Dokumen tersebut berisi soal ujian tentang pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Terdiri dari 25 pernyataan yang harus dipilih benar atau salah, dan 16 pertanyaan pilihan ganda tentang konsep dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
BENAR/SALAH
Petunjuk: Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut
Anda adalah benar, dan tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada
menurut Anda adalah salah!
NO PERNYATAAN BENAR SALAH
1 Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.
V
2 Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila
.
Pasal 1 angka 24
V
3 Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk
menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, biaya,
lokasi, dan Penyedia.
Pasal 4 huruf a
V
4 Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih
transparan, terbuka, dan kompetitif
Pasal 5 huruf b
V
5 Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,
dan rencana biaya merupakan tugas tim perencana dalam
penyelenggaraan Swakelola.
Pasal 16 ayat 2
V

2. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
6 Salah satu tugas PPK dalam PBJ diantaranya melaksanakan
Konsolidasi PBJ, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 11
V
7 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
untuk paket pengadaan barang senilai Rp 145 Miliar.
Pasal 9
V
8 Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia
dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan
penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa
Konstruksi, dan penyelesaian melalui pengadilan.
Pasal 85 ayat 1
V
9 Dalam proses katalog perbuatan atau tindakan peserta
pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang
ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi
berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan
Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1
(satu) tahun
v
10 Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi
pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ dan
infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi PBJ, dan pengembangan
sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku
kepentingan
Pasal 73 ayat 2
v
11 Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merk terhadap komponen barang/jasa
Pasal 19 ayat 2
v
12 Konsolidasi dan pemaketan pengadaan barang/jasa
merupakan perencanaan melalui swakelola
Pasal 18
v

3. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
13 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP)
Pasal 22 ayat 3
V
14 Ketentuan kontrak tahun jamak yaitu pekerjaan yang
memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling
lama 5 (lima) tahun anggaran
Pasal 27 ayat 12
v
15 Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan
puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, besar jaminan
pelaksanaan ialah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu
Anggaran
Pasal 33 ayat 4
V
16 Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga
menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran
yang memenuhi persyaratan teknis.
Pasal 39 ayat 2
v
17 Penyelenggara swakelola dapat berasal dari pengelola
pengadaan barang/jasa
Pasal 1 ayat 18.a
v
18 Tim pengawas bertugas melaporkan kemajuan
pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada
PPK secara berkala
Pasal 49 ayat 1
V
19 Pada pelaksanaan Swakelola tipe II, PA/KPA
menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana
Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
Pasal 47 ayat 2
V

4. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
20 Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal yaitu Pokja Pemilihan
segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan
setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang Iulus 2 (dua)
peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan atau jika jumlah
peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan
proses Penunjukan Langsung
v
21 Pelaksanaan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi
dilakukan tanpa negosiasi terhadap penawaran teknis dan
biaya.
v
22 Penawaran harga dapat dilakukan,dengan metode
penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).
Pasal 50 ayat 23
v
23 Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di
atas Rp 50Juta.
Pasal 63 ayat 1
v
24 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib
menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil
produksi dalam negeri.
Pasal 65 ayat 2
v
25 Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional,
katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
Pasal 72 ayat 1
v
PILIHAN GANDA
Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar dan tepat!
1. UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut....
A Agen Pengadaan
B Aparat Pengawas Intern Pemerintah
C Kuasa Pengguna Anggaran
D Aparat Penegak Hukum

5. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kurikulum yang bernilai paling
banyak Rp 100 juta dapat dilakukan dengan metode pemilihan....
A Seleksi
B Seleksi Khusus
C Penunjukan Langsung
D Pengadaan Langsung
3. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp 200 juta dapat dilakukan dengan metode pemilihan…
A. Seleksi
B. Seleksi Khusus
C. Penunjukan Langsung
D. Pengadaan Langsung
4. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD merupakan
salah satu...
A. Prinsip
B. Etika
C. Ruang Lingkup
D. Kebijakan
5. Pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari
pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing merupakan pengetian dari...
A. Tender/Seleksi Internasional
B. Seleksi Khusus
C. Penunjukan Langsung
D. Pengadaan Langsung
6. Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya disebut...
A. Seleksi
B. Tender
C. Penunjukan Langsung
D. Pengadaan Langsung
7. Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah....
A. Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa
B. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan
C. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian
D. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat
8. Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah....
A Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang
ditetapkan
B Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

6. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
C Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia
Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
D Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat
9. Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional, merupakan pengertian dari…
A. Terbuka
B. Transparan
C. Adil
D. Akuntabel
10.Sikap tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sikap dari...
A. Etika Pengadaan
B. Kebijakan Pengadaan
C. Tujuan Pengadaan
D. Prinsip Pengadaan
11.Perhatikan pernyataan berikut!
1) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
2) Kepatuhan terhadap peraturan
3) Kepatuhan terhadap penyedia
4) Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
5) Mendorong pemerataan ekonorni dan memberikan perluasan kesempatan
berusaha
Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk tujuan PBJ…
A. 1, 4, dan 5
B. 1, 3 dan 5
C. 1, 2, 4 dan 5
D. 1, 4 dan 5
12.Perhatikan pernyataan berikut!
1) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
2) Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan
kompetitif
4) Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
5) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah
Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk kebijakan PBJ…
A. 2, 3, dan 5
B. 1, 3 dan 5
C. 1, 2, 4 dan 5
D. 1, ,4 dan 5

7. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
13.UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut....
A. Aparat Pengawas Intern Pemerintah
B. Kuasa Pengguna Anggaran
C. Aparat Penegak Hukum
D. Agen Pengadaan
14.PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi…
A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-
purchasing dan Pengadaan Langsung
B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja
C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
D. Bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa
15.Tugas Tim Pelaksana Swakelola diantaranya....
A. Menyusun spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak
B. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi
Swakelola
C. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana
biaya
D. Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara
berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
16.Salah satu tugas Pokja Pemilihan ialah…
A. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar
B. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 10 miliar
C. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran
paling banyak 100 miliar
D. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan
Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 100 miliar
17.Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha
yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan,
selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan
dapat mengajukan sanggah banding, yang berwenang menjawab sanggah
banding tersebut adalah…
A. APH
B. APIP
C. KPA
D. Pokja Pemilihan

8. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
18.Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan
merupakan tanggung jawab…
A. PPK
B. PA/KPA
C. Penyedia
D. Pokja Pemilihan
19.Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan
Kontrak dapat dilakukan melalui, KECUALI…
A. Layanan penyelesaian sengketa kontrak
B. Dewan Sengketa Konsultansi
C. Pengadilan
D. Arbitrase
20.Tugas UKPBJ adalah...
A. Pengelolaan PBJ
B. Menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/PD
C. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
D. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
21.Salah satu penyedia pada pekerjaan konstruksi telah ditetapkan sebagai
pemenang dan telah menerima SPPBJ. Tiba-tiba penyedia tersebut
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh organisasi
pengadaan. Sanksi bagi penyedia tersebut ialah....
A. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun
B. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam
C. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua)
tahun
D. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1
(satu) tahun
22.Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah….
A. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan
Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog
Elektronik
B. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan
Katalog Elektronik
C. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan
Katalog Elektronik
D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia,
dan Katalog Elektronik
23.Perhatikan pernyataan berikut!
1) Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
2) Kepatuhan terhadap peraturan
3) Kepatuhan terhadap penyedia

9. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
4) Pencapaian TKDN
5) Penggunaan produk luar negeri
6) Penggunaan produk dalam negeri
7) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha besar
8) Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
9) Pengadaan berkelanjutan
Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk ruang lingkup pengawasan
PBJ…
A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 9
B. 1, 2, 3, 5, 7, dan 9
C. 1, 2, 4, 6, 8, dan 9
D. 1, 2, 5, 6, 7, dan 9
24.Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang tidak dikenakan sanksi dalam
proses katalog berupa…
A. tidak menandatangani kontrak katalog
B. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur
harga penawaran
C. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh
Pejabat Pengadaan
D. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan
25.Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa untuk
tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam
RKA K/L atau RKA Pemerintah Daerah, PPK dapat dibantu oleh…
A. Pokja Pemilihan
B. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
C. Pejabat Pengadaan
D. APIP
26.Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai peranan dalam
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu….
A. PA/KPA dan PjPHP
B. PPK dan Pokja pemilihan
C. PA/KPA dan PPK
D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli
27.Spesifikasi adalah karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat memenuhi
kebutuhan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis. Dalam
menyusun spesifikasi teknis TIDAK disarankan untuk:
A. menggunakan produk dalam negeri
B. menggunakan produk bersertifikat SNI
C. menggunakan produk diskontinu
D. menggunakan produk ramah lingkungan
28.Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK) barang/jasa
dimungkinkan penyebutan merek terhadap..
A. Komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang telah ada atau
barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring

10. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
B. Komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang telah ada atau
barang/jasa di pasar konvensional
C. Unit utama, komponen, suku cadang atau barang/jasa dalam katalog
elektronik atau toko daring
D. Unit utama, komponen, suku cadang atau barang/jasa di pasar konvensional
29.Rencana Umum Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan dan diumumkan
oleh...
A. PA
B. PPK
C. Pokja Pemilihan
D. Pejabat Pengadaan
30.Pemaketan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dialokasikan hanya untuk
jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi…
A. Usaha Kecil
B. Usaha Menengah
C. Usaha Besar
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
31.Penyelenggara swakelola yang bertugas menyusun rencana, jadwal dan
rencana biaya kegiatan adalah…
A. Tim Perencanaan
B. Tim Persiapan
C. Tim Pengawas
D. Tim Pelaksana
32.Penetapan tim persiapan dan tim pengawas swakelola yang dilaksanakan oleh
Perguruan Tinggi Swasta (termasuk POKMAS) dilakukan oleh...
A. PPK
B. PA/KPA
C. Rektor
D. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
33.Penetapan tim persiapan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok
masyarakat dilakukan oleh..
A. PA/KPA
B. PPK
C. Pimpinan Kelompok Masyarakat
D. Bupati/Walikota
34.Dalam hal pengadaan barang/jasa mampu direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah
Penanggungjawab Anggaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui
swakelola ...
A. Tipe I
B. Tipe II
C. Tipe III
D. Tipe IV

11. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
35.Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola yang
dilakukan sendiri oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dapat menggunakan
tenaga ahli sebanyak...
A. Tidak lebih dari 50% jumlah anggota tim pelaksana yang terlibat dalam
pekerjaan ini.
B. Tidak dibatasi dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan
kompleksitas pekerjaan
C. Tidak lebih dari 60% - 70% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan
ini.
D. Tidak lebih dari 50% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan ini
36.Suatu kementerian membutuhkan aplikasi komputer untuk meningkatkan
monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja di bawah
kementerian tersebut. Untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan beberapa
tenaga ahli. Hasil reviu dokumen perencanaan ternyata tenaga ahli yang
dibutuhkan adalah pegawai/dosen universitas perguruan tinggi negeri. Cara
pengadaan yang tepat dilakukan untuk pekerjaan tersebut adalah…
A. Swakelola tipe I
B. Swakelola tipe II
C. Swakelola tipe III
D. Swakelola Tipe IV
37.Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan....
A. Pembelian laptop melalui e-purchasing
B. Pengadaan ATK senilai Rp 20 juta
C. Tender pekerjaan terintegrasi
D. Pengadaan tinta printer senilai Rp 10 juta
38.Metode pemilihan penyedia untuk pengadaanbenih jagung secara tepat dan
cepat untuk pelaksanaan ketahanan pangan dengan nilai paket Rp. 10 Miliar
ialah...
A. Tender prakualifikasi
B. Tender pascakualifikasi
C. Penunjukan langsung
D. Tender Cepat
39.Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC. UKPBJ di lingkungan Anda sangat
memanfaatkan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah….
A. Melalui e-purchasing
B. Melalui e-marketplace
C. Melalui e-vendor management
D. Melalui e-green product
40.Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan ialah....
A. Pascakualifikasi
B. Prakualifikasi
C. Sistem gugur
D. Pembobotan

12. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
41.Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran
yang memenuhi persyaratan teknis, maka metode evaluasi penawaran yang
paling tepat untuk pengadaan catering dilakukan dengan metode....
A Sistem Nilai
B Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
C Harga Terendah
D Pagu Anggaran
Modul 6
Referensi: Pasal 39 ayat 4
42.Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak...
A Pelaksanaan pekerjaan
B Pengumuman pemenang
C Penerbitan SPPBJ
D Penandatangan adendum kontrak
43.Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang merupakan suatu
perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju
untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk
pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap
dioperasikan atau dihuni disebut.....
A Putar Kunci
B Biaya Plus Imbalan
C Harga Terendah
D Pagu Anggaran
44. Apabila dalam tender/seleksi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen
penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender/seleksi
dinyatakan gagal oleh....
A. Pengguna Anggaran
B. Pejabat Pembuat Komitmen
C. Pokja Pemilihan
D. Pejabat Pengadaan
Modul 8
Referensi: Pasal 51 ayat 4
45. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak
akhir tidak melebihi....
A 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS
B 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS
C 5 % dari harga yang tercantum dalam kontrak baru
D 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal
46. Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender ulang mengalami kegagalan,
sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu
untuk melaksanakan tender bagi kepentingan pelayanan publik ialah…
A. Penunjukan langsung
B. Pengadaan langsung

13. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
C. Tender cepat
D. Pemasukan penawaran ulang
47. Salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah....
A Pelaksanaan kontrak tidak dapat diberhentikan
B Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat
melakukan perubahan kontrak
C Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati
tahun anggaran
D Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen
pemilihan
48. Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia ialah…
A Setelah RUP diumumkan
B Setelah DIPA disahkan
C Setelah pengumuman Tender
D Bisa dilakukan kapan saja
49. PPK menyerahkan barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada ……
A Pokja Pemilihan
B PPHP
C PjPHP
D PA/KPA
50. Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui....
A. Sayembara jasa konsultansi
B. Seleksi proposal penelitian
C. Kontes jasa lainnya
D. Presentasi proyek pekerjaan
51. Badan Usaha Asing yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi harus bekerja
sama dengan industri dalam negeri dalam hal....
A Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang
B Pelaksanaan purnajual dan pembuatan suku cadang
C Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak
D Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak
52. Salah satu penyedia pada pekerjaan konstruksi telah ditetapkan sebagai
pemenang dan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang dikenai sanksi administratif.
Sanksi bagi penyedia tersebut ialah....
A. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1
(satu) tahun
B. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam
C. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua)
tahun
D. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun
53. Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah …
A. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan
Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog
Elektronik.

14. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
B. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan
Katalog Elektronik.
C. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan
Katalog Elektronik.
D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia,
dan Katalog Elektronik.
54. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai….
A. Paling banyak Rp. 2 Miliar
B. Paling sedikit di atas Rp. 2 Miliar
C. Paling banyak Rp. 1 Miliar
D. Paling sedikit di atas Rp. 1 Miliar
55. Hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau
prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik diantaranya....
A. melakukan penunjukan langsung
B. menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan
barang/jasa sejenis
C. melakukan tender cepat
D. penggunaan konstruksi permanen dalam kurun waktu yang tidak terbatas
PILIHAN GANDA STUDI KASUS
Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar dan tepat!
1. Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten X, belum terdapat PPK dan tidak ada
personil yang dapat ditetapkan sebagai PPK pada PBJ yang menggunakan
anggaran belanja dari APBD, maka PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK. Maka salah satu tugas
yang dapat dilakukan oleh PPTK sebagai pengganti PPK ialah…
A. Menetapkan tim pendukung
B. Menetapkan rancangan kontrak
C. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli
D. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
2. Pada proses katalog, perusahaan XYZ dan perusahaan DEF bersekongkol
untuk mengatur harga penawaran, selain itu perusahaan XYZ menyampaikan
dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
Dokumen Pemilihan agar perusahaan DEF yang menang, maka perusahaan
XYZ dapat dikenakan sanksi berupa…
A. Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
B. Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun
C. digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
D. digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua)
tahun

15. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
3. Universitas Negeri X membutuhkan 100 buah komputer. Dalam pelaksanaan
pengadaannya PPK memberikan spesifikasi dengan mencantumkan merek
yang diinginkan. Menurut anda, hal ini…
A. Tidak diperbolehkan
B. Diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui katalog elektronik
C. Diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui tender
D. Tidak diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui toko daring
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota A akan melakukan
pekerjaan sterilisasi hewan penular rabies untuk Tahun Anggaran 2021. Dari
hasil pemilihan calon pelaksana berdasarkan portofolio dan proposal yang
diajukan ditetapkan pihak yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut ialah
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan telah dibuat kontrak kerja
sama antara kedua belah pihak. Langkah berikutnya adalah pembentukan tim
penyelenggara swakelola. Penetapan penyelenggara swakelola yang tepat pada
kasus di atas ialah…
A. Tim penyelenggara sepenuhnya dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
(PDHI)
B. Tim Persiapan dan Tim Pengawas dari Dinas Ketahanan Pangan dan
Kelautan dan Pertanian Kota A, Tim pelaksana dari Perhimpunan Dokter
Hewan Indonesia (PDHI)
C. Tim Persiapan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian
Kota A, Tim pelaksana dan Tim Pengawas dari Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia (PDHI)
D. Tim Penyelenggara Swakelola sepenuhnya dari Dinas Ketahanan Pangan
dan Kelautan dan Pertanian Kota A
5. PT. ABC ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan dan telah
menerima SPPBJ, namun sebelum penandatangan kontrak PT. ABC
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Penyedia
tersebut dapat dikenakan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh....
A. PA/KPA atas usulan PPK
B. LKPP atas usulan PA/KPA
C. PPK atas usulan Pokja Pemilihan
D. PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan
6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi X membutuhkan pengadaan
makanan pasien selama satu tahun, jenis kontrak yang paling sesuai untuk
pengadaan tersebut ialah....
A. Kontrak waktu penugasan karena ruang lingkupnya belum dapat
didefinisikan dengan rinci
B. Kontrak harga satuan karena kuantitas pekerjaan dalam kontrak masih
bersifat perkiraan
C. Kontrak terima jadi karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai
dilaksanakan
D. Kontrak lumsum karena pembayaran sesuai dengan nilai kontrak
7. Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS : Rp.10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah) ada 3 penawaran yang masuk yaitu PT. X, PT. Y dan PT.

16. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT
DASAR
VERSI 4
TRY OUT
Versi 4 (Agustus 2021)
Z dimana PT. X merupakan penawar terendah dengan nilai penawaran
terkoreksi Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), setelah
dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara mendalam PT. X
mampu melaksanakan pekerjaan. Jika ditetapkan sebagai pemenang, nilai
jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. X sebesar....
A 5 % dari nilai penawaran
B 5 % dari nilai total HPS
C 5 % dari nilai kontrak
D 5 % dari nilai HPS
8. UKPBJ Lembaga X melakukan pengadaan jasa konsultan badan usaha
penyusunan bahan pembelajaran kompetensi, namun hasilnya tidak ada
peserta yang lulus dalam evaluasi penawaran, maka...
A. Seleksi dinyatakan gagal yang dinyatakan oleh Pokja Pemilihan
B. Dilakukan pengadaan langsung yang dinyatakan oleh Pokja Pemilihan
C. Seleksi dinyatakan gagal yang dinyatakan oleh PA/KPA
D. Tender dinyatakan gagal yang dinyatakan oleh PA/KPA
9. Pokja Pemilihan Rumah Sakit Daerah A melakukan pengadaan alat rontgen
melalui tender cepat. Diketahui bahwa tender cepat tersebut gagal. Langkah
yang harus dilakukan Pokja ialah ...
A. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan segera melakukan
prakualifikasi ulang
B. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan evaluasi
ulang
C. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan
tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain
D. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan
penunjukan langsung
10. Daerah ABC terkena bencana alam tanah longsor. Banyak sarana prasarana
umum yang tidak dapat digunakan karena hancur terkena tanah longsor. Hal
yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau
prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik tersebut ialah....
A. PPK melakukan penunjukan langsung kepada 1 pelaku usaha rekanan
B. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan
pengadaan barang/jasa sejenis
C. PPK melakukan tender cepat
D. PPKmelakukan pengadaan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam
kurun waktu yang tidak terbatas