Pengelolaan Keuangan Desa

1. POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. PB. 4 : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TUJUAN Setelah mengikuti pokok bahasan Pengelolaan Keuangan
Desa, diharapkan peserta dapat:
1. memahami pokok-pokok pengelolaan keuangan desa
dengan benar;
2. memahami perencanaan keuangan desa dengan benar;
3. memahami pelaksanaan keuangan desa dengan benar;
4. memahami penatausahaan keuangan desa dengan benar;
5. memahami pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa dengan benar.
SPB. : 4.1. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
4.2. PERENCANAAN KEUANGAN DESA
4.3. PELAKSANAAN KEUANGAN DESA
4.4. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
4.5. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DESA
WAKTU : 19 Jam Pelajaran @ 45 menit ═ 225 menit

3. PB. : 4. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SPB. : 4.1. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat:
1. menjelaskan Konsepsi Pengelolaan Keuangan Desa
dengan benar;
2. menjelaskan Asas Pengelolaan Keuangan Desa dengan
benar;
3. menjelaskan Tahapan Kegiatan Pengelolaan dengan
benar;
4. menjelaskan Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam
Pengelolaan Keuangan Desa dengan benar.
WAKTU : 2 Jam Pelajaran @ 45 menit ═ 90 menit

4. Apa yang anda ketahui tentang
keuangan desa ?
pengelolaan keuangan desa ?
jelaskan berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman pribadi anda..?

5. KEUANGAN DESA
adalah Semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

6. PENGELOLAAN KEUANGAN
merupakan Seluruh rangkaian kegiatan yang
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan hingga
pertanggungjawaban yang dilaksanakan
dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

7. Landasan Hukum
• Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2104 Tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
• Peraturan Bupati
• Peraturan Desa
• Peraturan Kepala Desa

8. PERATURAN LAIN YANG TERKAIT
• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
93/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana
Desa.

9. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
• TRANSPARAN
Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait
Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang
berwenang.
• AKUNTABEL
setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.
• PARTISIPATIF
setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang
dapat menyalurkan aspirasinya.
• TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas
penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

10. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang dipisahkan.
• Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa mempunyai
kewenangan:
– menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
– menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD);
– menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa;
– menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan
– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa.

11. PTPKD berasal dari unsur Perangkat
Desa,
• Terdiri dari:
– Sekretaris Desa;
– Kepala Seksi; dan
– Bendahara.
• PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

12. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana
teknis pengelolaan keuangan desa
Mempunyai tugas:
• menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;
• menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBDesa;
• melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
• menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan
• melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APBDesa.

13. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana
kegiatan sesuai dengan bidangnya.
Kepala Seksi mempunyai tugas:
• menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
• melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APBDesa;
• melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan;
• mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
• melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa; dan
• menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

14. Bendahara Desa di jabat oleh staf pada
Urusan Keuangan
Mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa

15. TAHAPAN PENGELOLAAN

16. KOMPOSISI BELANJA
70% DIGUNAKAN UNTUK
• mendanai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,
• pelaksanaan pembangunan
Desa,
• pembinaan kemasyarakatan
Desa,
• pemberdayaan masyarakat
Desa.
30% DIGUNAKAN UNTUK
• Penghasilan tetap dan
tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;
• Operasional Pemerintah
Desa;
• Tunjangan dan operasional
Badan Permusyawaratan
Desa; dan
• Insentif rukun tetangga dan
rukun warga

17. PENGHASILAN TETAP (SILTAP)
APARAT PEMERINTAH DESA
Pasal 66 UU Nomor 6 /2014
• Kepala Desa dan perangkat
Desa memperoleh
penghasilan tetap setiap
bulan.
• Bersumber dari dana
perimbangan dalam
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang
diterima oleh
Kabupaten/Kota dan
ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota
• Selain penghasilan tetap
tersebut, Kepala Desa dan
perangkat Desa
memperoleh jaminan
kesehatan dan dapat
memperoleh penerimaan
lainnya yang sah.
• Ketentuan lebih lanjut
mengenai besaran
penghasilan tetap dan
tunjangan serta
penerimaan lainnya yang
sah diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

18. PENGALOKASIAN ADD UNTUK PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh
perseratus);
 ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus
juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh
perseratus);
 ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh
perseratus).

19. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Pengalokasian batas
maksimal ditetapkan
dengan
mempertimbangkan :
efisiensi,
jumlah perangkat,
kompleksitas tugas
pemerintahan,
letak geografis.
• Bupati/walikota menetapkan
besaran penghasilan tetap:
– kepala Desa;
– sekretaris Desa paling sedikit
70% (tujuh puluh perseratus)
dari penghasilan tetap kepala
Desa per bulan; dan
– perangkat Desa selain
sekretaris Desa paling sedikit
50% (lima puluh perseratus)
dari penghasilan tetap kepala
Desa per bulan.
• Besaran penghasilan tetap
kepala Desa dan perangkat desa
ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota.

20. PENGADAAN BARANG JASA DI DESA
(Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Baran/Jasa di Desa,)
• Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tantang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
• “Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur
dengan Peraturan Bupati/Walikota mengacu pada
pedoman yang ditetapkan oleh LKPP”.

21. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA :
• Efisien,
berarti pengadaan barang jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum
untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu
yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang
maksimum.
• Efektif,
berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

22. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA :
• Transparan,
berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
masyarakat dan penyedia barang jasa yang berminat.
• Pemberdayaan masyarakat,
berarti pengadaan barang jasa harus dijadikan sebagai wahana
pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola
pembangunan desanya.
• Gotong-royong,
berarti penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
• Akuntabel,
berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

23. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA MELIPUTI :
• Pelaksana kegiatan baik melalui swakelola
maupun penyedia adalah Tim Pengelola
Kegiatan (TPK).
• TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.
• TPK terdiri dari:
– Unsur Pemerintah Desa
– Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa

24. PERAN PEMERINTAH
• Berdasarkan pasal 102 PP No. 43 Tahun 2014
Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian
bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa,
serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
• Dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014, Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan
desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa.
• Berdasarkan Pasal 44 Permendagri No. 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

25. PERAN/KETERLIBATAN MASYARAKAT
TAHAP KEGIATAN PERAN DAN KETERLIBATAN TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan
Memberikan masukan tentang
rancangan APB Desa kepada Kepala
Desa dan/atau BPD
Partisipatif
Pelaksanaan
 Bersama dengan Kasi, menyusun
RAB, memfasilitasi proses
pengadaan barang dan jasa,
mengelola atau melaksanakan
pekerjaan terkait kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perdes
tentang APB Desa.
 Memberikan masukan terkait
perubahan APB Desa
Partisipatif
Transparan
Penatausahaan
Meminta informasi, memberikan
masukan, melakukan audit partisipatif
Transparansi
Akutabel
Tertib dan disiplin anggaran