Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1,189 views

Published on

pokoqe apik

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

  1. 1. KEBIJAKAN BPKP: PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Jakarta, 25 Januari 2016 Iskandar Novianto, AK, Msi, CFrA, CA Direktur PPKD Wilayah III Diklat Pengelolaan Keuangan Desa bagi Pegawai di Lingkungan BPKP Pusdiklatwas BPKP Ciawi – Bogor, 25 – 29 Januari 2016
  2. 2. www.bpkp.go.id Latar Belakang 2 Jumlah Desa “banyak” dan “sangat bervariatif” Desa belum memiliki SDM yang ‘memadai’ Dana yang dikelola Desa semakin besar Desa dalam mengelola keuangan desa harus transparan dan akuntabel SDM Terbatas => Perlu Strategi Pengawalan Desa => Sinergitas & Efektivitas
  3. 3. www.bpkp.go.id 3 PENGAWALAN BPKP Tugas & Fungsi (PP 60/2008, Perpres 192/2014 dan Inpres 4/2011) 1. Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan 2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, per- tanggungjawaban dan pengawasan. TUJUAN Good Village Governance 1.Tata kelola keuangan desa yang baik; 2.Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional; 3.Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum; 4.Mutu pelayanan kepada masyarakat desa meningkat Arahan Presiden , Tgl. 13 Mei 2015 RDP Komisi XI DPR, (30/3 & 10/6/15) “Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi” KPK memberi rekomendasi: kepada BPKP dan Kemendagri untuk segera menyusun sistem keuangan desa yang sesuai kondisi dan kemampuan desa, termasuk komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Target Waktu 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya kepada Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi desa yang mencakup modul keuangan sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri. Rekomendasi Hasil Kajian KPK MoU Kemendagri, 6 Nov 2015
  4. 4. Stakeholders DESA DPR-RI Pem. Pusat BPK-RI PT/ UNIV KASP/ KSAP LKPPLSM Pem. Kab/ Kota Pem. Prov APH KPK-RI Stakeholders Desa
  5. 5. www.bpkp.go.id ANALISIS SWOT BPKP 5 Negative STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS SW OT Internal factors External factors Positive • Kualitas SDM yang memadai • Adanya perwakilan di daerah • Pengalaman BPKP dalam mengawal keuangan daerah; • Posisi BPKP dalam 5 pilar kepresidenan • Jumlah SDM yang belum memadai • Beban kerja Perwakilan sangat tinggi • Belum adanya regulasi yang secara jelas memberi amanat kepada BPKP dalam melakukan pengawalan desa • Kurangnya dukungan dana yang memadai • Amanat langsung dari Presiden untuk mengawal implementasi UU Desa • Permintaan dari DPR kepada BPKP saat dilakukan RDP • Rekomendasi KPK-RI kepada BPKP berdasarkan hasil kajian KPK; • Permintaan dari users (kabupaten/kota) • Kerja sama dan koordinasi yang dgn baik stakeholders pembuat kebijakan • Pihak-pihak eksternal di luar BPKP yang tidak bertanggungjawab • Adanya peraturan yang belum lengkap dan jelas membuat kebijakan pengawalan yang diambil oleh BPKP belum didukung regulasi • Kondisi desa yang masih relatif belum baik karena SDM, sarana dan prasaran desa yang belum memadai
  6. 6. www.bpkp.go.id Peran BPKP Dalam Rangka Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa PERAN BPKPBimkon Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa SDM Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan Desa Regulasi Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri dan KemenDesaPDTT, Kab/Kota) SISTEM Pengembangan Pedoman Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa & Aplikasi Sederhana (SIMDA-DESA) 6
  7. 7. www.bpkp.go.id 7 ASPEK PENGAWALAN DESA 7 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PENGELOLAAN ASET/ KEKAYAAN DESA PENGADAAN BARANG/JASA BUM Desa PENGAWASAN KEUANGAN DESA PER PAJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA & KINERJA       
  8. 8. www.bpkp.go.id KONSEP PENGAWALAN BPKP • Tingkat Pusat: Koordinasi dan Sinergi K/L berupa memberi rekomendasi perbaikan kebijakan • Tingkat Prov: Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan dan Pembinaan Implementasi Keu Desa • Tingkat Kab/Kota: Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa • Tingkat Desa: Piloting Desa Terpilih di Daerah • Lainnya: Kerjasama instansi lain => LKPP, DJP, IAI serta lembaga lainnya 8
  9. 9. Langkah Pengawalan Koordinasi dan Sinergi Melakukan Kajian Menyusun Juklak Pengembangan Aplikasi Pemetaan Desa Output Pengawalan Kesepakatan Kerjasama Hasil Kajian Objek dan Bentuk Pengawalan Pemerintah Pusat (REGULATOR) Pemerintah Provinsi (BINWAS) Pemerintah Kab/Kota (Regulasi dan Fasilitasi) Pemerintah Desa (Implementasi) Hasil Pengawalan Sinkronisasi Regulasi, dan implementatif serta Koordinatif Fungsi Binwas ke Kab/Kota dan ke Desa serta Pengawasan BUM Des Ok Perkada , Penyaluraan, Pengelolaan By Aplikasi, Pelaporan ke Pusat, Peran Kecamatan dan Pengawasan by Inspektorat OK SDM memadai, Dok Perencanaan Pembangunan, Proses Pengelolaan Keu Desa dari perencanaan s.d. pelaporan lancar, PBJ desa lancar, Pengelolaan Aset Desa, Kewajiban perpajakan, Pengelolaan BUM Desa OK Presiden Kebijakan Stategis Hasil Kajian Juklak PBJ, Aset, BUM Desa dll Aplikasi Keu Desa, Aset, Kinerja dll Data Profil Desa Kesepakatan Kerjasama - Atensi - Rekomendasi - Sosialisasi - Pendampingan - Atensi - Sosialisasi - Pendampingan - Atensi - Sedia Aplikasi - Piloting - Penerapan Aplikasi Rekomendasi Strategis GRAND DESIGN PENGAWALAN DESA
  10. 10. www.bpkp.go.id MILESTONE PENGAWALAN DESA 10 Next Steps: . Sesuai Rencana Aksi Pasca MoU BPKP Kemendagri . Optimalisasi Koordinasi Stakeholders (DJPK, DJP, LKPP dan Kemendes PDTT, IAI dsb ) khususnya dgn Kemendagri terkait Sistem Keuangan Desa, Modul Pelatihan dan Penerapannya (target Sept’15) • Pengawalan Pendamping Desa (Kemendagri/Kemendes PDTT) • Pengembangan Aplikasi Siskeudes (& Aset) • Penyusunan Panduan/Juklak pengawalan (Pengawasan, BUMDes, Aset dll) • QA Penerapan Siskeudes • Database Keuangan Desa • Kajian Inisiatif (Akuntansi Desa, Klasifikasi Desa, Best Practise Desa, dll) Periode : s.d. November 2015 18 Agustus 2015 Kesepakatan Penggunaan SIMDA Desa secara Nasional Agustus 2015 Internaliasi dan Pengembangan Aplikasi (Fitur Kosnolidasi, Pajak dll) Jan-Apr 2015 KORSIN dgn Kemendagri, DJPK, DJP Penyusunan Juklak Bimkon, Grand Design dan Atensi Jun-Des 2014 Survey & Pemetaan Risiko pada 3 Provinsi Sumbar, Kalsel dan Jateng) April-Juli 2015 Launching SIMDA Desa (13 Juli 2015) 6 November 2015 Penandatang an Nota Kesepahaman BPKP- Kemendagri
  11. 11. www.bpkp.go.id MILESTONE PENGAWALAN DESA 11 Next Steps: . Sesuai Rencana Aksi Pasca MoU BPKP Kemendagri . Penerapan Siskeudes secara Nasional melalui Kab/Kota • Bimtek dgn target Inspektorat, Camat, Kades, BPD, Perangkat Desa dan Pendamping Desa • Piloting Desa sebagai desa percontohan • Perbaikan Regulasi Daerah • Pemetaan Desa berdasarkan Keuangan Desa • Inventarisasi Aset /Kekayaan Milik Desa • Pemberian masukan ke Pusat sebagai bahan perbaikan regulasi Periode : s.d. November 2015 Implementasi Siskeudes – d/h SIMDA Desa (110 Kab/Kota, 17.345 desa)Diklat Pengelolaan keuangan Desa untuk BPD, kades dan Sekdes Bersama BPKP Pusat: Seminar dan Lokakarya Keuangan Desa Kerjasama dengan Univ./Perguruan Tinggi Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa
  12. 12. www.bpkp.go.id NEXT STEPS – BPKP Pusat • Koordinasi dgn stakeholders terkait (ex: Kemendagri => kerja sama => satgas) • Melakukan Pemetaaan Desa (potret pengelolaan keu desa) • Piloting Pengelolaan Keu Desa => Kab/Kota • Penyusunan Juklak Pendukung (PBJ, Aset, Perencanaan, Pengawasan dll) • Kajian-Kajian Pegelolaan Keu. Desa 12
  13. 13. www.bpkp.go.id Pengawalan Jangka Panjang • Membuat Usulan Grand Design Akuntansi Keuangan Desa • Blue Print Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang komprehensif • Kajian-kajian terkait keuangan dan pembangunan desa • Pengklasifikasian/Mapping Desa berdasarkan pengelolaan keuangan desa • Best Practice pengelolaan keuangan Desa 13
  14. 14. www.bpkp.go.id NEXT STEPS – PWK BPKP • Penerapan SISKEUDES secara Nasional • Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa • Piloting Pengelolaan Keu Desa => Desa • Perbaikan Regulasi Daerah • Monitoring Penyaluran Dana Desa • Inventarisasi Aset/Kekayaan Milik Desa • Pemberian Masukan/Rekomendasi kepada BPKP Pusat => Rekomendasi Strategis ke Presiden 14
  15. 15. www.bpkp.go.id PILOTING • Implementasi pengelolaan keuangan desa disertai pengawalan secara intensif sejak siklus perencanaan hingga pertanggungjawaban • Dilakukan secara ‘berkala’ pada desa terpilih • Sebagai best practise bagi desa lain • Quick response atas permasalahan yang ditemui di lapangan • Feed Back dan evaluasi strategis • Satu Perwakilan ± 2 atau 3 desa 15
  16. 16. www.bpkp.go.id MONITORING DESA 16 • Dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi terkini implementasi keuangan desa setiap Kab/Kota melalui Kantor Perwakilan BPKP di Daerah • Meliputi: Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Keu Desa khususnya Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan ke Desa • Mengidentifikasi current permasalahan yang ada • Quick Response baik dari Perwakilan Maupun BPKP Pusat • Bahan Rekomendasi Strategis kepada Presiden
  17. 17. d/h SIMDA DESA: Telah diLaunching tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh stakeholders terkait seperti KPK-RI, Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Gubernur, Bupati, LKPP
  18. 18. www.bpkp.go.id Langkah-Langkah Operasional 18 Pemda membentuk Tim Fasilitator Tingkat Pemda dan/atau Kecamatan Pelatihan secara intensif kepada Tim Fasilitator Tk, Pemda Sosialisasi/ Asistensi kepada Seluruh Desa (dibagi kelas/angkatan) dibantu oleh Tim Fasilitator Pemda Tim Fasilitator Tk. Pemda membentuk “Klinik Desa” Maintenance/ Trouble Shooting secara periodik/ sewaktu-waktu BPKP Perwakilan
  19. 19. www.bpkp.go.id Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan • Konsultasi Langsung ke Satgas BPKP Pusat • Forum Warga BPKP “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” • Email: satgas.desa@gmail.com simdadesa.bpkp@yahoo.co.id 19
  20. 20. www.bpkp.go.id • Ganti forum warga bpkp 20 Forum Desa di Warga BPKP
  21. 21. www.bpkp.go.id . 21 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web Site: www.bpkp.go.id email: warta_pengawasan@bpkp.go.id TERIMA KASIH

×