Recommended
More Related Content
Similar to Pelatihan PKAPD.pdf
Similar to Pelatihan PKAPD.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Pelatihan PKAPD.pdf
- 1. PERANAN PERANGKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN 31 Juli 2018 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERI NTAHAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR - TAHUN 2018 Hendro Kusuma Jaya,SH Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif
- 2. Nawacita 3 Presiden Jokowi-JK “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.
- 3. DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang utk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masy setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kedudukan : 1. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota 2. Diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Pasal 1 angka 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- 4. 4 KELUARGA MISKIN KELUARGA SEJAHTERA SEMANGAT UNDANG-UNDANG DESA
- 5. - status desa dalam sistem ketatanegaraan - kewenangan - sumber keuangan - kelembagaan Untuk mencapai tujuan tersebut, harus didukung melalui :
- 6. Kepala Desa (Permendagri No. 67 Tahun 2017 – Pasal 1) Perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015 atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 7. adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan Perangkat Desa (Permendagri No. 67 Tahun 2017 – Pasal 1) Perubahan Permendagri No. 83 Tahun 2015
- 8. Kapasitas: ▪ penguasan pengetahuan dan informasi maupun keterampilan dalam menerapkan instumen kebijakan dan program untuk menjalankan fungsi- fungsinya secara efektif dan efisien. ▪ merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi dan misi yang digariskan (leba:2015) Pengembangan kapasitas : suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan perubahan multi-level didalam individu, kelompok organisasi dan system dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Morison;2014) Fokus Pengembangan Kapasitas a. Development of the human resources (Pengembangan SDM) b. Strengthening organization (Penguatan Organisasi) c. Reforming of institution ( Penataan Kelembagaan). (Merilee S.Grindle; 2014) Pengertian Pengembangan Kapasitas
- 9. KonsepsiPengembanganKapasitas ORGANISASI & TATA LAKSANA (Sumber daya, struktur organisasi, tata laksana, manajemen informasi dan mekanisme pengambilan keputusan) SISTEM & PROSEDUR (Peraturan Perundang- undangan dan kebijakan pendukung lainnya) SUMBER DAYA MANUSIA (Pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika)
- 10. Permendagri No. 110 Th. 2016 1. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa
- 11. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMANTAUAN& PENGAWASAN PENYUSUNAN RPJM DESA PENYUSUNAN RKP DESA PENYUSUNAN APB DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- 12. ❑ Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. ❑ Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: ▪ RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; ▪ RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) atau Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. ❑ Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 13. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Penyusunan rancangan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Data Sekunder - Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi - Gender - Infrastruktur dasar penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten • UU 25/2004 • UU 6/2014 • PP 43/2014 • Permendagri 114/2014 • Permendagri 111/2014 Musrenbangdes RPJM Desa Data Primer Sosialisasi & pembentuk Tim Penyusun Pengkajian keadaan Desa Musdus Pembahasan, Penyepakatan, Penetapan Perdes RPJM Desa Visi Misi RPJMD Visi Misi Kades Musyawarah Desa Lokakarya Desa Rapat BPD dan Pemdes
- 14. TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; penyusunan rancangan RKP Desa penyusunan RKP Desa melalui MusrenbangDesa Penetapan RKP Desa; perubahan RKP Desa pengajuan daftar usulan RKP Desa
- 16. PERAN APARATUR DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA (Penyusunan APBDesa)
- 17. LOGO DASAR HUKUM PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 UU 6/2014 tentang Desa PERMENDAGRI: 1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pengganti Permendagri 113 Tahun 2014) 3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa 5. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa 6. Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 18. LOGO KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] : • Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. • Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.
- 19. LOGO ❖ Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa ❖ Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ❖ Kades menetapkan APBDes dengan Peraturan Desa (Perdes) PENGELOLA KEUANGAN DESA
- 20. LOGO Lain-lain Pendapatan yang sah Hibah dan sumbangan pihak ketiga 1 5 6 7 Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota 3 2 4 Dana Desa yg bersumberdari APBN : • 2015 : 20,77 T • 2016 : 46,9 T • 2017 : 60 T • 2018 : 60 T Bagian dari Pajak dan Retribusi kabupaten/kota Alokasi Dana Desa(ADD) • Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD PADes SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
- 21. LOGO Azas Pengelolaan KeuanganDesa Permendagri 113/2014 • Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Permendagri 20/2018 • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- 22. LOGO Kewenangan Kepala Desa terhadap APBDdesa Permendagri113/2014 • Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa • Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan • Melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APBDesa Permendagri 20/2018 • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaanAPB Desa • melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APB Desa
- 23. LOGO Permendagri 113/2014 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari : 1. Sekretaris Desa 2. Kepala Seksi; dan 3. Bendahara. Permendagri 20/2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas: 1. Sekretaris Desa (slaku Koordinator PPKD) 2. Kaur dan Kasi; dan 3. Kaur Keuangan PengelolaanKeuanganDesa
- 24. LOGO Permendagri 113/2014 Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD Mempunyai tugas : - menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa - menyusun R-APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa - melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa - menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa - melakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa Permendagri 20/2018 Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD Mempunyai tugas mengkoordinasikan : - penyusunan & pelaksanaan kebijakan APBDesa - penyusunan rancangan RAB dan R- APBDesa - penyusunan R-Perdes APBDesa, P- APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa - penyusunan Perkades Penjabaran APBDesa dan perubahannya - tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD - penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban APBDesa SekretarisDesa
- 25. LOGO Permendagri 113/2014 - Permendagri 20/2018 Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD Juga mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap : - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) - Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) - bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa SekretarisDesa
- 26. LOGO Permendagri 113/2014 Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan Mempunyai tugas : - Menerima - Menyimpan - Menyetorkan/membayar - Menatausahakan - Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam pelaksanaanAPBDesa Permendagri 20/2018 Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan Mempunyai tugas : - Menyusun RAK Desa - Melakukan penantausahaan meliputi : ✓ Menerima ✓ Menyimpan ✓ Menyetorkan/membayar ✓ Menatausahakan ✓ Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBDesa BendaharaDesa
- 27. LOGO ✓ Membahas dan menyetujui Raperdes APBDesa ✓ Membahas perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban bersama BPD. ✓ menetapkan Perdes APBDesa, ✓ Mensosialisasikan perdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa ✓ Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Peran Tugas Kepala Desa terhadapAPBDesa Secara Umum
- 28. LOGO Peran Tugas BPD terhadap APBDesa Bersama Kepala Desa membahas dan menyetujui Raperdes APBDesa Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa Menyetujui dan menetapkan anggaran serta melakukan Pengawasan Proses Penyusunan dan Implementasi APBDesa
- 29. LOGO PERENCANAAN APBDESA PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014
- 30. LOGO PERENCANAAN APBDESA PERMENDAGRI NOMOR 20TAHUN 2018 Saat mengajukan rangcaran Perdes APBDesa, Kepala Desa juga diharuskan menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- 31. LOGO Lanjutan.... PERENCANAAN APBDESA PERMENDAGRI NOMOR 20TAHUN 2018
- 32. LOGO PENETAPAN APBDESA ▪ Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa ▪ Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya ▪ Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa ▪ Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. ▪ Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: ✓ APB Desa; ✓ pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan ✓ alamat pengaduan
- 33. LOGO ➢ Dilakukan bila terjadi: ✓ penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; ✓ sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; ✓ keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan ✓ keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. ➢ Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa ➢ Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ➢ Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa ➢ Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa. PERUBAHAN APBDESA (1)
- 34. LOGO ➢ Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan ➢ Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: ✓ penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; ✓ keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; ✓ kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. ➢ Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. PERUBAHAN APBDESA (2)
- 35. LOGO ➢ Kepala Desa dan BPD merupakan unsur Lembaga Desa yang saling bersinergi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDesa. ➢ Peran BPD sebagai Pengawas terhadap Pelaksanaan APBDesa oleh Pemerintah Desa merupakan filterisasi utama guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin serta partisipatif. ➢ Keharmonisan antar Lembaga Desa khususnya BPD dengan unsur Pemerintah Desa adalah upaya mewujudkan kelancaran proses Penyusunan, Pelaksanaan hingga Pengawasan terhadapAPBDesa. KESIMPULAN
- 36. TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN PERDES PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPAN PENGUNDANGAN PENGUNDANGAN KLARIFIKASI Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa LKD/Lembaga adat dapat memberi input kepada Pemdes dan atau BPD Prakarsa Kades Usulan BPD EVALUASI PENYEBARLUASAN
- 37. Permendagri No. 111 Tahun 2014
- 38. Rancangan Perdes APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, maka Kepala Desa wajib memperbaikinya maks. 20 hari dan dapat melibatkan BPD Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan membentuk tim evaluasi dengan keputusan Bupati
- 39. KLARIFIKASI Kades menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Bupati membatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Keputusan Bupati Bupati menerbitkan surat klarifikasi sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 40. CATATANPEMBAHASAN • Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan • Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. • Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- 41. PENETAPAN • Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. • Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut tetap wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- 42. PENGUNDANGAN & PENYEBARLUASAN Pasal 12 Permendagri No. 111 Tahun 2014 • Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. • Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. • Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. • Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- 43. PENGUNDANGAN & PENYEBARLUASAN Pasal 12 Permendagri No. 111 Tahun 2014
- 44. 44