Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Sei Apung Jaya telah dilaksanakan dengan baik. Kepala desa berperan aktif dalam mensosialisasikan program PNPM Mandiri kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaannya berjalan lancar sesuai ketentuan, serta menyelesaikan permasalahan masyarakat terkait pelaksanaannya. Mayoritas m

1. PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DENGAN BAIK

Abstrak
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kebijakan sebagai
dasar dan acuan pelaksanaan program-program pembangunan yang
berbasis pada pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan,
jembatan dan lain- lain. Peran kepala desa sudah terlaksana dengan baik
dalam meningkatkan pembangunan melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ) hal ini dilihat
melalui hasil penelitian yaitu kepala desa berperan aktif sebagai pembina
dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM
Mandiri di desa, membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan
kebijakan PNPM Mandiri kepada masyarakat di wilayahnya, menjamin
kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri didesanya sehingga pelaku-
pelaku PNPM Mandiri di desa dapat melaksanakan peran dan fungsinya
dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu kepala desa juga
turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam
masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri.
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ) sudah
dijalankan oleh kepala desa dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan.
Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan, PNPM
A. Pendahuluan
Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam proses pembangunan, bertujuan
untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil
dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini kehidupan
masyarakat Indonesia harus meningkat dan harus kearah yang lebih baik melalui
pelaksanaan program-program pembangunan. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk
Indonesia yang mayoritas hampir 80 % berada di pedesaan maka sudah sepatutnya

Muhammad Zulfadli Nasution adalah Mahasiswa Jurusan PP-Kn FIS Universitas Negeri Medan

Prof. DR. Hj. Djanius Djamin, SH. MS adalah Dosen jurusan PP-Kn Universitas Negeri Medan

2. usaha pmbangunan masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama didalam
membangun desa menjadi desa yang diinginkan dan dicita-citakan demi menuju
masyarakat yang sejahtera.
Menurut Anita (2001:6) menyatakan bahwa: “ Rakyat Indonesia mayoritas ada
di pedesaan secara statistik jumlah mereka yang ada di pedesaan sekitar 60-80%
dari jumlah penduduk ”. Hal ini dapat dipastikan bahwa desa memiliki potensi yang
sangat penting dalam bidang pertanian maupun tenaga kerja. Selain itu desa merupakan
unit terkecil bagi terbentuknya masyarakat politik di Indonesia karena masyarakat
pedesaan memiliki ikatan tradisi, adat istiadat dan relatif mandiri dari campur tangan
pihak lain.
Meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sebenarnya sudah banyak dilakukan
dan masih terus dilakukan, baik melalui pendidikan, kesehatan, program keluarga
berencana dan sebagainya, namun karena kurangnya motivasi masyarakat untuk
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak membuahkan hasil yang berarti.
Untuk mengatasi hal tersebut tidak terus berlarut, maka dituntut peran aktif kepala desa
untuk memperbaikinya karena kepala desa sebagai pemimpin dalam suatu desa
mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani urusan pemerintahan, pembangunan,
ekonomi, keamanan dan kemasyarakatan di desanya demi menuju desa yang maju. Hal
yang dilakukan kepala desa untuk memotivasi masyarakat dengan jalan melalui
pendekatan kepada warga desa akan pentingnya kegiatan yang selama ini dilaksanakan
sehingga tingkat kehidupan masyarakat akan membaik.
Sugiharto (2007:74) menuliskan : “ Pembangunan berbasis daerah didasarkan
pada beberapa unsur penting, berupa; kemantapan kelembagaan, ketersediaan sumber
daya manusia yang memadai (khususnya aparatur pemerintah daerah), potensi ekonomi

3. 80
80
daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri “. Banyak sumber daya alam
yang ada di desa dapat diolah masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,
tetapi ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti bagaimana cara
pengolahannya, pemasaran hasilnya dan juga akses jalan yang kurang baik sehingga
masyarakat susah untuk membawa hasilnya ke kota untuk dipasarkan. Dalam hal ini
kepala desa memegang peranan penting sebagai pemimpin di desa dalam hal
mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan akses jalan, jembatan,
dan lain sebagainya untuk menunjang peningkatan pembangunan yang berdampak pada
kesejahteraan masyarakat.
Selain dalam hal meningkatkan pembangunan, diharapkan kepala desa dapat
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa menambah pendapatan
masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa seperti membuat kerajinan tangan
seperti membuat gerabah, tikar pandan dan lain sebagainya.
Untuk meningkatkan pembangunan di desa, Pemerintah dalam hal ini membuat
kebijakan dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
( PNPM Mandiri ) yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan/meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan
berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan
kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan
menjamin keberlanjutan berbagai hasil pembangunan yang dicapai. Kepala desa sebagai
aparat pemerintah desa memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan.
Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

4. 81
81
maka dapat mempermudah kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat.
Fenomena yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai
Kabupaten Asahan, penulis melihat bahwa peran kepala desa memegang peranan
penting dalam meningkatkan pembangunan desa. Namun demikian belum diketahui
secara jelas bahwa apakah kepala desa Sei Apung Jaya mempunyai andil yang cukup
besar dalam meningkatkan pembangunan demi terselenggaranya pemerintahan desa
yang maju dan sejahtera sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan yang dicita-
citakan oleh pendiri – pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul: “ Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan
Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ) Di
Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan”.
B. Metode Penelitian
Lokasi penelitian adalah desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai
Kabupaten Asahan, karena tempat tersebut merupakan lokasi yang baik dan strategis
bagi penulis untuk melakukan penelitian. Populasi penelitian ini adalah 1056 KK yang
berdomisili di desa Sei Apung Jaya. sampel dalam penelitian ini dengan mengambil
10% dari populasi yang ada yaitu 1056 KK, sehingga dapatlah diketahui populasi dalam
penelitian ini berjumlah 106 KK.
Variabel penelitiannya adalah peran kepala desa dalam meningkatkan
pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM
Mandiri) di desa Sei Apung Jaya. Peran yaitu kepedulian kepala desa dalam
mempercepat pembangunan di desa, yakni melalui kegiatan Program Nasional

5. 82
82
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Pembangunan yaitu proses
perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.
Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan untuk
meningkatkan sarana dan prasarana di desa sehingga memperlancar arus transportasi
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah Program
Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara inividu maupun berkelompok, dalam memecahkan
berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan
kesejahteraannya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati mengamati langsung ke
lokasi penelitian untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga
nantinya dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Angket digunakan untuk memperoleh informasi dengan bantuan faktor berupa daftar
pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden terpilih. Berisikan pertanyaan dan
telah diberikan alternatif jawaban terhadap item (soal) yang dipertanyakan. Wawancara
yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada
pihak-pihak yang terkait (bersangkutan) yang dianggap mampu memberikan informasi
yang tepat dibutuhkan tentang objek yang akan diteliti untuk memperkuat data-data
yang diperoleh dari angket. Dokumentasi (Kepustakaan) berupa pengumpulan data dari

6. 83
83
literatur maupun terbitan-terbitan dari instansi terkait berkenaan dengan topik penelitian
ini.
Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui peran kepala desa dalam
meningkatkan pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri) di Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten
Asahan teknik analisa data deskriptif kualitatif yakni menjabarkan data-data yang
diperoleh di lokasi penelitian.
Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisa data dengan cara
menguraikan menurut persentase dengan menggunakan rumus :
Keterangan :
P = Persentase pertanyaan yang dijawab
f = Frekuensi jawaban responden
N = Jumlah responden yang menjawab sampel
Analisis data dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Analisis data tentang kinerja kepala desa
b. Analisis data tentang adanya kebijakan PNPM
c. Analisis data tentang kinerja kepala desa menjalankan PNPM
Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah
dibaca dan dipersentase. Untuk lebih jelasnya pengolahan data dari setiap pertanyaan
mempunyai masing - masing satu tabel yakni sebagai berikut :
Adapun hasil tabulasi angket dapat dilihat pada tabel-tabel frekuensi yang
terdapat di bawah ini :

7. 84
84
1. Tanggapan responden tentang kinerja kepala desa dalam bidang
pemerintahan selama menjabat
Berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa kepala desa telah
melaksanakan kinerjanya dalam bidang pemerintahan dengan baik. Hal ini dibuktikan
dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 86 KK (81,2%) menyatakan
terlaksana dan yang menyatakan kurang terlaksana sebanyak 20 KK (18,8%). Namun
ada 20 KK (18,8%) yang menyatakan kurang terlaksana ini disebabkan karena
masyarakat merasa kurang puas dengan kinerja kepala desa dalam pengurusan
administrasi seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan pengurusan administrasi
lainnya. Selain itu wawancara yang dilakukan dengan responden rata-rata mengatakan
bahwa kinerja kepala desa dalam pemerintahan terlaksana dengan baik, baik dalam
bidang pemerintahan maupun administrasi desa sehingga memudahkan masyarakat
dalam mengurus segala administrasi yang dibutuhkan masyarakat.
2. Tanggapan responden tentang tugas dan wewenang serta kewajiban kepala
desa yang dijalankan
Dari data yang didapat menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan tugas
dan wewenang serta kewajibannya dengan baik sesuai dengan jawaban responden
seluruhnya berjumlah 85 KK (80,2%) menyatakan sudah dijalankan dan 21 KK
(19,8%) yang menyatakan kurang dijalankan. Namun ada 21 KK (19,8%) yang
menyatakan kurang dijalankan ini disebabkan karena masyarakat kurang puas dengan
kinerja kepala desa selama ini dalam memerintah Desa Sei Apung Jaya dan masih ada
sedikit ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Wawancara yang dilakukan dengan
masyarakat sebagai responden rata – rata mengatakan bahwa kepala desa dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemerintah desa sejauh ini

8. 85
85
tidak ada menyimpang dan tidak berbuat tindakan-tindakan yang melanggar norma-
norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu kepala desa selama menjabat juga belum
pernah mempunyai kasus yang memberatkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepala
desa telah menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya dengan baik.
3. Tanggapan responden tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri ( PNPM Mandiri )
Responden seluruhnya berjumlah 97 KK (91,5%) menyatakan mengetahui dan 9
KK (8,5%) yang menyatakan kurang mengetahui. Berdasarkan data di atas dapat
disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui tentang keberadaan PNPM Mandiri di Desa
Sei Apung Jaya. Hal ini tak lepas dari campur tangan kepala desa dalam
mensosialisasikan PNPM Mandiri ini ke masyarakat. Namun ada 9 KK (8,5%) yang
menyatakan kurang mengetahui ini disebabkan masyarakat hanya mengetahui bahwa
PNPM Mandiri itu adalah pembangunan tapi tidak mengetahui apa saja bentuk-bentuk
kegiatan pembangunan dari PNPM Mandiri ini. Selain itu ini disebabkan sebagian kecil
responden ini tidak mau tahu dengan PNPM Mandiri.
4. Tanggapan responden tentang PNPM Mandiri yang diterapkan di Desa Sei
Apung Jaya
Dari analisa tabel menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa PNPM
Mandiri ini sangat cocok diterapkan di Desa Sei Apung Jaya dengan jawaban responden
seluruhnya berjumlah 106 KK (100%) menyatakan bahwa PNPM Mandiri sangat cocok
diterapkan di Desa Sei Apung Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat
akan adanya peningkatan pembangunan di Desa Sei Apung Jaya sangat kuat.
Masyarakat mengetahui bahwa Program PNPM Mandiri diprioritaskan pada sektor
pembangunan. Masyarakat menyatakan setuju PNPM Mandiri diterapkan di Sei Apung

9. 86
86
Jaya. Ini dapat dilihat atas antusiasnya masyarakat berpartisipasi atas terlaksananya
PNPM Mandiri di Desa Sei Apung Jaya.
5. Tanggapan responden tentang dukungannya terhadap PNPM Mandiri yang
dijalankan kepala desa
Dari analisa tabel menunjukkan bahwa responden mendukung PNPM Mandiri
yang dijalankan oleh kepala desa dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 83
KK (78,3%) menyatakan mendukung dan 23 KK (21,7%) yang menyatakan kurang
mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai responden mendukung
PNPM Mandiri yang dijalankan oleh kepala desa. Namun ada 23 KK (21,7%) yang
menyatakan kurang mendukung ini disebabkan karena pada PNPM Mandiri periode
2011 pembangunan lebih dititik beratkan pada kegiatan peningkatan bidang pelayanan
pendidikan yaitu pembangunan gedung sekolah SD Swasta sebanyak 2 lokal dengan
mobiler dan pembuatan jalan ke sekolah MTS Dok sepanjang 1176 m x 1,5 m. Kedua
sekolah ini terdapat di dusun V. Ini yang membuat sebagian masyarakat kurang
mendukung PNPM Mandiri yang dijalankan oleh kepala desa. Sebagian masyarakat
menginginkan pembangunan PNPM Mandiri ada di dusun mereka. Diharapkan untuk
periode berikutnya PNPM Mandiri lebih merata pembangunannya.
6. Tanggapan responden tentang PNPM Mandiri yang dijalankan kepala desa
sudah tepat sasaran
87 KK (82%) menyatakan sangat tepat dan 19 KK (18%) yang menyatakan
kurang tepat. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PNPM Mandiri yang
dijalankan kepala desa sudah tepat sasaran. Hal ini dikatakan tepat bahwa pembangunan
ini membangun sarana jalan yang sangat diharapkan masyarakat dalam melakukan
aktivitas transportasi sehingga dapat lebih lancar. Selain itu program ini bertujuan

10. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 87
87
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan partisipasi berupa ide-ide atau
gagasan-gagasan yang dituangkan dalam musyarawarah yang menghasilkan suatu
bentuk program pembangunan yang siap direalisasikan di lingkungan masyarakat.
Namun ada 19 KK (18%) yang menyatakan kurang tepat ini disebabkan karena
sebagian masyarakat merasakan pembangunan PNPM Mandiri untuk periode 2011 ini
kurang tepat sasaran dan cenderung pembangunannya tidak adil dan tidak merata.
Dalam hal ini diharapkan kepala desa lebih bijaksana dan adil dalam meningkatkan
pembangunan.
7. Tanggapan responden tentang kepala desa perduli dengan perbaikan jalan
Dari analisa tabel menunjukkan bahwa kepala desa sangat peduli dengan
perbaikan jalan dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 75 KK (70,7%)
menyatakan sangat perduli dan 31 KK (29,3%) yang menyatakan kurang perduli.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kepala desa peduli dengan perbaikan
jalan. Ada 31 KK (29,3%) yang menyatakan kurang perduli. Ini disebabkan masih ada
jalan yang perlu perbaikan dan pembuatan jalan. Masyarakat berharap jalan yang belum
keras dapat diaspal sehingga arus transportasi lebih lancar. Wawancara yang dilakukan
dengan masyarakat sebagai responden menyatakan masih ada sebagian jalan di Sei
Apung Jaya yang belum ada perbaikan, tapi untuk secara keseluruhan jalan di Sei
Apung Jaya masih cukup baik. Masyarakat tidak lagi merasakan becek jika musim
hujan tiba dengan adanya jalan setapak yang dibangun melalui PNPM Mandiri..
8. Tanggapan responden tentang perealisasian PNPM Mandiri di lingkungan
responden
PNPM Mandiri telah terealisasi di lingkungan responden dengan jawaban
responden seluruhnya berjumlah 86 KK (81,2%) menyatakan sudah terealisasi dan 20

11. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 88
88
KK (18,8%) yang menyatakan kurang terealisasi. Berdasarkan data di atas dapat
disimpulkan bahwa PNPM Mandiri telah terealisasi dengan baik di Desa Sei Apung
Jaya. Adanya 20 KK (18,8%) yang menyatakan kurang terealiasi karena ada sebagian
masyarakat yang kurang puas dengan PNPM Mandiri yang ada di lingkungannya dan
cenderung kurang merata. Ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat tersebut
dalam PNPM Mandiri seperti tidak menghadiri rapat yang menyebabkan pembangunan
PNPM Mandiri di lingkungannya kurang terealiasasi. Untuk itu di harapkan partisipasi
masyarakat dalam meningkatkan pembangunan khususnya dalam PNPM Mandiri ini
dan juga kebijaksanaan kepala desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Sei Apung
Jaya.
9. Tanggapan responden tentang kesuksesan kepala desa dalam menjalankan
PNPM Mandiri
Dari analisa tabel menunjukkan bahwa kepala desa sangat sukses dalam
menjalankan PNPM Mandiri dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 90 KK
(85%) menyatakan sangat sukses dan 16 KK (15%) yang menyatakan kurang sukses.
Kepala desa sukses dalam menjalankan PNPM Mandiri. Hal ini tidak lepas dari
partisipasi masyarakat dan para pelaku PNPM Mandiri dalam mensukseskan PNPM
Mandiri ini. Namun ada 16 KK (15%) yang menyatakan kurang sukses ini disebabkan
karena sebagian masyarakat merasa kepala desa kurang adil dan kurang bijaksana dalam
menjalankan PNPM Mandiri ini. Masyarakat merasa pembangunan PNPM Mandiri
belum merata. Dapat disimpulkan kepala desa sukses dalam menjalankan PNPM
Mandiri
10. Tanggapan responden tentang manfaat PNPM Mandiri

12. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 89
89
PNPM Mandiri sangat bermanfaat dengan jawaban responden seluruhnya
berjumlah 106 KK (100%) menyatakan sangat bermanfaat. Wawancara yang dilakukan
dengan masyarakat sebagai responden mengatakan bahwa PNPM Mandiri ini sangat
bermanfaat bagi masyarakat seperti pembangunan jalan setapak, jembatan, tangkahan,
gedung sekolah. Semua pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan
sehari-hari masyarakat. Masyarakat tidak lagi merasakan becek jika musim hujan
dengan adanya jalan setapak, masyarakat yang berada di tepi sungai juga terbantu
dengan adanya tangkahan yang memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan
kegiatan sehari- hari seperti mencuci pakaian dan lain sebagainya. Selain itu
pembangunan PNPM juga dititik beratkan pada peningkatan bidang pelayanan
pendidikan yaitu pembangunan gedung sekolah SD Swasta. Jadi dapat disimpulkan
bahwa PNPM Mandiri sangat bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan PNPM Mandiri
ini dapat terus berkesinambungan dengan memajukan pembangunan sehingga
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
11. Tanggapan responden tentang pengaruh PNPM Mandiri dalam
meningkatkan pendapatan responden
Pengaruh PNPM Mandiri dalam meningkatkan pendapatan responden 52 KK
(49%) menyatakan sangat berpengaruh, 36 KK (34%) yang menyatakan kurang
berpengaruh dan 18 KK (17 %) yang menyatakan tidak berpengaruh. Adanya 36 KK
(34%) yang menyatakan kurang berpengaruh dan 18 KK (17%) yang menyatakan tidak
berpengaruh. Hal ini disebabkan karena PNPM Mandiri di Desa Sei Apung Jaya ini
masih dalam proses kegiatan peningkatan sarana dan prasarana masyarakat seperti
pembangunan jalan setapak, tangkahan. Namun tidak dipungkiri dengan adanya
pembangunan tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat dengan ikut serta

13. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 90
90
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut. Selain itu dengan adanya kegiatan PNPM
Mandiri berupa Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) juga dapat menambah pendapatan
dari kaum perempuan. Simpan Pinjam Perempuan ini dikhususkan bagi perempuan
dalam menambah modal usaha. Pinjaman yang diberikan maksimal 1 juta rupiah untuk
1 orang dengan bunga 1 % dengan cara dicicil dan harus lunas pada akhir periode
pembangunan PNPM Mandiri. Maka dapat disimpulkan PNPM Mandiri kurang
berpengaruh pada peningkatan masyarakat. Mudah-mudahan PNPM Mandiri di masa
yang akan datang dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kegiatan
pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat dan juga kegiatan
peningkatan/kapasitas kelompok usaha ekonomi.
12. Tanggapan responden terhadap kinerja kepala desa dalam meningkatkan
pembangunan melalui PNPM Mandiri ini
Responden sangat puas terhadap kinerja kepala desa dalam meningkatkan
pembangunan melalui PNPM Mandiri dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah
90 KK (85%) menyatakan sangat puas dan 16 KK (15%) yang menyatakan kurang puas.
Berdasarkan data di atas dapat menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas dengan
kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui PNPM Mandiri. Hal ini
tidak lepas dari kerja sama yang baik antara kepala desa ,partisipasi masyarakat dan
para pelaku PNPM Mandiri. Namun ada 16 KK (15%) yang menyatakan kurang puas.
Hal ini disebabkan masih adanya sarana dan prasarana yang belum diperbaiki dan
pelaksanaan pembangunan yang belum merata. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat
puas dengan kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui PNPM
Mandiri.

14. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 91
91
13. Tanggapan responden tentang pengaruh peran kepala desa terhadap
pembangunan di Desa Sei Apung Jaya
Peran kepala desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan dengan jawaban
responden seluruhnya berjumlah 106 KK (100%) menyatakan sangat berpengaruh.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa peran kepala desa sangat berpengaruh
terhadap pembangunan di Desa Sei Apung Jaya. Selain itu hal tersebut juga dibuktikan
dengan Dana PNPM Mandiri di Desa Sei Apung Jaya yang semakin lama semakin
bertambah setiap tahunnya. Hal ini tak lepas dari peran kepala desa dalam melobi dana
dari Kecamatan setiap adanya pengeluaran anggaran dana PNPM Mandiri dari
Kecamatan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sangat berpengaruh
terhadap pembangunan di Desa Sei Apung Jaya.
14 . Tanggapan responden tentang kepala desa meminta partisipasi responden
atau mengikut sertakan dalam meningkatkan pembangunan melalui PNPM
Mandiri
Kepala desa sering meminta partisipasi masyarakat atau mengikut sertakan
dalam meningkatkan pembangunan melalui PNPM Mandiri dengan jawaban responden
seluruhnya berjumlah 75 KK (70,8%) menyatakan sering, 20 KK (18,8%) yang
menyatakan kadang-kadang dan 11 KK (10,4%) yang menyatakan tidak pernah.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kepala desa sering meminta partisipasi
masyarakat atau mengikut sertakan dalam meningkatkan pembangunan dalam PNPM
Mandiri. Adanya 20 KK (18,8%) yang menyatakan kadang-kadang dan 11 KK (10,4%)
yang menyatakan tidak pernah karena setiap ada kegiatan rapat PNPM Mandiri atau
dalam kegiatan lainnya responden tidak dapat menghadiri dikarenakan sibuk mencari
nafkah yang umumnya bertani dan nelayan. Selain itu dalam kegiatan PNPM Mandiri

15. 92
92
belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun masyarakat
menyatakan positif dengan kegiatan PNPM Mandiri di desanya. Maka dapat
disimpulkan kepala desa sering meminta partisipasi masyarakat atau mengikut sertakan
dalam meningkatkan pembangunan dalam PNPM Mandiri.
15. Tanggapan responden tentang ajakan bermusyawarah atau rapat oleh kepala
desa dalam peningkatan pembangunan khususnya dalam PNPM Mandiri
Masyarakat sering diajak dalam bermusyawarah dalam peningkatan
pembangunan khususnya dalam PNPM Mandiri dengan jawaban responden seluruhnya
berjumlah 85 KK (80,1%) menyatakan sering 21 KK (19,8%) menyatakan kadang-
kadang. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masyarakat sering diajak dalam
bermusyarawarah dalam peningkatan pembangunan khususnya dalam PNPM Mandiri.
Ada 21 KK (19,8%) menyatakan kadang-kadang dikarenakan beberapa masyarakat
menyatakan mereka memang sering diajak dalam bermusyawarah dalam PNPM
Mandiri namun dikarenakan kesibukan dalam mencari nafkah maka rapat tersebut tidak
dapat dihadiri. Selain itu ada sebagian kecil masyarakat yang kurang berpartisipasi dan
tidak mau tahu dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Meski pun demikian sebagian besar
masyarakat menyatakan positif terhadap PNPM Mandiri dan mengharapkan PNPM
Mandiri ini terus dapat dilanjutkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
16. Tanggapan responden tentang kepedulian kepala desa dengan sarana dan
prasarana di desa responden
Kepala desa sangat perduli dengan sarana dan prasarana di desa Sei Apung Jaya
dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 89 KK (84%) menyatakan sangat
perduli 17 KK (16%) menyatakan kurang perduli. Berdasarkan data di atas

16. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 93
93
menunjukkan bahwa kepala desa sangat perduli dengan sarana dan prasarana di desa
Sei Apung Jaya. Namun ada 17 KK (16%) menyatakan kurang perduli. Hal ini
disebabkan karena masih adanya sarana dan prasarana yang belum dibangun.
Diharapkan kepala desa lebih meningkatkan lagi pembangunan sarana dan prasarana
demi menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Selain itu masyarakat juga
diharapkan ikut andil perduli dalam meningkatkan sarana dan prasarana di desa Sei
Apung Jaya.
17. Tanggapan responden tentang pelaksanaan PNPM Mandiri yang sering
menimbulkan masalah
PNPM Mandiri tidak pernah menimbulkan masalah dengan jawaban responden
seluruhnya berjumlah 91 KK (85,8%) menyatakan tidak pernah, 15 KK (14,2%)
menyatakan pernah.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri tidak
pernah menimbulkan masalah yang berarti. Namun 15 KK (14,2%) menyatakan pernah
karena dalam pelaksanaan PNPM Mandiri masyarakat berebut untuk ikut serta dalam
pengerjaan proyek PNPM Mandiri tersebut. Namun masalah tersebut masih bisa diatasi
dan tidak terlalu menjadi masalah yang besar. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan
PNPM Mandiri tidak pernah menimbulkan masalah.
18. Tanggapan responden tentang aktifnya kepala desa dalam menyelesaikan
perselisihan atau permasalahan menyangkut PNPM Mandiri
Kepala desa selalu aktif dalam menyelesaikan perselisihan atau permasalahan
menyangkut PNPM Mandiri ini dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 85
KK (80,2%) menyatakan selalu aktif dan 21 KK (19,8%) menyatakan kurang aktif.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kepala desa selalu aktif dalam

17. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 94
94
menyelesaikan perselisihan atau permasalahan menyangkut PNPM Mandiri dengan
mencari solusi yang tepat agar tidak terjadi perselisihan. Ada 21 KK (19,8%)
menyatakan kurang aktif karena masyarakat merasakan lambannya kepala desa dalam
menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam PNPM Mandiri seperti perebutan
menjadi pekerja atau tim dalam proyek PNPM Mandiri. Diharapkan kepala desa cepat
tanggap dalam menyelesaikan dan memberi pengayoman dengan menjadi penengah jika
ada perselisihan maupun permasalahan di Desa Sei Apung Jaya.
19. Tanggapan responden tentang pembangunan sarana dan prasarana melalui
PNPM Mandiri waktu pengerjaannya selalu tepat waktu
PNPM Mandiri sangat tepat waktu dalam pengerjaannya dengan jawaban
responden seluruhnya berjumlah 106 KK (100%) menyatakan sangat tepat waktu.
Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sebagai responden mengatakan kegiatan
PNPM Mandiri sangat tepat waktu dalam pengerjaannya dapat dilihat seperti
pembangunan jalan setapak dan pembangunan tangkahan pada periode 2010. Jika
pelaksanaan PNPM Mandiri ini tidak tepat waktu maka desa tersebut akan diberikan
sanksi dengan dikurangi atau tidak lagi mendapatkan dana PNPM Mandiri untuk
periode berikutnya. Selain itu juga akan dikenakan sanksi hukum apabila terbukti
menyalahgunakan dana, penyimpangan prosedur dan wewenang akan dihukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa
pengerjaan sarana dan prasarana PNPM Mandiri sangat tepat waktu.
20. Tanggapan responden tentang sikap kepala desa berlaku adil kepada
masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri ini
Kepala desa berlaku sangat adil kepada masyarakat dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri ini dengan jawaban responden seluruhnya berjumlah 86 KK (81,2%)

18. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 95
95
menyatakan sangat adil dan 20 KK (18,8%) yang menyatakan kurang adil. Berdasarkan
data di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa berlaku adil kepada masyarakat dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri. Ada 20 KK (18,8 %) yang menyatakan kurang adil karena
ada sebagian masyarakat yang kurang puas dengan PNPM Mandiri yang ada di
lingkungannya. Ini disebabkan pada periode Tahun 2011 pembangunan tidak merata
keseluruh dusun. Padahal masyarakat dalam hal ini mengharapkan pembangunan ada di
dusun mereka seperti perbaikan/pembuatan jalan.
D. Pembahasan
Kepala desa telah melaksanakan tugas dan wewenangnya baik dalam bidang
penyelenggaraan pemerintah desa maupun administrasi desa, sehingga urusan
masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
merupakan salah satu program pembangunan yang sudah diketahui oleh masyarakat
keberadaannya. Hal ini tidak terlepas dari campur tangan kepala desa dalam
mensosialisasikan PNPM Mandiri ini ke masyarakat. Masyarakat di Desa Sei Apung
Jaya menyatakan sangat cocok dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri diterapkan di
Desa Sei Apung Jaya. Selain itu PNPM Mandiri yang dijalankan kepala desa sudah
tepat sasaran dan sudah terealisasi dengan baik. PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam memberikan partisipasi berupa ide-ide atau gagasan-
gagasan yang dituangkan dalam musyarawarah yang menghasilkan suatu bentuk
program pembangunan yang siap direalisasikan di lingkungan masyarakat. Jadi
masyarakat yang menentukan hal-hal apa saja yang ingin dibangun di desanya sehingga
PNPM Mandiri ini menjadi sangat tepat sasaran dan sangat bermanfaat.

19. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 96
96
PNPM Mandiri sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti pembangunan jalan
setapak, jembatan, tangkahan, gedung sekolah. Masyarakat tidak lagi merasakan becek
jika musim hujan dengan adanya jalan setapak, ini membuktikan kepala desa peduli
dengan perbaikan jalan. Masyarakat yang berada di tepi sungai juga terbantu dengan
adanya tangkahan yang memudahkan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan
sehari- hari seperti mencuci pakaian dan lain sebagainya. Pembangunan sarana dan
prasarana semakin meningkat dengan adanya PNPM Mandiri ditambah kepedulian
kepala desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Desa Sei Apung Jaya. Maka
diharapkan PNPM Mandiri ini dapat terus berkesinambungan dengan memajukan
pembangunan sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
PNPM Mandiri kurang berpengaruh pada peningkatan masyarakat, ini
dikarenakan PNPM Mandiri di Desa Sei Apung Jaya ini masih dalam proses kegiatan
peningkatan sarana dan prasarana masyarakat seperti pembangunan jalan setapak,
tangkahan, gedung sekolah dan lain- lain. Namun tidak dipungkiri dengan adanya
pembangunan tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat dengan ikut serta
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut. Namun hal itu belum dapat menjangkau
semua lapisan masyarakat sehingga PNPM Mandiri kurang berpengaruh pada
peningkatan pendapatan masyarakat.
Peran kepala desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Sei
Apung Jaya. Kepala desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan
pelaksanaan PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tidak pernah
menimbulkan masalah yang berarti. Meskipun ada masalah tetap masih bisa diatasi
dengan adanya kepala desa yang selalu aktif dalam menyelesaikan perselisihan atau

20. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 97
97
permasalahan menyangkut PNPM Mandiri. Sehingga masyarakat menyatakan puas
dengan kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui PNPM Mandiri.
Kepala desa berlaku adil kepada masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.
Kepala desa sering meminta partisipasi masyarakat atau mengikut sertakan dalam
meningkatkan pembangunan dalam PNPM Mandiri dengan mengajak masyarakat dalam
mengikuti musyawarah atau rapat PNPM Mandiri maupun ikut dalam pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri. Ini merupakan salah satu cara untuk memberdayakan
masyarakat dengan meningkatkan kapasitas/kapabilitas masyarakat guna
mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan.
PNPM Mandiri sangat tepat waktu dalam pengerjaannya. Jika pelaksanaan
PNPM Mandiri ini tidak tepat waktu maka desa tersebut akan diberikan sanksi dengan
dikurangi atau tidak lagi mendapatkan dana PNPM Mandiri untuk periode berikutnya.
Maka dari itu diperlukan peran kepala desa dalam mengawasi kegiatan PNPM Mandiri
agar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri tidak terbengkalai atau tepat waktu.
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Sei Apung Jaya
Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sangat optimal. Namun masih ada
sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan peran kepala desa dalam
meningkatkan pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri). Maka diharapkan kepala desa lebih bersikap bijaksana dan
adil dalam meningkatkan pembangunan melalui PNPM Mandiri pada periode
berikutnya sehingga masyarakat lebih merasakan akan hadirnya program PNPM
Mandiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Selain itu masyarakat juga

21. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 98
98
diharapkan lebih berpartisipasi dalam PNPM Mandiri sehingga pemberdayaan
masyarakat lebih dapat ditingkatkan.
E. Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan dilaksanakannya pembangunan dalam
segala aspek kehidupan bangsa tersebut, maka diharapkan dapat memacu
peningkatan Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang
sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah
Program Nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan
program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan
masyarakat. Maka masyarakat merupakan tokoh utama dalam proses kegiatan
PNPM Mandiri seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.
Keaktifan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan
melalui PNPM Mandiri demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat.
3. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat miskin.
b. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan ( SPP )
4. Peran kepala desa dalam PNPM Mandiri adalah sebagai pembina dan pengendali
kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri di desa, membantu

22. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 99
99
dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri kepada
masyarakat di wilayahnya, menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri
didesanya sehingga pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dapat
melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu kepala desa juga turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan
yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri.
Kepala desa juga berperan menjadi fasilitator proses penggalian gagasan di
kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah desa serta tahapan pelaksanaan
lainnya di tingkat desa.

23. Jurnal CITIZENSHIP Volume 00 Nomor 00 2013 10
01
00
Daftar Pustaka
Ahmadi, 2003. Pengantar Metode Ilmiah, Jakarta: Balai Pustaka.
Anita, Christina. 2001. Jaman Daulat Rakyat. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
Akbar, Purnomo. 2000. Pengantar Statistik. Jakarta : Bumi Aksara
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT
Rineka Cipta.
Beratha, I Nyoman. 1992. Desa : Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Jhonson. 2000. Ilmu Politik Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan
Santoso, Purwo. 2002. Merubah Watak Negara Strategi Penguatan Partisipasi Desa.
Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
Purwo. 2007. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiharto. 2007. Pembangunan dan Pengembangan Wilayah. Medan: USUpress
Surakhmad, W. 2000. Metodologi Penelitian Ilmiah. Yogyakarta: Dianloka
Sukardi, 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Bandung: Fokus Media.
Tim Penyusun Skripsi Jurusan PPKn FIS UNIMED. 2007. Pedoman Penulisan Skripsi.
Medan: PPKn FIS UNIMED
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Wirartha, I Made, 2006. Pedoman Penulisan Skripsi. Yogyakarta: Penerbit ANDI
.2008.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
http:www.pnpm-mandiri.org/index. Diakses 5 Mei 2011. Online

24. _2008.Pedoman Umum PNPM
Mandiri.http://lomboktimurkab.go.id/files/PTO%20.pdf. Diakses 7 Mei 2011.
Online
.2010.Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kamal.
http://upkkamal.wordpress.com. Diakses 10 Mei 2011. Online
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan
Pembangunan Desa.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
NO:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI).