SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Belanja Desa
Belanja Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab IV Bagian Kedua Pasal 12
Diolah dari:
Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas
jenis :
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang & Jasa
• Belanja Modal
Belanja Desa
Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :
 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Belanja Tak Terduga
Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan
sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 14
Diolah dari:
Pengeluaran
penghasilan tetap
dan tunjangan:
 Kepala Desa
 Perangkat Desa
 Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD)
 Kelompok Belanja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
 Kegiatan
pembayaran
penghasilan tetap
dan tunjangan
Pengertian Penganggaran Frekuensi
Pembayaran dilakukan
setiap bulan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan
 Alat tulis kantor
 Benda pos
 Bahan/material
 Pemeliharaan
 Cetak/penggandaan
 Sewa kantor desa
 Sewa perlengkapan & peralatan
kantor
 Makanan & minuman rapat
 Pakaian dinas & atributnya
 Perjalanan dinas
 Upah kerja
 Honorarium narasumber/ahli
 Operasional pemerintah desa
 Operasional BPD
 Insentif RT/RW
 Pemberian barang pada
masyarakat/kelompok masyarakat
Pengertian Kategori
Belanja Modal
Pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang
nilai manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan
Barang atau bangunan yang
digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan
kewenangan desa
Pengertian Kategori
Belanja Tak Terduga
Belanja yang belum tersedia
anggarannya dan dilakukan
dalam keadaan darurat
dan/atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), dengan pengertian
keadaan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.
 Bencana Alam
 Bencana Sosial
 Kerusakan Sarana dan Prasarana
 Wabah
Pengertian Contoh
Keadaan darurat dan Keadaan Luar Biasa (KLB)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

More Related Content

What's hot

Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Arthur Semseviera Rontini
 
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratIsu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratOswar Mungkasa
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxPENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxFadlan43
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Indeks desa membangun kementerian desa
Indeks desa membangun kementerian desaIndeks desa membangun kementerian desa
Indeks desa membangun kementerian desaPajeg Lempung
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahpatrianadi
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
 

What's hot (20)

Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
Menghitung Lq dan Shiftshare Hasil Pertanian Kacang Tanah, Padi, Kacang kedel...
 
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratIsu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua Barat
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxPENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Indeks desa membangun kementerian desa
Indeks desa membangun kementerian desaIndeks desa membangun kementerian desa
Indeks desa membangun kementerian desa
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negaraMateri sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negara
 

Viewers also liked

03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desakeuangandesa
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desariyanto apri
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desakeuangandesa
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016riyanto apri
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desakeuangandesa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015keuangandesa
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasikeuangandesa
 

Viewers also liked (20)

03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desa
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
PELATIHAN P4W-PARTISIPASI PEMDES 2016
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
 
15. apbnp 2015
15. apbnp 201515. apbnp 2015
15. apbnp 2015
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 

Similar to 04. belanja desa

IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaSungonlegowo
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Sungonlegowo
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaAry Andalee
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Putroe Phang
 
6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resak6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resakAgung Gempa
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014HENDRO
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaKantor Desa Junwangi
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018Pemdes Wonoyoso
 
Perencanaan keuangan
Perencanaan keuanganPerencanaan keuangan
Perencanaan keuanganFormasi Org
 
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdfKeuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdfHengkyUyee
 

Similar to 04. belanja desa (20)

apb desa
apb desaapb desa
apb desa
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desaPermendagri no 113 thn  2014 pengelolaan keuangan desa
Permendagri no 113 thn 2014 pengelolaan keuangan desa
 
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desaPermendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
Permendagri no 113_tahun_2014-p_engelolaan_keuangan_desa
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resak6 bab iii lkpj desa titian resak
6 bab iii lkpj desa titian resak
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018
 
Perencanaan keuangan
Perencanaan keuanganPerencanaan keuangan
Perencanaan keuangan
 
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdfKeuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
 
Bd add 2018
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018
 

More from keuangandesa

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandikeuangandesa
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuonokeuangandesa
 

More from keuangandesa (20)

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
 
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuonoDesa kelas dunia mulai dari genggaman   andrias ekoyuono
Desa kelas dunia mulai dari genggaman andrias ekoyuono
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (8)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

04. belanja desa

  • 1. Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Belanja Desa
  • 2. Belanja Desa Permendagri No. 113/2014, Bab IV Bagian Kedua Pasal 12 Diolah dari: Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
  • 3. Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas jenis : • Belanja Pegawai • Belanja Barang & Jasa • Belanja Modal Belanja Desa Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Pelaksanaan Pembangunan Desa  Pembinaan Kemasyarakatan Desa  Pemberdayaan Masyarakat Desa  Belanja Tak Terduga Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa Diolah dari:
  • 4. Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 14 Diolah dari: Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan:  Kepala Desa  Perangkat Desa  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Pengertian Penganggaran Frekuensi Pembayaran dilakukan setiap bulan Belanja Pegawai
  • 5. Belanja Barang dan Jasa Pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan  Alat tulis kantor  Benda pos  Bahan/material  Pemeliharaan  Cetak/penggandaan  Sewa kantor desa  Sewa perlengkapan & peralatan kantor  Makanan & minuman rapat  Pakaian dinas & atributnya  Perjalanan dinas  Upah kerja  Honorarium narasumber/ahli  Operasional pemerintah desa  Operasional BPD  Insentif RT/RW  Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat Pengertian Kategori
  • 6. Belanja Modal Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan Barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa Pengertian Kategori
  • 7. Belanja Tak Terduga Belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.  Bencana Alam  Bencana Sosial  Kerusakan Sarana dan Prasarana  Wabah Pengertian Contoh Keadaan darurat dan Keadaan Luar Biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota