1. Tugas Pendidikan Kewarganegaraan
Implementasi Politik Strategi Nasional dibidang
Pendidikan dan Pembangunan
Disusun Oleh :
Nama : Haibati Daroyani
Nim : 6101413119
Rombel : 48
Jurusan : PJKR
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Strategi Nasional
Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat dan merdeka. Bangsa yang merdeka
mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa proklamasi di tahun
1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama
tentang kedaulatan dan sistem pemerintahan serta politik.
Diawal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik
masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu kondisi
internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah
Indonesia mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
Pada saat terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak
negara yang terpengaruh oleh kedigdayaan kedua negara tersebut. Tetapi, bangsa
Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Indonesia dan beberapa
negara lainnya berkoordinasi dan membentuk sebuah organisasi yang tidak
memihak salah satu dari kedua blok tersebut yang dikenal dengan gerakan negara-
negara non-blok. Pada saat itu Indonesia menganut politik bebas aktif, aktif yang
berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan aktif
yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerja
sama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Selain itu Indonesia juga
menetapkan strategi nasional untuk mengembangkan negara dan menjaga
keutuhan negara.
Namun sekarang ini banyak kawula muda Indonesia yang tidak mengerti akan
makna politik bebas aktif yang di anut oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara
mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut. Melihat hal
tersebut dipandang sangat penting untuk membahas tentang “Implementasi
Politik dan Strategi Bangsa Indonesia. Kami akan coba untuk membahas hal

3. tersebut dalam makalah kami yang kami beri judul “Politik Dan Strategi
Nasional”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang kami
ambil dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana implementasi politik dan strategi nasional di bidang sosial
budaya?
b. Bagaimana implementasi politik dan strategi nasional di bidang
pendidikan?
c. Bagaimana implementasi politik dan strategi nasional di bidang
pembangunan?
d. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional?
C. Tujuan Pembuatan Makalah
a. Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang
sosial budaya
b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan strategi nasional di
bidang pendidikan
c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan strategi nasional di
bidang pembangunan

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2 kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
nasional.
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan
fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan
Garis-garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
Garis-garis Besar Haluan Negara dituangkan dalam Program Pembangunan
Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara
terperinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan
Rakyat.
Program Pembangunan Nasiona lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana
Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan
Rakyat.
Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 merupakan produk politik
nasional yang ditetapkan oleh MPR hasil pemihhan umum 1998. GBHN tersebut
berlaku sejak tanggal ia ditetapkan sampal ditetapkannya Garis-Garis Besar
Haluan Negara oleh Sidang Umum Majehs Permusyawaratan Rakyat hasil
pemilihan umum pada tahun 2004.
Pada tahun pertama pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004,
Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkahpersiapan dan

5. penyesuaian guna menyusun program pembangunan nasional serta rencana
pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara
dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selama rencana pembangunan tahunan berdasarkan GBHN tahun 1999-2004
belum ditetapkan, pemerintah dapat menggunakan rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa
tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental, tekad, semangat,
ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara. Sehubungan dengan hal itu,
semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan
kemampuan masing-masing dalam melaksanakan GBHN.
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam
rangka menyiapkan GBHN yang akan datang. Hasil pembangunan harus dapat
dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya pembangunan nasional yang merupakan wujud nyata politik dan
strategi nasional akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat,
dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram, aman, dan damai.
B . Implementasi Politik dan Strategi nasional di bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia
Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara
berarti.

6. 2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan
jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu
berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi
pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum,
berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik,
penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan
kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah
sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan
partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana
memadai.
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional
berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manejemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh
masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang
efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah,
terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh
komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai
dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
C. Implementasi Politik dan Strategi nasional dalam bidang-bidang
Pembangunan Nasional
Implementasi Politik Strategi Nasional dalam Bidang Pembangunan Nasional
Tahun 1999-2004.
· Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

7. · Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.
· Peningkatan keamanan, ketertiban,dan penanggulangan kriminalitas.
· Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme.
· Pencegahan dan Penanggulangan gerakan terorisme.
· Peningkatan kemauan pertahanan nasional.
· Pemantapan politik luar negeri dan Peningkatan kerjasama internasional.
· Pembenahan Sistem dan Politik Hukum.
· Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk.
· Penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM..
Garis-garis besar haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan Negara bagai
lembaga-lembaga tinggi segenap rakyat Indonesia, kaidah peleksanaannya sebagai
berikut ;
1. Presiden selaku pemewrintahan Negara, menjalankan tugas penyelenggaraan
pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mengerhkan semua potensi dan
kekuatan pemerintahan dalamel;aksanaakna dan mengendalikan pembangunan
nasional.
2. Dewan perwakilan rakyat, mahkama agung, badan pemeriksa keuangan, dan
dewan pertimbangan agung berkewajiban nmelaksankangaris-garis besar haluian
negarasesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenagnya berdasarkan UUD 1945
3. Semua lembaga tinggi neghara berkewajiban menyampaikan laporan
pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara dalam sidanh tahunan MPR, sesuai
dengan fungsi, tugas dan wewenagnya berdasarkan UUD 1945.
4. Garis-garis besar haluan Negara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam
program pembangunan negara 5 tahun (BAPENAS) yang membuat uraian
kebijakan secara rinci terukur yang secara yuridis ditetapkan oleh prtesiden
bersama MPR.
5. PROPENAS dirinci dalam rencana pembangunan tahunan (REPETA) yang
membuat anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan ditetapkan
presiden bersama MPR

8. D. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegara selama ini dituangkan
dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Ketetapan MPR tentang GBHN
menjadi landasan hokum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Rencana pembangunan nasional dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No. 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2004-2009, yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2005.
Adapun (RPJMN) 2004-2009 adalah sebagai berikut :
Visi pembangunan Nasional tahun 2004-2009
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang aman, bersatu,
rukun dan damai,
Terwujudnya masyarakat bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta
Terwujudnya perekonomian Indonesia yang mampu menyediakan kesempatan
kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi
pembangunan yang berkelanjutan.
Misi pembangunan Nasional tahun2004-2009
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Rumusan visi dan misi tersebut bertitik tolak dari berbagai permasalahan yang
sedang dihadapi oleh bangsa dan Negara. Permasalahan-permasalahan dimaksud
adalah :
Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi
Kualitas SDM Indonesia masih rendah

9. Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi pemanfaatan SDA dengan
lingkungan
Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar
Pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan dengan terbatasnya
kemampuan pemerintah untuk menyediakan
Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi sparatisme di
NAD dan Papu bagi terjaminnya integritas NKRI serta masih adanya potensi
konflik horizontal diberbagai wilayah di Indonesia
Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnasional
Kurangnya kemampuan jumlah dan personil TNI serta permasalahan alutsista
yang jauh dari mencukupi
Masih banyakny peraturan perundangan-undangan yang belum mencerminkan
keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi
manusia
Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
Belum menguatnya pelembagaan politik penyelengara Negara dan lembaga
kemasyarakatan
Pemerintahan harus bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian
penyelenggaraan pemerintah dan setiap warganegara Indonesia harus memiliki:
Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang
menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Semangat kekeluargaan yang berisi kebersamaan, kegotong-royongan, persatuan,
dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentihgan
nasional.
Kepercayaan diri akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan
kepribadian bangsa sehingga mampu meraih masa depan yang lebih baik.
Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan pada hukum. Karena itu, pe¬merintah
diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

10. Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
dalam berbagai kepentingan.
Mental, jiwa, tekad, dan semangat dari pengabdian disiplin, dan etos kerja yang
tinggi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan/atau golongan, sehingga tercipta kesadaran untuk cinta tanah air
dalam rangka Bela Negara melalui Perjuangan Non Fisik.
Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan nilai-nilai
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga memiliki daya saing
(kompetitif) dan dapat berbicara dalam percaturan global.
Strategi Pokok Pembangunan Nasional
Dalam rangka menghadapi berbagai masalah sebagaimana dikemukakan diatas,
ditetapkanlah strategi pokok pembangunan nasional sebagai berikut :
Strategi penataan kembali Indonesia. Strategi ini diarahkan untuk menyelamatkan
system ketatanegaraan RI berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan sensus dasar
yang melandasi berdirinya Negara kebangsaan RI, yang meliputi pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, tetap tegaknya NKRI, dan tetap berkembangnya
pluralism dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Strategi pembangunan Indonesia. Strategi ini diarahkan untuk membangun
Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera
jelas dalam pembukaan UUD 1945, terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat
dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh
Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009
Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional diatas, maka
disusunlah agenda pembangunan Nasional tahun2004-2009 yaitu :
Menciptakan Indonesia yang aman dan damai, dengan sasaran pokoknya :
Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat
Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur
Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas

11. Untuk mencapai sasaran tersebut prioritas pembangunan nasional diletakan pada:
pencegahan dan penanggulangan sparatisme; pencegahan dan penaggulangan
gerakan terorisme; peningkatan kemampuan pertahanan Negara.
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dengan sasaran pokoknya :
Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan perempuan dalam berbagai bidang
pembangunan
Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat
Meningkatnya keadilan dan penegakan hokum yang tercemin dari terciptanya
sistem hokum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif
Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional diletakan pada:
pembenahan sistem hokum; penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk;
revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,dengan sasaran pokoknya:
Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 % tahun 2009 serta
tercapainya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka
menjadi 5,1 % pada tahun 2009
Meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari
membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM)
Membaiknya infra struktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas dan
kuantitas berbagai sarana penunjang pembangunan.
Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan nasional diletakan pada:
peningkatan pengelolaan BUMN; peningkatan kemampuan iptek; perbaikan iklim
ketenagakerjaan.
Apabila penyelenggara pemerintah/negara dan setiap warganegara Indonesia
memiliki ketujuh unsur yang mendasar di atas, keberhasilan politik dan strategi
nasional dalam rangka mencapai cica-cita dan tujuan nasionaJ melalui Perjuangan
Non Fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing akan terwujud. Dengan

12. demikian kesadaran Bela Negara diperlukan untuk mempertahankan keutuhan dan
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan
strategi nasional Indonesia haruslah dilaksanakan di segala bidang untuk
memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia.
PKemudian, GBHN yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Umum MPR harus
menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan
segenap rakyat Indonesia. Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di
Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah tertulis dalam
pembahasan Bab II.
B. Saran
Adapun saran yang dapat kami berikan adalah:
Dapat dijadikan bahan dasar pengetahuan
pemerintah sebaiknya memeratakan pembangunan daerah agar pembangunan
yang merata dapat terwujud
Daftar Pustaka
http//www.implementasi.dibidang.sosial.dan.budaya.com
http//.www.pengertian.implementasi.politik.dan.strategi.nasional.dibidang
Pendidikan.com
http//www.pengertian.implementasi.politik.dan.strategi.nasional.dibidang.pemban
gunan.com