Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Masyarakat Madani didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai sistem sosial berdasarkan moral, pembentukan peradaban bersama, dan masyarakat berkualitas. Sejarahnya dimulai dari Aristoteles hingga para pemikir modern seperti Gramsci dan Tocqueville. Karakteristiknya meliputi wilayah publik bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial. Di
4. Anwar
Ibrahim
Sebuah sistem social yang tumbuh berdasarkan prinsip
moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
individu dengan kestabilan masyarakat.
Dawam
Rahardjo
Proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-
nilai kebijakan bersama.
Azyumardi
Azra
Lebih dari sekedar gerakan prodemokrasi, karena ia juga
mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan
bertamaddun (civility).
Nurcholish
Majid
Mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi
untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan
tingkah laku social.
6. 384-322
SM
• Aristoteles
• Koinonia
Politike
106-43
Sm
• Tullius
Cicero
• Societies
Civilies
1588-
1679 M
• Thomas
Hobbes
• Civil
Society
berperan
untuk
meredam
konflik
dalam
masyarak
at.
1632-
1704 M
• John
Locke
• Civil
Society
untuk
melindungi
kebebasan
dan hak
milik
setiap
warga
negara.
1767 M
• Adam
Ferguson
• Ketimpa
ngan
sosisal
akibat
kapitalis
me harus
dihilangk
an.
1770-
1831 M
• G.W.F
Hegel
• Civil
Society
sebagai
kelompo
k
subordin
atif
terhadap
negara.
1818-
1883 M
• Karl
Max
• Civil
Society
sebagai
masyar
akat
Borjuis
1891-
1837 M
• Antonio
Gramsci
• Civil
society
merupak
an tempat
perebuta
n posisi
hegemon
i di luar
consensu
s negara.
1805-
1859 M
• Alexis
de
Tocque
ville
• Civil
Society
sebagai
kelomp
ok
penyei
mbang
negara
7. Note :
The Essence of State -> Coercion
Private Sector -> Market Mechanism for Profit
Voluntary Sectors -> Voluntary, Non-Profit, Non-coercive
Voluntary
25%
State
35%
Market
40%
MODEL TIGA KOMPONEN
Voluntary
MarketState
Hubungan Antara Komponen
8. Pemerintah
atau Negara
Rakyat
Sektor
Swasta
Pola Hubungan Kerja
Tiga Komponen
Sektor
Swasta
Rakyat
Pemerin
tah atau
Negara
Keseimbangan Tiga
Komponen
Sektor
Swasta
Moral Rakyat
Hubungan Komponen Moral
dengan Ketiga Komponen
Pemerintah
atau
Negara
Faktor Moral Sebagai
Pertimbangan Utama
Moral
Pemerinta
han
Rakyat
Sektor
Swasta
11. CIVIL SOCIETY IN INDONESIA: PARADIGMS AND
PRACTICES
Masyarakat Madani di Indonesia :
Paradigma dan Praktik
12. Strategi Untuk Membangun Masyarkat
Madani di Indonesia
Integrasi
Nasional dan
Politik
Reformasi
Sistem Politik
Demokrasi
Masyarakat
Madani Sebagai
Basis Utama
Pembangunan
Demokrasi
13. Paradigma Dalam Pengembangan
Demokrasi di Masa Transisi
Memperluas
Golongan
Menengah
• Memberi kesempatan
bagi kelas menengah
untuk menjadi
masyarakat madani.
Mereformasi
Sistem Politk
Demokrasi
• Pemberdayaan lembaga-
lembaga demokrasi yang
ada berjalan sesuai prinsip-
prinsip demokrasi.
Penyelenggaraan
Pendidikan
Politik
• Pendidikan demokrasi
yang dilakukan secara
terus menerus melalui
keterlibatan semua unsur
masyarakat.
14. Masyarakat Madani di Indonesia
Rahardjo
• Masyarakat Indonesia lebih banyak melakukan protes daripada mengajukan solusi,
lebih banyak menuntut daripada memberikan sumbangan terhadap pemecahan
masalah.
AS. Hikam
• Masyarakat Indonesia masih sangat bergantung terhadap negara sehingga selalu
berada pada posisi subordinat, khususnya bagi mereka yang berada pada strata
bawah.
Mahasiswa
• Mahasiswa harus memiliki sikap demokratis dan sikap toleran. Sejalan dengan sikap
ini, keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu strategis bangsa, seperti
mutu pendidikan, pendidikan murah, disiplin nasional, pemberantasan korupsi, KKN,
isu-isu lingkungan hidup yang terkait dengan perubahan iklim global, dan sebagainya.
15. SOCIAL MOVEMENT TO STRENGTHEN CIVIL SOCIETY
Gerakan Sosial Untuk
Memperkuat Masyarakat Madani
17. IN THE REALM OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
OF CIVIL SOCIETY
Organisasi NonPemerintah Dalam
Ranah Masyarakat Madani
18. Pengertian Organisasi Nonpemerintah Dalam Ranah
Masyarakat Madani
WALHI 1976
• Istilah ini dinilai merujuk pada dikotomi ideologis maupun politis antara
pemerintah dan nonpemerintah.
Dalam Arti Umum
• Istilah ini mencakup semua organisasi masyarakat yang berada diluar struktur
dan jalur formal pemerintah, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian
dari birokrasi pemerintah.
LP3ES
• Istilah ini didefinisikan sebagai organisasi atau kelompok dalam masyarkat
yang secara hukum bukan bagian dari pemerintah dan bekerja tidak untuk
mencari keuntungan, tidak melayani diri sendiri atau anggota tetapi untuk
melayani masyarakat yang membutuhkannya.