Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 23112022 peran pemda dalam ps.pptx
Similar to 23112022 peran pemda dalam ps.pptx (20)
23112022 peran pemda dalam ps.pptx
- 1. Jakarta, 24 November 2022 Oleh: Dyah Sih Irawati, S.Si., MA Kasubdit Kehutanan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Disampaikan pada Capacity Building untuk Lembaga Perantara Pelaksana Program Dana TERRA PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERATAAN AKSES BAGI MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS SEKITAR HUTAN
- 2. 1 OUTLINE 2 3 GAMBARAN UMUM PERAN PEMDA DALAM PEMERATAAN AKSES MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS SEKITAR HUTAN ARAHAN/TINDAK LANJUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2
- 3. 1 GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 3
- 4. UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Pasal 3 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT • Tahapan Pengakuan Dan Perlindungan • Penyelesaian Sengketa • Pembinaan Dan Pengawasan 1. Menteri dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Gubernur 3. Bupati/Walikota • Pendanaan KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. 4 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 5. Sumber: https://brwa.or.id/sig/ PETA WILAYAH ADAT • Terdapat lebih dari 19 Juta Ha yang terdiri 1593 wilayah adat telah dipetakan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 5
- 6. 2 PERAN PEMDA DALAM PEMERATAAN AKSES MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS SEKITAR HUTAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 6
- 7. Hubungan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis fungsional PEMERINTAH PEMBINAAN PENGAWASAN KLHK KEMENDAGRI BINWAS TEKNIS BINWAS UMUM PROVINSI Gubernur sebagai Kepala Daerah GWPP Binwas umum dan teknis OPD PROVINSI KAB/KOT A Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN KEMENDAGRI DALAM BINWAS 7
- 8. DUKUNGAN KEMENDAGRI UNTUK PENGAKUAN MHA Surat ke Gubernur dan Bupati/Walikota No.189/3836/BPD Gubernur mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar segera melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berada di kabupaten/kota; Bupati/WaliKota membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan identifikasi sebagai langkah upaya pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; Gubernur melakukan kompilasi dan melaporkan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan atau Keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pengambilan kebijakan; KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 8
- 9. Optimalisasi peran gubernur sesuai Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sinergi Binwas Umum (Kemendagri) dengan Binwas Teknis (K/L teknis terkait). Menjembatani rentang kendali antara pusat, daerah provinsi dan kab/kota adalah penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), terutama Pasca-Persetujuan. Penguatan peran dan fungsi koordinatif Sekda kabupaten/kota dalam mendorong sinergitas Perangkat Daerah terkait untuk berkontribusi dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat di lokasi Perhutanan Sosial. Beberapa urusan konkuren yang terkait SINKRONISASI menjadi faktor penting 9 KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 10. RPJMD Renstra PD Renja PD RKPD KUA PPAS Ranc. APBD RKA-SKPD APBD DPA-SKPD RPJPD 20 tahun 5 tahun 1 tahun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tahap Penganggaran Daerah RPJMN RKP RENJA K/L 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun NSPK Diintegrasikan dalam pencapaian target daerah Tool: Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, SIPD PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 10 I NT EGRASI DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 11. Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam pembagian urusan di UU 23/2014 MHA diampu oleh dua urusan: Pemberdayaan Masyarakat Desa (MHA secara umum) dan Lingkungan Hidup (MHA terkait PPLH) Bidang Lingkungan Hidup 11
- 12. Urusan Terkait Masyarakat Hukum Adat dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 (Provinsi) KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Kode Nomenklatur Urusan Provinsi 2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 2 11 07 1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2 11 07 1.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 2 11 07 1.01 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2 11 07 1.01 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Kode Nomenklatur Urusan Provinsi 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 2 13 02 1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 2 13 02 1.01 01 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 13 04 1.01 01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 13 04 1.01 03 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 13 05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 11 05 1.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 1.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 1.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 1.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 12 Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Kode Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 2 11 07 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 2 11 07 2.01 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 2 11 07 2.01 01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Kode Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 2 11 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 2 11 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2 11 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 11 05 2.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 11 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Urusan Terkait Masyarakat Hukum Adat dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 (Kabupaten/Kota) Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 14 Sumber: Ditjen Bina Pemdes - Kemendagri
- 15. PERHUTANAN SOSIAL DALAM PERMENDAGRI 90/2019 KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 3 28 05 1.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 3 28 05 1.01 02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3 28 05 1.01 03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Urusan Terkait PERHUTANAN SOSIAL DALAM Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dan SE MENDAGRI NO. 552/6267/SJ KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Salah satu skema dalam pengajuan persetujuan akses Perhutanan Sosial Dalam Urusan Kehutanan, MHA merupakan bagian tak terpisahkan dari HA 15 PERHUTANAN SOSIAL KEHUTANAN PERTANIAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR TERKAIT LAINNYA PARIWISATA PERHUTANAN SOSIAL
- 16. Mendorong pemda untuk mendukung pelaksanaan perhutanan soial Memastikan program pemberdayaan Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh daerah melalui integrasi kedalam RPJMD, RKPD dan APBD Mendukungpencapaian target perhutanansosial sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMN 2020-2024 Pembinaan umum terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfataan perhutanan sosial. DUKUNGAN KEMENDAGRI Suratke Gubernur kec. DKI Suratke Bupati/Wali Kota No. 552/1392/SJ SE MENDAGRI NO. 552/6267/SJ KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 16
- 17. Kolaborasi Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Fasilitasi verifikasi teknis dalam proses pemberian Persetujuan PS Asistensi dan evaluasi dalam rangka identifikasi, verifikasi, validasi mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah Terfasilitasinya Pemerintah Daerah Kab/kota dalam proses penyusunan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyaratakt hukum adat Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah di asistensi dan di evaluasi dalam rangka identifikasi, verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat 3 8 10 12 13 14 16 18 20 Kemendagri KLHK, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Kab/kota STRATEGI PROGRAM KEGIATAN SASARAN OUTPUT TARGET PER TAHUN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 17 RENCANA KEGIATAN DALAM RANPERPRES PERHUTANAN SOSIAL
- 18. Permendagri 81 Th. 2022 Memuat arah kebijakan nasional dan daerah 32 urusan dlm RKPD 2023 Rancangan RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Januari Februari Maret April Mei Juli– September Oktober– November Desember Desember Januari- Desember Maret Juni Desember Musrenbang Desa Musrenbang Kecamatan Forum OPD Penyusunan Renja PD Kab/Kota Musrenbang Penetapan RKPD Pelaksanaan APBD Tahun Berikutnya Penyusunan DPA-PD Penetapan Perda APBD Evaluasi Ranperda APBD Pembahasan & Persetujuan RAPBD dengan DPRD Penyusunan RKA-PD & RAPBD RKPD-P tahun berjalan Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD Permendagri 86 Th. 2016 ps. 355 Penetapan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan juli Permendagri 86 Th. 2016 ps. 174 Daftar program dan kegiatan secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan daerah “ SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN jika terdapat perubahan kegiatan dapat dimasukkan pada RKPD perubahan 2023 (Juli 2023) sehingga dapat dilaksanakan pada September-Desember 2023 melalui APBD perubahan 2023 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 18
- 19. 3 ARAHAN/TINDAKLANJUT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 19
- 20. Percepatan pengesahan MHA sepanjang ketentuan dalam persyaratan pengakuan MHA dipenuhi. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAHAN/TINDAK L ANJUT 1 2 Mengusulkan pemutakhiran kodefikasi nomenklatur sub kegiatan terkait MHA pada Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dibahas dalam Rakortekrenbang Tahun 2023. 3 Perlu identifikasi permasalahan pengelolaan perhutanan sosial dalam skema Hutan Adat (HA) untuk mendorong capaian persetujuan perhutanan sosial. 20 4 Optimalisasi peran Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai fungsi koordinatif dalam percepatan perhutanan sosial.
- 21. Terima Kasih KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA