POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021 DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI MATERI : 1. Landasan Regulasi 2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Pendampingan Masyarakat Desa 4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional 5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa 6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional 7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional 8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional 9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional 10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa

1. BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
TAHUN 2021
Jakarta, 22 Juli 2021
Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
1

2. Landasan Regulasi
Perpres 85 Tahun 2020 ttg
Kemendesa PDTT
Permendesa PDTT No. 15
Tahun 2020 ttg Organisasi
dan Tata Kerja Kemendesa
PDTT
Permendesa PDTT No. 16
Tahun 2020 ttg uraian Fungsi
Organisasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
di Lingkungan Kemendesa
PDT
Permendesa PDTT No. 21
Tahun 2020 ttg Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Permendesa PDTT No. 13 Tahun
2020 ttg Prioritas Penggunaan
DD Tahun 2021
Permendesa PDTT No. 18
Tahun 2019 ttg Pedoman
Umum Pendampingan
Masyarakat Desa dan
Perubahannya melalui
Permendesa PDTT No. 19
Tahun 2020
Kepmendesa PDTT
No. 40 Tahun 2021
ttg Petunjuk Teknis
Pendampingan
Masyarakat Desa
2
A
B
C
D
E
F
G
2
2
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

3. Amanat UU Desa
3
“Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyaraktan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa”
3
3
3
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

4. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BERKONTRIBUSI SEBESAR 74% TERHADAP
PENCAPAIAN SDG’S NASIONAL
SDGs DESA
• Adalah pembangunan total atas desa.
• Desa sebagai Subjek dan Objek Pembangunan
• Seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak
ada yang terlewatkan.
• Kemajuan tiada akan berhenti, melainkan berkelanjutan
bagi generasi-generasi mendatang.
4
4
4
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

5. Arah Kebijakan Pendampingan Tahun 2021
Pendampingan Masyarakat Desa
5
1. Pemulihan Ekonomi
Nasional sesuai
Kewenangan Desa
2. Program Prioritas Nasional
Sesuai Kewenangan Desa
3. Adaptasi Kebiasaan Baru
Desa
• Pembentukan, Pengembangan dan
Revitalisasi BUMDesa dan
BUMDesa Bersama
• Penyediaan Listrik Desa
• Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif
• Pendataan Desa
• Pemetaan Potensi dan Sumber Daya
Pembangunan Desa
• Pengembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
• Pengembangan Desa Wisata
• Penguatan Ketahanan Pangan
• Pencegahan Stunting di Desa
• Pengembangan Desa Inklusif
• Desa Aman Covid-19
Fasilitasi dan Pendampingan Percepatan Pencapaian SDG’s Desa
Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 (Permendesa PDTT 13 Thn 2020)
5
5
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

6. Pelaksana Pendampingan Masyarakat Desa
6
(1) Menteri
• Dapat dibantu oleh TPP, KPMD dan/atau Pihak
Ketiga
• Dapat dibantu oleh TPP, KPMD dan/atau Pihak Ketiga
(2) Pemerintah Daerah Provinsi
(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
• Dapat dibantu oleh TPP, KPMD dan/atau Pihak Ketiga
Posisi TPP adalah
Membantu
Menteri,
Pemerintah
Daerah Provinsi
dan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
6
6
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

7. Kepmendesa PDTT 40 Tahun 2021 ttg Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa:
 TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan
pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 TPP Pusat hingga Desa, TIDAK LAGI BERLAKU spesialisasi masing-masing individu. Seluruh TPP
bekerja secara GENERALIS atau tim kerja pendampingan dengan kualifikasi dan kompetensi yang
sama, yaitu PENDAMPING PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
(Contoh: Tidak ada lagi TPP infrastruktur, pengembangan kapasitas, ekonomi, pendidikan, dll);
 Wilayah kerja setiap individu TPP ditetapkan oleh BPSDM dan PMDDTT;
KEDUDUKAN TPP:
PLD di Desa
sebagai Tenaga
Terampil
Pemula
PD dan PT di
Kecamatan
sebagai Tenaga
Terampil Pelaksana
TAPM
Kabupaten/Kota
sebagai Tenaga
Terampil Mahir
TAPM Provinsi
sebagai Tenaga
Terampil Penyelia
Pratama
TAPM Pusat sebagai
Tenaga Terampil
Penyelia Madya
Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
7
6
7
7
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

8. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
Penyusunan RKPDes dan
APBDes mengakomodir
Prioritas Penggunaan DD,
yaitu:
Pemulihan Ekonomi
Nasional, Program
Prioritas Nasional
(Termasuk
Pencegahan
Stunting), dan
Adaptasi Kebiasaan
Baru Desa
8
Tata Cara
Pendampingan
8
1
4 2
3
8
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

9. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
Pengelolaan TPP dilakukan oleh BPSDM dan PMDDTT, meliputi:
 Rekrutmen
 Kontrak Kerja (Sentralisasi di BPSDM dan PMDDTT)
 Pembayaran Honorarium, Bantuan Biaya
Operasional, dan Asuransi
 Peningkatan Kapasitas
 Sertifikasi
 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Penilaian
Mandiri
9
9
9
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

10. Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional
Perpanjangan kontrak kerja pada awal
tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi
kinerja tahun anggaran sebelumnya
Rekrutmen baru untuk mengisi kekosongan
dengan melibatkan Perguruan Tinggi
1
2
10
10
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

11. Kontrak Kerja dan Penugasan
Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2021
No PPK Kontrak Kerja TPP Wilayah/Posisi
1 PPK Pusat TA Pusat dan Provinsi
2
11
Total
11
PPK Wilayah I TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. Aceh, Sumut dan
Sumbar
3 PPK Wilayah II TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. Riau, Jambi, Sumsel,
Bengkulu, Lampung, Babel dan Kepri
4 PPK Wilayah III TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. Jabar dan Jateng
5 PPK Wilayah IV TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. Banten, DIY, Jatim dan
Bali
6 PPK Wilayah V TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. NTB, NTT, Kalsel,
Kalteng, Kalbar, Kaltim dan Kaltara
7 PPK Wilayah VI TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. Sulsel, Sulteng,
Sulbar, Sultra, Sulut, Gorontalo dan Maluku
8 PPK Wilayah VII TAKab/Kota, PD dan PLD di Prov. Maluku Utara, Papua
dan Papua Barat
Kontrak kerja seluruh TPP dilakukan secara individual dengan
PPK Satker BPSDM dan PMDDTT, dengan pembagian sebagai berikut:
Pertimbangan Pembagian Wilayah:
yang
 Keseimbangan jumlah TPP
dikelola masing-masing wilayah;
 Letak dan tingkat kesulitan geografis
wilayah dampingan;
 Ketersedian sarana pendukung seperti
jaringan internet, dan
parasarana pendukung
perbankan,
sarana
lainnya;
transportasi wilayah
 Akses
dampingan;
 Kultur budaya pendamping dan
masyarakat di lokasi dampingan.
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

12. Pembayaran Honorarium, Bantuan Biaya Operasional dan Asuransi
Tenaga Pendamping Profesional
• Besaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP diatur
dalam Kepemendesa PDTT 40 Tahun 2021;
• Pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional TPP dilakukan
lumpsum setiap bulan secara langsung (LS) dari KPPN, sedangkan asuransi
dibayarkan secara at cost berdasarkan perjanjian kerja bersama antara
BPSDM dan PMDDTT dengan BPJS Ketenagakerjaan;
• Syarat pembayaran: a) kontrak kerja yang sudah ditandatangani, b) nomor
rekening aktif, c) NPWP, dan d) Laporan bulanan individu berbasis aplikasi
Daily Report Pendamping Desa.
12
12
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

13. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
Pelatihan
Mentoring
Peningkatan
Kapasitas
Diri secara
Mandiri
Peningkatan
Kapasitas
Diri melalui
Komunitas
Pembelajar
Forum
Diskusi
Terfokus
Bentuk
Peningkatan
Kapasitas
Lainnya
Bentuk
12
13
Kapasitas Minimal TPP:
(Detail, dalam Juknis)
 Kapasitas Minimal sebagai Organisator
 Kapasitas Minimal sebagai Pemecah Masalah (Problem
Solver)
 Kapasitas Minimal sebagai Transformator
Pengetahuan Dasar TPP tentang:
 Regulasi/Pengaturan Desa,
 Pembangunan Desa,
 PengorganisasianPembangnan Desa,
 Pengendalian Kinerja dan Percepatan Laju
Pembangunan Desa,
 Kolaborasi, Dinamisasi, Adaptasi Desa dan Masyarakat
 Analisas Sosial
Keterampilan Dasar TPP tentang:
 Pengorganisasian Pembangunan Desa dan Pelaku,
 Pemecahan Masalah,
 Komunikasi,
 Pendidikan, Inspirasi dan Motivasi,
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

14. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
Sertifikasi adalah usaha penetapan yang sekaligus sebagai bentuk pengakuan
yang diberikan oleh suatu organisasi atau lembaga profesional terhadap TPP;
12
14
Sertifikasi TPP bertujuan untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi TPP,
yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi TPP;
Pelaksana sertifikasi kompetensi TPP adalah lembaga sertifikasi profesi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan atau pengakuan akan kompetensi dan kualifikasi TPP selain
melalui sertifikasi, juga dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang setara
sertifikat kompetensi yang mengacu pada SKKNI kategori aktivitas jasa lainnya
golongan pokok aktivitas jasa perorangan lainnya pada jabatan kerja tenaga
pendamping profesional;
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sertifikasi TPP, diatur tersendiri
melalui kebijakan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendesa
PDTT.
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

15. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
TPP dapat didayagunakan oleh setiap Unit Kerja Eselon I lingkup Kemendesa PDTT, untuk memfasilitasi program
dan/atau kegiatan kementerian yang dikelola melalui kerja sama kementerian dengan kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pihak Ketiga;
Pemerintah Daerah, Kementerian, dan lembaga pemerintah non
kementerian dapat mendayagunakan TPP atas persetujuan langsung secara
tertulis oleh Menteri dan/atau melalui BPSDM dan PMDDTT
Unit Kerja Eselon I Kemendesa PDTT mendayagunakan TPP dalam bentuk:
• Diseminasi regulasi, kebijakan, dan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;
• Diseminasi program dan/atau kegiatan;
• Bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat Desa;
• Fasilitasi partisipasi masyarakat Desa;
• Fasilitasi perencanaan program/kegiatan;
• Fasilitasi pengelolaan program/kegiatan; dan
• Fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
12
15
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

16. PermasalahanPendampinganMasyarakatDesa
1. Belum cukupnya ketersediaan APBN untuk memenuhi kebutuhan kuota TPP secara nasional;
2. Banyak TPP yang mengundurkan diri, antara 200-300 orang/bulan berkurang karena alasan kurangnya honorarium,
kesulitan geografis di lokasi tugas, lebih memilih pindah ke program lain karena tingkat kesulitannya lebih ringan,
keterbatasan kewenangan sehingga sulit mendampingi Pemerintah Desa yang tidak mau taat terhadap regulasi dan
masalah lainnya di lokasi tugas.
3. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas formal yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan
kebijakan sesuai munculnya regulasi yang baru dikarenakan kurangnya anggaran.
4. Kurangnya kegiatan rapat koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten dalam rangka penyelesaian masalah terkait
lokasi dampingan ataupun masalah koordinasi di internal TPP dikarenakan kurangnya anggaran.
5. Mekanisme kontrak TPP per tahun anggaran mengakibatkan setiap akhir tahun dan awal tahun, TPP tidak bisa fokus
mendampingi karena harus melakukan proses administrasi untuk kontrak ulang yang memerlukan proses yang tidak
mudah dan adanya masalah SK KPA Dekonsentrasi setiap awal tahun terlambat, masalah terkait DIPA di awal tahun,
dan masalah administrasi lainnya terkait dengan penganggaran setiap awal tahun.
16
6. TPP tidak memiliki kewenangan dalam mengontrol/mengendalikan pengelolaan Dana Desa;
16
PUSAT PENGEMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,DT DANTRANSMIGRASI----->SupportBy:BOOKSGALLERY-https://www.tokopedia.com/booksgalery

17. 17
PUSAT PENG EMBANGAN& PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA,D T DANTRANSMIGRAS I
-----> Support By:BOOKS GALLERY -https://www.tokopedia.com/booksgalery

18. BOOKs GALLERY
Toko Buku Online Lengkap & Berkualitas,
100% Original
https://www.tokopedia.com/booksgalery
DAPATKAN BUKU BERKUALITAS 100% ORIGINAL DI BOOKs GALLERY :
• BUKU MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-manajemen-kemitraan-
multistakeholder
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN USAHA KECIL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-manajemen-usaha-kecil
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
berkualitas-manajemen-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-manajemen-
badan-usaha-milik-desa
• BUKU MANAJEMEN PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA – FC : https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-manajemen-
pelatihan-pengurangan-risiko-bencana-fc
• BUKU MEMBANGUN PARIWISATA DARI DESA DESA WISATA WARISAN BUDAYA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-membangun-
pariwisata-dari-desa-desa-wisata-warisan-budaya
• BUKU MEDIA MASA DAN PARIWISATA PERDESAAN https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-media-masa-dan-pariwisata-perdesaan
• BUKU STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DI KOTA YOGYAKARTA – ORI https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
strategi-pengembangan-pariwisata-edukasi-di-kota-yogyakarta-ori
• BUKU LITERASI PARIWISATA DARI LOKAL HINGGA GLOBAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-literasi-pariwisata-dari-lokal-
hingga-global
• BUKU AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA – ORIGINAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-agrowisata-
sebagai-pariwisata-alternatif-indonesia-original
• Dan masih banyak buku-buku lainnya. Dapatkan semua buku-buku di: https://www.tokopedia.com/booksgalery
P U S A T P E N G E M B A N G A N & P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A , D T D A N T R A N S M I G R A S I -----> Support
By : BOOKS GALLERY - https://www.tokopedia.com/booksgalery
18