Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.

1. PEJABAT PENGADAAN
Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM.

2. PEJABAT PENGADAAN
a. Pejabat Pengadaan adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
E-purchasing
b. Ditetapkan oleh PA (APBD) atau oleh KPA
(APBN)

3. Tugas Pejabat Pengadaan
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan
Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung pengadaan B/PK/JL nilai paling banyak 200 juta
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung Jasa Konsultansi bernilai paling banyak 100 juta
d. melaksanakan E-purchasing bernilai paling banyak 200 juta
➢ Pengangkatan dan pemberhentian PP tidak terikat tahun anggaran
➢ PP tidak boleh merangkap sebagai PPSPM atau Bendahara , PPK
dan PjPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama

5. Metode Pemilihan B/PK/JL
Tender
Penunjukan
Langsung
Pelelanga
n
Sederhana
E-Purchasing
Tender Cepat
❖ Keadaan Tertentu
❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya
❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP
❖ Nilai s.d 200 Juta
❖ Katalog elektronik
▪ konferensi mendadak
▪ bersifat rahasia
▪ Pertahanan negara
▪ Satu kesatuan konstruksi
▪ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
Pengadaan Langsung
▪ Benih dan Pupuk
▪ Sarpas utk masyarakat
tdk mampu
▪ Hak Paten
▪ Tender ulang gagal
Pasal 38

6. Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi
Pengadaan Langsung
Penunjukan
Langsung
❖ Keadaan Tertentu
❖ ≤ 100 juta
▪ 1 pelaku usaha yang mampu
▪ Pemegang hak cipta
▪ Konsultan hukum yang segera
dan tidak bisa ditunda
▪ Repeat order (maks 2 kali)
❖ > 100 juta
Pasal 41
Seleksi
Siapa yang memilih metode Pemilihan Penyedia ?

8. 1. Pengadaan Langsung
Pengadaan B/PK/JL nilai
paket sampai dengan 200
juta rupiah
Pengadaan JK nilai paket
sampai dengan 100 juta
rupiah

9. 1. Pengadaan Langsung
Pembelian/Pembayaran Langsung
untuk B/JL dengan harga pasti & nilai
paling banyak 50 juta rupiah
Mengundang calon penyedia
memasukkan penawaran untuk B/JL
diatas 50 samapai 200 juta rupiah, JK
sampai dengan 200 juta dan JK sampai
dengan 100 juta rupiah

10. TAHAPAN PEMBELIAN/
PEMBAYARAN LANGSUNG
1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan
Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima
Barang/Jasa Lainnya;
3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/
pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
4) PPK melakukan pembayaran
PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan
Langsung dapat dibantu oleh tim pendukung
PENCATATAN PADA SPSE
DILAKUKAN OLEH PPK

11. TRANSAKSIONAL SPSE 4.3
BUKTI KONTRAK SPK
1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling
banyak Rp100.000.000,00
2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di
atas Rp50.000.000,00 sampai dengan
nilai paling banyak Rp200.000.000,00
3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
paling banyak Rp200.000.000,00

12. MENGGUNAKAN SPK
1) Pejabat Pengadaan mencari
informasi terkait pekerjaan yang
akan dilaksanakan dan harga,
antara lain melalui media
elektronik dan/atau non-elektronik.
2) Bukti pencarian informasi diupload
pada aplikasi SPSE

13. Alur Pengadaan
langsung aplikasi
SPSE v 4.3
Ketik untuk memasukkan
teks.

14. 2. Penunjukan Langsung
dilaksanakan apabila memenuhi
Kriteria Penunjukan Langsung
NILAI B/PK/JL SAMPAI
DENGAN RP. 200 JT DAN
JK SAMPAI 100 JT
NILAI B/PK/JL DIATAS
RP. 200 JT DAN JK
DIATAS 100 JT
DILAKSANAKAN OLEH
PEJABAT PENGADAN
DILAKSANAKAN OLEH
POKJA PEMILIHAN

15. 3. E-Purchasing
E-purchasing adalah tata cara pembelian
barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik
NILAI SAMPAI
DENGAN RP. 200 JT
DILAKSANAKAN OLEH
PEJABAT PENGADAN
NILAI DIATAS
RP. 200 JT
DILAKSANAKAN OLEH
PPK

16. TATA CARA PELAKSANAAN
SIRUP
PEMBUATAN
PAKET OLEH
PPK
PP MEMILIH
PENYEDIA
PPK

17. PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN
Diatur dalam Peraturan LKPP no. 12 tahun 2018
BL
U
TARIF YANG
DIPUBLIKASI
KAN
PRAKTIK
BISNIS YANG
SUDAH MAPAN
DIATUR
DENGAN
UNDANG2
LAIN

18. BADAN LAYANAN UMUM

19. PENGADAAN BERDASARKAN TARIF RESMI YANG
DIPUBLIKASIKAN KEPADA MASYARAKAT

21. PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN
PRAKTIK BISNIS YANG SUDAH MAPAN

44. TUTORIAL
VIDEO
MANUAL BOOK