Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

1. URGENSI PERUBAHAN REGULASI
PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA, 1-3 MARET 2018

2. SEJARAH LAHIRNYA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PRESIDEN BARU
2014-2019
DILANTIK
KABINET KERJA I
DILANTIK
PERATURAN
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 165 TAHUN
2014 TENTANG
PENATAAN TUGAS
DAN FUNGSI
KABINET KERJA
PERATURAN
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN
2014 TENTANG
KEMENTERIAN
DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
PERATURAN
MENTERI
DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 6 TAHUN
2015
TENTANG
ORGANISASI DAN
TATA KERJA
KEMENTERIAN
DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
20 OKTOBER 2014 26 OKTOBER 2014 27 OKTOBER 2014 21 JANUARI 2015 26 MARET 2015

3. PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5. URGENSI
TUJUAN
RAPERMEN
PEDUM PD
DAN PKP
a. Pengaturan ttg pembangunan
Desa yang sdh ada belum
secara optimal mampu
mengatur pendayagunaan
keuangan dan aset desa untuk
mewujudkan tujuan
pembangunan Desa
b. Belum adanya pengaturan
pelaksanaan ttg pemberdayaan
masyarakat Desa
1. Menyusun peraturan tentang
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang terintegrasi
dalam satu dokumen peraturan
2. Memperbaiki pengaturan
sebelumnya ttg pembangunan
Desa yang lebih berorientasi pada
pendayagunaan keuangan dan aset
Desa dalam pembangunan Desa
AMANAT PP 47/2015 PASAL 131
AYAT (1)
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan
desa, pembangunan kawasan perdesaan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa
menetapkan pedoman umum
pelaksanaan pembangunan Desa,
pembangunan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat Desa,
dan pendampingan masyarakat
Desa berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pemerintahan dalam negeri dan
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan
nasional.
DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN
RANC.PERMEN TENTANG
PEDOMAN UMUM PD DAN
PKP

6. PermenDesa PDT
Transmigrasi ttg
Pedum PDPKP harus
sudah ditetapkan akhir
Maret 2018 agar April
2018 sdh dijelaskan
kepada Pemda
Provinsi dan Pemda
Kab/Kota
Pemda
kabupaten/kota
harus sudah selesai
menyusun Pedoman
Teknis ttg PDPKP
akhir Mei 2018
sehingga Juni 2018
sdh
mensosialisasikanny
a kepada Desa-Desa
Landasan operasional
Pembangunan Desa dan
Penggunaan Dana Desa sejak
tahun 2019 yang
perencanaannya dimulai pada
Juli 2018 harus sudah
berdasarkan PermenDesa
PDT Transmigrasi tentang
Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan
Perdesaan

7. RANC. PEDUM PPMD
PERMENDAGRI 114 TTG PEDOMAN
PEMBANGUNAN DESA
RANCANGAN PERMENDESA PDTT TTG
PEDUM PPMD
Pedoman Teknis: Rinci dan Detail
Pedoman Umun: Pokok-Pokok Kebijakan sebagai
dasar Pemda Kab/Kota menyusunan Pedoman Teknis
Maksud, Prinsip, Tujuan Dan Ruang Lingkup
Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa
penguatan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan
Desa;
advokasi kewenangan Desa;
peningkatan kualitas musyawarah Desa;
pengembangan dan pelestarian adat, tradisi dan budaya;
dan
pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa
dan pemerintahan Desa.

8. 8
2. Penyelenggaraan PMD
penyelenggara
menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa
dalam pembangunan Desa;
melaksanakan program/kegiatan PMD
dalam pengelolaan pembangunan Desa.
Masuk dalam Pengaturan RPJMDesa Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Sosialisasi Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/Kota
menjadi bagian dari Pedoman Teknis
Pengkajian Keadaan Desa Pengkajian Keadaan Desa
a. penyelarasan data Desa; a. pemutakhiran data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan b. pengkajian aset dan potensi aset Desa;
c. penyusunan laporan hasil PKD c. penggalian gagasan dan usulan masyarakat Desa;
d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

9. 9
penyusunan rancangan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
penyelenggaraan musyawarah Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa;
penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa;
penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ; dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ; dan
penyusunan rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
Penetapan dan perubahan RPJM Desa Penetapan dan perubahan RPJM Desa
Penyusunan RKPDesa Penyusunan RKPDesa
penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
pembentukan tim penyusun RKP Desa; pembentukan tim penyusun RKP Desa;
pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk Desa
Pencermatan Perkiraan Pendapatan Desa dan Program Pembangunan yang
Masuk Desa
pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa; penyusunan rancangan RKP Desa;
penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan
Desa;
penetapan RKP Desa; penetapan RKP Desa;
perubahan RKP Desa; dan perubahan RKP Desa; dan
pengajuan daftar usulan RKP Desa. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

10. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Koordinator : Kepala Desa
Tahapan Persiapan
1. Penetapan Pelaksana Kegiatan Desa
2. Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Desa
3. Sosialisasi Kegiatan Desa
4. Penyiapan Pelaksana Kegiatan
5. Penyiapan Dokumen Administrasi
6. Pengadaan Tenaga Kerja dan
Bahan/Material

11. 11
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Koordinator : Kepala Desa
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Rapat Kerja Pelaksana Pembangunan Desa
2. Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa
3. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
4. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
5. Musyawarah Desa dalam rangka Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan
6. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Desa
7. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

12. 12
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Petunjuk teknis penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa serta
petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa
lebih lanjut diatur dengan
peraturan bupati/walikota.
Pedoman Teknis Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih
lanjut diatur dengan peraturan
bupati/walikota.

13. RANC. PEDUM PD DAN PKP
PERMENDAGRI 114 TTG PEDOMAN
PEMBANGUNAN DESA
RANCANGAN PERMENDESA PDTT TTG
PEDUM PD DAN PKP
Pedoman Teknis: Rinci dan Detail
Pedoman Umun: Pokok-Pokok Kebijakan sebagai
dasar Pemda Kab/Kota menyusunan Pedoman Teknis
Maksud, Prinsip, Tujuan Dan Ruang Lingkup
MENGUBAH PERMENDESA, PDT, DAN TRANS
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN

14. 14
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Petunjuk teknis penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa serta
petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa
lebih lanjut diatur dengan
peraturan bupati/walikota.
Pedoman Teknis Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih
lanjut diatur dengan peraturan
bupati/walikota.
MENCABUT PERMENDESA,
PDT, DAN TRANS NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN UMUM
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN