LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 - KKIPK
•
0 likes•227 views
1. Pemerintah daerah dan desa di lima kabupaten yang diteliti (Kupang, Kebumen, Sambas, Buleleng, Aceh Besar) telah melakukan berbagai persiapan untuk implementasi UU Desa baru, meski masih terdapat beberapa hambatan seperti regulasi yang belum lengkap dan kapasitas aparatur desa yang perlu ditingkatkan.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 - KKIPK
Similar to LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 - KKIPK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
LAPORAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 - KKIPK
- 1. LAPORAN KAJIAN RAPID ASSESSMENT KESIAPAN DESA DI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA NO 6 TAHUN 2014 KOMITE KEMITRAAN INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KKI - PK
- 2. Rapid Assessment Kesiapan Desa di Indonesia dalam Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014 A. Latar Belakang Diluncurkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa di Indonesia untuk menikmati dan merasakan pembangunan. Selama kurang lebih empat dasawarsa, desa hanya menikmati remah-remah dari kemajuan pembangunan. Salah satu bukti dari kondisi tersebut, adalah minimnya alokasi dan pembangunan yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walaupun pemerintah secara khusus memiliki program pembangunan yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan masyarakat di perdesaan dalam sepuluh tahun terakhir, namun program tersebut lebih berorientasi dalam menjawab agenda pembangunan nasional dan belum menyentuh pada pemberdayaan masyarakat desa dalam mendapatkan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya diperdesaan. UU No 6 Tahun 2014 memberikan peluang pada pemerintah dan masyarakat desa dalam menentukan dan mengelola daerahnya secara otonom. Misalnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pendampingan masyarakat di desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa berjalan secara efektif, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas layanan pada masyarakat desa. Jauh sebelum disahkannya UU No 6 Tahun 2014, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah memulai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan ditingkat perdesaan. Misalnya Pemerintah Aceh yang meningkatkan alokasi dana pembangunan untuk desa / gampong sebesar 100 juta rupiah. Selain Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan penataan dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan menetapkan pagu indikatif kecamatan sebesar 30 % untuk menjamin usulan pembangunan masyarakat desa dapat dipenuhi. Upaya ini kemudian diperkuat oleh UU No 6 Tahun 2014 yang menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi desa sebesar 10 % dari dana transfer pembangunan pada pemerintah daerah. Walaupun demikian, afirmasi terhadap pembangunan perdesaan hendaknya tidak dilihat dari ketersediaan/ dukungan pendanaan dan regulasi semata, akan tetapi juga keserasian pelaksanaan pembangunan, serta karakteristik wilayah dan kapasitas pemerintahan desa yang berbeda-beda. Terkait dengan hal tersebut, maka ada sejumlah pra syarat yang harus dipenuhi agar UU 6 Tahun 2014 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya adanya ruang keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan di desa, adanya tata kelola pemerintahan yang
- 3. tercermin dari adanya kebijakan, regulasi, serta mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta dukungan dari supra desa. Berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang akan mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 pada tahun 2015, Komite Kemitraan Indonesia untuk Pembangunan Kesejahteraan bekerjasama dengan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan bermaksud untuk melakukan penilaian (rapid assessment) terhadap kesiapan pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014. B. Tujuan 1. Mengidentifikasi kesiapan kelembagaan, mekanisme, serta ketersediaan perangkat kebijakan dan regulasi ditingkat pemerintah kabupaten dan desa. 2. Mengidentifikasi hambatan dan benturan kebijakan / regulasi yang berpotensi menghambat implementasi UU No 6 Tahun 2014. 3. Mendokumentasikan upaya pemerintah kabupaten dan desa dalam mendorong pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014. D. Lokasi & Waktu Nama Kabupaten Waktu Pelaksanaan Kupang 23-27 Februari 2015 Kebumen 23-27 Februari 2015 Sambas 1-5 Maret 2015 Buleleng 2-6 Maret 2015 Aceh Besar 2-6 Maret 2015 E. Metode Metode yang digunakan dalam rapid assessment ini adalah diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam (indepth interview) pada tokoh kunci yang terkait dengan implementasi UU No 6 Tahun 2014. Responden yang akan dilibatkan dalam diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam memiliki hubungan dan keterkaitan dengan implementasi UU No 6 tahun 2014. Responden yang akan dilibatkan adalah sebagai berikut : Tingkatan Pemerintahan Instansi / Dinas Jumlah Kabupaten 1. Bappeda 2. BPMD Kecamatan 1. Camat 2. Seksi Desa 1. Kepala Desa 2. Sekdes
- 4. 3. BPD Masyarakat 1. Tokoh masyarakat 2.Organisasi Masyarakat Sipil. G. Hasil No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi 1. Regulasi Pelaksana Pemerintah daerah secara umum sudah responsive dengan menerbitkan berbagai regulasi pendukung meski bentuk respond dan progressnya tidak seragam. Namun memang belum semua daerah telah mengakomodir semua aspek secara lengkap. Seperti halnya Perda yang mengatur tentang BUMDES yang belum terbit di berapa daerah. 1. Regulasi nasional sebagai acuan penyusunan regulasi daerah dianggap kurang sesuai dengan kondisi daerah seperti ketepatan formula perhitungan ADD. 2. Implementsi regulasi nasional tidak memberikan waktu yang cukup untuk persiapan di tingkat daerah. 3. Regulasi daerah meski sudah terbit namun belum terlaksana dengan baik dari segi substansial maupun procedural, serta enforcementny a yang masih lemah. 4. Regulasi pusat tentang BUMDES 1. Perlu mengevaluasi regulasi/kebijakan yang mengatur perhitungan alokasi ADD, mekanisme pencairannya, dan pertanggungjawaban nya. 2. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan regulasi yang tumpeng tindih khususnya yang terkait dengan desa. 3. Pemerintah pusat perlu secara khusus mengakomodir kebutuhan paying regulasi untuk daerah terdepan dan terluar khususnya yang menyangkut perbatasan. 4. Perlu adanya pendalaman dan evaluasi UU 6/2014 khususnya pada daerah otonomi khusus (Aceh) karena juga telah memiliki UU 1/2006 yang juga telah mengatur tentang Gampong (Desa) karena dapat menyebabkan konflik regulasi.
- 5. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi (Permen) kurang jelas dalam mengatur kewajiban adanya BUMDES. 5. Tumpang tindihnya kebijakan pusat, seperti perihal kehutanan dan lingkungan hidup yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan di kabupaten dan desa khususnya desa terluar dan terdepan. 6. Pengetahuan dan pemahaman regulasi daerah oleh aparatur desa kurang baik. 2. Perencanaan Desa Proses perencanaan sudah melibatkan unsur masyarakat dan desa hampir semua desa telah memiliki RPJMDes dan APBDes. Bahkan Kab Kebumen telah mengarahkan untuk mengupload Meskipun proses perencanaan sudah partisipatif, namun representasi masyarakat tertentu, seperti penyandang cacat, dibeberapa desa dirasa tidak perlu secara langsung/spesifik terwakili/terlibat. 1. Meskipun secara umum RPJMDes sudah dimiliki mayoritas desa, namun perihal kualitasnya masih diperlukan evaluasi lebih lanjut. 2. Perlu pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa dalam proses perencanaan agar dokumen RPJMDes dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Contoh Best Practice: Kab
- 6. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi dokumen perencanaan sebagai langkah keterbukaan informasi public. Kebumen melaksanakan pendampingan penyusunan RPJMDes melalui kerjasama dengan LSM. 3. Pendampingan Desa Belum ada pendampingan khusus untuk Desa. Pendampingan yang ada selama ini hanya dari program pemerintah seperti PNPM Mandiri dan program pemberdayaan inisiatif pemerintah daerah. Kebumen memiliki inisiatif kerjasama dengan LSM untuk pendampingan. 1. Pemerintah desa secara umum belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan proses perencanaan hingga administrasi. 2. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pendampingan (dari pusat) untuk menjadi acuan pemerintah daerah hingga saat ini belum ada. 3. Penyediaan pendampingan yang baik justru menimbulkan ketergantunga n. 1. Perlu strategi peningkatan kapasitas aparatur Desa sehingga dapat bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya dengan kualitas yang memadai. 2. Penerbitan juklak/juknis agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah (sedang tahap penyusunan di pusat). 3. Dalam pendampingan, harus menetapkan jangka waktu sehingga ada persiapan pengalihan. Dengan demikian akan meminimalisir ketergantungan. 4. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Pemerintah daerah tengah menyusun Perbup tentang perhitungan dan alokasi dana desa. Perbup lainnya sebagai kebijakan turunan juga sedang dalam 1. Kapasitas perangkat desa dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara administratif 1. Penyederhanaan format pertanggungjawaban keuangan 2. Pelatihan peningkatan kapasits administratif bagi perangkat desa. 3. Perlu sosialisasi kewenangan desa.
- 7. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi pembahasan dan perancangan seperti Perbup tentang kewenangan desa dll. masih kurang baik. 2. Sinkronisasi perencanaan antar desa hingga tinkat desa belum berjalan dengan baik. 3. Sistem pengendalian desa yang belum memadai. 4. Kewenangan desa dalam perencanaan pembangunan masih kurang jelas. 5. Penyediaan ADD dari Kabupaten Pemerintah kabupaten menyediakan ADD. Bahkan sebelum UU 6/2014 beberapa daerah sudah mengalokasikan. 1. Adanya ketimpangan antar desa karena formula perhitungan ADD masih belum sempurna. 2. Bagi beberapa desa, ADD sangat kecil sehingga dinilai tidak memberi dampak dalam pembangunan. 3. Desa yang belum memiliki income sangat tergantung pada ADD. 1. Mendorong Perbup tentang ADD yang bersumberdana dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Mendorong kebijakan daerah tentang wewenang desa untuk mengelola sumberdaya setempat. 3. Penambahan indicator formula ADD untuk mengurangi ketimpangan. 6. Penghasilan & Tunjangan Pemda telah mengalokasikan gaji dan 1. Perangkat desa di Jawa mengeluhkan 1. Memberikan insentif khusus untuk pencapaian target
- 8. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi tunjangan pemerintah desa. penurunan pendapatan karena sudah tidak berwenang mengelola tanah Bengkok setelah penerbitan UU 6/2014 2. Gaji masih kurang layak dan belum memenuhi UMR Kab/UMP. 3. Gaji Kades di beberapa daerah masih lebih rendah daripada gaji Sekdes sehingga menimbulkan kecemburuan. 4. Pendapatan kecil akan berdampak pada kualitas pelayanan dan komitmen terhadap tugas. strategis. 2. Formula perhitungan penghasilan yang ditetapkan PP perlu memberikan kelonggaran: pencantuman plafon tertinggi dan batas terendah sesuai kondisi wilayah). 7. Sosialisasi Pelaksanaan UU Desa Pemerintah daerah secara umum sudah melaksanakan beberapa sosialisasi pelaksanaan UU Desa namun masih kurang efektif. Namun adapun pemerintah daerah (seperti 1. Pemahaman atas UU Desa masih kurang baik karena metode sosialisasi cenderung dilakukan secara massal dalam system ruang kelas. 2. Regulasi turunan belum lengkap 1. Sosialisasi perlu disempurnakan dan disusun secara metodologis dengan sebuah panduan sebagai acuan pemerintah daerah. Misalnya melalui pedoman umum dari pusat. 2. Lingkup sosialisasi perlu diperkecil untuk meningkatkan keterlibatan peserta.
- 9. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi Kab.Kupang) yang belum melaksanakan sosialisasi karena regulasi turunannya belum lengkap sehingga tidak ingin memberikan informasi yang parsial. sehingga masih banyak ruang kosong yang menimbulkan pertanyaan dan cenderung memicu konflik. 3. Pemahaman UU Desa didalam masyarakat hanya sebatas informasi dari media massa yaitu “aka nada uang sebesar Rp.1,2 Milyar untuk desa.” Hal tersebut memicu konflik kepentingan. Misalnya sosialisasi dalam skala kecamatan. 8 Aset desa Secara umum ada 2 tipe aset desa, yaitu bangunan dan tanah. Mayoritas telah terekam dengan baik meski masih ada potensi konflik perihal batas wilayah dan tata ruang. 1. Di pulau Jawa, perangkat desa sudah tidak dapat mengdapatkan penghasilan dari tanah Bengkok karena sudah menjadi aset desa. Hal ini berdampak pada penurunan penghasilan aparatur desa sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Bupati Kebumen mengajukan 1. Perlu penyelesaian tata ruang dan batas wilayah oleh pemerintah pusat dan daerah. 2. Perlu strategi optimalisasi pengelolaan tanah desa sebagai aset produktif untuk kepentingan masyarakat. 3. Perlu pengakuan atas tanah adat dan perlindungan atas statusnya sehingga tidak terjadi “pelecehan” terhadap budaya, agama, dan kearifan lokal.
- 10. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi diskresi ke tingkat provinsi agar tanah Bengkok dapat tetap berstatus pendapatan kabupaten namun ditolak Gubernur. 2. Di Bali terjadi kekhawatiran bahwa aset desa adat akan dialihkan menjadi aset desa dinas (khususnya tanah/wilayah ), karena wilayah desa dinas dan desa adat saling tumpang tindih. Sesuai adat setempat, tanah adat tidak dapat overlap, mekar, atau merger karena sakral dan absolut. 9 Luas dan batas desa Luas dan batas desa secara umum sudah teridentifikasi dan terekam dengan baik. Namun desa- desa yang bersinggungan dengan wilayah hutan lindung/hutan produksi/batas Aspek legal luas dan batas desa masih banyak yang hanya pada tingkat Peraturan Desa. Dengan demikian masih riskan memicu konflik kewilayahan karena secara legal masih lemah padahal Mendorong penetapan luas dan batas secara legal pada tingkat Kabupaten.
- 11. No. Isu Strategis Status Kesiapan Masalah Usulan Rekomendasi negara belum teridentifikasi dan terrekam dengan baik. menyangkut pemanfaatan/hak atas aset desa.