Pedoman PBJ di Desa

1. Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa di Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
Aidy Risyawal, S.STP, M.Sos.
Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

2. Dasar Hukum
PBJ di Desa diatur dengan
peraturan Bupati/ Walikota
dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-
undangan
PASAL 105 PP NO. 43 TAHUN 2014
1
2
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Tata Cara PBJ Desa diatur
dengan Perbup/ Perwal
berpedoman pada peraturan
perundang-undangan mengenai
PBJ di Desa
PASAL 52 PERMENDAGRI
NO. 20 TAHUN 2018
Tata Cara PBJ di Desa yang
pembiayaannya bersumber dari APBDes
diatur oleh Bupati/ Walikota dengan
tetap berpedoman pada Peraturan
Lembaga ini dan memperhatikan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.
PASAL 4 AYAT (4) PERKA LKPP
NO. 12 TAHUN 2019
3
PERBUP TABALONG NO. 22 TAHUN 2022
4Tata Cara PBJ di Desa Kabupaten Tabalong
diatur lebih rinci di dalam peraturan ini.

3. Prinsip PBJ
Efektif
Efisien
Transparan
Terbuka
Pemberdayaan
Masyarakat
Gotong-royong
Bersaing
Adil
Akuntabel
*Pasal 4 Perbup Tabalong No. 22/2022

4. Etika Pihak Terlibat PBJ
• melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan
tujuan pengadaan;
• bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan;
• tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
• menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yang terkait;
• menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha
tidak sehat dalarn pengadaan;
• menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
keuangan desa;
• menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan atau kolusi; dan
• tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan pengadaan.
*Pasal 5 Perbup Tabalong No. 22/2022

5. 01 Pengadaan
bersumber dari
APBDesa
02
Pengadaanmengutamakan
peran serta masyarakat melalui
swakelola dengan
memaksimalkanpemanfaatan
sumber daya yang ada di desa
secara gotong-royongdengan
melibatkanpartisipasi
masyarakatdengan tujuan
memperluaskesempatankerja
dan pemberdayaanmasyarakat
setempat.
03
Pengadaan yang tidak
dapat dilakukan secara
swakelola maka
pengadaan dapat
dilakukan melalui
penyedia baik sebagian
maupun seluruhnya
04
Pengadaan melalui
penyedia dapat
dilakukan untuk
mendukung swakelola
atau kegiatan yang
tidak dapat
dilaksanakan dengan
swakelola.
Ruang Lingkup Pengadaan

6. Para Pihak
dalam
Pengadaan
Kepala Desa
Kasi/Kaur
a. menetapkan TPK hasil musrenbangdes;
b. mengumumkan perencanaan pengadaan
yang ada di dalam RKPDesa sebelum
dimulainya proses pengadaan pada tahun
anggaran berjalan; dan
c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur
dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat.
a. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
b. menyampaikan dokumen persiapan
pengadaan kepada TPK;
c. melakukan pengadaan sesuai dengan
ambang batas nilai yang ditetapkan
musrenbangdes;
d. menandatangani bukti transaksi pengadaan;
e. mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
f. menerima hasil pengadaan;
g. melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai
bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
h. menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan
sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa
dengan berita acara penyerahan.
*Pasal 10-11 Perbup Tabalong No. 22/2022

7. Para Pihak
dalam
Pengadaan
Tim Pelaksana
Kegiatan a. melaksanakan swakelola;
b. menyusun dokumen lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan lelang
untuk pengadaan melalui penyedia;
d. memilih dan menetapkan penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan
kepada Kasi/Kaur; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
Terdiri dari unsur
Perangkat Desa,
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa, dan Masyarakat
Jumlah personil TPK
minimal 3 orang.
Organisasi TPK terdiri
dari Ketua, Sekretaris,
dan Anggota
Masyarakat
*Pasal 12-14 Perbup Tabalong No. 22/2022
Peran :
a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola;
dan
b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan
pengadaan.
Penyedia
Syarat :
a. memiliki tempat lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu,
tukang kayu, dan sejenisnya;
b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan;
c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa
yang dibutuhkan; dan
d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu
menyediakan tenaga ahli terampil dan atau peralatan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

8. Penyelenggaraan PBJ di Desa
Tahap Perencanaan
Berita Acara Hasil
Musrenbangdes
RKP Desa Pengumuman
Perencanaan Pengadaan
Perencanaan Pengadaan sesuai RKP Desa meliputi:
a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume;
d. biaya;
e. sasaran;
f. waktu pelaksanaan kegiatan;
g. pola pelaksanaan (swakelolajpenyedia);
h. pelaksana kegiatan anggaran;
i. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
j. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan
yang akan dilakukan.
Pengumuman perencanaan pengadaan memuat:
a. nama kegiatan;
b. nilai pengadaan;
c. jenis pengadaan;
d. Keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
e. nama TPK;
f. lokasi;
g. waktu pelaksanaan; dan
h. pola pelaksanaan (swakelola/penyedia).

9. Penyelenggaraan PBJ di Desa
Tahap Persiapan – Alur Pengadaan Secara Swakelola
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan
Gambar
Rencana
Kerja
KAK Spesifikasi
Teknis
Rencana
Kebutuhan
TK, Bahan,
Peralatan
Analisa
Harga
Satuan
RAB Pakta
Integritas TPK
Penyampaian
Dokumen
Persiapan
Hal yang perlu
diperhatikan:
1. Kasi Kaur menyusun dan menetapkan RAB pengadaan yang dihitung dengan menggunakan
harga pasar. Harga pasar memprioritaskan harga pasar di desa setempat
2. Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi
nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan
revisi RAB pada DPA.
3. Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu
rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi Kaur melapor kepada Kepala
Desa.
4. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK untuk dilakukan
pengadaan melalui swakelola.

10. Penyelenggaraan PBJ di Desa
Tahap Persiapan – Alur Pengadaan Melalui Penyedia
Hal yang perlu
diperhatikan:
1. HPS ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui penyedia
dengan merujuk pada harga pasar.
2. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di desa
setempat dan/ atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia.
3. Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang
dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
4. Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi :
a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan
penyedia tersebut.
b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia, maka harga pasar adalah harga yang paling
banyak ditemukan; atau harga yang paling rendah.
5. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS dengan memperhitungkan: harga pasar, PPN, dan
biaya angkut.
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan
Gambar
Rencana
Kerja
KAK Spesifikasi
Teknis
Analisa
Harga
Satuan
Rancangan
Surat
Perjanjian
Pakta
Integritas TPK
Penyampaian
Dokumen
Persiapan
Harga
Perkiraan
Sendiri (HPS)

11. Penyelenggaraan PBJ di Desa
Tahap Pelaksanaan – Pengadaan Melalui Swakelola
Laporan kemajuan
pelaksanaan
kegiatan
Pengumuman
hasil pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Catatan hasil
pembahasan
kegiatan
Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan
sarana prasarana peralatan/material bahan yang
tidak dimiliki/dikuasai desa maka TPK melaksanakan
pengadaan barang jasa melalui penyedia.
Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian
pelaksanaan kegiatan swakelola meliputi :
a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
b. penggunaan narasumber tenaga kerja, sarana
prasarana peralatan dan material/bahan..
Hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola
diumumkan melalui media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada
papan pengumuman desa.
Pengumuman hasil kegiatan pengadaan swakelola
meliputi: nama kegiatan, nilai pengadaan, output,
nama TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

12. Penyelenggaraan PBJ di Desa
Tahap Pelaksanaan - Pengadaan Melalui Penyedia
Pembelian Langsung
1. Pada metode Pembelian Langsung, Kasi/Kaur atau TPK
membeli atau membayar langsung kepada satu
penyedia dengan transaksi yang dituangkan dalam
bentuk bukti pembelian seperti setruk, nota, atau
kuitansi.
2. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukti pembelian
yang harus disimpan dan dilaporkan kepada
Kasi/Kaur saat sudah selesai melakukan pengadaan
3. Pembelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan
sampai dengan Rp50.000.000,-
Permintaan Penawaran
Surat
Permintaan
Penawaran
Dokumen
Persyaratan
Teknis
Evaluasi Teknis
dan Harga
Negosiasi
Penetapan
Pemenang
Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan sampai
dengan Rp200.000.000,-
Lelang Pengumuman Lelang
dan Undangan Lelang
Pendaftaran dan
Pengambilan
Dokumen Lelang
Pemasukan Dokumen
Penawaran
Evaluasi Penawaran
Negosiasi
Penetapan Pemenang
Lelang dilaksanakan untuk
pengadaan di atas Rp
200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).
Pengumuman dilakukan melalui
media informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat,
sekurang-kurangnya di papan
pengumuman desa.
Negosiasi, apabila terdapat hanya 1 penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi yg dituangkan
dalam BA Hasil Negosiasi. Sedangkan jika terdapat lebih dari 1 penyedia yang lulus, maka TPK melakukan
negosiasi dengan setiap penyedia untuk mendapatkan harga murah.

13. Pengendalian
• Kasi/Kaur melakukan pengendalian
pelaksanaan perkerjaan yang tercantum dalam
bukti transaksi.
• Dalam hal terjadi perbedaan antara target
dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi
maka Kasi/Kaur memerintahkan penyedia
untuk melaksanakan perbaikan target dan
realisasi pelaksanaan pekerjaan.
• Apabila penyedia tidak mampu mencapai
target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat
memberi sanksi kepada penyedia
sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

14. Keadaan Kahar
Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan
yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi
tidak dapat dipenuhi.
Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan
barang/jasa di desa meliputi: bencana alam;
bencana sosial; dan/atau kebakaran.
Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa
memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar
kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 3
(tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar,
dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pelaporan dan Serah Terima
01
TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur terkait
kemajuan pelaksanaan pengadaan dan
pelaksanaan pengadaan yang telah
selesai 100% (seratus persen)
02
Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan
pengadaan melalui swakelola dari TPK
dengan menandatangani berita acara
serah terima (BAST) atau melalui
penyedia dengan menandatangani BAST
03
04
Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan
dari pengadaan sesuai bidang tugasnya
kepada Kepala Desa dengan berita acara
penyerahan.
Kasi/Kaur melakukan pengarsipan
dokumen terkait pengadaan yang telah
dilaksanakan.

16. Terima Kasih
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong