Perencanaan pembangunan desa

20,579 views

Published on

Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Permendagri 66 Tahun 2007

7 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
988
Comments
7
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perencanaan pembangunan desa

  1. 1. DIREKTORAT JENDERAL PMDKEMENTERIAN DALAM NEGERI
  2. 2. DASAR HUKUM1. UU No. 25 Th 2004 ttg Sistem Perenc. Pemb. Nasional;2. UU No. 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah;3. UU No. 33 Th 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;4. PP. NO.72 Tentang Desa;5. PP. No. 79 Tahun 2005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;6. Permendagri No. 66 Tahun 2007 ttg Perencanaan Pembangunan
  3. 3. PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNANPERDESAAN RURAL DEVELOPMENT COMMUNITY RD DEVELOPMEN CD CE T COMMUNITY EMPOWERMEN TMEMBANGUN MASYARAKATMASYARAKAT MEMBANGUN
  4. 4. Desa adalah kesatuan masyarakathukum yang memiliki batas-batasWilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepetinganmasyarakat setempat, berdasarkanasal-usul dan adat istiadat yang diakuidan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
  5. 5. PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN ADALAH PROSES TRANSFORMASI POWER PADA YANG LEMAH (POWERLESSNESS) DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN AGAR SECARA MANDIRI MAMPU MENGURUS KEHIDUPANNYA (Arai, 1995)
  6. 6. PEMBER-DAYA-AN DAYA(Power) PROSES PENGUATAN5 WATT 100 WATT SUMBER POWER
  7. 7. PENDAHULUANDalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 yang berbunyi “Bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yangmemuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan partisipasi masyarakat”.
  8. 8. Undang-undang Nomor 25/2004o Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa undang-undang tersebut salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.o Jadi keterlibatan masyarakat sudah tidak lagi menjadi “obyek” pembangunan melainkan “Subyek” Pembangunan
  9. 9. Kegiatan Pembangunan Pedesaan di IndonesiaMemiliki beberapa karakteristik seperti :1) Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan;2) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengeloaan keuangannya cukup kuat;3) Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada;4) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokalnya cukup menonjol dengan bantuan teknis dari konsultan;5) Belum ada keterpaduan dengan program pembangunan nasional, baik dalam hal program, lokasi, dana, waktu, dan mekanisme pengeloaan.3
  10. 10. PENDEKATAN Keberpihakan pada masyarakat. Otonomi dan Desentralisasi Partisipatif Keswadayaan Keterpaduan pembangunan
  11. 11. PRINSIP DASARPEMBANGUNAN PARTISIPATIF1. Pemberdayaan;2. Transparansi;3. Akuntabilitas;4. Keberlanjutan;5. Partisipasi.
  12. 12. SIKLUS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 2. PELAKSANAAN PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TINDAK LANJUT 1. PERENCANAAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN1. PERENCANAAN a. Monitoring dan Evaluasi; a. Musrenbang 2. PELAKSANAAN Dusun/RW/Kampung; b. Penguatan Kelembagaan; a. Pola Swakelola; c. Pelestarian; b. Musrenbang Desa/Kel; b. Pola Kerjasama Oprasional; d. Musyawarah c. Musrenbang Kecamatan; c. Pola Swadaya Pertanggungjawaban; d. Pembiayaan. e. Musyawarah Serah Terima.
  13. 13. BENTUK KEGIATAN1. Perencanaan - Musyawarah dusun - Musyawarah desa - Musyawarah antar desa2. Pelaksanaan - Sosialisasi Program - Koordinasi persiapan - Konsolidasi antar pelaku - Teknis dan bentuk pelaksanaan3. Pengendalian - Musyawarah Pelaku - Monev Partisipatif4. Pelestarian - Musyawarah antar desa - Komponen pendukung - Teknis dan bentuk pelaksanaan
  14. 14. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIFa. MUSYAWARAH DUSUN 1) Pemerintah Desa/Kel membentuk kelompok masy di tk dusun yg anggotanya terdiri dari tokoh masy, tokoh agama/adat, anggota BPD. Pembentukan tsb ditetapkan dg Keputusan Kep. Kampung; 2) Struktur Org & Tata Kerja ditentukan oleh, dari dan unt masy dusun sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat; 3) Proses penyusunan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat, sedang pelaksanaan ditentukan dari, oleh dan untuk masyarakat.
  15. 15. 4) Setiap peserta melakukan identifikasi potensi dan permasalahan, merumuskan usulan kegiatan;5) Musyawarah diselenggarakan 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan musy desa/kel.6) Setiap kelompok masyarakat memilih wakil untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan musyawarah desa/kel.7) Pemilihan wakil kelompok ditentukan dari, oleh dan untuk anggota kelompok berdasarkan musyawarah dan mufakat dan dipandu oleh KPM.
  16. 16. b. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN 1) Pemdes/kel memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/kel diikuti perangkat kecamatan, desa/kel, BPD, LKMD/LPM dan para wakil kelompok masy di tk dusun/RW 2) Struktur Org & Tata Kerja ditentukan oleh, dari dan unt peserta sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. 3) Proses penyusunan dipandu oleh Fasilitator Kecamatan yg terdiri dr PNS Kecamatan. 4) Musy Desa/kel diselenggarakan 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan musyawarah antar desa / kel di kecamatan. 5) Peserta musyawarah memilih wakil desa/kel yg proses pemilihannya ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  17. 17. C. Musyawarah Antar Desa• Melakukan identifikasi hasil musyawarah desa, menyusun prioritas usulan kegiatan kecamatan dan memilah usulan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan yang dibutuhkan;• Proses penyusunan prioritas usulan kegiatan dimaksud hrs disesuaikan dg hasil analisis potensi pengembangan kecamatan yg bersumber pd profil desa/kelurahan;• Hasil musyawarah antar desa akan menjadi bahan penyelenggaraan forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah yg akan diatur tersendiri.
  18. 18. PELAKSANAANPEMBANGUNAN PARTISIPATIF Kecamatan bersama dg instansi terkait di kab/kota melaksanakan sosialisasi program/proyek yg ada di desa pada forum musyawarah antar desa. Melakukan konsolidasi awal untuk persiapan pelaksanaan program. Pelaksanaan pembangunan desa dapat berbentuk pola swakelola dan pola kerjasama operasional, pola swadaya,
  19. 19. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT Kecamatan bersama instansi terkait berkewajiban memfasilitasi evaluasi program yang telah selesai dilaksanakan dan menyusun pedoman evaluasi dan tindak lanjut dg memperhatikan fungsi kelembagaan masyarakat dan rasa kepemilikan masyarakat. Masyarakat desa/kelurahan mendapat prioritas untuk turut mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan.
  20. 20.  Apabilaterdapat pekerjaan yang belum dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat, maka dapat dilakukan oleh masyarakat diluar desa yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan desa. Evaluasi dan Tindak lanjut hasil pembangunan dapat berbentuk mobilisasi dana, pemeliharaan, perlindungan dan pencegahan dg menggunakan pola swakelola dan pola kerjasama operasional.
  21. 21. Pengorganisasian Pengendalian Di tingkat Dusun/RW, Pem. Desa bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif; Di tingkat Kecamatan, Camat bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif; Di tingkat Kab/Kota, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif.
  22. 22.  Di tingkat Propinsi, Gubernur bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif. Di tingkat Pusat, Menteri Dalam Negeri cq Ditjen PMD bertanggung jawab atas keberhasilan semua proses pembangunan partisipatif.
  23. 23. PEMBIAYAAN APBN; APBD Propinsi; APBD Kabupaten/Kota; APBDes; Swadaya Masyarakat; Sumber dana lain yang sah.
  24. 24. KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL PEMB. MASYARAKAT DAN DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2012
  25. 25. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA RENCANA PEMBANGUNAN DESA RPJMD/K RPTD/K Penyusu Rencana Pembangunan (Dasa Wisma, RT, RW, Dusun, Lingkungan, nan Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat, LKD, dll). Rencana pembangnan yang sudah ada danannya. Rencana Rencana pembangunan paduan antara swadaya masyarakat dan dana yang sudah ada Penentuan Peringkat Pengkajian Tindakan Pengkajia Pemecahan Masalah n Keadaan Penentuan Peringkat Masalah Desa, Dusun, Pengelompokan RT, RW Masalah Daftar Daftar Daftar Masalah dan Masalah dan Masalah dan Potensi Potensi Potensi Sketsa Desa Kalender Bagan Musim Kelembagaan
  26. 26. PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNGA. Pengertian Sketsa Desa adalah gambaran Desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam maupun buatan)B. Tujuan - Menyadari akan jenis, jumlah, dan mutu sumber daya di Kampung; - Menyadari cara, pola dan tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut; - Dapat mengali masalah untuk pemecahan masalah; - Dapat menyamakan persepsi tentang masalah yang dihadapi bersama di kampungC. Hal-hal yang Perlu Digambar dalam Sketsa Kampung - Batas-batas Kampung - Sumber daya alam - Penggunaan lahan - Sumber daya buatan (prasarana dan sarana)
  27. 27. CONTOH SKETSA DESA
  28. 28. CONTOH FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESANo. Masalah Potensi1 2 3 Jalan desa di wilayah • Batu RW 07 sepanjang 1.500 m • Pasir Rusak berat • Tenaga gotong royong Lingkungan perumahan • LKMD dan PKK. penduduk RW 13 tidak • Kader-kader di sehat. kampung. Banyak anak balita di RW • Puskesmas pembantu. 13 menderita penyakit • Posyandu campak. • Kader Posyandu Tambak/kolam ikan • Kolam lahan tambak. kurang dimanfaatkan lagi • Aliran/irigasi. oleh petani tambak. • Petani tambak. Jembatan di Dusun Pakis • Batu dan Pasir longsor. • Kayu dan Bambu • Tenaga Gotong Royong
  29. 29. TEKNIK PENGKAJIAN KALENDER MUSIM(1) Pengertian Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa- masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang(2) Tujuan - Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan - Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa-masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah
  30. 30. CONTOH KALENDER MUSIM Hujan Pancaroba Masalah/ Kemarau Keadaan/ Pe Me Jun Kegiatan Sept Okt Nov Des Jan b Mar Apr i i Juli Agst.Masa tanam ** ** *** * *Masa panen ** ** *** * * *Banjir ** *** ** *Kesehatan- Penyakit ** *** **malari *-Penyakit diare * ** *** ** *** **** *
  31. 31. Contoh Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender MusimNo. Masalah Potensi 1 2 31. Pada musim hujan banyak - Puskesmas pembantu masyarakat di Dusun Taman - Posyandu dan Pakis terserang penyakit - Bidan kampung - Kebun obat keluarga2. Di tiga dusun pada musim -Sungai kemarau kekurangan air bersih -Mata air di luar desa -Batu, pasir -Biaya dari swadaya3. Di Dusun Pakis sebagian besar - Selokan/parit rumah penduduk tergenang air - Batu, pasir 1 m pada musim hujan - Gotong royong masyarakat
  32. 32. TEKNIK PENGKAJIAN BGAN KELEMBAGAAN(1) Pengertian a. Bagan kelembagaan ialah suatu gambaran keadaan peranan (manfaat) lembaga-lembaga di kampung bagi masyarakat. b. Sebagai alat kajian bagan kelembagaan adalah alat untuk menggali masalah masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang
  33. 33. (2) Tujuan Pengkajian Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan  Untuk mengetahui jumlah lembaga yang berperan di kampung ;  Untuk mengetahui susunan pria dan wanita yang aktif dalam lembaga di kampung ;  Untuk mengetahui besarnya manfaat lembaga yang dirasakan oleh masyarakat;  Untuk mengetahui sering tidaknya hubungan antara lembaga di kampung dengan masyarakat;
  34. 34. Contoh Bagan Kelembagaan KPD Krg ♀♂Kelompok Taruna Tani ♀♂ ♀♂ LKMD ♀♂ MasyakatSimpan .Pinjam PKK ♀♂ RT ♀ ♂ PEM.KAMPUNG ♀♂ Puskesmas ♀♂ KUD ♀♂
  35. 35. CONTOH FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN Lembaga Masalah Potensi 1 2 3Kelompok Tani Kegiatan kelompok tani - Lembaga di dusun Pakis Macet - Pengurus lengkapKoperasi Unit Kurang bermanfaat - Ada program pelatihanDesa (KUD) dalam memasarkan hasil - Ada kredit bunga Rendah PertanianLKMD Pengurus LKMD sebagian - Pengurus lengkap besar tidak tampak - Tenaga potensial ada kegiatan
  36. 36. PEMILIHAN TINDAKANPENGELOMPOKAN DAN PENENTUAN PERINGKAT MASALAH(1) Pengertian Pengelompokan masalah adalah upaya untuk menghimpun, memeriksa kebenaran, mengetahui kualitas, dan menentukan pilihan masalah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kondisi kampung. Penentuan peringkat masalah merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan sesuai kemampuan dan kondisi masyarakat.
  37. 37. (3) Dasar-dasar Pengelompokan Masalah  Obyektif, artinya sesuai dengan kenyataan lapangan. Untuk itu, data yang diperoleh dari tiga alat kajian masih perlu dibandingkan dengan data sekunder, seperti profil kampung dan monografi kampung;  Jujur, artinya dalam mengelompokkan masalah tidak dibenarkan memasukkan hal baru sesuai kepentingan diri sendiri atau pihak tertentu;  Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus diperiksa benar- benar apakah sesuai kenyataan di masyarakat yang ada pada saat ini atau tidak;  Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, bukan perorangan atau pribadi, artinya masalah tersebut memang benar-benar masalah yang terjadi di masyarakat, bukan keinginan yang fantastis;  Bahwa mengelompokkan masalah bukan mencari atau menyusun masalah sendiri, tetapi menata, mengkaji, dan menetapkan kelompoknya terhadap data masalah yang telah dihimpun melalui tiga alat kajian keadaan kampung
  38. 38.  Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus diperiksa benar-benar apakah sesuai kenyataandi masyarakat yang ada pada saat ini atau tidak; Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat,bukan perorangan atau pribadi, artinya masalahtersebut memang benar-benar masalah yangterjadi di masyarakat, bukan keinginanyang fantastis; Bahwa mengelompokkan masalah bukanmencari atau menyusun masalah sendiri, tetapimenata, mengkaji, dan menetapkankelompoknya terhadap data masalah yang telahdihimpun melalui tiga alat kajian keadaandesa.
  39. 39. (4) Cara Menyusun dan Menggunakan Alat Ukur (Kriteria) dengan Model Skoring a. Tentukanlah secara musyawarah kriteria-kriteria atau dasar-dasar penilaian yang akan dijadikan ukuran untuk memilah-milah tingkat pentingnya (peringkat) masalah- masalah tersebut untuk diatasi. Berikut ini contoh kriteria-kriteria yang dapat digunakan : – Dirasakan oleh orang banyak – Sangat mendesak untuk diatasi – Sangat parah – Menghambat peningkatan pendapatan – Sering terjadi, dan lain sebagainya b. Tuliskan dasar-dasar penilaian tersebut pada kartu dan tempelkan di tempat yang telah tersedia.
  40. 40. (5) Cara Menentukan Prioritas Masalah Dengan Tabel Skor  Membuat format tabel skor.  Hamparkan di hadapan peserta.  Kajilah setiap masalah dengan indikator yang ada pada tabel skor dengan memberi skor antar 1-5.  Tiap satu masalah dijumlahkan skor masing-masing indikator.  Berilah urutan terhadap jumlah skor terbanyak sampai terendah dengan angka pada setiap masalah.  Berilah urutan prioritas pada jumlah skor dengan angka romawi, yang terbanyak adalah prioritas I (pertama) dan diurutkan sampai yang terendah.  Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali indikator yang mempunyai skor sama
  41. 41. CONTOH FORMULIR PENGELOMPOKAN DAN PENENTUAN PERINGKAT MASALAH KRITERIA JumlahNo Masalah Dirasakan Tersedia Peringkat Nilai oleh Sangat Menghambat Sering Potensi Banyak Parah Peningkatan Terjadi untuk Orang Pendapatan Memecahkan1 2 3 4 5 6 7 8 9
  42. 42. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN(1) Pengertian Penentuan peringkat tindakan merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan urutan peringkat tindakan melalui skoring. Namun sebelumnya perlu dilakukan pengkajian terhadap pemecahan masalah Pengkajian tindakan pemecahan masalah merupakan kegiatan menganalisis masalah dengan berbagai penyebab yang dibandingkan dengan potensi pendukungnya
  43. 43. (2) Tujuan  Mengetahui penyebab masalah serta potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat.  Mengkaji lebih lanjut tindakan pemecahan masalah pada kegiatan sebelum ini.  Diperolehnya urutan tindakan yang layak (dapat) dilaksanakan di kampung/ desa/kelurahan.  Terpilihnya jenis kegiatan yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan.
  44. 44. 3. Langkah-langkah Penentuan Peringkattindakan Penentuan penyebab masalah dilakukan dengan cara berikut: 1). Daftar berbagai penyebab langsung 2). Analisis langsung dari beberapa penyebab yang berakibat langsung terhadap masalah dan mudah dilakukan di desa. 3). Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung. Penentuan potensi atau sumber daya yang diperkirakan dapat memecahkan masalah dengan berbagai penyebabnya dengan cara sebagai berikut : 1). Daftar berbagai potensi yang ada dan diperkirakan dapat memecahkan masalah dan penyebabnya. 2). Analisis potensi yang paling cocok untuk memecahkan masalah dan mudah diusahakan di desa. 3). Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung.
  45. 45. 4). Ukuran Penentuan PeringkatTindakan Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan–kesepakatan tetapi perlu didukung dengan kriteria–kriteria/ukuran yang dapat membantu memperkuat kesepakatan yang partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir penentuan peringkat tindakan haruslah dirumuskan secara baik, tidak tumpang tindih, jelas mengukurnya dan besar pengaruhnya terhadap tindakan yang diukur. Setelah kriteria penentuan peringkat tindakan disepakati bobot skor masing -masing kriteria. Contoh :  Pembobotan 1 – 5  Pembobotan 1 – 10  Pembobotan 1 – 20
  46. 46. CONTOH FORMULIR PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN K r it e r I a Tindakan Pemenuhan Dukungan Dukungan Jumlah PeringkatNo Masalah Penyebab Potensi yang Kebutuhan Peningkatan Potensi Nilai Tindakan layak orang Pendapatan Mengatasi Banyak Masyarakat Masalah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

×