LAMPIRAN I Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda (WILAYAH 13 KECAMATAN)

1. 1
Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Gresik
MusrenbangIntegrasi 2016
Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
Musyawarah Penentuan
Klasifikasi Kesejahteraan
Penyusunan RPJM Desa Integrasi
Pra Musrenbang Desa Integrasi
Musyawarah Prioritas Usulan
Musyawarah Penggalian
Gagasan
Musyawarah Desa
Perencanaan
Musyawarah Kelompok
Perempuan
Penulisan Usulan
Musrenbang Desa Integrasi
Pra Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Verifikasi
Usulan
Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Pembentukan Tim Verifikasi
a
4
3
2
1
b
One Planning for All
LAMPIRAN I

2. 2
Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
Tim Musrenbang Desa Integrasi merupakan tim yang dibentuk merujuk
pada SE Mendagri 31 Maret 2010 tentang juknis perencanaan pembangunan
desa untuk memfasilitasi integrasi perencanaan pembangunan di tingkat desa. Diresmikan
melalui keputusan kepala desa tentang Tim Musrenbang Desa Integrasi*
Pembentukan Tim
1. Pembentukan Tim Musrenbangdes Integrasi diawali dengan sosialisasi kepada
masyarakat melalui berbagai forum terbuka seperti konferensi desa, Musyawarah
Antar Desa (MAD)/ Musdes Sosialisasi.
2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim Musrenbangdes Integrasi dipimpin oleh
Kepala Desa.
3. Peserta rapat dihadiri oleh undangan yang menjadi calon tim Musrenbangdes Integrasi
dan pihak lain terkait.
4. Proses pemilihan anggota Tim Musrenbangdes Integrasi dilakukan secara musyawarah
mufakat jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara secara
tertutup sesuai kesepakatan di dalam forum tersebut.
5. Seluruh proses dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan Tim
Musrenbangdes Integrasi dan ditandatangi oleh seluruh peserta rapat. (notulensi dan
kearsipan oleh sekdes dan perangkat desa terlatih)
Keanggotaan dan Masa Tugas
No Unsur Tim
Jabatan dalam
Tim
Keterangan
1 Kepala Desa Penanggungjawab
Mengkoodinasi dan memfasilitasi
pelaksanaan musrenbang desa integrasi
2 Sekretaris Desa Ketua
3 Perangkat Desa Wakil Ketua
Merupakan perangkat terlatih yang
mampu mengoperasikan aplikasi E-
renbang
4 KPMD Sekretaris
Minimal 2 orang salah satunya adalah
perempuan
5 LPMD Anggota
Bila LPMD belum terbentuk dapat
digantikan oleh wakil ormas/LSM
6 Kepala Dusun Anggota Minimal 2 orang
7 Perwakilan Masyarakat Anggota
Minimal 3 orang dan memiliki wakil
perempuan
Pelaksanaan tugas dimulai sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa tentang Tim
Musrenbang Desa Integrasi hingga Musrenbang Kecamatan Integrasi berakhir.
Fungsi Tim Musrenbang Desa Integrasi
1. Memfasilitasi tahapan Pengkajian Keadaan Desa Integrasi; Penyusunan RPJMDes dan
RKPDes Integrasi, Penulisan Usulan Kegiatan Desa (Desain Sederhana dan RAB);
a

3. 3
penyelenggaraan Musrenbang Desa Integrasi; mengawal usulan hingga proses
penentuan prioritas di tingkat Kecamatan;
2. Bertanggungjawab mendampingi, memberi arahan, dan mengkoordinasikan
masyarakat di setiap tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa Integrasi;
3. Bertanggungjawab terhadap Kearsipan dokumen hasil di setiap tahapan Musrenbang
Integrasi, menjaga keaslian dokumen dan memberikan informasi terkait bila
dibutuhkan (Dokumen Asli oleh Sekdes/Perangkat terlatih dan Salinan ke-1 oleh
KPMD);
4. Bertanggungjawab terhadap pelaporan hasil setiap tahapan musrenbang Integrasi;
5. Bekerjasama dengan fasilitator Kecamatan PNPM, fasilitator teknik Kecamatan PNPM,
pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengoptimalkan proses integrasi
perencanaan pembangunan.
PengkajianKeadaan DesaIntegrasi
Pengkajian keadaan desa (PKD) integrasi merupakan proses untuk
menganalisa potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh desa sehingga
dapat dilahirkan gagasan - gagasan perencanaan pembangunan sebagai
pertimbangan penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah(RPJM)Desa.
Tahapan PKD Integrasi
No Tahapan
Fasilitator
(Pelaku Utama)
Keterangan
1 Penentuan KlasifikasiKesejahteraan Dilaksanakan dalam forum musyawarah
pada tingkat dusun.
a
Persiapan dokumen hasil
MMDD dan penggalian
gagasan
Faskec dan KPMD Dokumen pendukung PKD Integrasi
b
Review Rumah Tangga
Partisipatif
(Menelaah data RTM dan
RTSM hasil penggalian
gagasan PNPM dengan
SIMTASKIN)
Tim Musrenbangdes
Integrasi
a. SIMTASKIN menjadi basis data KK Miskin
tiap desa
b.KK Miskin yg tidak terdapat dalam
SIMTASKIN dapat dicantumkan dengan
kesepakatan tim dan masyarakat.
c. Hasil kesepakatan huruf (b)
mencantumkan kategori dan indikator
(lokal)
c Pembuatan Peta Sosial
Perangkat terlatih,
KPMD, LPMD, dan
Masyarakat
Dokumen Hasil Penentuan Klasifikasi
Kesejahteraan dikumpulkan menjadi Tingkat
Desa oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi
d
Pembuatan Diagram Venn
Kelembagaan
Perangkat terlatih,
KPMD, LPMD, dan
Masyarakat
2 Musyawarah Penggalian Gagasan Dilaksanakan melalui musyawarah secara
terbuka untuk masyarakat desa
a
Perumusan Gagasan
(Usulan Kegiatan)
Pembangunan Desa
Tim Musrenbangdes
Integrasi
Gagasan diakomodasi dari masyarakat dan
stakeholder terkait. Setiap tahapan PKD
Integrasi Tim berkonsultasi dengan
Fasilitator
Dokumen yang dihasilkan
1

4. 4
No Dokumen Output PKD Integrasi Tahapan
1 Daftar Gagasan (Usulan Kegiatan) Pembangunan Desa Hasil
Musyawarah
Penggalian
Gagasan
2 Berita Acara Musyawarah Penggalian Gagasan
3
Form KK Miskin (Review SIMTASKIN) beserta kategori
dan indikator local Hasil Penentuan
Klasifikasi
Kesejahteraan
4 Peta Sosial skala dusun dan desa
5 Diagram Venn Kelembagaan
6
Dokumen Pendukung lainnya
(a) Gambar Kalender Musim
(b) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Desa
Tahun Sebelumnya
(c) Dokumentasi PKD Integrasi
Penyusunan RPJM Desa Integrasi
Penyusunan RPJMDesIntegrasi tidak menciptakan tahapan baru ataupun
mengubah sistematika penyusunan naskah. Langkah penyusunan RPJMDes
Integrasi tetapmengacu pada Permendagri No. 66 Tahun2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desadan mempertimbangkan SEMendagri 31
Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa.
Tahapan Penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan
No. Tahapan Keterangan
1 Persiapan
Difasilitasi oleh Tim MusrenbangdesIntegrasi2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa
4 Pembahasan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa
Pembahasan dilakukan oleh tim bersama
masyarakat dalam forum musyawarah.
5
Penetapan RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Rapat BPD
RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa
RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa
Naskah Rancangan RPJM Desa Integrasi
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Pengertian
Bab II Profil Desa
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Demografi
2
Integrasi Perencanaanterletak dalam substansi
RPJM DesaIntegrasi terutama dalam
Bab IV Rencana Jangka MenengahDesa
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Uraian kebijakan pembangunan desa secara umum yang
akan dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Kebijakan pembangunan desa meliputi kebijakan

5. 5
2.1.3 Keadaan Ekonomi
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2..2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Bab III Potensi dan Masalah
3.1 Potensi
3.2 Masalah
Bab IV Rencana Jangka Menengah Desa
4.1 Visi dan Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan
Pembangunan Desa
4.2.2 Potensi dan Masalah
4.2.3 Program Pembangunan Desa
4.2.4 Strategi Pencapaian
Bab V Penutup
Lampiran
I Dokumen Output PKD Integrasi
Ii Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Musrenbang Desa Integrasi
Iii Berita Acara Musrenbang Desa
Penentapan RPJMDes
Iv Dokumen lain terkait
Dokumen yang dihasilkan
No.
Dokumen Output
Penyusunan RPJMDes Integrasi
Keterangan
1 RPJM Desa Integrasi
Dengan lampiran
Substansi Program Pembangunan Desa
sudah mengintegrasikan usulan kegiatan
dengan sumber pendanaan APBD, BLM
PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD,
Swadaya Masyarakat, dan sumber
pendanaan lain (contoh : PADes)
Dokumen Output PKD Integrasi
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Musrenbang Desa Integrasi
Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan
RPJMDes
Dokumen lain terkait
2
RKP Desa Integrasi
Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap
tahun
Review RPJM/RKP Desa Integrasi
Pelaksanaan Review merupakan upaya untuk mengkaji ulang atau memperbarui data pada
dokumen perencanaan pembangunan mengingat perkembangan ekonomi, kehidupan sosial
masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi lain yang dinamis serta cenderung fluktuaktif
(berubah-ubah)

6. 6
Tahapan Review RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan
No. Tahapan Keterangan
1 Persiapan
2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
3
Penyusunan Matriks Review RPJM
Desa/ RKP Desa
Difasilitasi oleh Tim MusrenbangdesIntegrasi
Ada 2 hal pokok dalam review yakni
1. Matriks Program-Program Pembangunan Desa
2. Matriks potensi dan masalah; perkembangan potensi
dan masalah seperti;
a. pendirian lapangan usaha di desa (potensi)
b. munculnya wabah penyakit (masalah), dst
4
Pembahasan Review RPJM Desa/
RKP Desa
Pembahasan dilakukan oleh tim bersama masyarakat dalam
forum musyawarah.
5
Penetapan review
RPJM Desa/ RKP Desa
Ditetapkan dalam Musrenbangdesa
RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa
RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa
Dokumen yang dihasilkan
No.
Dokumen Output
Review RPJMDes Integrasi
Keterangan
1
Matriks Review RPJM Desa Integrasi
Dengan dokumen pendukung
Substansi Program Pembangunan Desa
sudah mengintegrasikan usulan kegiatan
dengan sumber pendanaan APBD, BLM
PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD,
Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain
(contoh : PADes)
a Dokumen Output PKD Integrasi
B
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Musrenbang Desa Integrasi
C
Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan
RPJMDes
Matriks Review akan menjadi lampiran
bersama dokumen pendukung pada RPJM
Desa yang sudah ada
D Dokumen lain terkait
2 Matriks Review RKP Desa Integrasi Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun
Musrenbang Desa Integrasi
Musrenbang Desa Integrasi merupakan forum musyawarah
tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para
pemangku kepentingan desa dengan mengintegrasikan
tahapan dan semangat PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam
perencanaan reguler (musrenbang desa) terdiri atas tahapan
pra musrenbang desa integrasi dan musrenbang desa integrasi.
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa Integrasi
No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan
1 Pramusrenbang Desa Integrasi
3

7. 7
1.1
Musyawarah
Kelompok
Perempuan (MKP)
Difasilitasi oleh KPMD dan LPMD
didukung oleh perwakilan
masyarakat
Musyawarah khusus untuk kelompok
perempuan
a Pembahasan dan penyusunan usulan kelompok perempuan Usulan kelompok perempuan menjadi
bagian dari usulan kegiatan desa
(usulan yg diajukan ke sumber dana
selain BLM PNPM tidak lansung
menjadi usulan desa)
b Menyusun prioritas khusus usulan kelompok peremuan
c
Kearsipan dan berita acara untuk diajukan ke musdes
perencanaan.
1.2
Musyawarah
Desa (Musdes)
Perencanaan
Difasilitasi oleh Tim Musrenbang
Desa Integrasi
Musyawarah terbuka untuk
masyarakat desa
a
Menyiapkan dokumen PKD Integrasi
(oleh sekdes/ perangkat dan KPMD)
b Pengesahan usulan kelompok perempuan (khusus BLM PNPM)
c
Pembahasan,
penentuan prioritas,
dan penyusunan
Daftar usulan
kegiatan desa
yakni:
1. Usulan yang diajukan ke APBD
Diajukan ke Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Daftar Usulan Kegiatan Desa akan
ditetapkan menjadi RKP Desa
2. Usulan yang diajukan ke BLM
PNPM (Maksimal 3 usulan, jenis
usulan sesuai PTO PNPM)
3. Uslan yang diajukan ke APBD
Prov dan APBN
4. Usulan yang diajukan ke
Swadaya, ADD, CSR, Sumber
Pendanaan Lain (PADes, dll)
Penentuan Prioritas usulan yang
disetujui dilakukan pada tahap
Musrenbang Desa Integrasi.
d Pembentukan Tim Penulis Usulan
Ditetapkan oleh Keputusan Kepala
Desa, TPU terdiri dari
Masyarakat/kader dengan keahlian
didukung olehTim Musrenbang Desa
Integrasi
e
Kearsipan dan Beritaacara untuk diajukan ke musrenbang
desa integrasi
1.3 Penulisan Usulan
Difasilitasi oleh Tim Penulis
Usulan
Konsultasi melalui Fasilitator Teknik
Kecamatan dan Fasiliator Kecmatan
a
Perumusan Desain Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya
(Proposal Sederhana)
Sesuai usulan yang telah ditetapkan
dalam daftar usulan kegiatandesa
b
Memasilitasi Kelengkapan Usulan Kegiatan
- Lokasi Kegiatan (RT, RW, Dusun (bila ada), Desa
- Nama lengkap obyek (missal : Musholla Annur, SD Negeri 1
Giri, dll)
- Daftar nama dan alamat penerima bantuan bila usulan
ditujukan untuk perseorangan atau kelompok)
- Legalitas usaha bila ditujukan pada kelompok usaha
(missal keputusan kades tentang pembentukan BUMDES,
kepemilikan kesekretariatan, dll)
- Dokumentasi Usulan Kegiatan
Fasilitasi Kelengkapan Usulan
Kegiatan dilakukan oleh Tim
Musrenbang Desa Integrasi
No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan
2
MusrenbangDesa
Integrasi
Difasilitasi oleh Tim Musrenbang
Desa Integrasi
Musyawarah terbuka untuk
masyarakat desa, dihadiri oleh
Kecamatan, Perwakilan SKPD, dan
Dewan

8. 8
2.1
Penetapan Daftar Usulan Kegiatan Desa menjadi RKP Desa
1. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBD;
2. Usulan kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM;
3. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBN;
4. Prioritas Usulan Kegiatan yang akan didanai oleh
ADD, CSR, Swadaya Masyarakat, dan sumber dana
lain (PADes)
Sesuai daftar usulan kegiatan desa
yang disetujui pada musdes
perencanaan (pra musrenbang desa
Integrasi
2.2
Penetapan prioritas usulan yang akan didanai
(sumberdana berada pada tingkat desa)
Khusus CSR, swadaya maysarakat,
ADD, PADes
2.3
Kearsipan dan berita acara oleh sekdes/perangkat desa
terlatih
2.4
Input usulan kegiatan ke dalam E-renbang oleh Perangkat
Desa Terlatih
Dokumen yang dihasilkan
No Dokumen Output Musrenbang Desa Integrasi Keterangan
1 Daftar Usulan Kegiatan Desa beserta Sumber Pendanaan
2 Proposal Sederhana Usulan Kegiatan Desa
3 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penulis Usulan
4 Berita Acara Musrenbang Desa Integrasi;
5 Berita Acara Musdes Perencanaan,
6 Berita Acara Musyawarah Kelompok Perempuan
7 Dokumen Lain terkait

9. 9
Pembentukan Tim Verifikasi
Tim verifikasi merupakan tim ditingkat kecamatan yang bertugas memeriksa
kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa sehingga terumuskan prioritas
usulan kegiatan di tingkat kecamatan.
Keanggotaan Tim Verifikasi (TV)
No Unsur Tim Jumlah Keterangan
1
Kasi Pembangunan Kecamatan dan
Perangkat Kecamatan lainnya
Minimal 2 orang Tim Verfikasi (TV)
dibentuk melalui
Surat Keputusan
Camat2
Perwakilan Masyarakat dengan
keahlian yang dibutuhkan
Minimal 5 orang
Tahapan Verifikasi Usulan
No Tahapan Verifikasi Keterangan
1
Tim Musrenbang Desa Integrasi menyerahkan Proposal
Usulan Kegiatan Desa (sesuai RKP Desa Integrasi)
a. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD
b. Proposal Kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM
c. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD Prov/APBN
Penentuan Prioritas Kegiatan yang
diajukan pada ADD, CSR, Swadaya
Masyarakt, dan PADes telah
ditetapkan di tingkat musrenbang
desa
2 Pelatihan dan Penjelasan Proses Verifikasi kepada Tim
Verifikasi
Oleh Fasilitator Kecamatan dan
Fasilitator Kabupaten
3
Substansi Verifikasi Usulan berdasarkan
1. Kelengkapan Proposal
2. Kesesuaian Usulan dengan regulasi (PTO PNPM Mandiri,
dan regulasi lainnya)
3. Persyaratan lain yang akan diatur lebih lanjut.
Contoh Regulasi Lain misal
1. Perbub tentang Hibah, Bansos,
dan Bantuan Keuangan;
2. UU No. 6 Th 2014 tentang Desa;
3. PP 34 Th 2014 tentang Juklak
UU 6/2014 (penggunaan ADD,
BK, dan APBDes)
4. PP 60 th 2014 (Dana Desa
bersumber dari APBN)
4
Tim Verifikasi Menyusun Rekomendasi Kelayakan
Usulan
Diserahkan kepada Kasi Pembangunan dan Fasilitator
Kecamatan
Kasi Pembangunan berkoordinasi
dengan Fasilitator Kecamatan
untuk memberi penilaian.
Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi dasar penentuan “prioritas usulan
kegiatan” di tingkatkecamatan
b

10. 10
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Musrenbang Kecamatan Integrasi paralel dengan Musyawarah
antar Desa (MAD), yakni merupakan forum pertemuan di
tingkat kecamatan yang bertujuan membahas dan menentukan
prioritas usulan tiap desa yang telah terkumpul dalam satu
kecamatan kemudian menyusun peringkat usulan kegiatan
tingkat kecamatan.
Musrenbang Kecamatan Integrasi terdiri atas
1. Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi (Paralel dengan MAD Prioritas Usulan)
2. Musrenbang Kecamatan Integrasi (Paralel dengan MAD Pendanaan Usulan)
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Integrasi
No Tahapan
Fasilitator
(Pelaku Utama)
Keterangan
1
Pra Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Difasilitasi oleh Kasi
Pembangunan, Fasilitator
Kecamatan, dan Fasilitator
Teknik Kecamatan
Diselenggarakan dalam
forum terbuka yang
dipimpin oleh Camat
Peserta Meliputi
a. Perangkat
Kecamatan;
b. Wakil Instansi/ UPT di
Kecamatan;
c. Tim Verifikasi;
d. Perwakilan Desa
e. Masyarakat umum
a Penjelasan hasil verifikasi usulan Tim Verifikasi
b
Penentuan Prioritas Usulan Kegiatan di
Tingkat Kecamatan
Kasi Pembangunan dan
Fasilitator Kecamatan
Mempertimbangkan
rekomendasi kelayakan dan
kesepakatan peserta
musyawarah
c Pembahasan lain terkait
Kasi Pembangunan dan
Fasilitator Kecamatan
Misal : Pembentukan
BKAD, Kepengurusan
UPK (PNPM)
d
Kerasipan dan berita acara Pra
Musrenbang Kec Integrasi
Kasi Pembangunan (dok.
asli)
Faskec (salinan)
2 Musrenbang Kecamatan Integrasi
Difasilitasi oleh Kasi
Pembangunan, Fasilitator
Kecamatan, dan Fasilitator
Teknik Kecamatan
Diselenggarakan dalam
forum terbuka yang
dipimpin oleh Camat
Dihadiri oleh perwakilan
SKPD dan dewana
Menyiapkan dokumen hasil Pra
Musrenbang Kec. Integrasi
Kasi Pembangunan
b
Penetapan Daftar Prioritas Usulan
Kegiatan Tingkat Kecamatan, yakni:
1. Pendanaan Prioritas
Usulan Kegiatan PNPM
Penerbitan Surat
Perintah Camat tentang
Alokasi PNPM Mandiri
2. Penentuan Prioritas
Usulan Kegiatan di tingkat
Kecamatan (APBD, APBD
Prov, APBN)
4

11. 11
c
Kearsipan dan BeritaAcara
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Kasi Pembangunan (dok.
asli) Faskec (salinan)
d
Input Prioritas Usulan Kegiatan Tingkat
Kecamatan di E-renbang
Kasi Pembangunan
Dokumen yang dihasilkan
No
Dokumen Output Musrenbang
Kecamatan Integrasi
Keterangan
1 Rekomendasi Kelayakan Usulan Hasil Verifikasi Usulan
2
Berita Acara Pramusrenbang
Kecamatan Integrasi
Daftar Prioritas Usulan Kegiatan
3
Berita Acara Musrenbang
Kecamatan Integrasi
Penetapan Usulan Kegiatan Tingkat
Kecamatan

12. 12
Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Gresik
MusrenbangIntegrasi 2016
Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan Kegiatan Musrenbang Integrasi
(PNPM Perdesaan dan Reguler)
No. Kegiatan Sumber Pendanaan Keterangan
a
Pembentukan Tim
Musrenbang DesaIntegrasi
APBDes September
1
Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
Penentuan Klasifikasi
Kesejahteraan
APBDes Oktober
Musyawarah Penggalian
Gagasan
APBDes
Oktober
2
Penyusunan RPJMDes
Integrasi/ Review
APBDes
Mulai dari November
minggu ke-1 (Penetapan
pada Musrenbangdes)
3
Pra Musrenbang Desa Integrasi
MusdesKelompok Perempuan APBDes November Minggu Ke-3
MusdesPerencanaan APBDes November Minggu ke-4
Penulisan Usulan
DesainSederhanadan RAB
APBDes Desember
MusrenbangDesa Integrasi
Musrenbang DesaIntegrasi APBDes
Januari minggu ke-3 s.d ke-
4
Input usulan ke E-renbang APBDes
Januari minggu ke-3 s.d ke
4
b
Pembentukan Tim Verifikasi Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari Minggu ke-3
Verifikasi Usulan Anggaran Kecamatan t.a 2015
Januari minggu ke -3 s.d
Februari Minggu ke-1
4
Pramusrenbang Kecamatan Integrasi
Musyawarah Prioritas Usulan Anggaran Kecamatan t.a 2015
Januari minggu ke -3 s.d
Februari Minggu ke-1
MusrenbangKecamatan Integrasi
Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Anggaran Kecamatan t.a 2015
DOK PNPM 2014
Februari minggu ke-1 dan
ke-2
Input usulan ke E-renbang Anggaran Kecamatan t.a 2015 Februari minggu ke-1 dan
ke-2
One Planning for All