Data Desa Presisi Sulawesi Barat

1. MUH. JAUN, S.IP,. MM
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2023
START

2. DASAR REGULASI PELAKSANAAN
M O U
01
TIM DDKP
03
02
04
DDKP
LOKUS
Kepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Barat dan Rektor Institut Pertanian Bogor dengan
Nomor 8 Tahun 2022 dan Nomor 77/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tentang Pendidikan Penelitian Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
KESEPAKATAN BERSAMA
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/213/SULBAR/IV/2023 tentang Tim Data Desa dan
Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR TIM DDKP
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 38 tahun 2022 tentang Pendataan Data
Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat.
PERATURAN GUBERNUR DAN PERUBAHANNYA
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/214/SULBAR/IV/2023 tentang Lokus
Data Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR LOKUS

3. KERANGKA PIKIR DDKP BATCH 3 TAHUN ANGGARAN 2023
25%
Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi Batch 3 melalui Pola
Sharing Anggaran APBD Pemerintah Provinsi, APBD
Pemerintah Kabupaten dan APBDesa
ANGGARAN
Kegiatan ini menjadi salah satu Aktivitas dalam rangka meningkatkan
kualitas penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis data
PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP BATCH 1 & 2
(113 Desa)
Penambahan Jumlah Lokus Data Desa dan Kelurahan Presisi
Batch 3 sebanyak 145 Lokus terdiri dari 136 Desa dan 9
Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan dan 6 Kabupaten
Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP Batch 1 & 2 melalui
Anggaran APBD Pemerintah Provinsi

4. 4
APBD PROVINSI
Aktivitas yang teranggarkan dalam
dalam APBD Provinsi berjumlah 11
Aktivitas (dijelaskan dalam Slide
tersendiri)
APBD KABUPATEN
1. Sosialisasi DDKP Tingkat Kabupaten
2. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
3. Belanja Honorarium Tim Pendukung Kabupaten
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengadaan Super Computer
6. Musyawarah Antar Desa (Sosialisasi dan Evaluasi)
7. FGD Orientasi Kerja Tingkat Kecamatan
8. Belanja Honorarium Tim Pendukung Kecamatan
9. Penyelenggaraan Seleksi Enumerator Spasial dan Enumerator Sosial
10. Sewa Kendaraan Roda 2 SPV Spasial dan SPV Sosial
11. Sewa Pondok/ Rumah SPV Spasial dan SPV Sosial di Kecamatan
12. Belanja Honorarium Enumerator Spasial dan Sosial Kelurahan
13. Pelatihan Enum Sosial Tingkat Kelurahan
14. Musyawarah Sosialisasi DDKK di Kelurahan
15. FGD Spasial Tingkat Kelurahan
16. FGD Kualitatif Tingkat Kelurahan.
SALING
BERKAITAN DAN
SALING
MELENGKAPI
METODE SHARING ACTIVITIES DDKP 2023
Dana desa
1. Belanja Honorarium Enumerator Spasial dan
Enumerator Sosial
2. Pelatihan Enumerator Sosial di Desa
3. Musyawarah Desa (sosialisasi DDP Tingkat Desa)
4. FGD Spasial di Desa (Verifikasi Data Spasial)
5. FGD Kualitatif di Desa
6. Pengadaan Hard Disk Eksternal

5. DATA DESA PRESISI DAN PENDEKATAN

7. 5 Indikator Kinerja
Strategi Pembangunan
Sulawesi Barat
1. Kemiskinan Ekstrem
2. Stunting
3. Anak Tidak Sekolah
4. Pernikahan Usia Dini
5. Inflasi

8. PROGRES LOKUS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI SULAWESI BARAT
2022
2022 2023
63 DESA
5 KELURAHAN
Anggaran :
9,5 M
(APBD-P 2022)
12 %
136 DESA
9 KELURAHAN
Anggaran :
19,5 M
(On Proses APBD 2023)
25 %
DARI 575 DESKEL
100%
TERSISA 317 DESKEL
55 %
REKAPITULASI
PROGRESS
PROGRESS 258 DESKEL
45 %
36 DESA
9 KELURAHAN
Anggaran :
4,5 M
(BKK)
8 %

9. TIME LINE DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI SULAWESI BARAT 2023
WORKSHOP
PENDATAAN DDKP
2023
4 Mei
17 Mei
Minggu I Juli – Minggu III
Agustus
Minggu IV Juli
Minggu I Agustus – Minggu IV
November
Minggu I Agustus Minggu I
Desember
SELEKSI ENUMERATOR &
SUVERPISOR SOSIAL
LOKAL DDKP 2023
PELEMBAGAAN DAN
PENDAYAGUNAAN
DDKP BATCH I DAN II
SOSIALISASI DAN
LAUNCHING DDKP 2023
PKS DATA DESA & KEL.
PRESISI BATCH III
IPB University
PENDATAAN DESA DAN
KELURAHAN PRESISI
BATCH III
SERAH TERIMA DATA
DESA DAN KELURAHAN
PRESISI Batch III

10. PEMBERDAYAAN MELALUI PARTISIPASI / PADAT KARYA
ENUMERATOR
URAIAN
JUMLAH
LOKUS
ENUMERATOR
SUPERVISOR PAGU ANGGARAN
SOSIAL SPASIAL
DDP BATCH I
36 Desa
9 Kelurahan
826 Orang 225 Orang IPB + Universitas Lokal
774.545.000
(APBD Prov)
DDP BATCH II
63 Desa
5 Kelurahan
1.042 Orang 272 Orang IPB + Universitas Lokal
1.146.535.000
(APBD Prov)
DDP BATCH III
135 Desa
9 Kelurahan
2.312 Orang (Asumsi) 580 Orang (Asumsi)
145 Orang
(Enumerator Terbaik
Batch I dan II)
2.577.728.500
(APBDes)
JUMLAH
234 Desa
23 Kelurahan
4.180 Orang 1.077 Orang 4.498.808.500
Enumerator adalah Personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan data data dan informasi sesuai dengan konteks kebutuhan DDKP, personalia enumerator di rekrut
dari sumberdaya lokal wilayah daerah, ini dilakukan dengan mempertimbangkan azas partisipatif dan pemberdayaan masyarakat local wilayah yang diharapkan dapat
mengenal wilayah masing masing dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Catatan:
Enum Spasial ditentukan 4 Orang Perdesa/ kelurahan
Enum Sosial ditentuka 3 Orang Per Dusun atau RW

11. 1. Bimtek Fasilitator Pelembagan
dan Pendayagunaan DDKP
2. Worksohp Pelembagaan DDKP di
Tingkat Provinsi
3. Sosialisasi Pelembagaan dan
Pendayagunaan DDKP di
Kecamatan
4. Penyusunan Regulasi Desa dan
Pembentukan Kelembagaan
DDKP di Desa
AKTIVITAS PELEMBAGAAN DDKP
113 Desa (Batch 1 & 2)
.
AKTIVITAS PENDATAAN DESA
DAN KELURAHAN PRESISI
145 Lokus Desa/Kelurahan
1. Sosialisasi dan Launching
2. Sosialisasi Petunjuk Teknis DDKP
2023
3. Workshop Pendataan DDKP
2023
4. Bimbingan Teknis Tim Seleksi
Enumerator DDKP 2023
5. Rapat Koordinasi Teknis DDKP
6. Rekruitmen Dan ToT Supervisor
Sosial Lokal DDK
7. Rekruitmen Dan TOT Enumerator
DDKP
8. Dukungan Peralatan Pendataan
DDKP 2023
9. Dukungan Operasional
Pendataan DDKP 2023
1. Konsolidasi Data Tingkat Provinsi
2. Workhop (Rembug Stunting) di
Tingkat Desa
3. Pembuatan Video Tutorial Updating
DDKP
4. Sertifkasi Pilot Drone
AKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DDKP
113 Desa (Batch 1 & 2)
PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023

12. LANGKAH KERJA PENDAYAGUNAAN
LANGKAH 1 LANGKAH 3 LANGKAH 4
LANGKAH 2
WORKSHOP KONSOLIDASI DATA
PADA TINGKAT PROVINSI
KESEPAHAMAN DATA
PENANGANAN / PENCEGAHAN
STUNTING BERBASIS DATA
BNBABK DI PROVINSI
WORKSHOP / REMBUG
PENDAYAGUNAAN DATA DI
DESA DAN KELURAHAN
REKOMENDASI
PENANGANAN/PENCEGAHAN
STUNTING BERBASIS DATA
BNBABK DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN KE DALAM
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

13. Pemerintah Provinsi :
Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan dan
Pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi
Provinsi Sulawesi Barat (Draft Rancangan)
Pemerintah Kabupaten
Regulasi Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Desa
Terbentuknya LKD meliputi :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
(PPID)
2. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
3. Revitalisasi Kelembagaan PKK dan Posyandu
Regulasi :
1. Regulasi Peraturan Desa tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) di Desa
2. Regulasi Peraturan Desa tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa
3. Regulasi Peraturan Desa tentang Pencegahan
Pernikahan Dini
PELEMBAGAAN DDKP Batch 1 & 2
.
DATA DESA DAN KELURAHAN
PRESISI 145 Lokus
1. Data Monografi Desa
2. Data Numerik
3. Data Ortophoto
1. Tersedianyan Rekomendasi Program
dan Kegiatan berbasis DDKP sesuai
dengan Kewenangan
2. Program dan Kegiatan skala Desa
berbasis DDKP yang teranggarkan
melalui APBDes
PENDAYAGUNAAN DDKP Batch 1 & 2
OUTPUT PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI
(DDKP) 2023

14. REALISASI ANGGARAN Data Desa dan Kelurahan Presisi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TA. 2023
NO URAIAN PAGU REALISASI
% REALISASI
ANGGARAN
CATATAN
1
Pendataan Desa dan
Kelurahan Presisi (Batch III)
16.510.314.980 3.029.993.562 18,35 %
Belanja Barang dan Jasa 3.861.357.680 1.577.893.562 40,86 % On Progress
Belanja Modal Peralatan
(Dukungan Peralatan Data
Desa Presisi)
2.411.542.000 1.452.100.000 60,21 %
On Progress
Pencairan
Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya (Pendataan Desa
dan Kelurahan Presisi)
10.005.000.000 0 0,00 %
On Progress PKS
dengan Pihak Ketiga
(IPB University)
2
Pelembagaan dan
Pendayagunaan DDP
2.849.856.752 325.375.300 11,42 %
Belanja Barang dan Jasa 2.849.856.752 325.375.300 11,42 % On Progress
TOTAL PAGU DDP 19.360.171.732 3.355.368.862 17,33 %

15. KOMPONEN BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANA
DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
Honorarium SEKBER Provinsi
Pagu Anggaran : 1.227.890.000
Realisasi : 545.870.000
TOT Supervisor Lokal DDKP 2023
Pagu Anggaran : 455.999.300
Realisasi : 0
Rakor Teknis DDKP 2023
Pagu Anggaran : 60.124.950
Realisasi : 0
Sosialisasi dan Launching DDKP 2023
Pagu Anggaran : 203.696.550
Realisasi : 192.852.550
Workshop DDKP 2023
Pagu Anggaran : 136.752.850
Realisasi : 86.331.000
Sosialisasi Jukni DDKP 2023
Pagu Anggaran : 303.653.700
Realisasi : 0
Dukungan Operasional (Ranpergub, ATK, Makan
Minum Rapat, Cetak Juknis, Perdin)
Pagu Anggaran : 1.473.241.330
Realisasi : 649.526.682
Anggaran : 3.861.357.680
Realisasi : 1.577.893.562
(40,86 %)

16. KOMPONEN BELANJA MODAL PERALATAN & KAJIAN
DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
Anggaran : 12.648.957.300
Realisasi : 1.452.100.000
Drone Pemetaan + RTK Module 13 Unit
Pagu Anggaran : 1.599.000.000
Realisasi : 1.452.100.000
Komputer 9 Unit
Pagu Anggaran : 232.415.300
Realisasi : on Progres SP2D
Alat Komunikasi Digital 7 Unit
Pagu Anggaran : 172.890.900
Realisasi : on Progres SP2D
Peralatan Studio 2 Unit
Pagu Anggaran : 111.228.300
Realisasi : on Progres SP2D
Modal IPB 145 Lokus
Pagu Anggaran :10.005.000.000
Realisasi : On Proses Contract
Server Data 2 Unit
Pagu Anggaran : 188.125.000
Realisasi : Perubahan APBD

17. KOMPONEN BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN
PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP 2023
Sosialisasi Pelembagaan DDKP di 19 Kecamatan
Pagu Anggaran : 325.500.000
Realisasi : 0
Bimtek Fasilitator Kluster Mamuju, Mateng dan Pasangkayu
Pagu Anggaran : 266.470.000
Realisasi : 75.180.150
Workshop Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP 2023
Pagu Anggaran : 97.078.050
Realisasi : 0
Pendayagunaan DDKP di 113 Desa
Pagu Anggaran : 499.000.000
Realisasi : 0
Anggaran : 2.849.856.752
Realisasi : 325.375.300
(11,42 %)
Bimtek Fasilitator Kluster Majene, Polman, Mamasa
Pagu Anggaran : 287.310.000
Realisasi : 246.295.150
Pelembagaan DDKP di 113 Desa
Pagu Anggaran : 1.425.500.000
Realisasi : 0

18. “KarenaDDKP inimemiliki OUTPUTberupa
DatadanMonografi Desamakadampak
langsungterhadapmasyarakat
didapatkanpadasaatprosespendataan
dilapangandanpadasaatDATA
terimplementasidalamdokumen
perencanaandesadanberbagaiproduk
hukumdesa.”