Dokumen tersebut menjelaskan tahapan perencanaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang meliputi: (1) Tahap perencanaan di tingkat desa yang melibatkan BPD dan kepala desa, (2) Tahap evaluasi di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh bupati/walikota atau camat selama 20 hari kerja, (3) Penyempurnaan jika hasil evaluasi tidak sesuai dan penetapan APB

1. Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Perencanaan APBDesa

2. Tahap I: Perencanaan (Lingkup Desa)
BPD
Menyusun
Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDesa
Penyepakatan
bersama
(paling lambat
Oktober tahun
berjalan)
Menyampaikan
kepada BPD
Untuk dibahas
Sekretaris Desa BPDKepala Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 20
Diolah dari:

3. Tahap II: Evaluasi (Lingkup Kab/Kota)
Kepala
Desa
Maksimal 3 hari sejak
disepakati bersama dengan
BPD untuk dievaluasi
Bupati/
Walikota
Menetapkan evaluasi paling lama
20 hari kerja sejak diterimanya
rancangan peraturan desa tentang
APBDesa
Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 21, Ayat (1) dan (2)
Diolah dari:

4. Bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam 20 hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah
pembatalan tersebut, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa
dimaksud.
Hal tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti (Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa), Bupati/Walikota membatalkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 21 Ayat (3) & (4), Pasal 22
Diolah dari:

5. Delegasi Evaluasi oleh Camat
Bupati/
Walikota
Camat/
Sebutan Lain
Mendelegasikan
evaluasi
Menetapkan evaluasi
paling lama 20 hari kerja
sejak diterimanya
Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa
Catatan:
• Bila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam 20 hari kerja, maka Peraturan Desa tersebut
berlaku dengan sendirinya.
• Bila Camat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
• Bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti (Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa), Camat menyampaikan usulan pembatalan
Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
• Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
Kepala
Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab V Bagian Kesatu Perencanaan, Pasal 23
Diolah dari:

6. Bagan Perencanaan APB Desa
Camat/
Sebutan Lain
Bupati/
Walikota
Menetapkan
evaluasi maksimal
20 hari kerja sejak
diterima
Mendelegasikan
evaluasi
Menetapkan
evaluasi maksimal
20 hari kerja sejak
diterima
Maksimal 3 hari
sejak disepakati
dengan BPD
untuk dievaluasi
Penyepakatan bersama
(paling lambat Oktober
tahun berjalan)
Menyampaikan rancangan
perdes tentang APB Desa
kepada BPD
Menyusun
rancangan perdes
tentang APDDesa
= Tahap II : Evaluasi
(Lingkup Kab/Kota)
= Tahap I : Perencanaan
(Lingkup Desa)
Sekretaris
Desa
Kepala
Desa
Kepala
Desa
BPD