materi

1. PERANPEMERINTAHDESA DALAMMEMBERDAYAKAN
PKK DAN POSYANDUSEBAGAI LKD
Dr. Greity Ingrit Giroth,M.Kes, SpKKLP
Ketua Pokja 4 TP PKK Sulawesi Utara

2. DASAR HUKUM
• Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 tentang Desa
• Peraturan presiden No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan
Terpadu
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan presiden No. 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK
• Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 411.4-4946 Tahun 2021 tentang
Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil
Rakernas IX PKK Tahun 2021

3. K E M E N T E R I A N DALAM N E G E R I
 MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA
 MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
 MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
 IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
INDONESIA NEGARA KESATUAN YG TERDESENTRALISASI DENGAN
PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN,
HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN SOSIAL
NKRI DIBAGI ATAS PROV, KAB & KOTA.
DAERAH YG BERSIFAT KHUSUS ATAU
ISTIMEWA
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
UU 23/2014
PEMERINTAHAN DAERAH
UU 21/2001 jo UU 35/2008 : Otsus Papua
UU 11/2006 : Pemerintahan Aceh
UU 29/2007 : Pemprov DKI
UU 13/2012 : Keistimewaan DI Yogyakarta
UU 6/2014
DESA
PASAL 18
PASAL 18 B
TUJUANNEGARA
HAK WARGA
NEGARA
PASAL 4
OTONOMI,
DESENTRALISASI
DAN
PENGAKUAN

4. K E M E N T E R I A N DALAM N E G E R I
FUNGSI DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH
 PEMERINTAH PUSAT
 PEMERINTAH PROVINSI
 PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH DESA
PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN,
KUALITAS HIDUP DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
PELAYANAN PUBLIK
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

5. PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN
DESA YANG MANDIRI, KUAT,
MAJU, DEMOKRATIS
Desa adalah desa dan desa adat yg
selanjutnya disebut dgn nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan msyrt hukum yg memiliki
batas wilayah yg berwenang utk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan msyrkt
setempat berdasarkan prakarsa
msyrt, hak asal, dan/atau hak
tradisional yg diakui dan dihormati
dalam NKRI
PERMENDAGRI NO 137/2017 TTG KODE DAN DATA
WILAYAH ADM PEMERINTAHAN DESA,
BERJUMLAH
74.957 DESA
Tujuan
Pengaturan
Asas
Pengaturan
PEMERINTAHAN DESA
Pengaturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahu 2014 ttg
Desa dan ketentuan pelaksanaannya
Desa dan desa adat
Batas wilayah
Kewenangan
Kode Desa dari
Mendagri
Permendagri
Nomor 45 thn
2016 ttg Batas
Desa.Berdasarkan
kaidah
kartometrik
dengan skala 1;
5.000
 Hak Asal Usul
 Lokal Berskala
Desa
DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH,
PEMDa PROPINSI,
KABUPATEN/KOTA
 KEWENANGAN LAIN
YANG YANG
DITUGASKAN OLEH
PEM, Pemda
PROPINSI,
KABUPATEN/KOTA
SESUAI
PERATURAN
PERUNDANGAN
Self governing
Cummnuniyt
Local Self
Government

6. • Pemerintahan Desa (Pemdes) Lembaga Desa
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
(local self goverment)
• Lembaga Adat Desa (LAD) Lembaga Desa
sebagai mitra pemdes dalam melaksanakan
kewenangan asal usul (self governing community)
• Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaga
Desa sebagai mitra pemdes dalam melaksanakan
kewenangan lokal berskala desa (self governing
community)
LEMBAGA
ADAT DESA
(SOSIAL
BUDAYA)
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
(SOSIAL EKONOMI)
LEMBAGA
PEMERINTAH
AN DESA
(SOSIAL
POLITIK)
Kelembagaan Desa

7. K E M E N T E R I A N DALAM N E G E R I
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa .
Sekretariat
Pelaksana Teknis
Perangkat Kewilayah
 Bertugas Menyelenggarakan:
 Pemerintahan Desa
 MelaksanakanPembangunanDesa
 PembinaanKemasyarakatan
 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dalam melaksankan tugas, kepala desa
berkewajiban antaranya memberdayakan
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Kewenangan
Hak
Kewajiban
Larangan
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Permendagri
Peraturan Daerah
Peraturan Bupati
Surat Keputusan

8. Perangkat Desa:
 Sekretariat
 Pelaksana teknis
 Perangkat Kewilayahan
Memiliki tugas:
 Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
 Melaksanakan Pembangunan Desa,
 Melaksana pembinaan kemasyarakatan Desa,
 Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK):
• Membantu Kepala Desa dalam Melaksanakan
Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD)
1. Pemberdayaan masyarakat
2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Peningkatan pelayanan masyarakat
LKD berkedudukan sebagai :
 Wadah Aspirasi Masyarakat
 Mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan
pembinaan kemasyarakatan
 Tugas:
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu):
• Membantu Kepala Desa dalam Peningkatan
Pelayanan Kesehatan dan Sosial dasar
• Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
• Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
• Karang Taruna
• RT
• RW
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

9. GERAKAN PKK
(Perpres 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK dan
Permendagri No. 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK)
POSYANDU
(Permendagri No. 54 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pembentukan Kelompk Kerja Operasioal
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu)
PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK
MELALUI 10 PROGRAM POKOK PKK
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan
dalam pembangunan masyarakat, menuju terwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat,
sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan
gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan
- Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Kecamatan
- Pokja Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan
Menteri Dalam Negeri
Dalam
Menyelenggarakan
Gerakan PKK secara
Nasional membentuk
TP PKK Pusat Pembinaan
- Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada Pokjanal
Posyandu Pusat
- Gubernur melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Provinsi
- Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan
- Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu Desa
“Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disebut TP PKK adalah
mitra kerja pemerintah dan
organisasi/lembaga kemasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada
masing-masing jenjang untuk
terlaksananya program PKK.”
Gubernur TP PKK Provinsi
Bupati/Wali Kota TP PKK Kabupaten/Kota
Camat TP PKK Kecamatan
Kepala Desa/Lurah TP PKK Desa/Kelurahan
Optimalisasi
pemberdayaan
kelompok-kelompok
PKK sebagai LKD

10. Permendagri No. 36 Tahun 2020
TentangPeraturan Pelaksanaa Perpres No. 99 Tahun 2017
Tentang Gerakan PKK
1. Kepala Desa/lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan
Desa/Kelurahan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
2. Kelompok PKK sebagaimana pada ayat 1 terdiri atas:
- Kelompok PKK lingkungan/dusun
- Kelompok PKK RW
- Kelompok PKK RT
3. Susunan kepengurusan Kelompok PKK terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang Sesuai kebutuhan
4. Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan
keputusan bupati/wali kota yang ditandatangani oleh lurah atas nama bupati/wali kota.
Pasal 10
Pasal 11
1. Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa/lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri dari 10
(sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
2. Kelompok dasawisma dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
3. Koordinator bertanggung jawab kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga
4. Koordinator ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan keputusan bupati/wali kota yang ditandatangani oleh lurah atas nama bupati/wali
kota.
Kebijakan Penyelenggaraan
PKK sebagai LKD

11. KEL PKK RW
KEL PKK RT KEL PKK RT KEL PKK RT
KEL Dasawisma KEL Dasawisma KEL Dasawisma
KOORDINATOR KOORDINATOR
KOORDINATOR
KEL PKK DUSUN/LING
• Ketua
• Sekretaris
• Bendahara
• Bidang-bidang
KEPENGURUSAN
Surat Keputusan
KADES/LURAH
BAGAN STRUKTUR KELOMPOK PKK DESA/KEL

12. KONDISI OBYEKTIF DAN PERSPEKTIF POSYANDU
POSYANDU (AWAL)
5 KEGIATAN POKOK
5 MEJA PELAYANAN
POSYANDU PENGEMBANGAN
-- POS PAUD
-- BINA KELUARGA BALITA
-- KETAHANAN PANGAN
-- SIMPAN PINJAM
-- DLL
 MISI SAMA
 POKSAR SAMA
 PERSONIL SAMA
 SALING TERKAIT
BERBEDA SUMBERNYA/
PENANGGUNGJAWABNYA
DIBINA SECARA INTENSIF
BERJENJANG MELALUI
POKJANAL POSYANDU
BERDASARKAN PERMENDAGRI
NO. 54 TAHUN 2007
DIINTEGRASIKAN MELALUI
PERMENDAGRI NO. 19/2011
TENTANG PEDOMAN
PENGINTEGRASIAN LAYANAN
SOSIAL DASAR DI POSYANDU
KONSISTENSI DAN
KOMITMEN
PEMERINTAH/
PEMERINTAH
DAERAH ???
BERDASARKAN UU
NO.6/2014 -
POSYANDU
MERUPAKAN SALAH
SATU JENIS
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA (LKD)
REPOSISI
DAN
REDEFINISI
Posyandu meruapakan
lembaga yang
menyediakan layanan
kesehatan dan sosial
dasar lainnya
Pegeseran dan atau
pembaharuan
kedudukan Posyandu,
yang semula berupa
kegiatan menjadi
kelembagaan.

13. TENTANG KELEMBAGAAN
TENTANG PENGEMBANGAN
TENTANG PEMBINAAN
 Perubahan kebijakan
sistem pemerintahan
 Perubahan Kebijakan
lembaga Kemasy
 UU Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Perintah Daerah
 Perpres 11 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Dalam Negeri
 PP 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 PP 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 6/2014
Tentang Desa
 PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas PP 43 Tahun 2014 Pelaksanaan
UU Nomor 6/2014 Tentang Desa
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18
Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) dan
Lembaga Adat Desa (LAD)
PERLU KEBIJAKAN
PENGATURAN
YG HOLISTIK DAN
INTEGRATIF DALAM
SATU
PERPRES TENTANG
POSYANDU
PENYATUAN
KEBIJAKAN
Kerangka Kebijakan Posyandu

14. Strategi Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan
PKK dan Posyandu Sebagai LKD
Peningkatan Kapasitas Kader
Dukungan Pendanaan
Perencanaan Partisipatif
Kerjasama/Kolaborasi
• Pelatihan/Bimbingan teknis bagi
kader
• Sosialisasi kebijakan/regulasi
tentang PKK dan Posyandu
• Fasilitasi kerjasama/kolaborasi
PKK/Posyandu dengan stakeholder lain
• Sosialisasi kepada kader PKK dan
Posyandu menyangkut kegiatan
Perencanaan desa
• Fasilitasi PKK dan Posyandu dalam
kegiatan Perencanaan Desa
• Mengakomodir perencanaan
program/kegiatan PKK dan
Posyandu dalam RKPDesa dan
RPJMDesa
• Dukungan pendanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
PENGUATAN KELEMBAGAAN
• Regulasi (Peraturan Desa)
• Surat Keputusan (SK) Bagi
Pengurus dan Kader

15. BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 2 Sub Bidang Kesehatan
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat
Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2 2 02 Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader POSYANDU)
2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana POSYANDU/Polindes/PKD
2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
POSYANDU/Polindes/PKD **
2 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.
PERMENDARI NO 20/ 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

16. BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN
SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT
PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PKK
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.
PERMENDARI NO 20/ 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

17. PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN POTENSI DUKUNGAN PENDANAAN
BAGI PKK DAN POSYANDU SEBAGAI LKD
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA
Identifikasi
Permasalahan, Potensi,
dan Kebutuhan
dalam Pelaksanaan
Kegiatan PKK
(Operasionalisasi 10
Program Pokok PKK) dan
Posyandu (Penyediaan
Layanan Kesehatan dan
Sosial Dasar Terpadu)
Disampaikan/
Diusulkan pada saat
Pengkajian
Keadaan Desa
oleh Tim 7/11
(Penyusun
Rancangan Perdes
RPJMDes/RKPDes)
Penggalian dan
Penampungan
Aspirasi
Masyarakat dan
Lembaga Desa
Dibahas dan
disepakati dalam
Forum Musdes dan
Musrenbangdes
RAB
KEGIATAN
Secara Normatif, Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Tercantum Di Dalam
Sub Bidang Kesehatan Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Seperti :
 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu
Hamil, Kelas lansia, Insentif Kader Posyandu;
 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat,
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Pemeliharaan
Sarana/Prasarana posyandu/polindes/PKD (KODE REK
 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
sarana/Prasarana Posyandu/polindes/PKD**
 Dan lain-lain sub bidang kesehatan
Secara Normatif, Pelaksanaan Kegiatan PKK Tercantum Di Dalam Sub
Bidang Kelembagaan Masyarakat Pada Bidang Pembinaan
Kemsyarakatan Desa
 Pembinaan PKK
Dituangkan di
dalam Dokumen
RPJMDes, RKPDes,
dan APBDes

18. KERUGIAN
Kerja sama dapat dilakukan dengan Desa lain dan /atau
kerja sama dengan pihak ketiga
Kerjasama antar Desa meliputi:
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh
Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya
saing;
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
c. bidang keamanan dan ketertiban.
FASILITASI KERJASAMA DAN
KOLABORASI
Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk
mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

19. PERAN POKJANAL DALAM POSYANDU AKTIF
SAN SISTEM INFORMASI POSYANDU

20. Outline
Paparan
PERAN POKJANAL DAN SISTEM
INFORMASI POSYANDU
Add Text Add Text
ARAH
KEBIJAKAN
Peran Kemendagri
dalam
Pengembangan
Posyandu
PEMBENTUKAN
POKANJAL/POKJA
Pengorganisasian
Pokjanal Posyandu dan
Operasionalisasi SIP

21. ARAH KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM
PENGEMBANGAN POSYANDU
PERUBAHAN KEBIJAKAN
PENGATURAN POSYANDU
KONSOLIDASI KELEMBAGAAN
POKJANAL POSYANDU
OPTIMALISASI DATA DAN
INFORMASI POSYANDU

22. PERAN KEMENDAGRI
MELALUI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kelembagaan
Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan
Pengembangan dan Pembinaan
Posyandu sebagai Layanan Terintegrasi dan Pembinaan melalui
Ditjen Bina Pemdes dan Pokjanal/Pokja Posyandu
Pendanaan
Alokasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
PMDN 20/18 dst...
Pelaporan
Operasionalisasi Sistem Informasi Posyandu

23. POSYANDU
Pos Pelayanan Terpadu
Posyandu, adalah salah satu LKD
yang mempunyai prinsip dari,
oleh, untuk, dan bersama
masyarakat.
mewadahi pemberdayaan
masyarakat dalam
pelayanan sosial dasar dan
pelaksanaannya
disinergikan
dapat
dengan
pelayanan lainnya sesuai
potensi daerah
Memiliki
militan
kader yang
(keterpanggilan)
dan terdiri dari unsur para
kader PKK Desa/Kel

24. Pembinaan dan Fasilitasi Kab/Kota
MAKNA PASAL 114
UU NOMOR 6 TAHUN 2014
Pembinaan dan Fasilitasi Provinsi
MAKNA PASAL 115
UU NOMOR 6 TAHUN 2014
MAKNA PASAL 94
UU NOMOR 6 TAHUN 2014
FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TERPADU DENGAN
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA, SEJALAN DENGAN
MAKNA PASAL 150 Ayat 4 – PP No. 43/2014
PERAN LEMBAGA
KEMASY
ARAKAT
AN DESA
Sebagai wadah partisipasi masyarakat dan
penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai
aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa
1. Membantu fungsi penyelngaraan pemdes
2 Pelaksana Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat
PERDES
• Peraturan Bupati
• Peraturan Walikota
APBDesa
Permendagri Nomor 20 tahun 2018
Pengelolaan Keu Desa
Permendagri Nomor 130 tahun 2018
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
PERWAKOT
Dana Kel

25. “Sebagai Wadah Koordinasi dan Konsolidasi yang dibentuk mulai
dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan
Kelurahan dalam rangka sinergisitas program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan serta pembinaan posyandu sebagai layanan
terintegrasi”
POKJANAL
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
POKJA
Desa /Kelurahan
Kementerian/Lembaga, OPD dan unsur
Terkait lainnya
Perangkat Desa/Kelurahan dan Unsur
Terkait lainnya
PERMENDAGRI NO.54 TH. 2007

26. POKJANAL
PUSAT
KEMENDAGRI
Ditjen BPD
KEMENKES
KEMEN
DIKBUD
PKK
K/L dan Lintas
Sektor
Lainnya
BKKBN
SEKRETARIAT
POKJANAL POSYANDU
 PUSAT DI DITJEN BINA
PEMERINTAHAN DESA
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
POKJANAL PROV,
KAB/KOTA,
KECAMATAN, DESA &
KEL
PERMENDAGRI
NO.54 TH. 2007
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN POKJANAL
POSYANDU
BAB VI
KEPENGURUSAN
POKJANAL PROV,
KAB/KOTA,
KECAMATAN, DESA &
KEL
kegiatan yang dilakukan oleh pokjanal posyandu untuk saling memberikan
informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu
sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan antar unsur yang terlibat di
pokjanal posyandu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan
keberhasilan pihak yang lainnya.

27.  Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan
kebutuhan;
 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
kepada Menteri Dalam Negeri, Gub, Bup/Walkot,
Camat
 Menyiapkan data dan informasi dalam skala nasional /
daerah tentang keadaan maupun perkembangan
berbagai kegiatan yg berkaitan dengan pengelolaan
program Posyandu
 Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah
kepada instansi/lembaga /OPD terkait untuk
penyelesaian (langkah) tindak lanjut;
 Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupaya
kan adanya sumber-sumber pendanaan untuk
mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi
program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan
masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan
program;
 Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi,
pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/
kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan
partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
dalam mengembangkan Posyandu;
TUGAS
 Penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pengembangan Posyandu;
 Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam
pembinaan Posyandu;
 Pengordinasian pelaksanaan program yang
berkaitan dengan pengembangan Posyandu
 Peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada
masyarakat
 Pengembangan kemitraan dalam pembinaan
Posyandu
FUNGSI
POKJANAL POSYANDU

28. Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 411.3/6124/PMD – 25 Oktober 2011
Pembina
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Sekretaris
Wakil Sekretaris :
Bendahara :
Anggota :
Bidang-bidang :
: Gubernur/ Bupati/Walikota
: Sekda/ Asisten Bidang Kesara
: Kepala BAPPEDA Provinsi
: Ketua TP PKK Provinsi
: Kepala Badan yg membidangi
Pemberdayaan Masayarakat dan
Pemerintahan Desa
Kepala Dinas yg membidangi Kesehatan
Bendahara pd badan yg membidangi
Pemberdayaan Masyarakat
Kepala SKPD Terkait, Akademisi, para ahli,
BUMN, BUMD, Swasta dan Toma
- Kelembagaan
- Gizi dan KB
- Komunikasi
- SIP
- dll
Pembina
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris :
Bendahara
Anggota
Bidang-bidang
: Camat
: Sekcam
: Katua TP PKK Kecamatan, Desa, Kel
: Kepala Seksi PMD
Kepala UPTD Kesehatan
: Bendahara pd kantor camat
: Kepala SKPD Terkait, Akademisi, para
ahli, BUMN, BUMD, Swasta dan Toma
: - Kelembagaan
- Gizi dan KB
- Komunikasi
- SIP
- dll
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Anggota
Unit-Unit Pengelola
: Kades/Lurah
: Katua TP PKK Desa/ Kel
: Kepala Seksi PMD /kesra
: Kepala UPTD Kesehatan
: Bendahara pd kantor desa/kel
: Swasta dan Toma
: - Pelayanan
- Informasi posyandu
- kelembagaan
PROVINSI, KAB/KOTA
KECAMATAN
DESA/KEL

29. PELAPORAN
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI POSYANDU BERBASIS WEBSITE
Operasionalisasi SIP Posyandu Berbasis Website diharapkan mampu untuk dapat memberikan kemudahan layanan
dalam Pengumpulan Data Posyandu secara Update yg dapat digunakan sebagai bahan Perumusan Kebijakan
maupun penyusunan Program dan Kegiatan serta Kordinasi pada Pokjanal tingkat Pusat s.d Pokja Desa/Kelurahan

30. PROGRES SISTEM INFORMASI POSYANDU
 memindahkandatayangadadalamprovider(hosting)pihak
ketigakedalamserverPusdatinKemendagri(sip-
binapemdes@kemendagri.go.id
 MeningkatkankerjasamadenganLintasK/Lseiring
meingkatknyakompleksitasdatayangadadalamPosyandu
terkaitdenganyangbisadipergunakanolehlintasK/L
 MelakukanpengenalanAplikasiOnilnedalamkegiatanRakornas
PokjanalkepadaPemerintahProvinsi,Kabupaten/Kotase-
Indonesia
 R
evitalisasiS
IPO
N
L
IN
E
 A
p
likasiO
F
F
L
IN
E
2015-2018
2008
 P
elaporanD
a
taP
o
syandublmm
aksim
al
dipengaruhiolehbelumoptimalnya
Jaringan/ K
o
neksi
2018 - 2019
2019-2021
2022
P
elaporan D
a
ta
P
osyandu D
a
pat
dilakukanm
elalui
S
IPW
ebsite

31. PERKEMBANGAN DATA POSYANDU
Data per Januari 2022
198.617 Posyandu
Pratama
7.578 Posyandu
(3,9%).
Madya
54.265 Posyandu
(27,7 %)
Purnama
94.382 Posyandu
(48,1%)
Mandiri
Posyandu 37.458
(19,1%)
Tanpa Ket Strata : 2.417 (1,2%)

32. Terima Kasih