2. I. LATAR BELAKANG
• PNPM Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan
strategis pemerintah dalam harmonisasi prinsip, kriteria
dan prosedur program penanggulangan kemiskinan
berbasis masyarakat.
• Dengan mengacu pola PNPM Mandiri Perdesaan,
program – program penanggulangan kemiskinan yang
sebelumnya masih dilaksanakan secara sektoral dan
parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam,
diharapkan akan lebih efisien dan efektiv
(Kesra, 2008).
3. • Pemerintah maupun lembaga donor menilai PNPM
Mandiri Perdesaan telah sukses mengentaskan
kemiskinan di perdesaan.
• Penilaian tersebut didasarkan atas klaim bahwa
PNPM Mandiri Perdesaan telah menunjukkan hasil
yang signifikan dalam mempelopori sejumlah
investasi pembangunan di tingkat lokal
(Kecamatan), misalnya : model kelembagaan
pembangunan partisipatif (social capital), aset
sumberdaya manusia selaku pengelola kegiatan
pembangunan (human capital), modal bergulir
(financial capital), infrastruktur (physical capital)
dsb-nya.
4. • Klaim tersebut di dukung oleh laporan tahunan
konsultan program; sampai dengan tahun 2008 PNPM
telah menjangkau 42.319 desa atau lebih dari 58 persen
desa di Indonesia. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 3
Miliar per kecamatan, PNPM diperkirakan mampu
menciptakan lapangan kerja bagi 13 juta orang dan
memberi manfaat bagi sembilan juta orang miskin.
• Yakin akan keberhasilan tersebut, maka jumlah alokasi
dana PNPM selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2008 misalnya, dana PNPM dialokasikan sebesar
Rp 13 triliun dan meningkat hingga Rp 16,1 triliun pada
tahun 2009. Jumlah ini akan terus berlanjut hingga tahun
2015 nanti.
5. • Akan tetapi, oleh beberapa kalangan terutama
kalangan masyarakat sipil justru masih sangat
meragukan keberhasilan pelakasanaan PNPM
sebagai genre pengentasan kemiskinan masa kini.
• Alasannya; pembiayaan program ini sebagian
besar bersumber dari hutang luar negeri (World
Bank) yang selama ini dicap sebagai salah satu
sumber pemiskinan rakyat Indonesia.
6. • Selain itu, model pendekatan partisipasi yang melibatkan
‘dana besar’ dikhawatirkan menimbulkan polemik dan
distorsi di kalangan masyarakat bawah yang selama ini
masih asing dengan nilai dan angka miliaran rupiah.
• Disinyalir, praktek PNPM di lapangan justru lebih
didominasi oleh kepentingan para elit desa pada proses
penentuan keputusan substansial.
• Sementara, partisipasi kaum marjinal (kelompok miskin dan
perempuan) hanya terlihat ketika pengerjaan proyek yang
menekankan spirit keswadayaan (gotong royong).
7. • Sejatinya ukuran keberhasilan program semisal
PNPM seharusnya memperhatikan suara dan
pandangan kaum marjinal yang menjadi target utama
PNPM MP.
• Sebab, sumber informasi penting terkait
implementasi PNPM di tingkat lapangan justru ada
pada struktur sosial masyarakat itu sendiri.
• Dengan demikian, keabsahan akan klaim kesuksesan
program bisa dilacak dari sasaran program itu sendiri.
8. • Upaya pelibatan masyarakat miskin dalam
memberikan penilaian, pendapat maupun
pandangan terhadap implementasi PNPM Mandiri
Perdesaan di lapangan, dapat dilakukan melalui
pengembangan skema audit sosial berbasis
masyarakat dalam PNPM MP.
• Audit sosial, merupakan suatu proses untuk
memeriksa akuntabilitas sebuah organisasi
ataupun sebuah intervensi khusus dari organisasi
tersebut (kebijakan, program, proyek).
9. • Dengan pengembangan audit sosial dalam suatu
program, maka akan dapat dilakukan evaluasi dampak
yang ditimbulkan oleh intervensi program tersebut
terhadap para penerima manfaat (beneficiaries) dan
pemangku kepentingan (stakeholders).
• Adapun pengembangan audit sosial berbasis
masyarakat, adalah dalam pelaksanaan audit sosial di
lakukan oleh masyarakat dengan memperhatikan
keterwakilan berbagai unsur di masyarakat, termasuk
keterwakilan perempuan dan masyarakat miskin.
10. • Memperhatikan kondisi di atas, KONSEPSI
(Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan
Partisipasi) dengan di dukung oleh Yayasan TIFA,
sejak bulan November 2010 hingga November 2011
melaksanakan Program Pengembangan Skema
Audit Sosial terhadap PNPM Mandiri Perdesaan
yang lebih dikenal sebagai kegiatan Audit Sosia
PNPM MP Berbasis Masyarakat di Provinsi NTB.
11. II. TUJUAN
Program ini bertujuan untuk :
- Meningkatkan kapasitas masyarakat, baik individu
maupun kelembagaan dalam melakukan kajian kritis
terhadap PNPM – MP.
- Mengembangkan dan mempomosikan skema audit
sosial berbasis masyarakat fokus PNPM-MP.
- Menyediakan data dan informasi secara berkala
terkait dinamika dan dampak implementasi PNPM-
MP.
12. III. HASIL YANG DIHARAPKAN
(OUTCOMES)
• Terjadi peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan)
masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam
melakukan pengawasan prgram pengentasan kemiskinan
khususnya dan porses pembangunan perdesaan pada umumnya;
• Berfungsinya skhema audit sosial berbasis masyarakat sebagai
bentuk kontrol sosial publik dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesan; serta
• Mendorong adanya perbaikan implementasi PNPM-MP (review
kebijakan dan alokasi sumberdaya PNPM) melalui advokasi
kebijakan; pengembangan hubungan dengan pihak pemerintah
dan manajemen proyek; pengembangan nilai-nilai demokratisasi
(pro gender, pro poor dan kelompok rentan lainnya).
13. IV. INDIKATOR (OUTPUT)
Outcomes 1
a. 20 % individu di masing-masing desa lokasi memahami
tentang keberadaan PNPM di desa dan melakukan tindakan
untuk ikut terlibat dalam proses pengawasannya;
b. kemampuan teknis masyarakat di 6 (enam) desa lokasi untuk
merencanakan dan mengimplementasikan pola audit sosial
PNPM;
c. terbangun dan berfungsinya mekanisme pembelajaran tentang
audit sosial antar lokasi program;
d. minimal 2 (dua) rencana aksi periodik disepakati dan dapat
dilaksanakan serta berkontribusi bagi peningkatan kualitas
pengawasan warga terhadap PNPM.
14. Outcomes 2
a) terbentuknya 1 (satu) kelompok kerja audit sosial
berbasis masyarakat (community based social audit)
di masing-masing desa lokasi dan mampu
menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap
pelaksanaan PNPM;
b) fungsi dan peran CBSA diketahui serta hasil kerjanya
diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat,
manajemen proyek (PNPM) dan pemerintah (desa dan
daerah) dalam kerangka implementasi kegiatan
PNPM.
15. Outcomes 3
a) model CBSA dalam PNPM diadaptasi oleh pihak lain baik
pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat sipil
lainnya sebagai salah satu pola kontrol sosial dalam
pembangunan;
b) hasil audit sosial tim CBSA dibahas, disebarkan dan
digunakan oleh pemerintah, pelaku PNPM dan pihak-pihak
relevan lainnya pada berbagai level pengambil keputusan;
perspektif gender dan kemiskinan serta penguatan
kapasitas kaum marjinal, perempuan dan kelompok rentan
lainnya terintegrasi dalam semua kegiatan program.
16. V. RANCANGAN KEGIATAN
BERDASARKAN TUJUAN
PROGRAM
Meningkatkan kapasitas masyarakat
• Penyusunan modul dan kurikulum pembelajaran
pelatihan audit sosial;
• Diskusi terfokus tentang Mekanisme Audit Sosial
• Identifikasi partisipan pelatihan (Calon Auditor Sosial)
• Pelatihan Metode Audit Sosial (Teknik dan Analisa);
• Pelatihan Teknik Penyusunan dan Penyediaan
Pelaporan;
• Diskusi berkala antar kelompok audit sosial
17. Mengembangkan dan mempomosikan skema
audit sosial berbasis masyarakat
• Pembentukan CBSA (Community Based Social
Auditor);
• Workshop desa sosialisasi keberadaan CSA kepada
pihak lainnya;
• Diseminasi CBSA melalui penerbitan media
• Publikasi melalui media lokal
• Seminar hasil kegiatan program audit sosial
18. Menyediakan data dan informasi
• Workshop penyusunan SOP dan Indikator Audit
Sosial;
• Pelaksanaan Audit Sosial berbasis Partisipasi
Masyarakat melalui CBSA;
• Pertemuan pembahasan hasil audit sosial bulanan
• Diseminasi laporan audit kepada para pihak
19. VI. TAHAPAN KEGIATAN
1. Rekruitmen Fasilitator Kabupaten
Melalui proses rekrutmen, telah direkrut sebanyak 3 orang
fasulitator program di tingkat kabupaten.
2. Lokamini Penyusunan Rencana Kerja Program di Tingkat
Manajemen Program
Kegiatan ini menghasilkan dokumen rencana kerja program
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat
Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Pedesaan Di Nusa Tenggara Barat, yang meliputi :
waktu, alokasi budget dan organizer kegiatan.
20. 3. Identifikasi Desa Calon Lokasi Program Audit Sosial
PNPM-MP.
Melalui proses ini ditetapkan 6 desa lokasi program.
4. Workshop Sosialisasi program kepada pihak terkait;
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ruang interaksi para
pihak dalam mendiskusikan pola pelibatan masyarakat
dalam pengawasan implementasi PNPM Mandiri
Perdesaan melalui skema audit sosial.
21. 5. Penyusunan Modul dan Kurikulum Pelatihan Audit
Sosial;
Modul dan kurikulum pelatihan dan pelaporan audit social
disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam kegiatan
pelatihan metode audit social, pelaporan audit social serta
pelaksanaan audit social di lapangan.
6. Diskusi Terfokus ’Mekanisme Audit Sosial;
Kegiatan ini dimaksudkan untuk sosialisasi program audit
social terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan
menggali informasi tentang praktek-praktek audit sosial
yang ada di desa.
22. 7. Identifikasi Calon Auditor Sosial dan Pembentukan CBSA;
Melalui proses ini telah terbentuk Tim CBSA yang
beranggotakan 10 orang di setiap desa lokasi program.
8. Pelatihan Metode Audit Sosial (Teknik dan Analisa);
Kegiatan ini bertujuan untuk ; a) memberikan pengetahuan,
pemahaman dan keterampilan kepada peserta pelatihan tentang Audit
Sosial (Konsep Dasar, Prinsip, Tahapan dan Teknik) b) meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam melakukan
kajian kritis terhadap PNPM-MP; c) meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta pelatihan dalam menggali data dan informasi
terkait dinamika dan dampak implementasi PNPM-MP.
23. 9. Workshop SOP Audit Sosial Berbasis Masyarakat;
Output dari kegiatan ini adalah; a. Anggota Tim Audit
Sosial memahami peran dan fungsinya sesuai peran dan
posisinya di dalam Tim CBSA; b. Anggota Tim Audit
Sosial memahami alur tugas, wewenang dan tanggung
jawab Tim Auditor Sosial; c.Tersusunnya Standard
Operational Procedure (SOP) Tim Auditor Sosial PNPM
MP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
audit sosial di lapangan; d. Tersusunnya indikator audit
sosial berbasis masyarakat.
24. 10. Sosialisasi CBSA tingkat desa;
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan
keberadaan, tugas dan fungsi Tim CBSA pada
masyarakat desa, diharapkan melalui Tim CBSA di
desa masyarakat dapat memberikan masukan dan
refleksi kritis terhadap skema audit sosial.
25. 11. Kegiatan Audit Sosial ;
Kegiatan audit sosial terhadap peaksanaan PNPM MP
dilakukan oleh tim CSBA yang sudah terbentuk di setiap
desa. Metode yang digunakan dalam melakukan aktivitas ini
antara lain; analisa dokumen (dokumen
perencanaan/proposal kegiatan PNPM MP, Laporan
pelaksanaan, laporan keuanga, wawancara,
observasi/pengamatan, FGD dan diskusi hasil temuan audit
sosial.
12. Pertemuan Bulanan Pembahasan Hasil Audit Sosial;
Kegitan pertemuan bulanan merupakan agenda bulanan tim
CBSA guna pembahasan dan kompilasi hasil / temuan
masing-masing anggota tim.
26. 13. Diskusi Panel Laporan Hasil Audit Sosial;
Kegiatan ini dimasudkan untuk memberikan ruang bagi tim
audit (tim CBSA) menyampaikan hasil / temuan tim audit,
yang selanjutnya diharapkan mendapakan tanggapan dan
masukan dari seluruh peserta diskusi.
14. Diskusi Berkala Antar Auditor;
Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi tim auditor
untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran di dalam
melaksanakan kegiatan audit sosial di desanya masing-masing.
27. 15. Penyusunan Buletin;
Penyusunan buletin merupakan salah satu kegiatan yang
direncanakan dengan tujuan untuk mengembangkan dan
mempromosikan skema audit sosial berbasis masyarakat fokus
PNPM-MP.
16. Seminar Hasil;
Output dari pelaksanaan Seminar Hasil Kegiatan Communitty
Based Social Audit adalah :
a. Tersosialisasinya hasil – hasil kegiatan audit sosial berbasis
masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM MP pada
enam desa di NTB.
28. b. Adanya rekomendasi dari berbagai pihak terkait untuk
pengembangan kegiatan audit sosial berbasis masyarakat
kedepan
c. Adanya sharing pengalaman dan pembelajaran terkait
dengan pelaksanaan kegiatan audit sosial berbasis
masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM MP.
17. Penyusunan policy brief Audit Sosial berbasis
masyarakat;
Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan
dan mempromosikan skhema audit sosial bebasis
masyarakat terhadap implementasi PNPM MP.
29. 18. Publikasi Aktivitas Program Pengembangan
Audit Sosial Melalui Media;
Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyebarluasan
konsep dan hasil pelaksanaan audit sosial dalam
PNPM MP kepada publik. Dengan demikian
diharapkan adanya respon masyarakat terhadap
konsep audit sosial tersebut maupun hasilnya.
30. VII. Outcome dan Output
•
Outcomes
Output (Keluaran)
Indikator Pencapaian
Outcome 1 :
Terjadi peningkatan kapasitas
(pengetahuan dan keterampilan)
masyarakat baik individu
maupun kelembagaan dalam
melakukan pengawasan prgram
pengentasan kemiskinan
khususnya dan porses
pembangunan perdesaan pada
umumnya
1.1.20 % individu di masing-
masing desa lokasi
memahami tentang
keberadaan PNPM di desa
dan melakukan tindakan
untuk ikut terlibat dalam
proses pengawasannya;
− Lebih dari 75 % masyarakat
di masing-masing desa lokasi
telah mengetahui dan
memahami PNPM mengingat
program ini sendiri telah ada
di NTB sejak dicanangkan
pertama kali tahun 2007;
− Pentingnya pengawasan
PNPM melalui aktifitas audit
sosial telah diketahui dan
dipahami oleh hampir 10 %
individu dari total jumlah
penduduk (rata-rata
penduduk di desa lokasi =
3.000 – 5.000 jiwa). Adapun
rinciannya masing-masing :
Tempos = 280 orang
Sesaot = 237 orang
Ubung = 254 orang;
31. 1.2.Kemampuan teknis
masyarakat di 6 (enam) desa
lokasi untuk merencanakan
dan mengimplementasikan
pola audit sosial PNPM;
1.3. Terbangun dan
berfungsinya mekanisme
pembelajaran tentang audit
sosial antar lokasi program.
1.4. Minimal 2 (dua) rencana
aksi periodik disepakati dan
dapat dilaksanakan serta
berkontribusi bagi
peningkatan kualitas
pengawasan warga terhadap
PNPM.
Tim Audit Sosial di masing-
masing desa lokasi telah
menyusun Rencana Kegiatan
Audit Sosial PNPM secara
periodik (setiap bulan; sejak
bulan Mei 2011);
Telah dilaksanakan 6 kali
pertemuan bulanan
pembahasan hasil audit sosial
di masing-masing desa lokasi
sebagai bentuk dari
implementasi rencana
kegiatan yang telah disusun.
Telah dilaksanakan
dilaksanakan 6 kali panel
hasil audit sosial di masing-
masing kabupaten lokasi
sebagai media pembelajaran
di antara Tim Audit Sosial;
Adapun rencana aksi yang
dilaksanakan secara periodik
oleh Tim Audit Sosial di
masing-masing desa lokasi :
Kegiatan pengumpulan data
dan informasi (kuantitatif
maupun kualitatif);
32. Outcome 2 :
Berfungsinya skema audit
sosial berbasis masyarakat
sebagai bentuk kontrol sosial
publik dalam pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesan.
2.1. Terbentuknya 1 (satu)
kelompok kerja audit sosial
berbasis masyarakat
(community based social
audit) di masing-masing desa
lokasi dan mampu
menjalankan fungsi-fungsi
pengawasan terhadap
pelaksanaan PNPM
2.2. Fungsi dan peran CBSA
diketahui serta hasil kerjanya
diakui dan dimanfaatkan oleh
masyarakat, manajemen
proyek (PNPM) dan
pemerintah (desa dan daerah)
dalam kerangka implementasi
kegiatan PNPM.
Di masing-masing desa lokasi
program (6 desa), telah
terbentuk Kelompok CBSA
(Community Based Social
Audit) dengan anggota 10
orang.
Data dan informasi yang
dikumpulkan oleh Tim Audit
Sosial dibahas dalam Panel
Diskusi secara periodic yang
dihadiri oleh Manajemen
PNPM (Tingkat Kabupaten,
Kecamatan dan Desa).
Hasil audit sosial ternyata
dimanfaatkan oleh Manajemen
PNPM untuk memperbaiki
pelaksanaan kegiatan di
lapangan (Kasus Sesaot,
pemanfaatan anggaran
pembuatan polindes yang
tidak sesuai dengan RAB
berhasil diselesaikan setelah
panel diskusi audit sosial).
33. Outcome 3 :
Mendorong adanya perbaikan
implementasi PNPM-MP
(review kebijakan dan alokasi
sumberdaya PNPM) melalui
advokasi kebijakan;
pengembangan hubungan
dengan pihak pemerintah dan
manajemen proyek;
pengembangan nilai-nilai
demokratisasi (pro gender,
pro poor dan kelompok rentan
lainnya).
3.1. Model CBSA dalam PNPM
diadaptasi oleh pihak lain baik
pemerintah daerah maupun
organisasi masyarakat sipil
lainnya sebagai salah satu
pola kontrol sosial dalam
pembangunan.
3.2. Hasil audit sosial tim
CBSA dibahas, disebarkan
dan digunakan oleh
pemerintah, pelaku PNPM dan
pihak-pihak relevan lainnya
pada berbagai level
pengambil keputusan;
3.3. Perspektif gender dan
kemiskinan serta penguatan
kapasitas kaum marjinal,
perempuan dan kelompok
rentan lainnya terintegrasi
dalam semua kegiatan
program
Pada saat ini, model CBSA
belum diadopsi oleh pihak
lain. Tetapi, beberapa desa di
luar lokasi program
(Pringgarata, Buwun Sejati,
Pakuwan, Lebah Sempage)
berkeinginan agar model
CBSA dikembangkan terutama
dalam pengawasan kegiatan
pembangunan desa lainnya
(tidak terbatas pada PNPM
saja) .
Buletin partisipasi menjadi
media bagi penyebar luasan
ide dan hasil-hasil
pelaksanaan audit sosial.
Pada setiap kegiatan
(sosialisasi, pengumpulan
data, panel hasil, diskusi
bulanan), Tim Audit Sosial
telah memastikan
keterwakilan kaum perempuan
dan kelompok marginal
lainnya;
34. HASIL KEGIATAN LAINNYA
• Dua desa lokasi program yaitu; desa Tempos
Kabupaten Lombok Barat dan desa Sukarara
Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan
legalitas terhadap tim CBSA dengan Keputusan
Kepala Desa.
35. Ditemukan beberapa permasalahan dalam
implementasi PNPM MP di lapangan antara lain;
• Masih lemahnya aktivitas pendampingan /
pembinaan oleh pelaku sehingga beberapa capaian
dari program tidak berjalan dengan baik. Contohnya
administrasi atau pembukuan keuangan TPK (Tim
Pengelola Kegiatan) tidak lengkap dan tertib,
terjadinya tunggakan atau kemacetan pengembalian
SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) dll.
36. Terjadinya penyimpangan prinsip dan prosedur yang
dilakukan oleh pelaksana program PNPM MP seperti ;
• Perubahan kegiatan setelah dana turun ke desa, tanpa ada
musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu;
• Kurangnya akses masyarakat untuk mengetahui kondisi
keuangan di UPK (Unit Pengelola Kegiatan);
• Penggunaan dana untuk kepentingan lain di luar
perencanaan;
• Intervensi yang cukup kuat dari aparat pemerintah desa;
37. • Di desa Ubung ditemukan adanya bangunan
PUSTU yang dibangun sejak tahun 2008, namun
sampai sekarang belum difungsikan. Bahkan
tanah lokasi bangunan belum jelas statusnya,
apakah merupakan hibah atau masih berstatus
tanah milik kepala desa lama.
38. PEMBELAJARAN
• Audit sosial merupakan hal yang baru bagi
masyarakat maupun pelaku PNPM di semua
lini, sehingga diperlukan proses sosialisasi
yang berkelanjutan dan berkesinambungan,
guna memberikan pemahaman yang utuh
tentang Audit Sosial Berbasis Masyarakat
terhadap Program PNPM-MP.
39. • Legalitas Tim auditor (CBSA) masih dipertanyakan oleh
beberapa kalangan, terutama oleh pelaku PNPM MP di
desa maupun di kecamatan.
• Istilah “Audit” relatif berpengaruh terhadap proses
pelaksanaan program, karena istilah audit dikonotasikan
dengan pemeriksaan keuangan yang menjadi domain
Inspektorat, BPK dan / atau PBPKP. Sehingga untuk
menghindari resistensi di lapangan, Tim CBSA dalam
melakukan kegiatan audit mensiasatinya dengan istilah
monitoring / pemantauan program pembangunan desa
khususnya PNPM.,
40. • Di sebagian besar desa lokasi program,
menunjukkan partispasi kaum perempuan dalam
kegiatan pembangunan, desa relatif masih kurang
baik, baik dilihat dari aspek kehadiran dalam
pertemuan, daya kritisnya terhadap masalah-
masalah pembangunan. Karena terkendala oleh
faktor tradisi, adat atau nilai-nilai lokal yang
memposisikan perempuan sebagai sub ordinat
dalam strukut masyarakat di desa.
41. • Di beberapa desa, pelaku PNPM MP kurang transparan
dalam pengelolaan program, baik menyangkut
pelaksanaan pembangunan fisik maupun penggunaan
dana program.
• Tim Monev desa yang dibentuk tidak memahami
tupoksinya dalam strukutr kelembagaan PNPM MP,
sehingga tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam
pengawasan PNPM, bahkan sering kali tidak dilibatkan
oleh TPK.
• Masyarakat miskin dan kaum termarjinalkan seringkali
hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan program pisik
(saat gotong royong).
42. • Masyarakat miskin dan kaum termarjinalkan
seringkali hanya dilibatkan pada saat pelaksanaan
program pisik (saat gotong royong).
• Sikap patuh kepada elit / pemerintah desa,
merupakan kendala utama bagi masyarakat miskin
dan kaum termarjinalkan untuk menyarakan
aspirasi dan “mengkritisi” kebijakan
pembangunan desa yang kurang berpihak kepada
kelompoknya.
43. REKOMENDASI
• Perlu adanya upaya mendorong
internalisasi program audit sosial kedalam
skema monitoring dan pengawasan
pembangunan di tingkat desa. Sehingga,
kegiatan audit sosial ini tidak hanya
dilaksanakan dalam pelaksanaan PNPM
MP semata, tetapi juga semua program
pembangunan desa.
44. • Diperlukan adanya komitmen politik pemerintah
terutama pemerintah kabupaten, berupa PERDA /
PERBUP / Surat Keputusan Bupati tentang
perlunya dilakukan audit sosial terhadap
pelaksanaan kebijakan publik semisal PNPM MP
di desa.
• Mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan
Penguatan kelembagaan dan kapasitas Tim Audit
Sosial PNPM MP yang sudah terbentuk melalui
program audit sosial ini.
45. • Guna perluasan pengembangan skema Audit
Sosial di NTB, diperlukan adanya upaya
sosialisasi dan promosi melalui sekema program
dengan sasaran yang lebih luas.
• Karenanya, dukungan dari pihak-pihak terkait
dalam melanjutkan pelaksanaan Program
Pengembangan Skema Audit Sosial di NTB untuk
tahap berikutnya masih sangat dibutuhkan.
