muka kerja apabila
pengujian memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

12. Jenis-Jenis Tanda Bukti Perjanjian
Perjanjian/Kontrak
Bukti pembelian untuk pengadaan barang/jasa
s.d Rp10.000.000,-
Kuitansi untuk pengadaan barang/jasa s.d
Rp50.000.000,-
Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya s.d
Rp200.000.000,- dan jasa konsultasi s.d
Rp50.000.000,-
Surat Perjanjian/Kontrak , untuk pengadaan
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya di atas
Rp200.000.000,- dan jasa konsultasi di atas
Rp50.000.000,-
Surat Keputusan
pelaksanaan belanja pegawai
pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan
secara swakelola
pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk
pembayaran honorarium kegiatan belanja
bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk
uang kepada penerima bantuan sosial
1 2

13. Surat Perintah Kerja vs Surat Perjanjian Kontrak
• Pejabat yang memerintahkan mempunyai kewenangan.
• SPK ditandatangani oleh yang memberi perintah dan pihak yang
menerima perintah.
• Pokok/bidang, ruang lingkup dan spesifikasi teknis pekerjaan yang
disepakati oleh kedua belah pihak
• Harga yang pasti serta syarat pembayaran.
• Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
• Sanksi dalam hal yang menerima perintah tidak memenuhi
kewajibannya
• Diberi materai tempel Rp.6.000.-
Surat Perjanjian Kerja Harus
Memuat :
• Jaminan teknis hasil pekerjaan yang diserahkan.
• Penyelesaian perselisihan
• Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian yang
bersangkutan;
• Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri secara tegas dan
terinci dalam lampiran kontrak
• Rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak (price adjusment).
• Ketentuan mengenai pemberian uang muka.
Surat Perjanjian Kontrak
memuat ketentuan seperti
pada SPK ditambah dengan :

14. Pengujian Bendahara atas Pembayaran Belanja Barang
Kepada PNS
▪ Pengujian untuk Pembayaran Honor
– Ketersediaan dana dalam DIPA dan rincian dalam POK;
– Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbltan surat
keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;
– Dattar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium,
dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani o1eh KPA/PPK dan
Bendahara Pengeluaran; dan
– SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.
– Pembayaran honor untuk non PNS ditampung dalam Belanja Jasa Profesi (akun 522115) yaitu
Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan dlberikan kepada Pegawai PNS dan non
PNS sebagai nara sumber, pembicara,praktisi, pakar dalam kegiatan di luar Direktorat atau Eselon 1
pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas.
▪ Pembayaran Perjalanan Dinas
– Perjalanan dinas dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan atau dengan LS (lewat rekening
Bendahara). Dalam melaksanakan pengujian terkait perjalanan dinas maka Bendahara Pengeluaran
harus memastikan apakah dokumen-dokumen telah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku

15. Konsep Pembukuan Bendahara
Bendahara melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di
satker berdasarkan tugasnya.
Pembukuan Bendahara dilakukan pada BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran
dengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN (Kemenkeu)
Dalam hal tertentu, pembukuan bisa dilakukan dengan manual tangan atau computer
Pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap DIPA
Apabila Bendahara mengelola valas, pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap valas namun
dituangkan dalam 1 (satu) LPJ Bendahara
Dalam hal Bendahara mengelola valas, Bendahara membuat catatan atas keadaan kurs transaksi
penyetoran ke Kas Negara

16. Pembukuan Bendahara Penerimaan
▪ Mengingat karakteristik penerimaan yang ada di satker, penentuan Buku Pembantu
(selain BP Kas) adalah oleh masing-masing K/L dengan prinsip:
a. Bisa membedakan status telah menjadi hak negara atau belum
b. Bisa membedakan siapa yang mengelola
▪ Jenis Buku Pembantu bisa berdasarkan jenis penerimaan (PNBP Umum atau Fungsional)
bisa juga berdasarkan kegiatan (jaminan, titipan, dll)
▪ Dalam hal ditunjuk PPS, Bendahara membuat catatan sendiri.

17. Dokumen Sumber Transaksi Penerimaan
Dokumen
Sumber
DIPA
SBS
Bukti
Pengeluar
an Lain
Bukti
Penerima
an Lain
SSBP

18. Aktivitas Bendahara Pengeluaran
Penerbitan SPM UP/TUP
Pembayaran UP/TUP
Pembayaran SPM LS Bendahara
Penyaluran Dan Pertanggungjawaban BPP
Aktifitas Kas Lainnya
1
2
3
4
5

19. Dokumen Sumber Transaksi Pengeluaran
DIPA SPM/SP2D SPBy
Kuitansi
SSBP/ setara
SSBP
SSP/ Setara
SSP
LPJ
Bendahara
Bukti
Penerimaan
Internal
Bukti
Pengeluaran
Internal

20. Diagram Pembukuan Bendahara Pengeluaran
Transaksi Non
Kas
Transaksi UP
Transaksi
SPM-LS
Bendahara
Transaksi LPJ
Bendahara
Transaksi UM/
Voucher
Transaksi
Lain-Lain

21. Diagram Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Penerimaan
Dana dari BP
Belanja Atas
Dana UP
Pembayaran
atas SPM LS
bendahara

22. Penatausahaan, Pembukuan
dan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Verifikasi
LPJ Bendahara

23. PEMBUKUAN BENDAHARA
Terdiri dari :
1.Pembukuan Bendahara Penerimaan
2.Pembukuan Bendahara Pengeluaran

24. Pembukuan bendahara
Dibukukan pada :
1.Buku Kas Umum
2.Buku Pembantu
3.Buku Pengawasan
Anggaran (Panwas MAK)

25. Membukukan DIPA

26. Pengelolaan
Uang Persediaan

27. Ketentuan UP
Diberikan Kepada PA/KPA selaku Pimpinan Satker
Diberikan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari
Merupakan Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan
Bersifat revolving (diganti/diisi kembali) jika telah digunakan minimal 50%
Dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan dapat didistribusikan kepada BPP/PUM
Dapat ditempatkan pada rekening pengeluaran pada bank
Bendahara Pengeluaran harus melakukan pengujian terhadap setiap perintah bayar dari PA/KPA

28. Model Pencairan Anggaran
PIHAK KETIGA
R KUN
LANGSUNG (LS)
BENDAHARA
PENGELUARAN
R KUN
LANGSUNG (LS)
PIHAK KETIGA
SEGERA
BENDAHARA
PENGELUARAN
R KUN
UANG PERSEDIAAN
PIHAK KETIGA
PEMBAYARAN
1
2
3

29. Peruntukan UP
▪ Dapat diberikan untuk
– Belanja Barang,
– Belanja Modal
– Belanja lain-lain
▪ UP untuk ketiga jenis belanja tersebut adalah yang tidak direncanakan dicairkan dengan
mekanisme LS
▪ Penerbitan SPM-UP/TUP dibebankan pada kode kegiatan dan MAK transito sebagai
berikut :
– Dana RM : 0000.0000.825111/825511
– Dana PHLN : 9999.9999.825112/825512
– Dana PNBP : 0000.0000.825113 /825513

30. Besaran UP Maksimal
Pagu Batas UP
Rp0 s.d Rp2.400.000.000 Rp100.000.000
Rp2.400.000.000 s.d Rp6.000.000.000 Rp200.000.000
di atas Rp6.000.000.000 Rp500.000.000

31. Proses Penyusunan Kebutuhan UP
SPM UP
PPSPM melakukan pengujian atas SPP UP yang disampaikan PPK, kemudian menerbitkan SPM UP paling
lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP UP
SPP UP
PPK melakukan pengujian atas kebutuhan UP, dan menyampaikan SPP UP kepada PPSPM paling lambat 2
hari sejak bendahara menyampaikan kebutuhan UP
Kebutuhan UP
Bendahara Pengeluaran menyusun dan menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK

32. Kelengkapan SPP UP dan Pegajuan SPM UP
▪ SPP dan SPM UP dilampiri dengan Daftar Rincian UP pada setiap Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) atau Pemegang Uang Muka (PUM):
– Dilampiri hanya bagi Bendahara Pengeluaran yang memiliki BPP/PUM
– Berisi rencana distribusi Uang Persediaan kepada para BPP/PUM
– Digunakan untuk memudahkan pengawasan kepada para BPP/PUM
▪ SPM UP dilampiri dengan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa:
– UP digunakan untuk membiayai operasional kantor, bukan untuk LS
– Kesanggupan memotong UP (25%) jika 2 bulan sejak terbitnya SP2D UP tidak mengajukan SPP GU
– Kesanggupan memotong UP (50%) jika 1 bulan sejak terbitnya peringatan KPPN tidak melakukan
pemotongan UP
▪ Sebelum menerbitkan SPM-UP harus dipastikan kebenaran terkait hal-hal berikut.
– SK pengangkatan KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran
– Spesirnen tanda tangan
– Cap dinas satker

33. Aktivitas Pengelolaan UP pada Bendahara Pengeluaran
▪ Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran
– Digunakan untuk mengelola UP yang diterima oleh satker dari KPPN.
– Dibuka oleh KPA dengan perserujuan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
– Rekening ini digunakan oleh Bendahara Pcngeluaran untuk menerima, menyimpan, ataupun membayarkan UP yang
dikelolanya.
– Pembukaan rekening pelaksanaan APBN tanpa persetujuan Kuasa BUN merupakan pelanggaran.
▪ Penerimaan UP Ke Rekening Bendahara Pengeluaran
– Diterima dari Rekening Kas Umum Negara (KPPN)
– Diterima secara giral di Rekening Bendahara Pengeluaran
– Tidak ada penerimaan UP secara tunai dari KPPN
– Penerimaan UP bisa berasal dari SP2D UP ataupun SP2D GU isi,
▪ Penyimpanan UP
– Di Rekening Bendahara Pengeluaran (dalam jumlah yang tidak terbatas)
– Di brankas Bendahara Pengeluaran (maksimal Rp50 juta pada setiap akhir hari kerja)
– Penyimpanan melebihi ketentuan merupakan kesalahan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab jika hilang
 Pembayaran Dengan UP
– Pembayaran didasarkan pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan PPK
– Pembayaran kepada 1 penerirna maksimal Rp50 juta (kecuali untuk honor dan perjalanan dinas)
– Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran:
▪ Pembayaran pada pihak ketiga
▪ Pembayaran uang muka (panjar/perskot)
– Pembayaran dapar dilakukan dengan:
▪ Tunai
▪ Transfer dari rek Bend Pengeluaran ke rek penerima

34. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban UP
▪ Penatausahaan UP
– Bendahara Pengeluaran wajib membukukan UP yang dikelolanya
– Pembukuan dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2014
– Buku yang digunakan adalah Buku Kas Umum (BKU) dan buku-buku pembantu
– Pembukuan dapar secara manual ataupun elektronik
– Pada pembukuan secara elektronik, BKU dan buku-buku pembantu harus dicetak minimal
sebulan sekali
 Pertanggungjawaban UP
– Bendahara Pengeluaran menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas UP yang
dikelolanya
– Setiap bulan wajib dilakukan pemeriksaan fisik UP
– Pengajuan SPP GU merupakan bentuk pertanggungjawaban atas UP yang diterima oleh
satker

35. Pembayaran Tagihan Melalui UP
No Uraian Pihak III/Penerima
Uang Muka Kerja
PPK PPSPM
1 a. Pihak ketiga mengajukan tagihan
disertai bukti pendukung; atau
b. Penerima Uang Muka Kerja mengajukan
permintaan Uang Muka Kerja disertai
bukti pendukung.
2 PPK menguji tagihan atas UP,apabila
memenuhi syarat maka diterbitkan Surat
Perintah Bayar (SPBy);
3 SPBy beserta bukti pendukung
disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran/BPP;
4 Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan
pengujian;
5 Setelah memenuhi syarat SPBy dibayar
oleh Bendahara
Tagihan Pihak III/
Uang Muka Kerja
UJI
SPBy dan Bukti
Pendukung
UJI
Bayar

36. Membukukan Uang Persediaan (UP)

37. Mengambil Uang dari Bank

38. Pembayaran Belanja menggunakan Uang Persediaan (UP) secara
Tunai

39. Pembayaran Belanja dengan menggunakan Uang Persediaan (UP)
dengan cek

40. Penerimaan Potongan/pungutan (pot/put) pajak

41. Penyetoran Potongan/pungutan (pot/put) pajak

42. Penggantian UP
▪ Ketentuan Umum
– Diajukan dengan SPP-GUP (revolving)
– SPP-GUP (revolving) juga berfungsi sebagai SPJ
– Penggunaan UP telah mencapai 50%
– SPP-GUP (revolving) disampaikan sebelum 1 bulan sejak UP diterima
– Paling lambat 1 buIan sejak SP2D UP, satker harus mengajukan SPM GUP sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan permintaan penggantian
 Dokumen PersyaratanGUP Oleh PPK
– Surat Permintaan Pembayaran
– Daftar rincian permintaan pembayaran
– Bukti-bukti pembayaran (kuitansi/bukti pembayaran lainnya)
– SSP yang telah dikonfirrnasi KPPN (jika ada pemotongan/penyetoran pajak)
 PenyelesaianGUP Pada PPSPM
– Paling lambat 5 hari kerja setelah bukti pendukung lengkap
– PPSPM menyampaikan SPM ke KPPN paling lambat 2 hari kerja sejak SPM diterbitkan

43. Mekanisme GUP
No Uraian Pihak III/Penerima
Uang Muka Kerja
PPK PPSPM
1 Bendahara Pengeluaran menyampaikan
bukti pengeluran kepada PPK
2 Atas dasar bukti pengeluaran tersebut,
PPK melakukan pengujian apabila
memenuhi syarat menerbitkan SPP-GUP.
3 SPP-GUP beserta bukti pendukung
disampaikan kepada PPSPM
4 PPSPM melakukan pengujian SPP• GUP
dan bukti pendukung
5 Dalam hal SPP-GUP dan bukti Pendukuing
memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan
SPM-GUP
Bukti
Pengeluaran
UJI
SPBy dan Bukti
Pendukung
UJI
SPM-GUP

44. Menerima Penggantian Uang Persediaan (GUP)

45. Tambahan Uang Persediaan
▪ "Tambahan Uang Persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu)
bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan“
▪ KetentuanTUP
– PermintaanTUP dapat diajukan meskipun penggunaan UP belum mencapai 50%.
– TUP diberikan jika UP tidak mencukupi
– Mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN
– Diperuntukkan bagi pengeluaran yang mendesak (satu bulan sejak terbitnya SP2D)
– SisaTUP harus disetor kernbali ke Rekening Kas Negara.

46. Kelengkapan Pengajuan TUP dan PTUP
TUP
• Rincian penggunaan dana (ditandatangani oleh PPK a.n.
KPA dan Bendahara Pengeluaran)
• Persetujuan TUP dari Kepala KPPN
• Surat Pernyataan KPA/PPK yang menyatakan bahwa
• TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling
lama 1 (satu) bulan sejak terbit SPZD
• Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan pembayaran LS
• Jika terdapat sisaTUP, maka disetor kembali ke rek kas
negara
• Pencairan, pernbayaran, penggunaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan menjadi tanggung
jawab KPA sepenuhnya.
PTUP
• Pertanggungjawaban berupa SPP PTUP (diterbitkan oleh
PPK
• SPP PTUP diterbitkan paling lambat 5 hari kerja sebelum
batas akhir pertanggungjawaban TUP
• SPP PTUP diterbitkan terpisah dengan SPP lainnya
• SPP PTUP dilampiri
• Daftar rincian penggunaan dana
• Bukti-bukti pengeluaran
• SSP yang telah dikonfirmasi KPPN
• SSBP (jika ada penyetoran sisaTUP)

47. Membukukan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

48. Penggantian UP Nihil
▪ Ketentuan Umum
– Uang persediaan dan tambahan uang persediaan belum diakui sebagai belanja dalam APBN
– Untuk dapat diakui sebagai belanja, rnaka UP dan TUP tersebut harus diajukan SPP-GUP-nya walaupun
pengajuan SPP tersebut tidak diikuti dengan pencairan dana.
– Dana UP harus diajukan SPP-GUP-nihilnya pada akhir tahun anggaran atau pada saat habisnya pagu
anggaran.
– Dana TUP harus diajukan SPP-GUP-nihilnya paling lambatr satu bulan sejak terbitnya SP2D TUP
berkenaan
– Apabila SPP-GUP nihil tidak diajukan, maka Bendahara Pengeluaran dianggap masih menyimpan dana
UP/TUP.
– Sehingga, dana UP/TUP tersebur harus disetor kembali ke Rek Kas Negara.
– Dokumen/lampiran SPP-GUP nihil sama dengan SPP-GUP (revolving)

49. Mempertanggungjawabkan UP dan TUP dengan GUP NIHIL

50. Menyetorkan Sisa UP atau sisa TUP

51. Alur Pembayaran Kepada Pihak Ketiga
Pihak
ketiga/Penerima Hak
PPK PPSPM
Bendahara
Pengeluaran
KPPN
Perjanjian/
Kontrak/Kep
Perjanjian/
Kontrak/Kep
Perjanjian/
Kontrak
Tagihan Tagihan
SPP-LS
SPP-LS
SPBY SPBY
Rp
Pencatatan
SPM-LS SPM-LS
SP2D-LS
1 2
3
4b
4a

52. Pembayaran Belanja LS kepada Pihak Ketiga (LS-Pihak
ketiga)

53. Penyelesaian Tagihan Melalui Mekanisme Pembayaran LS
No Uraian Penyedia Barang/Jasa PPK PPSPM
1 Mengajukan tagihan atas penyelesaian
Pekerjaan, disertai dengan bukti
pendukung
2 PPK melakukan pengujian dan penelitian
materil dan formal tagihan.
3 Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK
menerbitkan SPP
4 PPSPM melakukan pengujian SPP dan
bukti pendukung
5 Dalam hal SPP & bukti Pendukung
memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan
SPM
Kontrak/
Bukti Pendukung
UJI
SPP/
Bukti Pendukung
SPM
UJI

54. Menerima LS Bendahara (SP2D LS Bendahara)

55. Mendistribusikan LS Bendahara yang diterima

56. Menyetorkan Sisa LS Bendahara

57. Menerima Jasa Giro Bank (jika ada)

58. Membayarkan Administrasi Bank (jika ada)

59. Pemberian Uang Muka (Voucher)

60. Perhitungan Rampung atas Uang Muka (Voucher)

61. Pengembalian Uang Muka (Voucher)

62. Pembayaran Kekurangan Uang Muka (Voucher)

63. Rangkuman Transaksi Pembukuan

64. Persamaan Pembukuan

66. LPJ Bendahara Pengeluaran
Jumlah harus sama
dengan Kas di Bendahara
Pengeluaran pada Neraca
per akhir bulan
Data-data diambil
dari masing2
Buku Pembantu

67. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan Kas dilakukan oleh:
KPA/PPK atas nama KPA untuk Bendahara
Pengeluaran/BPP
Kepala Satker/pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan
negara untuk Bendahara Penerimaan
Hasil Pemeriksaan Kas dituangkan dalam BA
Pemeriksaan Kas dilakukan dalam hal:
Terjadi pergantian
Bendahara
Dilakukan rekonsiliasi
internal
Sewaktu-waktu

68. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP
KPA/PPK atas nama KPA memastikan bahwa UP/TUP yang ada di brankas pada
akhir jam kerja adalah maksimal Rp 50 juta.
Dalam hal lebih dari Rp 50 juta di akhir jam kerja, harus dibuat Berita Acara yang
ditandatangani KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP
KPA/PPK atas nama KPA melakukan pengamanan atas uang yang ada di brankas
Bendahara Pengeluaran.

69. Rekonsiliasi Internal
Rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dengan UAKPA dilakukan minimal 1
kali di akhir bulan bersamaan dengan pemeriksaan kas dan dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi dilakukan oleh:
• Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara untuk Bendahara Penerimaan
• KPA/PPK atas nama KPA untuk Bendahara Pengeluaran
Tujuan Rekonsiliasi
• Bendahara Pengeluaran
• Meneliti kesesuaian Saldo UP/TUP dengan saldo selain UP/TUP
• Bendahara Penerimaan
• Meneliti kesesuaian jumlah setoran penerimaan ke kas negara dengan saldo penerimaan negara yang belum
disetor ke kas negara

70. Penyusunan LPJ Bendahara
LPJ Bendahara disusun secara bulanan
atas uang yang dikelolanya baik rupiah
maupun vatas ke KPPN paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya
LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU,
Buku Pembantu dan Buku Pengawasan
Anggaran yang telah direkonsitiasi dan
ditandatangani oleh pemeriksaan kas dan
rekonsiliasi
LPJ BPP disampaikan ke Bendahara
Pengeluaran
Format LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara Pengeluaran disusun dalam format
yang ditetapkan dan disampaikan ke KPPN dengan dilampiri:
a. Daftar Rincian Saldo Rekening
b. Rekening Koran
c. BA Pemeriksaan Kas
d. Konfirmasi penerimaan negara

71. SPM-GUP/TUP
Akhir
Bulan
Masa
Penyampaian
Laporan
Keuangan
10
Surat
Peringatan
5 hari kerja
Untuk
PERBAIKAN
MEKANISME SANKSI
LPJ BENDAHARA

72. Alur LPJ bendahara
Sekjen K/L LKK/L LKPP
KanPus DJPBN
Satker KPPN Kanwil
BPK
Rekonsiliasi
verifikasi
Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)
Keterangan singkat:
1. Satker menyampaikan LPJ ke KPPN untuk dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi
2. Setelah dinyatakan cocok oleh KPPN, satker menyampaikan LPJ kepada unit eselon I K/L dan BPK. KPPN melaporkan kepada
Kanwil DJPb.
3. Kanwil DJPb melaporkan LPJ dalam lingkup kerjanya dan melaporkan kepada Kantor Pusat DJPb.
4. LPJ yang diterima oleh K/L rnerupakan salah satu dokurnen dalarn penyusunan Laporan Keuangan.
5. LPJ yang diterirna oleh Kantor Pusat DJ Pb menyusun Laporan Keuangan Tingkat Pusat.
6. Kantor Pusat DJ Pb dan K/L melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan K/L dan LKPP.

73. Bendahara Penerimaan
Menguji
kesesuaian
saldo awal
Menguji
kesesuaian
saldo rekening
bank
Menguji
kesesuaian
jumlah uang
di brankas
Menguji
kebenaran
perhitungan
Menguji
kesesuaian
penyetoran
ke kas
negara
Meneliti
kepatuhan
Bendahara
dalam
penyetoran
PNBP dan
Pajak
Meneliti izin
rekening
Bendahara
Verifikasi LPJ Bendahara
Bendahara Pengeluaran
Menguji kesesuaian
saldo awal
Menguji kesesuaian
saldo rekening bank
Menguji kesesuaian
jumlah uang di brankas
Menguji kebenaran perhitungan
Meneliti Ijn Rekening
Bendahara
Meneliti kepatuhan Bendahara dalam
penyetoran PNBP dan Pajak
Menguji kesesuaian
penyetoran ke kas negara
Menguji kesesuaian saldo
UP/TUP

74. Mekanisme Pembayaran - Giral
SPBy
CEK
Tarik
Tunai
Bayar
Tunai
Bilyet
Giro
Transfer ke Rekening
Penerima

75. Mekanisme Pembayaran Baru - Internet Banking
Approval
Transaksi oleh
KPA/PPK
Penerima
Pembayaran
Rekam Transaksi
oleh
BP/BPP
Rekening
Bendahara
Pengeluaran/
BPP
75
SPBy oleh
PPK
1. Masuk ke internet banking memakai user dan password
Maker.
2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan
dilaksanakan.
3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang
telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval).
1. Masuk ke internet banking memakai user dan password
Approver/Checker.
2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token.
3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-
approve transaksi
4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet banking.
5. Transaksi berhasil.

76. Mekanisme Pembayaran Baru - Kartu Debit/Kartu Kredit
SPBy dan SPPR
oleh KPA/PPK
ATM/EDC
oleh BP/BPP
Penerima
Pembayaran
Rek. Bend.
Pengeluaran/
BPP
1. Pada mekansme kartu debet diperlukan mekanisme tambahan yaitu SPPR
2. SPPR adalah Surat Perintah Pendebitan Rekening yang diterbitkan KPA/PPK
3. Berdasarkan SPBy dan SPPR maka bendahara melakukan pembayaran menggunakan kartu debet (diterbitkan bank
umum) pada ATM/EDC