Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
More from keuangandesa
More from keuangandesa (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Pemilihan Kepala Desa
- 1. Serial: PEMERINTAHAN DESA Pencalonan Kepala Desa
- 2. Syarat Calon Kepala Desa a) Warga Negara Republik Indonesia b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar f) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap k) Berbadan sehat l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan m) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 21 Diolah dari:
- 3. Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan Klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi surat keterangan dari yang berwenang Mengumumkan hasil penelitian bakal calon kepada masyarakat untuk mendapat masukan Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti Bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 22 dan 23 Diolah dari:
- 4. Penetapan Calon Kepala Desa Penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka yang dihadiri oleh para calon Penyusunan dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa Pengumuman melalui media masa atau papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan calon Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 22 dan 23 Diolah dari:
- 5. Jumlah Bakal Calon Kurang dari Ketentuan Kurang dari 2 (dua) orang Lebih dari 5 (lima) orang Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari Bila tetap belum memenuhi, Bupati/ Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian Apabila dalam tenggat waktu masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati/ Walikota mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemkab/ Pemkot Panitian melakukan seleksi tambahan dengan kriteria: • Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan • Tingkat pendidikan • Usia • Syarat lain yang ditetapkan Bupati/ Walikota Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 25 dan 26 Diolah dari:
- 6. Kampanye Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga hari) sebelum dimulainya masa tenang (tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab. Dapat dilakukan melalui: a) Pertemuan terbatas b) Tatap muka c) Dialog d) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum e) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan f) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 27 dan 29 Diolah dari:
- 7. Mempersoalkan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI Menghina agama, suku, ras, golongan calon yang lain menghasut dan mengadu-domba perseorangan/ masyarakat mengganggu ketertiban umum Mengancam/ melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok/Calon lain merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Kepala Desa b. Perangkat Desa c. Anggota BPD Pelaksana kampanye yang melanggar, dapat dikenakan sanksi: • Peringatan tertulis • Pemberhentian kegiatan kampanye Larangan Kampanye Permendagri No. 112 /2014, BAB II, Pasal 30 dan 31 Diolah dari: