Makalah ini membahas konsep dasar pembangunan nasional Indonesia, termasuk pengertian, tujuan, asas, modal dasar, dan faktor dominannya. Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara merata dengan memperhatikan asas-asas seperti demokrasi, keadilan, dan keseimbangan. Modal dasarnya meliputi sumber daya alam, SDM, dan semangat persatuan, sedangkan faktor dominannya ad

1. MAKALAH
KEWARGANEGARAAN KONSEP DASAR
PEMBANGUNAN NASIONAL
Di susun oleh:
1. Atena pradestia
2. Dwi febrianti
3. Fatimah nur astin
4. Ihvan nur S
5. Ika indriani
6. Sutikno
Kelas : IB/D3 KEPERAWATAN
STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO
TAHUN 2014/2015
i

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat
waktu yang berjudul “konsep dasar pembangunan nasional”.
Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang
konsep dasar pembangunan nasional . Penulis menyadari bahwa makalah ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang
bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.
Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin
ii
Purwokerto, 09 Desember 2014
Penyusun

3. DAFTAR ISI
HALAMAN AWAL ......................................................................................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 1
C. Tujuan .................................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 2
A. Makna, hakikat dan tujuan Pembangunan Nasional ............................. 2
B. Asas Pembangunan Nasional ................................................................ 3
C. Modal Dasar Dan Faktor Dominan ....................................................... 5
D. Wawasan Nusantara .............................................................................. 7
BAB III PENUTUP ......................................................................................... 14
KESIMPULAN ............................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 15
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, pembangunan nasional mengalami
pasang surut. Dimulai pada masa Orde Lama, pembangunan nasional lebih
diarahkan pada sektor politik. Akibatnya pembangunan nasional disektor lain
terabaikan. Masyarakat tetap terkurung dalam belenggu kemiskinan.
Selanjutnya pada masa Orde Baru, dengan tekad memperbaiki kesejahteraan
rakyat, pembangunan nasional diarahkan pada usaha mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Untuk maksud tersebut semua aspek kehidupan
diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Akibatnya kehidupan demokrasi menjadi terbelenggu, KKN merajalela dan
sektor pertanian sebagai leading sector masyarakat terabaikan. Sekarang ini,
dengan tekad reformasi disegala bidang, pembangunan nasional diarahkan
pada usaha pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah:
1. Apakah pengertian dari pembangunan nasional?
2. Apakah tujuan dari pembangunan nasional?
3. Apakah Hakikat dari pembangunan nasional ?
4. Apakah Asas dari pembangunan nasional ?
C. Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari pembangunan
nasional
2. Untuk mengetahui tujuan dari pembangunan nasional
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembangunan di Indonesia

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. MAKNA, HAKIKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2
1. Makna pembangunan nasional
Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan
proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk
mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan
nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.
Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek kehidupan bangsa,
yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan
untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka
mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang
lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional
merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan
merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara
negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.
2. Hakikat Pembangunan Nasional
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai
berikut :
a. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh
dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk
manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam
pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur

6. sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang
seimbang.
b. Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh
3
wilayah tanah air.
c. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat
Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan
menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepriadian
Indonesia pula.
d. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan
suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan
Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi
dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan
nasional.
3. Tujuan Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan
Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa
sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.
B. ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus
diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Asas- asas tersebut adalah:
1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: bahwa
segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan

7. dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik
dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional
memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara
serta mengutamakan kelestarian nilai - nilai luhur budaya bangsa dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang
berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Asas Demokrasi Pancasila: bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan
nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan
kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional diselenggarakan
sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di
seluruh wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan berperan dan menikmati hasil - hasilnya secara adil sesuai
dengan nilai - nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan
kepada bangsa dan negara.
5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan:
bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara
berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan
antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga,
individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerahm
kepentingan perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta
kepentingan nasionalan internasional.
6. Asas Hukum: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap
warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk
menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
4

8. 7. Asas Kemansirian: bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan
kepada kapribadian bangsa.
8. Asas Kejuangan: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional,
penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad,
jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi
dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunan nasional
dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya,
penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai- nilai ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab
dengan mempertahankan nilai- nilai agama dan nilai- nilai luhur
budayabangsa.
C. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN
5
1. Modal Dasar
Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber
kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan
didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu:
a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai
hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
b. Juwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada
posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi
alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan komparatif.
d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut,
udara,dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggung
jawab demi kemakmuran rakyat.

9. e. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang
potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.
f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai
harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan dan
keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-satunya
asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa
bangsa menuju cita- citanya.
g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang
sepanjang sejarah bangsa yang mencirikan kebhinekaan dan keekaan
bangsa.
h. Potensi dan kekuatan efektif bangsam yakni segala sesuatu yang
bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik bangsa, dan
yang tumbuh dari rakyat termasuk kekuatan sosial politik antara lain
partai politik dan golongan karya.
i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagi kekuatan pertahanan
keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat dan
bersama rakyat menegakkan serta mengisi kemerdekaan bangsa dan
negara.
6
2. Faktor Dominan
Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan
dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian
sasaran pembangunan nasional, meliputi:
a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan
perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.
b. Wilayah yang bersirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan
dan alam tropiknya.
c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata
penyebarannya, termasuk flora dan fauna.

10. d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan
penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan
kepada hukum dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.
f. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyeleng garaan negara dan
7
pemerintahan
g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang
selalu berubah secara dinamis.
h. Kemungkinan pengembangan.
D. WAWASAN NUSANTARA
Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk
mancapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang
merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan
Undang -Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan ingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:
1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam
arti:
a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan
matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus
merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu,
senasibsepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai
satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

11. d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa
dan negara yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa
menuju tujuannya.
e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu
kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system
hokum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang
mengabdi kepada kepe ntingan nasional.
g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain
ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas
dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam
arti:
a. kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah
modal dan mlik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari
harustersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh
daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam
pengembangan kehidupan ekonominya.
c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan
satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar
kemakmuranrakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan
Budaya, dalam arti:
a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus
merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat
kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya
keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
8

12. b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan
corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya
bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya
bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai- nilai budaya lain yang
tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya
dapat dinikmati olehbangsa.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan
Keamanan, dalam arti:
a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
Pancasila sebagai paradigma
1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Politik
Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai
subjek atau pelaku politik bukan sekadar sebagai objek politik. Karena
pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus
dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia
yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan
kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah
kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik
Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik
demokrasi bukan otoriter.
Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus
dikembangkan atas asas kerakyatan yaitu terletak pada sila ke IV
Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan
pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu,
secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral
ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan
moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun
9

13. penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga
menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral.
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ekonomi
Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi
maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral
daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan
pada dasar moralitas ketuhanan yaitu pada sila ke I
Pancasila dan kemanusiaan yaitu pada sila ke II Pancasila. Pancasila
bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Sistem
ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang
berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada
moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang
berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi
yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial,
makhluk pribadi maupun sebagai makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang
berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya
menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain.
Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam
sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.
Kebijakan ekonomi memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat
dan harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih
berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak seperti selama orde baru
yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik ekonomi
kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan
ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan usaha menengah
sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu,
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program
konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih
10

14. mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan
pembangunan daerah. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan mampu
memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil,
demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan,
pemerintah pusat ( negara ) yang demokratis berperan memaksakan
pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau
meningkatkan kepastian hukum.
Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi
sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan
rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat
dipisahkan dari nilai- nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi
harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas,
monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan,
ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Ekonomi
pancasila juga memiliki arti bahwa pihak swasta yang bisa mandiri
dilindungi hak-haknya untuk mengembangkan usahanya, sedangkan untuk
pihak-pihak yang masih belum bisa mengembangkan usahanya akan
dibantu oleh pemerintah dalam mengembangkan usahanya
3. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Bentuk Pembangunan Ekonomi
11
Berparadigma Pancasila
Pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan
akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari
perkembangan ilmu ekomoni pada akhir abad ke-18 menumbuhkan
ekonomi kapitalis. Arah dasar kenyataan objektif inilah maka di Eropa
pada awal abad ke-19 muncul pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan
ekonomi tersebut yaitu ekonomi sosialisme komunisme yang
memperjuangkan nasib kaum feodal karena ditindas oleh kaum kapitalis
dan tidak terwujudnya perkembangan proses politik yang demokratis.
Selain itu, dalam berpraktek ekonomi nasional, yang menonjol kini
adalah aktualisasi jual beli uang, lobi bisnis politik-uang, perebutan
jabatan publik ekonomis, dan lain sebagainya yang ditunjukan oleh para

15. konglomerat, para pialang saham (baik pemain domestik maupun
internasional), para politisi/partisipan partai politik dll yang sering
mengabaikan kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan
negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem ekonomi yang
berdasarkan pada sistem ekonomi yang berkemanusiaan.
Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih
mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Sementara pengembangan
ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia.
Dengan demikian hal tersebut menunjuk pada pembangunan Ekonomi
Kerakyatan atau Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarko telah
mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistis
yang mendasarkan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan
ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi
kemanusiaan dan kesejahteraan.
Pengembangan ekonomi mendasarkan pada kenyataan bahwa
tujuan ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar
manusia menjadi lebih sejahtera. Selain itu, sistem hubungan kelembagaan
demokratis harus diperbaiki agar tidak ada peluang bagi tumbuh
kembangnya kolusi antara penguasa politik dengan pengusaha lain,
bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Warga bangsa sebagai unsur
pokok serta subjek dalam negara adalah sebagai satu keluarga bangsa.
Oleh karena itu perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan
pada peningkatan harkat dan martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa
sebagai satu keluarga.
4. Langkah – Langkah Pengembangan Ekonomi Berbasis Ekonomi Rakyat
Langkah – langkah yang strategis dalam upaya melakukan
pengembangan ekonomi yang berdasarkan nilai- nilai pancasila dan
mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:
a. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan
12

16. Hal ini dapat dilakukan dengan program sosial safety net yang
populer dengan program jaringan pengaman sosial (JPS). Sementara
untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka
pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN (Korupsi,
Kolusi, Nepotisme ).
b. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.
Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian
usaha yaitu dengan diwujudkanya perlindungan hukum serta undang-undang
persaingan yang sehat.
13
c. Transformasi struktur
Hal ini dilakukan guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu
diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural.
Tranformasi struktural meliputi proses perubahan dari ekonomi
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang
tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ekonomi
ketergantungan kepada kemandirian, dari ekonomi orientasi dalam
negeri ke orientasi ekspor.
5. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan bidang SOSIAL BUDAYA
Dalam pembangunan dan pengembangan bidang sosial budaya,
harus didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan nilai – nilai budaya
yang dimiliki oleh masyarakat.
Pada masa reformasi ini, sosial budaya harus mengangkat nilai –
nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar suatu nilai, yaitu
nilai pancasila, yang bersifat humanistik, yang berarti nilai – nilai
pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya.
Dalam bidang sosial budaya, kerangka kesadaran pancasila
merupakan dorongan untuk universalisasi ( melepaskan simbol – simbol
dari keterkaitan struktur ) dan transendentalisasi ( meningkatkan derajat
kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual ), yang bertujuan untuk
mencapai persatuan dan kesatuan.

17. BAB III
PENUTUP
14
Kesimpulan
Pengertian Pembangunan Nasional Definisi - merupakan usaha
peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara
berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global
(Tap. MPR No. IV/MPR/1999). (Pengertian Pembangunan Nasional)
Macam macam pancasila sebagai paradigma:
1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi
3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya
4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum
5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kehidupan antara umat
beragama dan IPTEK

18. DAFTAR PUSTAKA
http://mstffaiz.wordpress.com/2013/07/15/konsep-pembangunan-nasional/
http://blogmhs.uki.ac.id/putri/lectures/smt-1/ideology-education/pancasila-sebagai-
15
paradigma/