Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong
•
0 likes•81 views
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong
Similar to Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong
- 1. ORGANISASI DAN TATA KELOLA APARATUR GAMPONG Permendagri No 84 Tahun 2015 dan Permendagri No 67 Tahun 2017
- 2. DASAR HUKUM UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No 09 -2015 ttg Perubahan II UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 43 2014 ttg Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa PP No 47/2015 tentang Perubahan PP No 43/2014 Permendagri No 84 2015 ttg Organisasi & Tata Kerja Pemerintah Desa
- 3. Hak dan kewajiban Masyarakat dalam Tata Kerja Pemerintah Gampong
- 4. MASYARAKAT DESA BERHAK • MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI • KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA • MEMPEROLEH PELAYANAN • MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT • MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA • KEMASYARAKATAN ) 4
- 5. MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN • MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA • MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN, • PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK • MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM • MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, • KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG • BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA 5
- 6. “Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. “
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa: 01 Sekretariat Desa; 02 Pelaksana Kewilayahan 03 Pelaksana Teknis
- 8. PENDIDIKAN MINIMAL SMA BERUSIA 20 S.D 42 TAHUN MEMENUHI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI03 02 01 Syarat menjadi Perangkat Desa (Permendagri 67 Tahun 2017)
- 9. Perangkat Desa Dapat Diberhentikan: Usia telah genap 60 tahun; Terpidana diancam penjara paling singkat 5 th pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- 10. 3 Tipe Struktur Desa Swasembada Swakarya Swadaya
- 11. STRUKTUR ORGANISASI GAMPONG SWASEMBAD A Keuchik; Sekretariat Desa dibantu oleh: • urusan umum; urusan keuangan; Urusan perencanaan Pelaksana teknis dipimpin Ka.Sie, yang terdiri dari: • Seksi Pemerintahan; Seksi Kesejahteraan; Pelayanan. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- 12. Desa Swasembada
- 13. Struktur Oranisasi Gampong Desa Swakarya 1. Keuchik; 2. Sekretariat Desa dibantu oleh: 1. urusan umum dan perencanaan; dan 2. urusan keuangan. 3. Pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan; 3. Pelayanan. 4. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- 14. Desa Swakarya K E U C H I K SEKRETARIS DESA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN URUSAN KEUANGAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN SEKSI PELAYANAN PELAKSANA KEWI LAYAHAN/ KEPALA DUSUN Keuchik
- 15. Struktur Oranisasi Desa Swadaya 1. Keuchik; 2. Sekretariat Desa dibantu oleh: 1. urusan umum dan perencanaan; dan 2. urusan keuangan. 3. Pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan; dan 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. 4. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
- 16. Desa Swadaya K E U C H I K SEKRETARIS DESA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN URUSAN KEUANGAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN PELAKSANA KEWI LAYAHAN/ KEPALA DUSUN Keuchik
- 17. Kepala Desa PKPKD SekDes Koord PPKD PPKD Tata usaha dan umum Perencanaan Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan KaUr Keuangan KaUr Lain Ka.Sie STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLA KEUANGAN
- 18. 1. TUGAS DAN FUNGSI KEUCHIK. • Keuchik berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- 19. TUGAS KEUCHIK: 1. menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, 2. melaksanakan pembangunan, 3. pembinaan kemasyarakatan, 4. dan pemberdayaan masyarakat.
- 21. Fungsi Bidang Pemerintahan • tata praja pemerintahan, • penetapan peraturan di gampong (Qanun Gampong), • pembinaan masalah pertanahan, • pembinaan ketentraman dan ketertiban, • melakukan upaya perlindungan masyarakat, • administrasi kependudukan, serta • penataan dan pengelolaan wilayah;
- 22. Fungsi Bidang Pembangunan • pembangunan sarana prasarana perdesaan, • pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- 23. Fungi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, pembinaan sosial budaya masyarakat, Pembidanaan keagamaan, dan Pembinaan ketenagakerjaan;
- 24. Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- 25. Fungsi Bidang Kerjasama menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 26. HAK KEUCHIK mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong; mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.
- 27. 2. SEKRETARIS DESA bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan
- 28. FUNGSI SEKRETARIS GAMPONG melaksanakan urusan ketatausahaan 1 melaksanakan urusan umum 2 melaksanakan urusan keuangan 3 melaksanakan urusan perencanaan 4
- 29. 3. KEPALA URUSAN (KAUR) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 30. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- 31. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan administrasi sumber-sumber pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan keuchik, administrasi penghasilan perangkat gampong, TPG, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya; dan
- 32. Kepala Urusan Perencanaan menyusun rencana APBG, menginventar isir data-data dalam rangka pembanguna n, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 33. KEPALA SEKSI (KASIE) • KEPALA SEKSI BERKEDUDUKAN SEBAGAI UNSUR PELAKSANA TEKNIS. KEPALA SEKSI BERTUGAS MEMBANTU KEUCHIK SEBAGAI PELAKSANA TUGAS OPERASIONAL.
- 34. Kepala Seksi Pemerintahan •mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil gampong;
- 35. KEPALA SEKSI KESEJAHTERA AN mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- 36. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 37. Kepala Dusun pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah; mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 38. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG Keuchik menyusun R-Qanun tentang STOK Gampong R-Qanun disosialisasikan kepada masyarakat disampaikan kepada TPG dibahas bersama Keuchik dengan TPG dalam rapat TPG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
Editor's Notes
- © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint template library