Dokumen tersebut membahas petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2014, mencakup 14 poin penting seperti sosialisasi, fasilitasi kapasitas, musyawarah, pelaksanaan kegiatan, pemangku kepentingan, pemantauan evaluasi, penanganan pengaduan, pendanaan administrasi, pelestarian dana bergulir, penataan kelembagaan, pengadaan barang oleh masyarakat, pelaksanaan

1. PTO PNPM MPd 2014
0. PTO
1. Sosialisasi dan Penyebar Informasi
2. Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas
3. Musyawarah2 PNPM MPd
4. Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan
5. Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM MPd
6. PU dan VU
7. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, audit dan Pelaporan
8. Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Masalah
9. Pendanaan dan administrasi Keg PNPM
10. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir
11. Penataan Kelembagaan dan PEP
12. Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat
13. Pelaksanaan Pola Khusus dan Rehabilitasi Pasca Bencana
14. Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup Dalam Program

2. Pembagian Materi
• 0 dan 5 (Kab. Konsel)
• 1 dan 2 (Kab. Wakatobi)
• 3 (Kab. Butur)
• 4 (Kab. Muna)
• 6 (Kab. Kolut)
• 7 dan 9 (Kab. Koltim)
• 8 (Kab. Buton)
• 10 dan 13 (Kab. Konawe)
• 11 (Kab. Bombana)
• 12 (Kab.Konawe Utara)
• 14 (Kab. Kolaka)

3. Pembagian Materi Titik Kritis
• 0 dan 5 (Kab. Koltim)
• 1 dan 2 (Kab. Kolut)
• 3 (Kab. Muna)
• 4 (Kab. Wakatobi)
• 6 (Kab. Butur)
• 7 dan 9 (Kab. Buton)
• 8 (Kab. Konawe)
• 10 dan 13 (Kab. Bombana)
• 11 (Kab. Konawe Utara)
• 12 (Kab. Kolaka)
• 14 (Kab. Konsel)

4. Format Pembahasan
Materi : Petunjuk Teknik Operasional
No Point Penting Lama Berbeda/Baru Kendala
Penerapan
Strategi/Rekomend
asi
Ket/Implementasi
1 Nilai Usulan Max 350
jt/usulan
Max 500
jt/usulan
• Proses
perencanaan
2014 sudah
lewat
• Akan
menimbulkan
konflik antar
desa, karena
semakin
sedikit desa yg
didanai
• Melakukan
sosialisasi
penggunaan
pada TA 2015
• ......
• Belum
dilakukan di
Tahun 2014

5. Point Penting PTO
1. Max jumlah desa dalam satu desa clsuter ?
2. Gimana pelaksanaan forum2 desa cluster?
3. Max usulan dalam desa clsuter? Apakah masing2 desa
dalam desa clsuter berhak untuk punya 3 usulan atau hanya
3 usulan dalam desa cluster?
4. Jumlah ketentuan nilai usulan dalam desa cluster sama
dengan usulan kegiatan antar desa (tidak ada batasan atau
di atas 1,5 M dengan persetujuan satker kab dan faskab)
5. Bagaimana mekanisme persetujuan satker kab dan faskab
terhadap usulan di atas 1,5 M pada usulan antar desa
6. Mekanisme tahapan penetapan lebih dari 3 usulan
7. Mekanisme tahapan kegiatan antar desa (SOP Usulan
Kegiatan Antar Desa)
8. Kriteria usulan kegiatan antar desa/kawasan

6. Penjelasan 1
• Sumber pendanaan lain papan informasi, web site kabupaten
dan kecamatan

7. Penjelasan 2
• Tambahan kegiatan pelatihan menjadi 16 kegiatan,
hubungannya dengan Juknis DOK 2014 yang wajib 14 item,
kaitannya dengan DOK Perlu revisi untuk penerapan 16 item?

8. Penjelasan 3
• Kepastian PNPM MPd 2015, untuk memulai kegiatan MAD
Sosialisasi
• Tahapan yang tidak bersamaan n dan n+1 (misalnya MD3, n =
MDPJ dan n+1 = Rancangan Kegiatan Antar Desa/Kawasan
Perdesaan)
• Ada kekeliruan pencantuman UU Desa pada halaman 2
seharusnya tahun 2014 bukan tahun 2013

9. Penjelasan 4
1. Sumber Usulan Wajib dari RKP Des
2. Analisa BOW tidak pakai
3. Penanganganan masalah dampak lingkungan wajib dan diisi
lengkap dalam proposal
4. Gambar purlaksana wajib pada lap akhir
5. Tim Pemeliharan wajib membuat laporan,mekanisme
pelaporan ?
6. Pokja dana multiyears wajib membuat laporan bulanan dan
ditujukan ke UPK, Point2 yang dilaporkan?
7. Mekanisme pelaksanaan kegiatan usulan antar desa (mis
proses lelang, Kepengurusan TPK dll)

10. Penjelasan 5
1. Jumlah pelaku PNPM MPd pada lokasi/desa yang jumlah
penduduknya sedikit
2. Gimana pelaku untuk desa cluster
3. TPK untuk desa cluster dan usulan antar desa

11. Penjelasan 6
• Pemastian proses veirifkasi di lakukan oleh Tim Faskab dan
penguatan verifikasi ke FK/FT
• Kriteria Tim Ver (Jumlah dan keahlian)
• Masa waktu verifikasi
• Form verifikasi terkait dengan safeguard dampak lingkungan
dan sosial
• Form verifikasi kelompok kaitannya dengan jumlah nilai usulan
sesuai dengan kriteria klp (penj 10)
• Form verifikasi untuk memastikan usulan masuk dalam RKP
Des

12. Penjelasan 7
• Branchmark audit silang
• Perbedaan pandangan antar auditor (khususnya audit
ekternal) tentang penerapan PNPM MPd

13. Penjelasan 8
1. Tim Penanganan di bentuk saat ada masalah atau dari awal
di bentuk
2. Penanganan dan pengaduan dikelola oleh tim penanganan
khsusu atau cukup dikelola pelaku/fasilitator kecamatan

14. Penjelasan 9
• Mekanisme transfer dari UPK ke Suplier

15. Penjelasan 10
1. Proses Pembentukan/Rekruitmen tim pendanaan
2. Sumber dan besaran biaya operasional tim pendanaan
3. Mekanisme penentuan jasa pinjaman pada anggota di
tingkat kelompok
4. Standar kerja dan prosedur operasional tim pendanaan
5. Skema pendanaan tim penagih kalau jasa pinjaman yang
akan ditagih pada pinjaman kolektibilitas
6. Mekanisme pengeloaan dengan pola syariah

16. Penjelasan 11
• Organisasi UPK : Pembagian peran antar pengurus harian
denga pengelolaan dana bergulir, Pengelolaa Rek Bank SPP,
Masa Kerja UPK setelah 2 kali masa jabatan
• Arah penataan kelembagaan antar desa terkait, revitasi BKAD
dalam hal proses pembentukan sesuai dengan PTO 2014,
revisi payung hukum BKAD (AD, ART Perbub dan Perda), revisi
SOP untuk UPK, BP UPK, Tim Ver, Perguliran SPP dan Tim
Penyehat Pinjaman, Penyusunan SOP Tim Pendanaan , Unit
Pengelolaan dan Penaganan Masalah

17. Penjelasan 12
1. Hilangnya prinsip langsung ada kekhawatiran ada broker
2. Syarat-syarat proses lelang
3. Penggabungan material untuk menentukan paket
4. Untuk kondisi tertentu (ekstrim) agar dibuatkan kronologis
sebagai justifikasi teknis

18. Penjelasan 14
• Hibah tanah desa yang dihibahkan oleh kades
• Menyikapi masyarakat adat yang hidup dikawasan hutan